Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.829
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Repertorium Jurnal Darma Agung International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) International Journal of Law and Society Jurnal Hukum dan Keadilan Rechtsvinding Greenation International Journal of Law and Social Sciences
Burhanudin Harahap
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
ANALISIS PENERAPAN BIAYA ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ATAU DENDA DALAM PEMBIAYAAN AL MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH Teuku Arie Azhari; Burhanudin Harahap
Jurnal Repertorium Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article aims to find out and analyze the implementation costs for the delay of payment or penalty in financing al Murabaha on Islamic banking. This article is an article of law or doctrinal dogmatic, or juridical normative method. Approach to an alyze or harmonise the clauses in the legislation and regulations in the Islamic law. Legal materials analysis techniques used in this article is with the method of reasoning deduction. The method of reasoning deduction is used for drawing conclusions from things that are commonly headed into special incidental who then pulled into a conclusion. The results of this article shows that the application of a fee for the delay of payment or penalty in financing al Murabaha on Islamic banking is not allowed, because the existence of the application of the fines can be assumed that the value of the sale price buy goods will increase. The presence of the addition cost of delay in payment or fine can be categorized as usury perpetrated by people and ignorance in the era of the Prophet Muhammad. The result of the presence of not a good faith and deliberate action to delay the payment, the bank can suffer losses. This loss because the bank performs an effort in order to perform its due top billing to customers. The cost is calculated as compensation (ta’widh).Keywords: Financing;Fine;Murabahah;Islamic BankingAbstrakArtikelini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan biaya atas keterlambatan pembayaran atau denda dalam pembiayaan al murabahah pada perbankan syariah. Artikel ini merupakan artikel hukum doktrinal atau dogmatik, atau metode yuridis normatif. Pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis atau menyelaraskan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan dalam Hukum Islam.Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam artikel ini adalah dengan metode penalaran deduksi. Metode penalaran deduksi ini digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menuju ke dalam hal yang bersifat khusus yang kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan. Hasil artikel ini menunjukkan bahwa penerapan biaya atas keterlambatan pembayaran atau denda dalam pembiayaan al murabahah pada perbankan syariah ini tidak diperbolehkan, karena dengan adanya penerapan denda tersebut dapat diasumsikan bahwa nilai harga jual beli barang akan bertambah. Adanya penambahan biaya keterlambatan pembayaran atau denda ini dapat dikategorikan sebagai riba yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di masa Nabi Muhammad SAW. Akibat dari adanya itikad tidak baik dan kesengajaan untuk menunda-nunda pembayaran tersebut, pihak bank dapat mengalami kerugian. Kerugian ini dikarenakan pihak bank melakukan suatu upaya dalam rangka untuk melakukan penagihan atas haknya kepada nasabah. Biaya yang dikeluarkan ini dapat diperhitungkan sebagai ganti rugi (ta’widh).Kata Kunci: Pembiayaan;Denda; Murabahah;Perbankan Syariah
FUNGSI PENGESAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN OLEH NOTARIS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 Sita Ulima Ekawati; Burhanudin Harahap
Jurnal Repertorium Vol 6, No 1 (2019)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fungsi pengesahan oleh Notaris terhadap perjanjian perkawinan yang disepakati oleh para pihak. Metode Penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif, bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dengan peraturan perundang-undangan dan catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim serta juga yang bersumber dari Hukum Islam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah Suatu perjanjian harus berbentuk akta notariil sebagaimana yang telah diharuskan dlm  bntuk akta notariil agar dapat di catatkan dukcapil, akta notariil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bagi para pihak Kemudian setelah dicatatkan agar sesuai dengan ketentuan asas publisitas yaitu mengikat kedua belah pihak dan berlaku bagi pihak ketiga. Akta notaris tersebut tidak akan mempunyai kekuatan hukum mengikat sebelum didaftarkan/ dicatatkan di kantor catatan sipil, poin penting dalam hal ini adalah  perjanjian perkawinan harus didaftarkan, untuk memenuhi unsur publisitas dari perjanjian perkawinan yang dimaksud supaya pihak ketiga (diluar pasangan suami atau istri tersebut) mengetahui dan tunduk pada aturan dalam perjanjian perkawinan yang telah dibuat oleh pasangan tersebut. Dalam artikel ini penulis memberikan saran yaitu Perlunya sosialisasi terhadap Dinas Pencatatan perkawinan dalam mendaftarkan perjanjian perkawinan bahwa perjanjian perkawinan harus dengan akta otentik dari notaris, apabila tidak ada akta otentik tersebut maka perjanjian perkawinan tidak berkekuatan hukum.Kata Kunci : Perjanjian; Perkawinan; Pengesahan.
PEMBUATAN AKTA SYARIAH OLEH NOTARIS DI WILAYAH PURWOKERTO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Kritis Terhadap Keabsahan Saksi) Ari Nankanti Purbatin; Burhanudin Harahap
Jurnal Repertorium Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe article of this research is to find out and analyse the implementation of the designation of a witness in the sharia made by deed of notary public. Research methods used are non doctrinal research methods included in empirical sociological research. The results of this research show that the witnesses in the syariah certificate specified by law number 2 by 2014 about changes in the law number 30 of 2004 concerning the office of a notary, without specifying the gender of the witness from the perspective of Islamic law be accepted if it consists of two male witnesses or one male and two female witnesses, because in matters of property (mu’amalah) women’s testimony can only be accepted if the two female witnessesKeyword : witnesses, notary, deed of sharia AbstrakTujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan penunjukan saksi dalam akta syariah yang dibuat oleh notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian non doktrinal termasuk dalam penelitian Sosiologis Empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saksi didalam akta syariah yang ditentukan oleh Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris yaitu dengan dua orang saksi tanpa menjelaskan jenis kelamin dari saksi tersebut menurut Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 282 dan perspektif hukum islam dapat diterima apabila terdiri dari dua orang saksi laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang saksi perempuan, karena dalam urusan harta (mu’amalah) kesaksian perempuan hanya dapat diterima apabila dengan dua orang saksi perempuan.Kata kunci : Saksi, Notaris, Akta Syariah
PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS DI KALANGAN PEMUKA AGAMA ISLAM DI KAUMAN KABUPATEN MAGETAN Tira Widyasari; Burhanudin Harahap
Jurnal Repertorium Vol 6, No 1 (2019)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (400.38 KB)

Abstract

AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana praktik pembagian harta waris di kalangan pemuka agama Islam di Kauman Kabupaten Magetan dan juga untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembagian harta waris di kalangan pemuka agama Islam di Kauman Kabupaten Magetan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan sifat penelitian deskriptif. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara dengan beberapa pemuka agama Islam yang berada di Kauman Kabupaten Magetan. Metode analisis data menggunakan beberapa tahapan mulai dari pengumpulan data, pengelompokan data, analisis data dan terakhir pengambilan simpulan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Hukum Kewarisan Islam belum digunakan seutuhnya oleh pemuka agama Islam di Kauman Kabupaten Magetan, karena terdapat pemuka agama Islam yang menggunakan hibah untuk pembagian harta dalam keluarganya, terdapat pula pemuka agama Islam yang menggunakan waris untuk pembagian harta dalam keluarganya. Akan tetapi, pembagian melalui jalan waris tersebut terbagi menjadi dua cara, yaitu waris dengan cara satu banding satu, dan waris dengan cara dua banding satu.Kata Kunci : Waris; Hukum Islam; Pemuka Agama.
PEMBATALAN SERTIPIKAT TERHADAP KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH OLEH HAKIM (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Ngawi No. 11/Pdt.G/2012/Pn.Ngw.) Damar Ariadi; Agus Saptono; Burhanudin Harahap
Jurnal Repertorium Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe purpose of this article to find out and analyze the legal reasoning of judges in canceling the certificate of property rights and know the protection granted by law to holders of certificates of property rights has been rejected by the judge. The method used is a normative legal research, where the research was based on reviewing the literature study and document research. The survey results revealed that the legal reasoning of judges in the decision to cancel the certificate is more likely to see evidence that the proposed defendant is proof copy of Ngawi District Court number 11 / Pdt.G / 2010 / PN.Ngw and witnesses brought by the plaintiff, while written evidence submitted by the defendant that the certificate number 227 will be ignored. So in this case the law protects defendants preventively and repressively, namely by the provisions of Article 32 paragraph (2) of Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration and preventive, namely the role of the judge in determining the legitimate holder of land rights to their certificate land ownership, and by providing remedies include legal remedies resistance (verzet), appeal, and cassation.Keyword: legal considerations, cancellation of certificate, legal protection AbstrakTujuan artikel ini untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam membatalkan sertipikat hak milik dan mengetahui perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada pemegang sertipikat hak milik yang dibatalkan oleh hakim. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dimana penelitian didasarkan dari mengkaji studi kepustakaan dan studi dokumen. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pertimbangan hukum hakim dalam mengambil keputusan membatalkan sertipikat lebih cenderung melihat bukti yang di ajukan tergugat yaitu bukti fotocopy putusan Pengadilan Negeri Ngawi nomor 11/Pdt.G/2010/PN.Ngw dan saksi-saksi yang dibawa oleh penggugat, sedangkan bukti tertulis yang di ajukan oleh tergugat yakni sertipikat nomor 227 cenderung diabaikan. Sehingga dalam hal ini hukum memberi perlindungan tergugat secara preventif dan secara represif yaitu dengan adanya ketentuan pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan secara preventif, yaitu peran hakim dalam menentukan pemegang sah hak atas tanah dengan adanya sertifikat hak milik atas tanah, dan dengan memberikan upaya hukum yang mencakup upaya hukum perlawanan (verzet), banding, dan kasasi.Kata Kunci: pertimbangan hukum, pembatalan sertipikat, perlindungan hukum
Legal Consequences of Marriage Agreement that is Made After The Marriage Exists for Husband and Wife Who Have Debts Ade Izdihar, Raihan; Harahap, Burhanudin; Suryono, Arief
International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 5 No. 1 (2024): February 2024 ( Indonesia - Malaysia )
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijersc.v5i1.775

Abstract

Marriage is a physical and mental bond between a man and a woman, hereinafter referred to as husband and wife. In marriage, there are married couples who make a marriage agreement. The Constitutional Court issued Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 which states that a marriage agreement can now be made after a marriage has taken place. Debt arising in a marriage is very possible, this can be done by both husband and wife. The result of this research is that liability cannot be asked of the husband and wife if the husband or wife does not first agree to a credit agreement with collateral for joint property. This type of research is normative research that uses a statutory approach and uses primary legal sources and secondary legal materials. The legal material analysis technique used is qualitative analysis, namely discussing the legal material that has been obtained by referring to the existing theoretical basis.
LEGAL CONSEQUENCES OF THE JUDGE'S DECISION ON BIOLOGICAL CHILDREN FROM SIRI MARRIAGE Ramadhani, Titania Isyani; Harahap, Burhanudin; Saptanti, Noor
JURNAL DARMA AGUNG Vol 32 No 5 (2024): OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v32i5.4807

Abstract

Children born from a siri marriage can apply for the origin of children to obtain legal protection, as is the application for determination of the origin of children from siri marriage in the Karawang Religious Court Number: 440/Pdt.P/2023/PA.Krw. This raises the legal consequences between the biological father and the biological child determined by the Judge. The purpose of this study is to examine the legal consequences of the judge's determination of biological children from a siri marriage. The research used is normative legal research. The results of the study found that children from siri marriage who are determined as biological children should get the following rights: right to have an identity; right to sustenance and maintenance in the form of right to obtain education, health services, and obtain welfare; and inheritance rights through mandatory will. The obligation of the biological father to the biological child should be determined as sociologically obliged to protect the biological child so that the child is guaranteed and fulfilled the rights of the child so that the child can live, grow and participate optimally according to the dignity of humanity and get protection from violence and discrimination, the child becomes quality, good personality, and prosperous.
Comparative Study of Islamic Legal Systems in the Application of the Istishna' Agreement in Indonesia and Malaysia Tazkiya, Khansa; Harahap, Burhanudin; Purwadi, Hari
International Journal of Law and Society Vol 1 No 3 (2022): International Journal of Law and Society (IJLS)
Publisher : NAJAHA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59683/ijls.v1i3.26

Abstract

The provisions in the Qur'an and al-Hadith bind Islamic Contract Law. From the Islamic perspective, contracts are better known by the word Akad. The most significant factor in the increase in profit power in Islamic contract law is obtained from financing agreements. Indonesia and Malaysia, as Muslim-majority countries, provide different arrangements regarding istishna's financing agreement'. Therefore, this legal research aims to compare Islamic legal systems in applying the istishna' agreement in Indonesia and Malaysia based on the DSN MUI Fatwa and the SAC BNM Fatwa. The research method is a doctrinal legal research method with a comparative approach. The results showed that in the application of the istishna' contract in Indonesia and Malaysia, there was no significant difference. The development of istishna' agreements between the two countries from year to year has fluctuated. The number of istishna' financing agreements in Indonesia is higher than in Malaysia.  
Comparative Analysis of Murabahah Financing Agreement with Musyarakah Mutanaqisah Financing Agreement in Indonesia's Sharia Banking System Maulan, Anas; Harahap, Burhanudin; Sasmini
International Journal of Law and Society Vol 2 No 1 (2023): International Journal of Law and Society (IJLS)
Publisher : NAJAHA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59683/ijls.v2i1.31

Abstract

Indonesia is one of the largest Islamic countries in the world. In 2021, Indonesia has officially formed Bank Syariah Indonesia combined with 3 private Islamic banks, namely Bank BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah and BNI Syariah. The purpose of Bank Syariah Indonesia is to facilitate sharia-based services that avoid customers from transactions containing elements of usury, gharar, maisir, haram and Zalim which are commonly applied in conventional banking in general in the form of interest. Islamic banking in Indonesia takes advantage not from usury but from financing or buying and selling goods carried out by banks with customers according to customer wishes and needs. One of the financing that is usually in demand by customers is the murabahah financing contract and the musyarakah mutanaqisah financing contract. These two contracts are the same as taking advantage of buying and selling goods but murabahah is more dominant in financing without a down payment and goods that have been determined from the beginning of the contract while muyarakah mutanaqisah is more dominant in financing the needs desired by customers in the form of cash instead of goods.
Legal Defects Of Sale And Purchase Deeds: A Review Of The Responsibilities Of Officials Making Land Deeds In Indonesia Magistasari, Elvina; Sentot Sudarwanto, A.L.; Harahap, Burhanudin
International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 5 No. 6 (2024): December 2024 ( Indonesia - Somalia - Nigeria )
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijersc.v5i6.924

Abstract

This research discusses legally defective sale and purchase deeds and the responsibilities of Land Deed Drafting Officials (PPAT) in Indonesia. Land is a vital element for fulfilling human needs, and land certificates as proof of ownership are very important in the agrarian legal system. The land buying and selling process must be carried out in accordance with legal provisions so that the resulting sale and purchase deed (AJB) has valid legal force. PPAT, as the official who has the authority to make authentic deeds, must ensure the validity of the documents and the completeness of the legal process when making AJB. Making AJB that meets formal and material requirements is very important; otherwise, legal defects may occur that result in PPAT's liability. This article examines the sanctions that can be imposed on PPAT if there are errors, both in administrative, civil and criminal contexts, in accordance with applicable laws and regulations. This research uses the nature of normative juridical research to analyze PPAT accountability and expand understanding of practices that are in accordance with law and professional ethics. The results show that PPAT has a big responsibility in maintaining the validity of deeds, and violations of legal procedures can result in serious sanctions, both administrative and criminal.
Co-Authors Ade Izdihar, Raihan Adi Sulistiyono Agus Saptono Aldyan, Arsyad Ari Nankanti Purbatin Arief Suryono Caska - Damar Ariadi Hari Purwadi, Hari I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani Karim, Yusuf Abdul Khairunnisa, Salsabila Lego Karjoko Magistasari, Elvina Maulan, Anas Nurul Fadilah, Nurul Purwadi , Hari Ramadhani, Titania Isyani Saptanti, Noor Sasmini Sentot Sudarwanto, A.L. Sita Ulima Ekawati Tazkiya, Khansa Teuku Arie Azhari Tira Widyasari