cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Repertorium
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 16 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 5, No 2 (2018)" : 16 Documents clear
ANALISIS PENERAPAN BIAYA ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ATAU DENDA DALAM PEMBIAYAAN AL MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH Teuku Arie Azhari; Burhanudin Harahap
Jurnal Repertorium Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article aims to find out and analyze the implementation costs for the delay of payment or penalty in financing al Murabaha on Islamic banking. This article is an article of law or doctrinal dogmatic, or juridical normative method. Approach to an alyze or harmonise the clauses in the legislation and regulations in the Islamic law. Legal materials analysis techniques used in this article is with the method of reasoning deduction. The method of reasoning deduction is used for drawing conclusions from things that are commonly headed into special incidental who then pulled into a conclusion. The results of this article shows that the application of a fee for the delay of payment or penalty in financing al Murabaha on Islamic banking is not allowed, because the existence of the application of the fines can be assumed that the value of the sale price buy goods will increase. The presence of the addition cost of delay in payment or fine can be categorized as usury perpetrated by people and ignorance in the era of the Prophet Muhammad. The result of the presence of not a good faith and deliberate action to delay the payment, the bank can suffer losses. This loss because the bank performs an effort in order to perform its due top billing to customers. The cost is calculated as compensation (ta’widh).Keywords: Financing;Fine;Murabahah;Islamic BankingAbstrakArtikelini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan biaya atas keterlambatan pembayaran atau denda dalam pembiayaan al murabahah pada perbankan syariah. Artikel ini merupakan artikel hukum doktrinal atau dogmatik, atau metode yuridis normatif. Pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis atau menyelaraskan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan dalam Hukum Islam.Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam artikel ini adalah dengan metode penalaran deduksi. Metode penalaran deduksi ini digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menuju ke dalam hal yang bersifat khusus yang kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan. Hasil artikel ini menunjukkan bahwa penerapan biaya atas keterlambatan pembayaran atau denda dalam pembiayaan al murabahah pada perbankan syariah ini tidak diperbolehkan, karena dengan adanya penerapan denda tersebut dapat diasumsikan bahwa nilai harga jual beli barang akan bertambah. Adanya penambahan biaya keterlambatan pembayaran atau denda ini dapat dikategorikan sebagai riba yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di masa Nabi Muhammad SAW. Akibat dari adanya itikad tidak baik dan kesengajaan untuk menunda-nunda pembayaran tersebut, pihak bank dapat mengalami kerugian. Kerugian ini dikarenakan pihak bank melakukan suatu upaya dalam rangka untuk melakukan penagihan atas haknya kepada nasabah. Biaya yang dikeluarkan ini dapat diperhitungkan sebagai ganti rugi (ta’widh).Kata Kunci: Pembiayaan;Denda; Murabahah;Perbankan Syariah
AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA YANG DIBUAT OLEH ATAU DIHADAPAN NOTARIS SETELAH DINYATAKAN PAILIT Hendy Prastyo; Mulyoto ,
Jurnal Repertorium Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbsctractThe purpose of writing this article isto know and anlyze about the authentication power of an authentic deed made by a notary after being declared bankrupt by the commercial court, and whether a notary who is a pibilc official of the state may be declared bankrupt. Research methods used to achieve the objectives of this legal research using normative jurudical approach method. The data analysis technique used in this research is using descriptive analysis method approach which then cantinued with method of interpretation analysis. The results of the study indicate that a notary whois ageneral official of the state can not necessarily be declared bankrupt by the court, but must be seen from the cause of bankruptcy experienced, whether from the person who became mismanaged about this property to cause the person to go bankrupt or from the unprofessional notary him self who caused it. In addition to causing the notary to be terminated, bankruptcy will also result in adeed made by a notary who has been declared bankrupt by a commercial court.Keywords: dee; notary; bankruptAbstrakTujuan  penulisan artikel  ini  adalah  untuk mengetahui dan menganalisis tentang kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat oleh Notaris setelah dinyatakan pilit oleh Pengadilan Niaga, dan apakah Notaris yang berkedudukan sebagai pejabat umum negara bisa dinyatakan pailit. Metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  mencapai  tujuan  penelitian  hukum  ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatanmetode analisis deskriptif yang kemudian dilanjutkan dengan metode analisis interpretasi.Hasil Penelitian menyatakan bahwa notaris yang merupakan pejabat umum negara tidak serta merta dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan, namun harus dilihat dari penyebab kepailitan yang dialami, apakah dari orang yang menjadi notaris yang salah urus mengenai harta kekayaannya sehingga menyebabkan orang tersebut pailit atau dari ketidak profesionalan notaris sendiri yang menyebabkannya. Selain menyebabkan notaris diberhentikan, pailit juga akan berakibat pada akta yang dibuat oleh notaris yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga.Kata kunci : akta;notaris;pailit
INISIASI PENGADILAN KELUARGA (FAMILY COURT) PADA SISTEM PERADILAN DI INDONESIA Anjar SC Nugraheni; Pranoto ,
Jurnal Repertorium Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Polemics about a discourse of family court establishment in Indonesia is very interesting to study. For that,this article describe any factors that cause the family court discourse, looking for alternative ways to realize the family court then , analyse it and verivy the suitability of the family court with existing regulations.From the results of the study it can be concluded that the reason for the family court discourse is to improve access to justice for women and children. Alternative way of the establishment of family courts isfamily courts formation outside the four judicial existing or establishment of special family courts in the district courts and religious courts. As for the appellate court, is establishment of the rooms in the High Court and the High Court of Religion.From both of these alternatives, creation of special family courts in jurisdictions that already exist, it is more effective. Adjustments to the rules that must be done is the competence of the court adjustment, the establishment of integration adjective law, reform substantive law and preparation of judges as law enforcement officials.Keywords: establishment, family court, Legal System, Indonesia Abstrak:Polemik tentang wacana pembentukan pengadilan keluarga di Indonesia sangat menarik untuk dikaji. Oleh karena itu artikel ini memberikan identifikasi faktor-faktor penyebab adanya wacana pengadilan keluarga, mencari alternative cara-cara mewujudkan pengadilan keluarga dan menganalisisnya serta menguji kesesuaian pengadilan keluarga dengan peraturan yang ada.Dari hasil kajian dapat disimpulkan bahwa alasan diwacanakannya pengadilan keluarga adalah untuk meningkatkan akses keadilan (acces to justice) bagi perempuan dan anak-anak. Alternative cara pembentukan pengadilan keluarga ialah  dengan pembentukan peradilan keluarga di luar keempat peradilan yang sudah ada atau pembentukan pengadilan khusus keluarga di pengadilan negeri dan pengadilan agama. Sementara untuk pengadilan tingkat banding, dengan pembentukan kamar di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama.Hasil analisis menunjukkkan bahwa dari kedua alternarif tersebut, pembentukan pengadilan khusus keluarga di lingkungan peradilan yang sudah ada, ternyata lebih efektif.Penyesuaian peraturan yang harus dilakukan adalah penyesuaian kompetensi pengadilan, pembentukan hukum acara integrasi, pembaharuan hukum materiel dan penyiapan hakim sebagai aparat penegak hukum.Kata kunci: pembentukan, pengadilan keluarga, sistem peradilan, Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK SEBAGAI KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN JIKA TERJADI PEMBATALAN APHT DAN PERJANJIAN KREDIT OLEH PENGADILAN Vita Dyah Mandasari; Arief Suryono
Jurnal Repertorium Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article aims to know the shape of the legal protection of creditor banks as holders of rights to the dependents in case of cancellation of the Deed Granting the credit agreement and Dependents by Court. The methods used in this research is the normative legal research which is prescriptive approach legislation and the approach to the case. Approximation of legislation is done by studying all legislation and regulations with the relevant legal issues that are being dealt with and the approach of the case done by doing a review against the ruling of the Supreme Court Verdict Number 1138 K/Pdt/ 2012 judgment about the suit of the owner of the object of the guarantee the guarantee debt without the owner's knowledge, any warranty Entitlement Dependants credit agreement in the bank. A lot happens in banking violations, which caused losses for banks as creditors because the owner of the object of the guarantee turned out to be never menjaminkan or allow other parties to menjaminkan his property to a bank to get the loan. The Bank should be careful in disbursing the loan funds, required the implementation of the principles of the distribution of credits are accurate and thorough. The results of this research were obtained that, ketidakhati-hatian in the bank credit channel, resulted in the bank did not receive legal protection in the event of tort by the debtor in the collateral obtained object against the law. Yet the existence of provisions expressly governing liability of the Bank. However, the bank could do another attempt, by obliging the debtor to change object security that has annulled the Court with other objects that have the same nominal value.Keyword : Protection; Credit, Debitors; Mortgage RightAbstrakArtikel  ini  bertujuan  untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap bank sebagai kreditor pemegang hak tanggungan jika terjadi pembatalan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Pengadilan Negeri.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan  pendekatan  kasus dilakukan  dengan  melakukan  telaah  terhadap  putusan  Putusan Mahkamah Agung Nomor 1138 K/Pdt/2012 yang mengadili tentang gugatan pemilik jaminan dari obyek jaminan utang yang tanpa sepengetahuan pemilik, dijadikan jaminan Hak Tanggungan perjanjian kredit di bank. Banyak terjadi pelanggaran dalam perbankan, yang menimbulkan kerugian bagi Bank sebagai kreditor karena pemilik obyek jaminan ternyata tidak pernah menjaminkan atau memperbolehkan pihak lain untuk menjaminkan tanah miliknya kepada suatu bank untuk mendapat pinjaman. Bank harus berhati-hati dalam menyalurkan dana pinjaman, diperlukan pelaksanaan prinsip-prinsip penyaluran kredit yang akurat dan teliti. Hasil penelitian ini didapat bahwa, ketidakhati-hatian bank dalam menyalurkan kredit,mengakibatkan bank tidak mendapat perlindungan hukum saat terjadi wanprestasi oleh debitor yang obyek jaminannya didapat secara melawan hukum. Belum adanya ketentuan  yang  tegas  yang  mengatur  mengenai tanggung  jawab Bank. Namun, bank bisa melakukan upaya lain, yaitu dengan mewajibkan debitur untuk mengganti objek keamanan yang telah dibatalkan pengadilan dengan benda lain yang memiliki nilai nominal sama.Kata kunci : Perlindungan; Kredit; Debitur; Hak Tanggungan
METODE HAKIM DALAM PERTIMBANGANNYA MEMUTUS PERKARA JUAL BELI HAK ATAS TANAH YAYASAN TERBLOKIR DI KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 199/Pdt.G/2010/PN.Ska Mega Titis Arumdalu; Lego Karjoko
Jurnal Repertorium Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe purpose of this article was written to know the method of judge in deciding the case of Sale and Purchase of the right of the Foundation Foundation Blocked in Banjar Sari Sub-district, Surakarta City (Analysis of Decision of the Surakarta Negotiation Court Number 199 / Pdt.G / 2010 / PN.Ska This research is Normative. data use, literature study and interviews to find the rule of law, legal principles, to answer the legal issues encountered The method of data analysis using several stages starting from data collection, data analysis and final taking conclusions In deciding a case the judge has a role very important because the judge is a milestone for the existence of justice The process or method to take a decision in a legal case must also be examined The method used by Judge in deciding Case Number 199 / Pdt.G / PN.Ska is degan mengedapankan Consideration of consideration judge in the presence of proof or truth only formally and beside it is material proof or truth. That in this Case pursuant to Article 1337 of the Civil Code provides that a cause is prohibited, where prohibited by law, or when contrary to good morals or public order. This method provides an opportunity for judges to undertake legal discoveries on the grounds that if the law establishes certain things for a particular event, the rules are limited to that particular event and for events the opposite is true.Keywords: Legal Discovery method, buying and sellingAbstrakTujuan ditulisnya artikel ini untuk mengetahui metode hakim dalam memutus perkara Jual Beli hak atas Tanah Yayasan Terblokir Di Kecamatan Banjar Sari Kota Surakarta ( Analisis Putusan Pengadilan Negri Surakarta Nomor 199/Pdt.G/2010/PN.Ska. Penelitian ini bersifat Normatif. Metode pengumpulan data menggunakan,studi kepustakaan dan wawancara dengan menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode analisis data menggunakan beberapa tahapan mulai dari pengumpulan data, analisis data dan terakhir pengambilan simpulan. Dalam memutuskan suatu perkara hakim mempunyai peranan yang sangat penting. Hal tersebut karena Hakim merupakan tonggak untuk adanya keadilan. Proses atau metode untuk mengambil sebuah keputusan dalam suatu perkara hukum pun harus dicermati. Metode yang digunakan Hakim dalam memutus Perkara Nomor 199/Pdt.G/PN.Ska adalah degan mengedapankan Pertimbangan pertimbangan hakim dengan adanya bukti atau kebenaran formil saja dan mengesampingkan bukti atau kebenaran materiil. Bahwa dalam Perkara ini sesuai dengan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Metode ini memberikan kesempatan kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan bagi peristiwa diluarnya berlaku kebalikannya.Kata Kunci : metode Penemuan Hukum, jual beli
TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS (Analisis Putusan Makamah Agung Nomor 40 /Pid.B / 2013/ Pn.Lsm) Aris Setyono; Widodo Tresno Novianto
Jurnal Repertorium Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article writes about the analysis of Supreme Court ruling number 40 / Pid.B / 2013 PN Lsm who impose a 2 month imprisonment to a notary in Kota Lhokseumawe Notary IMRAN ZUBIR DAOED, S.H. which has been proven legally and convincingly guilty of committing an authentic act of counterfeiting as provided for in Article 264 paragraph (1) of the Criminal Code. namely making a fake authentic deed by making minuta deed number: 01 dated November 2, 2012 it. The purpose of this article is to know the judge's legal considerations in deciding cases against a notary who commits an authentic act of counterfeiting and knowing the legal consequences of an authentic deed made by a notary who commits an authentic act of counterfeiting. This research is normative. Methods of data collection using literature study. Methods of data analysis using descriptive and interpretation techniques. The judge's judicial consideration in the decision number 40 / pid.b / 2013 / PN.Lsm only based on the written law in the judicial power law contains provisions stating that the judge should dig, seek and find the existing laws in the community. So the judge should not only be based on the written law. As a result of an authentic law deed made by a notary who commits an authentic act of counterfeiting in the case of an authentic deed made by or before a notary who commits an authentic act of counterfeiting, the authentic status of the deed may itself be altered and may be degraded in authenticity. The Deed may be revoked and the deed is null and void in which the legal consequences of the deed are in accordance with the court's decision.Keywords: Notary; Crime; Authenticity of Deed of Authenticity.AbstrakArtikel ini menulis mengenai analisis putusan Mahkamah Agung nomor 40 / Pid.B /2013 PN Lsm yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 bulan kepada seorang notaris di Kota Lhokseumawe Notaris IMRAN ZUBIR DAOED, S.H. yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) KUHPidana. yaitu membuat akta otentik palsu dengan cara membuat minuta akta nomor : 01 tanggal 02 november 2012 tersebut. Tujuan ditulisnya artikel ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara terhadap notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik dan mengetahui akibat hukum terhadap akta otentik yang dibuat oleh notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik. Penelitian ini bersifat normatif. Metode pengumpulan data menggunakan telaah kepustakaan. Metode analisis data menggunakan teknik deskriptif dan interpretasi. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 40/pid.b/2013/PN.Lsm hanya berpatokan pada hukum tertulis dalam undang – undang kekuasaan kehakiman dimuat ketentuan yang menyatakan bahwa hakim harus menggali, mencari dan menemukan hukum yang ada di dalam masyarakat. Jadi hakim seharusnya tidak hanya berpatokan pada hukum tertulis. Akibat hukum akta otentik yang dibuat oleh notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik dalam hal akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik maka status akta otentik itu sendiri dapat berubah dan dapat didegradasi keotentikanya. Akta dapat dibatalkan dan akta batal demi hukum yang mana akibat hukum yang timbul atas akta adalah sesuai dengan keputusan pengadilan.Kata Kunci : Notaris; Tindak Pidana; Pemalsuan Akta Otentik.

Page 2 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 2 (2017)