cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Siti Ikramatoun
Contact Email
siti.ikramatoun@unsyiah.ac.id
Phone
+626517555267
Journal Mail Official
sosiologiusk@gmail.com
Editorial Address
Gedung Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Jln. Tgk Tanoh Abee, Darussalam Banda Aceh, Aceh 23111
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : 22525254     EISSN : 26548143     DOI : https://doi.org/10.24815/jsu
Core Subject : Humanities, Education, Art, Social,
Arts Humanities Social Sciences Other
Jurnal Sosiologi USK (JSU) mengundang para Dosen, Praktisi dan Peneliti untuk mempublikasikan naskahnya pada JSU yang terbit setiap bulan Juni dan Desember setiap tahunnya.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 14, No 2 (2020)" : 5 Documents clear
Kajian Sosiologis terhadap Perencanaan Tata Ruang Terbuka Hijau di Kota Banda Aceh Khairulyadi Khairulyadi; Bukhari Bukhari; Cut Raisa Maulida
Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi) Vol 14, No 2 (2020)
Publisher : Sociology Department Of Syiah Kuala University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jsu.v14i2.20701

Abstract

This article aims to discuss the process of producing a new social space along the Krueng Aceh Peunayong river and Taman Sari in Banda Aceh. This article uses Lafebvre's social space production perspective with qualitative research methods. Informants are determined through the purposive sampling technique, and data collected through structured interviews. This study found that social space production in green urban space planning in Banda Aceh City follows three dialectical processes as assumed by Lefebvre's theory of social space production. First, middle to lower-class people experiences social eviction. New green urban spaces such as those on the Peunayong and Taman Sari rivers banks do not represent themselves as living spaces for all social levels. Second, policymakers have a dominant role in conceptualizing and representing new green urban spaces. Third, the image is constructed and perceived from views (visuals) and symbols (perceptual space). For the upper class, green urban spaces in Banda Aceh are a symbol of modernity and progress. For the lower class society, green open space is a representation of planned marginalization.AbstrakTulisan ini bertujuan untuk mengetahui proses produksi ruang sosial baru yaitu ruang terbuka hijau di bantaran sungai Krueng Aceh Peunayong dan Taman Sari di Kota Banda Aceh. Tulisan ini menggunakan frame teori produksi ruang sosial Henry Lafebvre.  Penelitian ini mengikuti kerangka penelitian kualitatif. Informan  ditentukan melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur. Penelitian ini mendapati bahwa, produksi ruang sosial dalam perencanaan ruang terbuka hijau di Kota Banda Aceh mengikuti tiga proses dialektika, sebagaimana diasumsikan oleh teori produksi ruang sosial Lefebvre. Pertama,  masyarakat kelas menengah ke bawah mengalami penggusuran secara social (pembongkaran urban). Ruang terbuka hijau baru seperti di bantaran sungai Peunayong dan Taman sari tidak merepresentasikan diri sebagai ruang yang hidup bagi semua lapisan masyarakat. Kedua,  pemangku kebijakan memiliki peran yang dominan dalam mengonsepsikan dan merepresentasikan ruang terbuka hijau baru. Ketiga,  citra dikonstruksikan dan dipersepsikan dari tampilan (visual) dan simbol (percieved spaces). Bagi masyarakat kelas atas, ruang terbuka hijau di kota Banda Aceh dianggap simbol kemodernan dan kemajuan. Bagi masyarakat bawah, ruang terbuka hijau adalah representasi marginalisasi yang terencana.
Pola Rekrutmen Bacaleg Perempuan Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilu 2019 di Kota Banda Aceh Aminah Aminah; Sri Mulyani; Ubaidullah Ubaidullah
Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi) Vol 14, No 2 (2020)
Publisher : Sociology Department Of Syiah Kuala University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jsu.v14i2.20899

Abstract

Since the reform era, women in Indonesia have begun to be reconsidered in various aspects, including being a part of policymakers and political contestation. It can be seen from implementing affirmative action policies, which obliges every political party to include the national level management and legislative candidates for at least 30% women. The recruitment process for legislative candidates interesting to discuss because the candidates not only from party cadres but including non-cadres. Especially women candidates that sometimes had no basis and experiences in politics also recruited. This study aims to determine the Partai Keadilan Sejahtera (PKS) recruitment patterns in determining women's candidates for the 2019 general election in Banda Aceh City. The research method used is descriptive qualitative. This study concluded that PKS uses a candidate's recruitment pattern with an open and closed system with the Barber model and always pays attention to each candidate's motivation sources and opportunities. AbstrakSejak era reformasi, perempuan di Indonesia mulai dipertimbangkan kembali dalam berbagai aspek, termasuk menjadi pembuat kebijakan dan kontestasi politik. Hal ini terlihat dari penerapan kebijakan affirmative action yang mewajibkan setiap parpol untuk mengikutsertakan pengurus tingkat nasional dan calon legislatif minimal 30% perempuan. Proses rekrutmen calon legislatif menarik untuk dibahas karena calon tidak hanya dari kader partai tapi termasuk non kader. Apalagi calon perempuan yang terkadang tidak punya dasar dan pengalaman di bidang politik pun ikut direkrut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola rekrutmen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam penentuan calon perempuan pada pemilihan umum 2019 di Kota Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PKS menggunakan pola rekrutmen calon dengan sistem terbuka dan tertutup model Barber dan selalu memperhatikan sumber motivasi dan peluang masing-masing calon. 
Fenomena Pungli dan Patologi Birokrasi Muhammad Hasyem; Ferizaldi Ferizaldi
Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi) Vol 14, No 2 (2020)
Publisher : Sociology Department Of Syiah Kuala University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jsu.v14i2.19521

Abstract

Extortion is an illegal levy or request for payment of an amount of money that is not appropriate or is not based on the prevailing laws. The root of and the widespread phenomenon of extortion in Indonesia is a form of legacy of the past, from the era of feudalism to the present modern era. The various forms, types, patterns, and colors of the extortion phenomenon have been entrenched as if they are normal, legal, lawful, permissible, and customary. The impact is that free extortion is carried out in society because the community views it as something normal, what it is, it has always been so, and even someone becomes alienated if they do not give tips/rewards for receiving a service. Sometimes someone also feels ashamed for not giving tips as a result of offering something or offering bribes or rewards so that it is facilitated, prioritized, privileged and other things to be served quickly. History records that the long phenomenon of corruption is increasingly rampant and increasingly difficult to detect in various cases in different time and space. AbstrakPungli atau pungutan liar adalah permintaan pembayaran sejumlah uang yang tidak sah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Berakarnya dan merebaknya fenomena pungli di Indonesia adalah salah satu bentuk warisan atau peninggalan masa silam, dari masa feodalisme hingga masa modern sekarang ini. Berbagai bentuk, ragam, corak, dan warna fenomena pungli telah membudaya dimana seakan-akan hal tersebut adalah hal biasa, sah, resmi, halal, legal, diperbolehkan, dan dibiasakan. Dampaknya pungli bebas dilakukan dalam masyarakat dikarenakan masyarakat memandang sebagai sesuatu yang wajar, apa adanya, memang demikian dari dahulu, bahkan seseorang menjadi terasing bila tidak memberikan tip/imbalan setiap menerima suatu pelayanan. Terkadang seseorang juga timbul rasa malu karena tidak memberikan uang tip (uang pelicin, uang rokok, atau uang minum) akibat menyodorkan sesuatu atau menawarkan sogokan atau imbalan agar dipermudah, didahulukan, diistimewakan dan hal-hal lain agar dilayani dengan cepat. Sejarah mencatat bahwa fenomena panjang korupsi semakin merajalela dan semakin sulit terdeteksi di berbagai kasus dalam ruang dan waktu yang berbeda pula.
Modal Sosial dan Kearifan Lokan dalam Pengelolaan Hutan: Studi Kasus di Kawasan Hutan Gampong Kunci Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara Rakhmadsyah Putra Rangkuti; Amiruddin Ketaren; Darmadi Ridwan
Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi) Vol 14, No 2 (2020)
Publisher : Sociology Department Of Syiah Kuala University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jsu.v14i2.18894

Abstract

The natural environment becomes the primary source for humans' lives to fulfill their daily needs. Life necessities encourage humans to adapt in various ways according to their abilities. The diversity of local cultures contains norms, ethics, and moral values that emphasize to preservation environment. These values integrated and becoming a guide in behaving and interacting with nature. Forest is a part of the customary community unit in Aceh, and there are customary laws to regulate the lives of the people related to the forest. Forest management in customary law in Aceh is a manifestation of local wisdom that is still guarded by the community. It has become social capital for the Acehnese people who have been passed to maintain environmental equilibrium. The utilization of social capital in forest management base on customary law has encouraged the village social institutions to make the community prosperous.AbstrakLingkungan alam menjadi sumber utama kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan hidup mendorong manusia untuk beradaptasi dengan berbagai cara sesuai dengan kemampuannya. Keragaman budaya lokal mengandung norma, etika, dan nilai moral yang mengedepankan kelestarian lingkungan. Nilai-nilai tersebut terintegrasi dan menjadi pedoman dalam berperilaku dan berinteraksi dengan alam. Hutan merupakan bagian dari kesatuan masyarakat adat di Aceh, dan terdapat hukum adat yang mengatur kehidupan masyarakat terkait dengan hutan. Pengelolaan hutan dalam hukum adat di Aceh merupakan perwujudan kearifan lokal yang masih dijaga oleh masyarakat. Hal tersebut menjadi modal sosial bagi masyarakat Aceh yang telah dilalui untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Pemanfaatan modal sosial dalam pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat telah mendorong kelembagaan sosial desa untuk ikut menyejahterakan masyarakat.
Proses, Motif, dan Upaya Keluarga dalam Melaksanakan Resepsi Pernikahan di Gampong Teupin Baja Aceh Utara Eviana Eviana; Alwi Alwi
Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi) Vol 14, No 2 (2020)
Publisher : Sociology Department Of Syiah Kuala University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jsu.v14i2.19835

Abstract

This study focuses on the process of implementing a wedding reception, the motives that encourage the culture of a wedding reception, and the efforts made by poor families in holding their children's wedding receptions in Gampong Teupin Banja, Muara Batu District, North Aceh Regency. The research method used in this research is a qualitative method with a descriptive approach. The results of this study conclude that the process of implementing a wedding reception is (1) informing the geuchiek of the wedding reception, (2) carrying out the Duek Pakat event, (3) informing the organizer of the wedding reception equipment, and (4) conducting the wedding reception. The motives that encourage the culture of wedding receptions carried out by the community are (1) signaling that they have married, (2) avoiding social sanctions from the community, (3) strengthening family relations with relatives, and (4) wanting to be seen as the economically capable. Efforts made by poor families to carry out wedding receptions are (1) owing materials for the wedding reception, (2) selling their livestock, (3) setting aside the rice harvest, and (4) pawning the fields.AbstrakPenelitian ini mengfokuskan pada proses pelaksanaan resepsi pernikahan, motif yang mendorong budaya resepsi pernikahan, dan upaya yang dilakukan oleh keluarga miskin dalam mengadakan resepsi pernikahan anaknya di Gampong Teupin Banja Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan proses pelaksanaan resepsi pernikahan adalah (1) memberitahukan pelaksanaan resepsi pernikahan kepada geuchiek, (2) melaksanakan acara Duek Pakat, (3) memberitahukan pihak pengelola perlengkapan resepsi pernikahan, dan (4) melaksanakan  acara resepsi pernikahan. Motif yang mendorong budaya resepsi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat adalah (1) menandakan telah melangsungkan pernikahan, (2) menghindari sanksi sosial masyarakat, (3) mempererat hubungan kekeluargaan dengan kerabat, dan (4) ingin dipandang sebagai orang mampu dalam melaksanakan resepsi pernikahan. Upaya yang dilakukan oleh keluarga miskin untuk melaksanakan resepsi pernikahan adalah (1) mengutang bahan keperluan pelaksanaan resepsi pernikahan, (2) menjual hewan ternak yang dimilikinya, (3) menyisihkan hasil panen padi, dan (4) menggadai sawah.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 1 (2023) Vol 16, No 2 (2022) Vol 16, No 1 (2022) Vol 15, No 2 (2021) Vol 15, No 1 (2021) Vol 14, No 2 (2020) Vol 14, No 1 (2020) Vol 13, No 2 (2019) Vol 13, No 1 (2019) Vol 12, No 2 (2018) Vol 12, No 1 (2018): Konstruksi dan Evolusi Sosial Vol 11, No 2 (2017): Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota Vol 11, No 1 (2017): Perkembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 10, No 2 (2016): Pengetahuan dan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Vol 9, No 1 (2016): Politik dan Perubahan Sosial Vol 3, No 1 (2013) More Issue