Garuda - Garba Rujukan Digital

Politik Indonesia dan Otonomi Daerah Ketaren, Amiruddin
PASAI Vol 8, No 1 (2014)
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Membicarakan konsep politik secara tradisional dapat dikatakan sebagai suatu bentuk dari sistem penyelenggaraan urusan publik. Konsep tersebut telah menghasilkan batasan-batasan yang menentukan sesuatu yang pantas atau tidak pantas dalam penyelenggaraan urusan publik.. Sementara manakala tingkah laku dari seseorang yang bersimbiosis dengan orang lain telah menghasilkan keterkaitan-keterkaitan, maka akan lahirlah suatu bentuk kekuasaan.Â Democratic Governance pada dasarnya adalah tata kelola yang demokratis dari suatu pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat yang dijalankan oleh perwakilan-perwakilannya yang telah terpilih melalui mekanisme Pemilihan Umum.Â Karena sering terjadi gesekan-gesekan antara eksekutif dan legislatif didaerah, sehingga langkah-langkah penyelesaiannya banyak yang menggunakan Money Politics. Masalah lain yang berkembang berkenan dengan otonomi daerah adalah adanya sikap saling menyalahkan antara eksekutif maupun legislatif.

Jaringan Sosial Petani dalam Distribusi Hasil Produksi Garam di Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen Rahmi, Nailul; Ketaren, Amiruddin
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 2, No 1 (2021): Tantangan Pengembangan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan
Publisher : FISIP Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jspm.v2i1.3810

This research was conducted to see how the social network of salt farmers in distributing salt production and their efforts to maintain the existing social networks between salt farmers and distributors. The theory is based on Barry Wellman's theory of interconnecting social networks between actors. Data collection uses non-participant observation methods, namely researchers directly observe how the informants behave and gain direct experience, making it easier for researchers to perform data analysis. The analysis uses descriptive qualitative methods, namely with the aim of providing an overview of social problems through data in the form of descriptions of words or pictures. From the research results, it can be concluded that there are two forms of salt farmer network, namely the network with salt muge and the network with UD Milhy Jaya. As for the efforts to maintain the social network of salt farmers, namely by trust, increasing productivity, improving quality, and determining prices.AbstrakPenelitian ini dilakukan dengan tujuan agar dapat melihat bagaimana jaringan sosial petani garam dalam mendistribusikan hasil produksi garam dan upaya mempertahankan jaringan sosial yang sudah ada antara petani garam dengan distributornya. Teori yang menjadi landasan penelitian ini adalah teori Barry Wellman tentang jaringan sosial yang saling menghubungkan antar aktor. Pengumpulan data memakai metode observasi non-partisipan yaitu peneliti mengamati langsung bagaimana perilaku dari informan dan memperoleh pengalaman langsung sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis data. Analisis menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu dengan tujuan memberikan sebuah gambaran tentang masalah sosial melalui data berbentuk uraian kata-kata ataupun gambar. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk jaringan petani garam ada dua yaitu jaringan dengan muge garam dan jaringan dengan UD Milhy Jaya. Adapun upaya mempertahankan jaringan sosial petani garam yaitu dengan kepercayaan, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas, dan penentuan harga.

Kajian Pembangunan Ketahanan Pangan Keluarga Petani Ketaren, Amiruddin; Rangkuty, Rakhmadsyah Putra
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 2, No 2 (2021): Multidimensi Problematika Masyarakat
Publisher : FISIP Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jspm.v2i2.5646

Indonesia is an agricultural country. The reality is that the agriculture sector is often secondary or not a top priority. Government policies are more likely to support the industrial sector, while the younger generation tends to leave the agricultural sector. That has an impact on decreasing the level of community food security. Rice imports are still being carried out today. Various factors encourage the problem of food insecurity in Indonesia. This literature review intended to map some problems in agriculture. Various reference sources from books and scientific works were collected and analyzed. Certain aspects, particularly those related to the economy and socio-culture, are dissected and elaborated to produce a comprehensive input for policy breakthroughs in development in the agricultural sector. The estuary is an increase in food security that means an increase in welfare.ABSTRAKIndonesia adalah negara agraris. Realitasnya sektor pertanian acapkali dinomorduakan atau tidak menjadi prioritas utama. Kebijakan pemerintah lebih cenderung mendukung sektor perindustrian, sementara generasi muda mulai meninggalkan sektor pertanian. Hal itu berdampak pada menurunnya tingkat ketahanan pangan masyarakat. Impor beras masih dilakukan hingga saat ini. Berbagai faktor mendorong terjadinya masalah kerawanan pangan di Indonesia. Kajian literatur ini dimaksudkan untuk memetakan permasalahan di bidang pertanian secara umum. Berbagai sumber rujukan dari buku dan karya ilmiah dikumpulkan dan dianalisis. Aspek-aspek tertentu, khususnya yang terkait dengan ekonomi dan sosio-kultural dibedah dan dielaborasi guna menghasilkan suatu masukan terobosan kebijakan yang komprehensif dalam pembangunan di bidang pertanian. Muaranya adalah peningkatan ketahanan pangan yang berarti peningkatan kesejahteraan.

REVITALISASI NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM PENGUATAN KARAKTER DI ERA DISRUPSI PADA MASYARAKAT SUKU ALAS Ilham, Iromi; Ketaren, Amiruddin; Meliza, Richa
Aceh Anthropological Journal Vol 5, No 2 (2021)
Publisher : Department of Anthropology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/aaj.v5i2.5663

Ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi era disrupsi menimbulkan berbagai gejolak dan instabilitas sosial. Kemajuan teknologi dan informasi yang tidak dibarengi dengan revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal semakin memperparah kondisi tersebut. Oleh karena itu, kajian ini fokus pada upaya memahami kembali nilai-nilai yang berbasis local wisdom dalam masyarakat suku Alas agar dapat menjadi benteng moral masyarakat dalam menyongsong era globalisasi. Kajian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, kajian pustaka, dan FGD. Hasil kajian menunjukkan bahwa sebenarnya tiga prinsip dasar yang harus dipahami kembali oleh masyarakat suku Alas sebagai bentuk local indigenous, yaitu tulahan (kutukan akan perbuatan salah), pantang (menjaga diri dari hal-hal yang dilarang) dan kemali (menjaga diri dari hal-hal tabu dalam masyarakat) dapat menjadi benteng infiltrasi budaya. Ketiga hal tersebut menjadi dasar dalam membentuk karakter yang metoh simejile (mengetahui yang baik), kokhjeken simejile (melakukan yang baik), dan dhakhami simejile (mencintai yang baik).

KONFLIK GAM-RI DAN KERENTANAN PANGAN MASYARAKAT TRANSMIGRAN Amiruddin Ketaren; Pangeran Putra Perkasa Alam Nasution
Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya Vol 20, No 1 (2018): (June)
Publisher : Universitas Andalas

This article presents a narrative snippet of circumstances of the food security over the Javanese transmigrants during the Acehnese Freedom Movement (GAM) vs Indonesian Government (NKRI) conflict. The data presented through a case study in Cot Girek sub-district, Aceh Utara district, Aceh. The article ellaborates food availability strategies during the conflict, food accessibility, food security. The narration in this article is presented based on data obtained by qualitative research methods. Primary data obtained by interview (in-depth). The narrative notion in this paper propose that conflict often occurs as a result of some past memories coverage racial exclusion, religion, to political and economic discrimination; including the seizure of strategic resource controls, such as land, water, trade routes, and mineral deposits of the earth.Dissatisfaction that encompasses the disparity of land distribution and discriminatory economic policies that hinder decent living standards for every community. Tensions escalate into violent conflicts especially as economic conditions worsen and people face a subsistence crisis. Conflict is created when everyone feels that they have nothing to lose and are therefore willing to fight for resources, political power, and cultural respect. It is fitting for all parties to ensure social integration in the proper arrangement of economic and political distribution and in the spirit of equality. On the issue of food security, the goal is to create conditions for everyone at any time to gain food to support survival.

Modal Sosial dan Kearifan Lokan dalam Pengelolaan Hutan: Studi Kasus di Kawasan Hutan Gampong Kunci Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara Rakhmadsyah Putra Rangkuti; Amiruddin Ketaren; Darmadi Ridwan
Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi) Vol 14, No 2 (2020)
Publisher : Sociology Department Of Syiah Kuala University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jsu.v14i2.18894

The natural environment becomes the primary source for humans' lives to fulfill their daily needs. Life necessities encourage humans to adapt in various ways according to their abilities. The diversity of local cultures contains norms, ethics, and moral values that emphasize to preservation environment. These values integrated and becoming a guide in behaving and interacting with nature. Forest is a part of the customary community unit in Aceh, and there are customary laws to regulate the lives of the people related to the forest. Forest management in customary law in Aceh is a manifestation of local wisdom that is still guarded by the community. It has become social capital for the Acehnese people who have been passed to maintain environmental equilibrium. The utilization of social capital in forest management base on customary law has encouraged the village social institutions to make the community prosperous.AbstrakLingkungan alam menjadi sumber utama kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan hidup mendorong manusia untuk beradaptasi dengan berbagai cara sesuai dengan kemampuannya. Keragaman budaya lokal mengandung norma, etika, dan nilai moral yang mengedepankan kelestarian lingkungan. Nilai-nilai tersebut terintegrasi dan menjadi pedoman dalam berperilaku dan berinteraksi dengan alam. Hutan merupakan bagian dari kesatuan masyarakat adat di Aceh, dan terdapat hukum adat yang mengatur kehidupan masyarakat terkait dengan hutan. Pengelolaan hutan dalam hukum adat di Aceh merupakan perwujudan kearifan lokal yang masih dijaga oleh masyarakat. Hal tersebut menjadi modal sosial bagi masyarakat Aceh yang telah dilalui untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Pemanfaatan modal sosial dalam pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat telah mendorong kelembagaan sosial desa untuk ikut menyejahterakan masyarakat.

REVITALISASI NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM PENGUATAN KARAKTER DI ERA DISRUPSI PADA MASYARAKAT SUKU ALAS Iromi Ilham; Amiruddin Ketaren; Richa Meliza
Aceh Anthropological Journal Vol 5, No 2 (2021)
Publisher : Department of Anthropology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/aaj.v5i2.5663

Ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi era disrupsi menimbulkan berbagai gejolak dan instabilitas sosial. Kemajuan teknologi dan informasi yang tidak dibarengi dengan revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal semakin memperparah kondisi tersebut. Oleh karena itu, kajian ini fokus pada upaya memahami kembali nilai-nilai yang berbasis local wisdom dalam masyarakat suku Alas agar dapat menjadi benteng moral masyarakat dalam menyongsong era globalisasi. Kajian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, kajian pustaka, dan FGD. Hasil kajian menunjukkan bahwa sebenarnya tiga prinsip dasar yang harus dipahami kembali oleh masyarakat suku Alas sebagai bentuk local indigenous, yaitu tulahan (kutukan akan perbuatan salah), pantang (menjaga diri dari hal-hal yang dilarang) dan kemali (menjaga diri dari hal-hal tabu dalam masyarakat) dapat menjadi benteng infiltrasi budaya. Ketiga hal tersebut menjadi dasar dalam membentuk karakter yang metoh simejile (mengetahui yang baik), kokhjeken simejile (melakukan yang baik), dan dhakhami simejile (mencintai yang baik).

Kajian Pembangunan Ketahanan Pangan Keluarga Petani Amiruddin Ketaren; Rakhmadsyah Putra Rangkuty
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 2, No 2 (2021): Multidimensi Problematika Masyarakat
Publisher : FISIP Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jspm.v2i2.5646

Indonesia is an agricultural country. The reality is that the agriculture sector is often secondary or not a top priority. Government policies are more likely to support the industrial sector, while the younger generation tends to leave the agricultural sector. That has an impact on decreasing the level of community food security. Rice imports are still being carried out today. Various factors encourage the problem of food insecurity in Indonesia. This literature review intended to map some problems in agriculture. Various reference sources from books and scientific works were collected and analyzed. Certain aspects, particularly those related to the economy and socio-culture, are dissected and elaborated to produce a comprehensive input for policy breakthroughs in development in the agricultural sector. The estuary is an increase in food security that means an increase in welfare.ABSTRAKIndonesia adalah negara agraris. Realitasnya sektor pertanian acapkali dinomorduakan atau tidak menjadi prioritas utama. Kebijakan pemerintah lebih cenderung mendukung sektor perindustrian, sementara generasi muda mulai meninggalkan sektor pertanian. Hal itu berdampak pada menurunnya tingkat ketahanan pangan masyarakat. Impor beras masih dilakukan hingga saat ini. Berbagai faktor mendorong terjadinya masalah kerawanan pangan di Indonesia. Kajian literatur ini dimaksudkan untuk memetakan permasalahan di bidang pertanian secara umum. Berbagai sumber rujukan dari buku dan karya ilmiah dikumpulkan dan dianalisis. Aspek-aspek tertentu, khususnya yang terkait dengan ekonomi dan sosio-kultural dibedah dan dielaborasi guna menghasilkan suatu masukan terobosan kebijakan yang komprehensif dalam pembangunan di bidang pertanian. Muaranya adalah peningkatan ketahanan pangan yang berarti peningkatan kesejahteraan.

Jaringan Sosial Petani dalam Distribusi Hasil Produksi Garam di Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen Nailul Rahmi; Amiruddin Ketaren
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 2, No 1 (2021): Tantangan Pengembangan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan
Publisher : FISIP Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jspm.v2i1.3810

This research was conducted to see how the social network of salt farmers in distributing salt production and their efforts to maintain the existing social networks between salt farmers and distributors. The theory is based on Barry Wellman's theory of interconnecting social networks between actors. Data collection uses non-participant observation methods, namely researchers directly observe how the informants behave and gain direct experience, making it easier for researchers to perform data analysis. The analysis uses descriptive qualitative methods, namely with the aim of providing an overview of social problems through data in the form of descriptions of words or pictures. From the research results, it can be concluded that there are two forms of salt farmer network, namely the network with salt muge and the network with UD Milhy Jaya. As for the efforts to maintain the social network of salt farmers, namely by trust, increasing productivity, improving quality, and determining prices.AbstrakPenelitian ini dilakukan dengan tujuan agar dapat melihat bagaimana jaringan sosial petani garam dalam mendistribusikan hasil produksi garam dan upaya mempertahankan jaringan sosial yang sudah ada antara petani garam dengan distributornya. Teori yang menjadi landasan penelitian ini adalah teori Barry Wellman tentang jaringan sosial yang saling menghubungkan antar aktor. Pengumpulan data memakai metode observasi non-partisipan yaitu peneliti mengamati langsung bagaimana perilaku dari informan dan memperoleh pengalaman langsung sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis data. Analisis menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu dengan tujuan memberikan sebuah gambaran tentang masalah sosial melalui data berbentuk uraian kata-kata ataupun gambar. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk jaringan petani garam ada dua yaitu jaringan dengan muge garam dan jaringan dengan UD Milhy Jaya. Adapun upaya mempertahankan jaringan sosial petani garam yaitu dengan kepercayaan, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas, dan penentuan harga.

Konflik Perebutan Lahan Perkebunan PTPN IV dengan Masyarakat Desa Silampuyang Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Rahmi Situmorang; Amiruddin Ketaren
Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial Vol 7, No 2 (2021): Modal Sosial dan Kesejateraan Sosial
Publisher : Program Studi Sosiologi Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jsds.v1i2.5119

Penelitian ini dilakukan Desa Silampuyang Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun yaitu konflik perebutan lahan tanah cadangan perluasan perkampungan dan pertanian Huta Bagasan dengan pihak PTPN IV Marihat. Terjadinya aksi saling klaim antara masyarakat Desa perkebunan kelapa sawit antara masyarakat desa yang diwakili oleh Lembaga Panitia Pengembalian Silampuyang dengan PTPN IV yang beroperasi di desa tersebut, banyak dari masyarakat yang mengeluhkan bahwa perusahaan telah mengambil lahan mereka, serta yang disebutkan oleh Koordinator Aksi Masyarakat Silampuyang, mereka menginkan agar pihak perusahaan memberikan ganti rugi sesuai yang telah dijanjikan dulu sesaat sebelum perusahaan melakukan aktivitas perkebunan di Desa Silampuyang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah awal mula konflik dan bentuk konflik yang terjadi pada sengketa lahan tersebut serta peran-peran dari aktor konflik yang terlibat. Teori yang digunakan adalah teori konflik Karl Marx, pengertian konflik, faktor penyebab konflik, konflik lahan perkebunan, aktor konflik dan bentuk konflik. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa konflik ini terjadi diawali pada tahun 1928 disaat Patuanan Nagori Silampuyang meminjamkan tanah seluas 225 Ha kepada pihak PTPN IV untuk diolah menjadi lahan perkebunan sawit dengan syarat tanah pinjaman tersebut harus dikembalikan secara bertahap setiap 10 tahun kepada masyarakat, akan tetapi hingga tahun 70-an tidak juga di kembalikan maka masyarakat melakukan perlawanan. Saat ini pemasalahan sengketa sudah sampai di Pengadilan Negeri Kabupaten Simalungun, dan menunggu tindak lanjutan untuk proses penyelesaian konflik yang terjadi.

Title

Found 24 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 24 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 24 Documents
Search