cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Irwan Sugiarto
Contact Email
irwan.sugiarto@yahoo.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal@sthb.ac.id
Editorial Address
Jalan Cihampelas Nomor 8 Bandung 40116
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Wawasan Yuridika
Published by Sekolah Tinggi Hukum Bandung
ISSN : 25490664     EISSN : 25490753     DOI : 10.25072
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Wawasan Yuridika (JWY) is a peer-reviewed journal published by Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Jurnal Wawasan Yuridika (JWY) is a Journal published biannually in March and September. This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue " Vol 34, No 1 (2016)" : 6 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN DI BIDANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN DI BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN Budhiarti, Ina
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 34, No 1 (2016)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.624 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v34i1.110

Abstract

AbstrakPembangunan rumah susun di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, undang-undang tersebut mewajibkan juga apabila satuan rumah susun telah memiliki penghuni atau telah dihuni diwajibkan untuk membentuk perhimpunan penghuni rumah susun. Kewajiban tersebut wajib dilaksanakan oleh penghuni dan oleh penyelenggara pembangunan, yang artinya setiap pembangunan satuan rumah susun wajib membentuk Perhimpunan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPSRS) yang berbadan hukum. Peneliti menemukan permasalahan bahwa diperlukannya perlindungan hukum bagi penghuni satuan rumah susun dalam bidang pengelolaan rumah susun, terdapat pusat perbelanjaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun yang berbentuk satuan rumah susun, telah berdiri lama dan membentuk satuan rumah susun, tetapi belum juga membentuk perhimpunan yang berbadan hukum. Kata Kunci: Perlindungan hukum, rumah susun, asosiasi
PENGKUALIFIKASIAN MERK SEBAGAI BENDA UNTUK DAPAT DIJADIKAN OBJEK JAMINAN Caroline, Bekartini
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 34, No 1 (2016)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.257 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v34i1.111

Abstract

AbstrakKajian ini dibuat untuk menjelaskan bagaimana mengkualifikasikan merek sebagai benda untuk dapat dijadikan objek jaminan. Selanjutnya penelitian ini juga hendak menjelaskan bentuk jaminan seperti apa yang cocok diterapkan pada merek. Hasil akhir dari kajian ini akan menjelaskan bahwa meskipun merek tidak digolongkan sebagai benda di dalam Undang-Undang Merek seperti hal nya hak cipta, namun apabila ditelusuri maka pada dasarnya merek termasuk dalam kategori benda dan oleh karenanya dapat dijadikan objek jaminan. Kata kunci: merek, benda, objek jaminan, fidusia.
MODEL KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM SISTEM PENGUPAHAN Charda S., Ujang
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 34, No 1 (2016)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (449.18 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v34i1.106

Abstract

                                        AbstrakModel kebijakan pemerintah Indonesia dalam sistem pengupahan bukan hanya memperhatikan aspek teknis dan ekonomis, tetapi juga memperhatikan aspek hukum dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya dalam pelaksanaan hubungan kerja yang semakin kompleks. Untuk peningkatan kesejahteraan dan produktivitas pekerja serta kemajuan dunia usaha, maka model kebijakan pengupahan pemerintah Indonesia dituangkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 yang pada hakikatnya mengatur pengupahan secara menyeluruh dalam menjamin kelangsungan hidup secara layak bagi pekerja sesuai dengan perkembangan dan kemampuan dunia usaha yang di dalamnya ketentuan tersebut berisi pengaturan penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, pelindungan pengupahan, penetapan upah minimum, dan pengenaan denda yang diarahkan pada sistem pengupahan secara menyeluruh.Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Perlindungan Pekerja, dan Upah.
PERTIMBANGAN PENGADILAN AGAMA ATAS DISPENSASI PERNIKAHAN USIA DINI AKIBAT KEHAMILAN DI LUAR NIKAH Ahyani, Sri
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 34, No 1 (2016)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (332.97 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v34i1.107

Abstract

                                         AbstrakPermohonan dispensasi nikah yang diputus pengadilan akibat dari pergaulan bebas yang dilakukan pasangan yang berusia di bawah yang telah ditentukan Undang-Undang Perkawinan, sehingga menyebabkan semakin maraknya permohonan dispensasi nikah, apalagi sebab dari dispensasi nikah tersebut mayoritas karena hamil di luar nikah, sehingga mau tidak mau harus menjalankan pernikahan untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan, dan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan tersebut harus mendapatkan pertimbangan dari Pengadilan Agama berupa dispensasi nikah.Kata Kunci: Pertimbangan Pengadilan, Dispensasi, Pernikahan
PEMBENTUKAN PERATURAN PELAKSANA ZAKAT MENGURANGI PENGHASILAN KENA PAJAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN Hermana, Atang
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 34, No 1 (2016)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (385.804 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v34i1.108

Abstract

ABSTRAKBidang perpajakan, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki pengaturan tersendiri. Pada pajak penghasilan pengaturannya terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dan perubahan yang ketiga pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 ada beberapa penambahan yang diantaranya adalah ditujukan bagi umat Islam. Penambahan tersebut terkait dengan pembayaran pajak yang dibayarkan oleh umat Islam dan pembayaran zakatnya. Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Langkah pengumpulan zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tersebut memiliki kesamaan dengan langkah pengumpulan pajak dari masyarakat, yaitu berdasarkan pelaporan wajib pajak. Hubungan kedekatan antara pajak dan zakat terlihat dalam Pasal 22. Antar peraturan pajak penghasilan dan pengelolaan zakat memiliki ketrkaitan yaitu berupa pengurangan zakat pada penhasilan kena pajak. Kata Kunci : Pajak, penghasilan, Zakat, Pengurangan, Pengaturan.
KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DAN PRINSIP KEADILAN DALAM HUKUM WARIS ISLAM Utama, Sofyan Mei
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 34, No 1 (2016)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (407.549 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v34i1.109

Abstract

AbstrakLegalitas ahli waris pengganti mendapat jaminan dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI), hal itu sesuai dengan prinsip keadilan dalam warisan, dan suatu kebijakan pewaris dalam pembagian warisan untuk ahli waris pengganti, yang disebut dengan kebijaksanaan pre-empitiv yaitu, pada masa hidup pewaris dengan membagikan hartanya pada ahli waris atau ahli waris penganti. Pembagian tersebut tanpa membedakan jenis kelamin, diantara ahli waris atau ahli waris penganti, dengan maksud untuk kemaslahatan dalam hidup bersaudara.Seperti halnya dengan tujuan hukum Islam (maqashid al-syari’ah) yang ditujukan untuk kemaslahtan ummat. Salah satunya teori mengenai Al-Maslahah Al-Mursalah yang diperlukan untuk kehati-hatian, menghindari mengikuti hawa nafsu belaka.  Kata Kunci: Ahli waris, Ahli waris Pengganti.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 1 (2025): 2025 Vol 8 No 2 (2024): 2024 Vol 8, No 1 (2024): 2024 Vol 8 No 1 (2024): 2024 Vol 7, No 2 (2023): September 2023 Vol 7 No 2 (2023): September 2023 Vol 7, No 1 (2023): March 2023 Vol 7 No 1 (2023): March 2023 Vol 6, No 2 (2022): September 2022 Vol 6, No 1 (2022): Maret 2022 Vol 5, No 2 (2021): September 2021 Vol 5, No 1 (2021): Maret 2021 Vol 4, No 2 (2020): September 2020 Vol 4, No 1 (2020): Maret 2020 Vol 3, No 2 (2019): September 2019 Vol 3, No 1 (2019): Maret 2019 Vol 2, No 2 (2018): September 2018 Vol 2, No 1 (2018): Maret 2018 Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 2 (2017): September 2017 Vol 1, No 1 (2017): Maret 2017 Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 34, No 1 (2016) Vol 33, No 2 (2015) Vol 32, No 1 (2015) Vol 31, No 2 (2014) Vol 30, No 1 (2014) Vol 29, No 2 (2013) Vol 28, No 1 (2013) Vol 27, No 2 (2012) Vol 26, No 1 (2012) Vol 25, No 2 (2011) Vol 24, No 1 (2011) Vol 23, No 2 (2010) Vol 22, No 1 (2010) More Issue