Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

2.374

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Wawasan Yuridika YUSTISI Journal of Law Science International Journal of Demos Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Mattawang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Independent Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Scientia Regendi Jurnal SOSPOL Asian Journal of Community Services (AJCS) CONSEN: Indonesian Journal of Community Services and Engagement Lex Publica Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi

Ujang Charda

Fakultas Hukum Universitas Subang

Author-ID : 246699

Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP TENAGA KERJA ANAK YANG BEKERJA DI LUAR HUBUNGAN KERJA PADA BENTUK PEKERJAAN TERBURUK. Charda, Ujang
Syiar Hukum Vol 12, No 2 (2010): Syiar Hukum
Publisher : LPPM Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Laws Number 13 Year 2003 have arranged legal protection to child labour from of the worst forms by focus at child labour trussed a relation work, while for child labour of outside relation work formally not yet been protected maximal, because awaiting Governmental Regulation as a technical guide in prevention, protection and its abolition. For the reason in straightening of labour law in order to legal protection to child labour have to pay attention to regulation factor of legislations, enforcer law and sense of justice of society which structurally, substantial and cultural represent one system union which must walk by synergic and systematical paid attention toly is knowledge of law, understanding of law, behavioral pattern and attitude socialize as indicator in implementation programme protection action law to child labour from of the worst form.

REORIENTASI REFORMASI MODEL HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH Charda, Ujang
Syiar Hukum Vol 14, No 1 (2012): Syiar Hukum
Publisher : LPPM Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Sesuai dengan semangat Indonesia baru, paradigma pembangunan di bidang ketenagakerjaan perlu direformasi. Paradigma lama yang cenderung melihat pekerja sebagai faktor produksi dan atau bagian dari komoditi, harus diubah kepada pekerja sebagai manusia Indonesia seutuhnya atau sebagai subjek/pelaku proses produksi dalam pembangunan dengan segala harkat dan martabatnya. Perubahan paradigma ini pada akhirnya akan mengarah dan menentukan kebijakan pemerintah menjadi pro pekerja melalui suatu perubahan yang resolutif â kompositif dengan memandang pekerja sebagai subjek dan secara proporsional memperhitungkan seluruh aspek dalam suatu kesatuan yang holistik. Agar kebijakan reformatif baru ini tidak dipandang hanya bagus dimaterinya saja, maka perlu diimplementasikan melalui program yang titik beratnya bukan hanya sekedar instrumen tetapi akses mendorong kuantitatif mendidik kualitatif serta membangun sistem (undang-undang dan kebijakan).

REFORMASI POLITIK HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA Charda, Ujang
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 31, No 2 (2014)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

AbstrakÂ Paradigma pembangunan di bidang ketenagakerjaan perlu direformasi yang dulu cenderung melihat pekerja sebagai faktor produksi dan atau bagian dari komoditi, harus diubah kepada pekerja sebagai manusia Indonesia seutuhnya atau sebagai subjek/pelaku proses produksi dalam pembangunan dengan segala harkat dan martabatnya. Perubahan paradigma ini pada akhirnya akan mengarah dan menentukan politik hukum kebijakan pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan melalui suatu perubahan yang resolutif â kompositif dengan memandang pekerja sebagai subjek dan secara proporsional memperhitungkan seluruh aspek dalam suatu kesatuan yang holistik. Agar kebijakan politik hukum yang reformatif ini tidak dipandang hanya bagus dimaterinya saja, maka perlu diimplementasikan melalui program yang titik beratnya bukan hanya sekedar instrumen tetapi akses yang mendorong kuantitatif dan mendidik kualitatif dalam membangun sistem keseimbangan antara yang seharusnya dengan kenyataan.Â Kata Kunci : Reformasi; paradigma; ketenagakerjaan; politik hukum; kebijakan

TELAAH KRITIS TERHADAP INKONSISTENSI KONSEP HUBUNGAN KERJA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Charda S., Ujang
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 33, No 2 (2015)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Abstrak Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memberikan rumusan, bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja yang dilakukan oleh pekerja dan pengusaha yang memuat unsur pekerjaan, perintah, dan upah. Apabila yang bekerja tidak berdasarkan perjanjian kerja serta tidak dilakukan oleh pekerja dengan pengusaha, dan tidak mampunyai ketiga unsur tersebut, berarti bukan hubungan kerja. Sementara itu, rumusan perjanjian kerja sangat membatasi subjek hukum dalam hubungan kerja, yaitu pekerja yang bekerja pada pengusaha dan pengusaha yang menjalankan perusahaan, baik miliknya atau bukan. Masalahnya apabila ada orang yang mempekerjakan orang lain, tetapi tidak sedang dalam menjalankan perusahaan, maka orang lain itu bukan pekerja yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tampak sekali perumusan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 kurang memahami konsep hukum mengenai subjek hukum hubungan kerja, seharusnya bukan pengusaha yang menjadi subjek hukum tetapi pemberi kerja. Kata Kunci : Inkonsistensi, Hubungan Kerja, Ketenagakerjaan.

MODEL KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM SISTEM PENGUPAHAN Charda S., Ujang
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 34, No 1 (2016)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â AbstrakModel kebijakan pemerintah Indonesia dalam sistem pengupahan bukan hanya memperhatikan aspek teknis dan ekonomis, tetapi juga memperhatikan aspek hukum dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya dalam pelaksanaan hubungan kerja yang semakin kompleks. Untuk peningkatan kesejahteraan dan produktivitas pekerja serta kemajuan dunia usaha, maka model kebijakan pengupahan pemerintah Indonesia dituangkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 yang pada hakikatnya mengatur pengupahan secara menyeluruh dalam menjamin kelangsungan hidup secara layak bagi pekerja sesuai dengan perkembangan dan kemampuan dunia usaha yang di dalamnya ketentuan tersebut berisi pengaturan penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, pelindungan pengupahan, penetapan upah minimum, dan pengenaan denda yang diarahkan pada sistem pengupahan secara menyeluruh.Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Perlindungan Pekerja, dan Upah.

PERANAN PENDIDIKAN TINGGI HUKUM DALAM MEMENUHI TUNTUTAN DUNIA KERJA Charda S., Ujang
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 24, No 1 (2011)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

The role of higher education in law there are three responsibilities, universities, namely education, research and community service. Through dharma education, higher education law is expected to forge and produce skilled human resources who have the knowledge, so that will be donated to the community, nation and state. Through dharma research, higher education law was expected to make innovations that are useful for national development. Through the third dharma is the law of higher education acts as a motivator, mediator, problem sover, and catalyst between government interests on the one hand and the needs of society on the other. Thus, the higher education law as a vehicle and simultaneously shape the scientific community participation in development, especially development in the field of labor. Through this education, it is directed to be developed and modern nation, among others, characterized by high menunjung attitude of professionalism, respect excellence, efficiency, has a work ethic, be disciplined and have a high sense of time, aware of science and technology, constantly renew themselves through studying.Keywords: Role of Education - Employment

TANGGUNG JAWAB NEGARA INDONESIA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA ANAK Ujang, Charda
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 30, No 1 (2014)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Abstrak Â Pengaturan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja anak masih terjadi pemisahan antara anak yang bekerja di dalam hubungan kerja dengan yang bekerja di luar hubungan kerja, sehingga hal ini tidak sesuai dengan asas perlindungan hukum, tujuan hukum ketenagakerjaan, hakikat hukum ketenagakerjaan, serta ruang lingkup hukum dari ketenagakerjaan yang dimensinya tidak hanya berhubungan dengan kepentingan tenaga kerja yang akan, sedang, dan sesudah masa kerja, tetapi lebih jauh dari itu adalah setiap orang mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan tanpa adanya diskriminatif dalam pelaksanaan hubungan kerja. Hal ini berimplikasi pada tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum melalui perencanaan ketenagakerjaan yang tidak hanya tertuju kepada tenaga kerja anak yang bekerja di dalam hubungan kerja, tetapi terhadap tenaga kerja anak yang bekerja di luar hubungan kerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk.Â Kata Kunci: Pekerja Anak, Bentuk-bentuk Terburuk, Tanggung Jawab Negara

POTENSI PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN OLEH PEJABAT ADMINISTRASI NEGARA DALAM PENGAMBILAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PUBLIK Charda S., Ujang
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 27, No 2 (2012)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

The potential abuse of power that motivated malicious intent would be to have the perfection that is attached to the power, because the positions of power can do anything with a plea for and on behalf of its authority under the legislation. Therefore, the act of state administration in upholding the rule of law requires for its implementation, otherwise the power itself is determined by the legal limits. To that end, the law and the power of an absolute element in a society of law in the sense of community that is governed by law and that any act or authority is not misused.Keywords : legitimasi â administrasi negara â kebijakan public

KARAKTERISTIK UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA Charda S., Ujang
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 32, No 1 (2015)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

AbstrakUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berkarakter hukum responsif atau berkarakter hukum konservatif/ortodoks, maka indikator-indikator untuk menentukan karakter tersebut dapat dilihat dari proses pembuatan, yaitu tidak bersifat partisipatif, dan dilihat dari sifat fungsi produk hukumnya adalah tidak aspiratif, sedangkan adanya kemungkinan penafsiran telah jelas membuka peluang terjadinya berbagai interpretasi dengan berbagai peraturan lanjutan yang berdasarkan visi sepihak dari pemerintah dan tidak sekedar masalah teknis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah merupakan suatu produk hukum yang berkarakter konservatif/ortodoks.Â Kata kunci : Â Â Karakteristik â Undang-Undang - Ketenagakerjaan.

Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga Kerja Anak yang Bekerja di Luar Hubungan Kerja pada Bentuk Pekerjaan Terburuk Ujang Charda
Syiar Hukum Volume 12, No 2 (2010) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v12i2.631

Co-Authors Ajun Juana Aprilia Salsabila Ardya Reygina Ayuningtyas Awaludin, Ingfrid Amanda Cecep Ramdani Diani Indah Dwiyadi , R Silvia Putri Firmansyah , Firmansyah Hari Nazarudin Ika Fauziyah Luthfy Ramanda Ponco Wirando Mardian Rahman Mey Mawar Mona Rosanti Moh. Asep Suharna Muhammad Daffa Khoiri Aflia Nuraedi , Syifa Nuraedi Purnama, Doddy Wahyudi Restu Mahardhika Samuel Tri Jaya Shafira Nazhara Saefuloh Shintya Yulinar Siti Nurroihatul Janah Sri Nurcahyani Sri Nurcahyani Sulistia , Gema Rahimah Valentina Febriyanti Adjie Yudha Adi Kusumah

Title

Found 27 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 27 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 27 Documents
Search