Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Wawasan Yuridika

jwy
Website

Published by Sekolah Tinggi Hukum Bandung

ISSN : 25490664 EISSN : 25490753 DOI : 10.25072

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Wawasan Yuridika (JWY) is a peer-reviewed journal published by Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Jurnal Wawasan Yuridika (JWY) is a Journal published biannually in March and September. This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Arjuna Subject : -

Articles 6 Documents

Search results for , issue "Vol 3, No 1 (2019): Maret 2019" : 6 Documents clear

Yurisdiksi Transaksi Elektronik Internasional Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Antonius Dwicky Cahyadi
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 3, No 1 (2019): Maret 2019
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Kegiatan Transaksi Elektronik yang dilakukan melalui media internet dapatmenembus batas yurisdiksi suatu negara tertentu. Para pihak perlu menyepakati hukum yang berlaku di dalam Kontrak Elektronik yang dibuat dalam Transaksi Elektronik Internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu meneliti hukum positif dari suatu hal, peristiwa atau masalah tertentu. UU ITE menganut asas kebebasan berkontrak yang memberikan kewenangan bagi para pihak untuk menentukan Pilihan Hukum bagi Transaksi Elektronik Internasional yang dibuat. Jika para pihak tidak menentukan Pilihan Hukum dalam Transaksi Elektronik Internasional, maka hukum yang berlaku didasarkan pada Asas Hukum Perdata Internasional. Begitupula dengan penyelesaian sengketa, para pihak diberi kebebasan untuk menentukan forum penyelesaian sengketa. Namun bila para pihak tidak menentukan forum penyelesaian sengketa, maka penyelesaian sengketa menggunakan Asas Hukum Perdata Internasional.AbstractElectronic Transaction activities conducted through the internet media can penetrate the boundaries of a country's jurisdiction. The parties need to agree on the applicable law in the Electronic Contracts made in International Electronic Commerce (E-Commerce). This study uses a normative juridical method, which examines the positive law of a particular thing, event or problem. The ITE Law adheres to the principle of freedom of contract which authorizes parties to determine the Choice of Law for International E-Commerce made. If the parties do not determine the Choice of Law in International E-Commerce, then the applicable law is based on The Principle of International Private Law. Likewise with the settlement of disputes, the parties are given the freedom to determine the dispute resolution forum. However, if the parties do not determine the dispute resolution forum, then the dispute resolution uses The Principle of International Civil Law.

“Tata Permainan Bahasa” Wittgenstein Dalam Teks Konstitusi Lilis Hartini
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 3, No 1 (2019): Maret 2019
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Filsafat analitik memusatkan perhatiannya pada bahasa dan mencoba menganalisis konsep-konsep, ungkapan-ungkapan kebahasaan, atau bentuk-bentuk yang logis supaya menemukan bentuk-bentuk yang paling logis dan singkat yang cocok dengan fakta-fakta atau makna-makna yang disajikan. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini membahas masalah wacana hukum karena konsep-konsep bahasa hukum mempunyai rule of games tersendiri berdasar pada logika bahasa secara sintaksis dan fakta di luar bahasa secara pragmatik. Permasalahan inti dalam tulisan ini adalah bagaimana penggunaan istilah-istilah hukum dalam konteks yang berbeda tetapi mempunyai kemiripan keluarga (family resemblance) dan bagaimana aturan main (rule of games) istilah-istilah hukum diberlakukan dalam permainan bahasa Wittgenstein. Pembahasan ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan aturan main istilahistilah hukum dalam konteks yang berbeda tetapi mempunyai kemiripan keluarga.AbstractAnalytic philosophy focuses on language and attempts to analyze concepts, linguistic expressions, or the most logical and concise forms that fit with the facts or presented meanings. Based on the data above, this paper discusses the issue of legal discourse as the concepts of legal language have their own rules of the game based on the logic of language syntactically and the facts outside the language pragmatically. The core problem in this paper is how to use legal terms in different contexts but still have a family resemblance, and how the rules of the legal terms are applied in the Wittgenstein language game. This discussion aims at describing the use of rules of legal terms in different contexts but does not have family resemblances.

Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial Meita Fadhilah
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 3, No 1 (2019): Maret 2019
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Latar belakang penelitian ini atas adanya upaya pemerintah dalam melakukan penegakan hukum persaingan usaha yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini pada kenyataan yang ada tetap menimbulkan beberapa problematika hukum salah satunya yaitu dalam kerangka ekstrateritorial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, di mana penelitian ini meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan peraturan perundangan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengenai perkara pengambilalihan saham (akuisisi). Hasil penelitian ini menunjukkan mengenai gambaran pelaksanaan penegakan hukum persaingan usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam kerangka ekstrateritorial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.AbstractThis research is motivated by the government's efforts to enforce business competition law by issuing Law Number 5 of 1999 concerning in Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The existence of Law Number 5 of 1999 on the existing facts still raises several legal problems one of them is the extraterritorial framework. This research uses a normative -juridical approach where this research puts law as a norm building system. The norm system used in this research is based on the law regulation by Law Number 5 of 1999 and the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) ruling on takeover shares (acquisition) case. The conclusion of this research indicates the description of the implementation of business competition law by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in an extraterritorial framework based on the law regulation by Law Number 5 of 1999.

Retaliasi Indonesia Atas Tuduhan Dumping Terhadap Korea Selatan Meliyani Sidiqah
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 3, No 1 (2019): Maret 2019
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Ketidakjelasan sikap Indonesia untuk meretaliasi Korea Selatan atas tuduhan dumping yang dilontarkan Korea Selatan merupakan suatu pelemahan eksistensi Indonesia di dunia perdagangan internasional. Nyatanya, sampai sekarang tidak diketahui tindakan pasti yang dilakukan agar Korea Selatan melaksanakan putusan Panel DSB WTO. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan penyebab menggantungnya proses retaliasi Indonesia terhadap Korea Selatan, dan untuk menemukan solusi tentang kepastian retaliasi Indonesia terhadap Korea Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, putusan Panel yang merekomendasikan Korea Selatan untuk mengembalikan ketentuannya terhadap Indonesia tidak dipatuhi oleh Korea Selatan. Sebagai jalan terakhir adalah retaliasi. Tetapi, Indonesia tidak memanfaatkan kesempatan itu, sehingga Korea Selatan masih tetap pada pendiriannya. Sebagai akibatnya, putusan DSB WTO pun tidak terlaksana dengan efektif.AbstractObscurity of Indonesia decision to retaliate South Korea over South Korea’s dumping allegation is a weakening of Indonesia’s existence in the world of international trading. In fact, there have been unknowing action taken so South Korea implements the ruling of DSB WTO Panel. The aim of this research is to find the causes of the uncertainty of Indonesia’s retaliation process towards South Korea and to find a solution for Indonesia’s retaliation towards South Korea. The research method used is descriptive research. The approached method used is a normative judicial approach method. Based on the result of this research, the decision of Panel which recommends South Korea to improve its provisions for Indonesia unimplemented by South Korea. For the last remedy is retaliation. However, Indonesia did not take the opportunity, and South Korea is still on its decision. As a result, the DSB WTO ruling was not implemented effectively.

Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Rahma Noviyanti; Elwi Danil; Yoserwan Yoserwan
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 3, No 1 (2019): Maret 2019
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

AbstrakTindak pidana korupsi di Indonesia saat ini telah menjadi kejahatan serius. Pengembalian harta kekayaan Negara diupayakan dengan cara penerapan pidana tambahan berupa pembayaran pidana uang pengganti. Dalam rangka mengoptimalkan pelasanaan pembayaran uang pengganti Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Uang Pengganti dalam rangka memberikan pemahaman yang sama kepada penegak hukum khususnya Hakim dalam penerapan Perma Uang Pengganti kepada Terdakwa Korupsi. Permasalahan dalam artikel ini, yaitu: bagaimanakah penerapan Perma Uang Pengganti dalam Putusan Hakim bagi Terdakwa tindak pidana korupsi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Tipe penelitiannya adalah deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Hakim dalam memutuskan pidana uang pengganti telah menerapkan sebagian ketentuan Perma Uang Pengganti, namun penerapan tersebut belum merata tertuang dalam setiap putusan hakimAbstractCorruption in Indonesia is currently a serious crime. The restoration is endeavored by the application of additional punishment in the form of payment of substitute money. In order to optimize the implementation of the payment, the Supreme Court has issued a regulation of Substitute Money to provide the same understanding for the Law Enforcers, specifically Judges, in the imposition of the regulation on Defendants of Corruption. The problems in this research are: How is the implementation of Supreme Court Regulation on Substitute Money in the verdict to the defendants of corruption. The method used in this research is normatif juridical method. The type of the research is descriptive by using primary data and secondary data. The results of the study revealed The Judges have implemented some of the clauses of the regulation on making the decision, however the implementation have not evenly stated on each verdict.

Perjanjian Kerja Antara Pemain Sepak Bola dan Klub Sepak Bola Indonesia Dengan Lex Sportiva dan Undang-Undang Ketenagakerjaan Raka Fauzan Hatami
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 3, No 1 (2019): Maret 2019
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Sepak bola saat ini sudah menjadi sebuah industri yang sangat besar dan melibatkan banyak uang, termasuk besarnya gaji pemain dalam perjanjian kerja, tidak terkecuali di Indonesia. Akan tetapi, seringkali gaji pemain sepak bola di Indonesia tidak terbayarkan. Hal ini terjadi karena kurangnya perlindungan dan pemahaman hukum pemain sepak bola profesional mengenai hak-haknya dalam kontrak kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan diharapkan memberikan pemahaman mengenai lex sportiva bagi pemain sepakbola di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerja pemain sepak bola profesional di Indonesia tunduk pada ketentuan lex sportiva, tetapi perjanjian tersebut juga harus memerhatikan ketentuan hukum kontrak dalam KUHPerdata.AbstractFootball has now become a large industry and involves a lot of money, including the number of the player salaries in an employment agreement, no exception in Indonesia. However, the salaries of football players in Indonesia are unpaid. This happens because the lack of protection and legal understanding of professional football players regarding their rights in employment contracts. This study uses a juridical-normative approach and it expected to provide an understanding of lex sportiva for football players in Indonesia. The conclusion is, even though the employment agreement of football player in Indonesia is subject to the lex sportiva provisions, the agreement should pay attention to the provisions of the contract law in the Civil Code.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

Filter by Year

2019 2019

Filter By Issues

All Issue Vol 9 No 2 (2025): 2025 Vol 9 No 1 (2025): 2025 Vol 8 No 2 (2024): 2024 Vol 8, No 1 (2024): 2024 Vol 8 No 1 (2024): 2024 Vol 7 No 2 (2023): September 2023 Vol 7, No 2 (2023): September 2023 Vol 7, No 1 (2023): March 2023 Vol 7 No 1 (2023): March 2023 Vol 6, No 2 (2022): September 2022 Vol 6, No 1 (2022): Maret 2022 Vol 5, No 2 (2021): September 2021 Vol 5, No 1 (2021): Maret 2021 Vol 4, No 2 (2020): September 2020 Vol 4, No 1 (2020): Maret 2020 Vol 3, No 2 (2019): September 2019 Vol 3, No 1 (2019): Maret 2019 Vol 2, No 2 (2018): September 2018 Vol 2, No 1 (2018): Maret 2018 Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 2 (2017): September 2017 Vol 1, No 1 (2017): Maret 2017 Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 34, No 1 (2016) Vol 33, No 2 (2015) Vol 32, No 1 (2015) Vol 31, No 2 (2014) Vol 30, No 1 (2014) Vol 29, No 2 (2013) Vol 28, No 1 (2013) Vol 27, No 2 (2012) Vol 26, No 1 (2012) Vol 25, No 2 (2011) Vol 24, No 1 (2011) Vol 23, No 2 (2010) Vol 22, No 1 (2010) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Irwan Sugiarto

Contact Email
irwan.sugiarto@yahoo.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal@sthb.ac.id

Editorial Address
Jalan Cihampelas Nomor 8 Bandung 40116

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Irwan Sugiarto

Contact Email irwan.sugiarto@yahoo.com

Phone -

Journal Mail Official jurnal@sthb.ac.id

Editorial Address Jalan Cihampelas Nomor 8 Bandung 40116

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Irwan Sugiarto

Contact Email
irwan.sugiarto@yahoo.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal@sthb.ac.id

Editorial Address
Jalan Cihampelas Nomor 8 Bandung 40116

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA