cover
Contact Name
Ahmad Sururi
Contact Email
Ahmad Sururi
Phone
-
Journal Mail Official
prodiadmpublik@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota serang,
Banten
INDONESIA
Sawala : Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 23022231     EISSN : 25984039     DOI : -
Core Subject : Social,
Journal Sawala is published two times a year in April and Oktober. This journal contains scientific articles on Public Administration science written in two languages: Bahasa Indonesia and English. The article is published in form of empirical research, conceptual or theoretical framework or issues related to the Public Administration sciences. Journal Sawala particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public policies and administrations areas. It covers the Administration Development, The Regional Autonomy And Bureaucracy, The State Apparatus, Good Governance, Government, The Decentralisation, Public Services, The Public Management, The Governance And Its Policy, And Any Social Sciences, Politics and Regional Planning.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol 1, No 1 (2012)" : 7 Documents clear
Partai Lokal dan Demokratisasi Lokal (Menerawang Aceh Pasca Pemilu Legislatif) Yusri, Muhammad
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol 1, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/sawala.v1i1.300

Abstract

Bagi masyarakat Aceh, gagasan mengenai partai politik lokal adalah merupakan jalur politik yang diambil untuk menciptakan proses demokratisasi yang sering diartikan bagi masyarakat Aceh adalah Proses Perdamaian. Setelah penandatangan perjanjian antara Pemerintah RI dengan GAM di Helsinky dilaksanakan, maka pada tahap awal partai lokal harus dipandang sebagai sebuah alternatif untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat lokal. Namun keberlanjutan partai lokal sangatlah ditentukan oleh seberapa besar respon masyarakat Aceh terhadap kinerja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat lokal. Dengan kata lain, popular tidaknya partai lokal Aceh akan ditentukan oleh rakyat Aceh sendiri. Kalau mereka puas terhadap konsistensi pemerintah Indonesia dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang disepakati untuk dilakukan, kecenderungan masyarakat Aceh untuk memilih partai nasional akan lebih besar ketimbang memilih partai lokal. Demikian pula sebaliknya, kalau masyarakat Aceh merasa kecewa dan diperlakukan tidak adil oleh pemerintah pusat, maka partai lokal akan cenderung menjadi pilihan politik mereka.
Open Government Dalam Bentuk Kemitraan Antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Cilegon dengan Program Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan di Wilayah Kota Cilegon Rahmatullah, Rahmatullah
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol 1, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (417.268 KB) | DOI: 10.30656/sawala.v1i1.301

Abstract

Kajian ini membahas model open government dalam bentuk kemitraan antara RPJM Kota Cilegon dengan program CSR perusahaan di wilayah Kota Cilegon melalui lembaga Cilegon Corporate Social Responsibility (CCSR). Jenis kajian ini adalah deskriptif, menggunakan pendekatan kualitatif. Kajian ini menyarankan agar status hukum CCSR ditingkatkan dari Peraturan Walikota (Perwal) menjadi Peraturan Daerah (Perda), lembaga CCSR perlu memaksimalkan sosialisasi, agar bertambahnya jumlah perusahaan yang bersinergi menjadi anggota CCSR, serta CCSR perlu memiliki basis data dan program prioritas yang bersifat mandir
Pasang Surut Otonomi Desa Habibi, Fikri
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol 1, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (535.424 KB) | DOI: 10.30656/sawala.v1i1.303

Abstract

Desa sudah ada sejak dahulu jauh sebelum NKRI lahir, oleh karena itu sudah sepatutnya desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Eksistensi desa dalam struktur pemerintahan di Indonesia terus mengalami perubahan seiring dengan kepentingan rezim yang berkuasa. Ketika orde baru, desa ditempatkan sebagai unit pemerintahan terkecil yang langsung berada dibawah kecamatan. Masa orde baru, desa-desa di Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama karena memakai pendekatan "penyeragaman" demi tujuan stabilitas politik. Memasuki masa reformasi, secara normatif desa mempunyai posisi yang berbeda dengan orde baru. Hal tersebut dapat dilihat dari UU yang menjelaskan bahwa negara mengakui desa beserta hak-hak traditionalnya selama masih dalam konteks NKRI, atau dengan kata lain desa sudah mempunyai otonomi. perdebatan tentang konsepsi otonomi desa masih terus bergulir hingga melahirkan argumentasi bahwa desa harus diatur oleh UU tersendiri. Proses panjang perumusan konsep ideal otonomi desa harus berorientasi pada kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
OTONOMI DAERAH, PENGUATAN POLITIK IDENTITAS DAN PENGARUHNYA TERHADAP INTEGRASI NASIONAL Budiman, Arif
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol 1, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (166.405 KB) | DOI: 10.30656/sawala.v1i1.298

Abstract

Implementasi otonomi daerah di Indonesia memiliki dampak negatif sekaligus positif. Pada positifnya, kebijakan tersebut mendorong terjadinya pemerataan kesempatan dan akses bagi pembangunan ekonomi dan politik di daerah. Sedangkan negatifnya muncul manakala para pemimpin atau elite di daerah memahami kebijakan otonomi secara berlebihan dengan cara memperlakukannya sebagai ?penguasaan? sumber-sumber ekonomi dan jabatan-jabatan politik oleh orang asli daerah setempat dan menonjolkan identitas kedaerahan dalam bentuk simbol-simbol etnisitas maupun kegamaan.Penguatan politik identitas ini, meski merupakan keniscayaan dalam negara majemuk, dapat mengancam integrasi nasional. Menonjolkan perbedaan dan mengabaikan persamaan dalam jangka panjang dapat memicu terjadinya disintegrasi.Melalui sebuah kajian kepustkaan, diketahui terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan agar kemajemukan tidak menjadi sumber perpecahan. Upaya-upaya tersebut antara lain dengan cara menumbuhkan ?solidaritas emosional? dan ?solidaritas fungsional? serta mengembangkan common domain yang mengandung shared values demi menciptakan kebersamaan diantara warga negara
Pasang Surut Otonomi Desa Habibi, Fikri
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol 1, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (535.424 KB) | DOI: 10.30656/sawala.v1i1.304

Abstract

Desa sudah ada sejak dahulu jauh sebelum NKRI lahir, oleh karena itu sudah sepatutnya desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Eksistensi desa dalam struktur pemerintahan di Indonesia terus mengalami perubahan seiring dengan kepentingan rezim yang berkuasa. Ketika orde baru, desa ditempatkan sebagai unit pemerintahan terkecil yang langsung berada dibawah kecamatan. Masa orde baru, desa-desa di Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama karena memakai pendekatan "penyeragaman" demi tujuan stabilitas politik. Memasuki masa reformasi, secara normatif desa mempunyai posisi yang berbeda dengan orde baru. Hal tersebut dapat dilihat dari UU yang menjelaskan bahwa negara mengakui desa beserta hak-hak traditionalnya selama masih dalam konteks NKRI, atau dengan kata lain desa sudah mempunyai otonomi. perdebatan tentang konsepsi otonomi desa masih terus bergulir hingga melahirkan argumentasi bahwa desa harus diatur oleh UU tersendiri. Proses panjang perumusan konsep ideal otonomi desa harus berorientasi pada kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
Analisis Kritis Penerapan Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen : Antara Upaya dan Realitas Maulana, Delly
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol 1, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (282.707 KB) | DOI: 10.30656/sawala.v1i1.299

Abstract

Beban kerja, kompensasi dan kinerja merupakan bagian-bagian yang tidak dipisahkan untuk menciptakan profesionalisme pada sumber daya manusia Guru dan Dosen, karena dari ketiga elemen ini akan terlihat sejauhmana profesionalisme Guru dan Dosen dalam melakukan pekerjaanya.Layak atau tidak layak Guru dan Dosen disebut sebagai profesi akan terlihat dari tingkat kinerja Guru dan Dosen serta kompensasi yang diterimanya. Undang-undang Guru dan Dosen merupakan suatu jawaban dari pemerintah untuk bisa menciptakan kedua profesi ini menjadi salah satu profesi yang bermartabat. Tetapi dalam perjalannya undang-undang ini pun menimbulkan pro-kontra.
EFEKTIVITAS KINERJA KOMITE SEKOLAH PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN Deviyantoro, Deviyantoro; Amarul, Amarul
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol 1, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (93.295 KB) | DOI: 10.30656/sawala.v1i1.320

Abstract

Penelitian ini adalh penelitian deskriptif, dilakukan untuk mengintrprestasikanefektivitas kinerja komite sekolah menurut persepsi kepala sekolah dan guru yangjumlah seluruhnya sebanyak 17 responden, Hasil penelitian menyatakan Terdapatvariansi kinerja Komite Sekolah yang kurang berhasil berdasarkan indek kinerja yangdibandingkan dengan nilai criteria yang ditentukan dalam kajian ini, baik pada komitesekolah sebagai badan pertimbangan 67,06%, sebagai badan pendukung 63.76, sebagaibadan pengawas 61,34.06 maupun sebagai badan penghubung, namun nilaiperbandinagan indek kinerja dengan criteria nilai yang ditentukan tidak begitu jauh,terutama pada indek peranan komite sekolah sebagai badan penghubung indeksebesar 67,81% hampir mendekati criteria berhasil berkisar 70 ? 89, artinya kinerjakomite sekolah di provinsi ini cukup baik namun perlu adanya peningkatan kinerja yanglebih baik lag

Page 1 of 1 | Total Record : 7