Garuda - Garba Rujukan Digital

Pasang Surut Otonomi Desa Habibi, Fikri
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol 1, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Serang Raya

Desa sudah ada sejak dahulu jauh sebelum NKRI lahir, oleh karena itu sudah sepatutnya desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Eksistensi desa dalam struktur pemerintahan di Indonesia terus mengalami perubahan seiring dengan kepentingan rezim yang berkuasa. Ketika orde baru, desa ditempatkan sebagai unit pemerintahan terkecil yang langsung berada dibawah kecamatan. Masa orde baru, desa-desa di Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama karena memakai pendekatan "penyeragaman" demi tujuan stabilitas politik. Memasuki masa reformasi, secara normatif desa mempunyai posisi yang berbeda dengan orde baru. Hal tersebut dapat dilihat dari UU yang menjelaskan bahwa negara mengakui desa beserta hak-hak traditionalnya selama masih dalam konteks NKRI, atau dengan kata lain desa sudah mempunyai otonomi. perdebatan tentang konsepsi otonomi desa masih terus bergulir hingga melahirkan argumentasi bahwa desa harus diatur oleh UU tersendiri. Proses panjang perumusan konsep ideal otonomi desa harus berorientasi pada kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Transisi Peralihan Kewenangan Bidang Pendidikan SMA/SMK di Provinsi Banten Habibi, Fikri
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Serang Raya

The authority of SMA / SMK, originally managed by the Regency / City Government, has been transferred to the Provincial Government. It aims to increase and equal the quality of education. In Banten Province. there are several issues related to the transfer of authority, including asset administration, both human and physical assets, as well as the ability to provide good and equitable services, and budget readiness. There are two approaches to solve it. The first approach is cluster quality and achievement, the second is cluster of educational access. Both approaches have different program priorities. Inventory and validation of personnel, facilities and infrastructure of SMA/SMK must be submitted to the Province in order to obtain certainty related to the number and needs.

Pasang Surut Otonomi Desa Habibi, Fikri
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol 1, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Serang Raya

Desa sudah ada sejak dahulu jauh sebelum NKRI lahir, oleh karena itu sudah sepatutnya desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Eksistensi desa dalam struktur pemerintahan di Indonesia terus mengalami perubahan seiring dengan kepentingan rezim yang berkuasa. Ketika orde baru, desa ditempatkan sebagai unit pemerintahan terkecil yang langsung berada dibawah kecamatan. Masa orde baru, desa-desa di Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama karena memakai pendekatan "penyeragaman" demi tujuan stabilitas politik. Memasuki masa reformasi, secara normatif desa mempunyai posisi yang berbeda dengan orde baru. Hal tersebut dapat dilihat dari UU yang menjelaskan bahwa negara mengakui desa beserta hak-hak traditionalnya selama masih dalam konteks NKRI, atau dengan kata lain desa sudah mempunyai otonomi. perdebatan tentang konsepsi otonomi desa masih terus bergulir hingga melahirkan argumentasi bahwa desa harus diatur oleh UU tersendiri. Proses panjang perumusan konsep ideal otonomi desa harus berorientasi pada kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

PENERAPAN DIMENSI AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM PENCEGAHAN KORUPSI DANA DESA DI KABUPATEN PANDEGLANG Habibi, Fikri; Nugroho, Arif
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v15i2.161

Akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat diwujudkan melalui fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sehingga potensi penyimpangan atau korupsi dapat dicegah. Akuntabilitas menjadi salah satu syarat dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan profesional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendapatkan gambaran penerapan dimensi akuntabilitas publik, sistem pengawasan, menganalisis faktor Internal dan eksternal serta merekomendasikan model pencegahan korupsi pada pengelolaan dana desa. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan wawancara, observasi, telaah dokumen. Dari hasil penelitian ini didapatkan gambaran empiris tentang penerapan dimensi akuntabilitas publik dalam pencegahan korupsi pada penggunaan anggaran dana desa di Kabupaten Pandeglang, serta menunjukan bahwa penerapan lima dimensi akuntabilitas publik yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial. Pengawasan dianggap dapat mencegah potensi tindakan korupsi. Kemudian dapat terpetakan juga kondisi ril serta tingkat keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pandeglang bersama mitra (pendamping desa) dalam melakukan upaya pencegahan potensi tindakan korupsi pengelolaan dana desa. Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis faktor internal dan eksternal dapat dirumuskan sebuah model pencegahan korupsi.

Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Provinsi Banten Sanjaya, Huri Sanjaya; Yulianti, Rachmi; Habibi, Fikri
Administratio Vol 11 No 1 (2020): Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (672.928 KB)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Provinsi Banten serta untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik Purposive Sampling kemudian teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Provinsi Banten belum berjalan dengan baik, karena masih adanya Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Provinsi Banten yang tidak netral dengan mendukung salah satu calon Dewan Perwakilan Daerah dan salah satu calon Presiden/Wakil Presiden. Faktor penghambat netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Provinsi Banten disebabkan oleh pola pikir Aparatur Sipil Negara yang belum terbentuk, adanya hubungan kekerabatan dan sanksi yang masih lemah. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Banten perlu untuk meningkatkan pengawasan, pembinaan dan memberikan sanksi yang tegas terhadap Aparatur Sipil Negara yang tidak netral dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Optimalisasi Efisiensi Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Daerah di Indonesia Satispi, Evi; Izzatusholekha, Izzatusholekha; Rahman, Abdul; Habibi, Fikri; Selvira, Rizka
Kajian Ilmu Sosial (KAIS) Vol. 5 No. 1 (2024): KAIS : Kajian Ilmu Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/kais.5.1.49-58

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis strategi optimalisasi efisiensi dalam konteks penyederhanaan birokrasi pada pemerintah daerah di Indonesia. Fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kinerja birokrasi, dengan mempertimbangkan tantangan kontekstual yang dihadapi oleh entitas pemerintah daerah. Metodologi penelitian melibatkan survei lapangan, wawancara dengan pemangku kepentingan, dan analisis data kuantitatif untuk mengukur dampak dari berbagai strategi penyederhanaan birokrasi yang telah diimplementasikan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan mendalam tentang upaya-upaya yang paling efektif dalam meningkatkan efisiensi birokrasi, termasuk penggunaan teknologi informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan perubahan struktural. Temuan penelitian akan membahas secara rinci potensi peningkatan efisiensi yang dapat dicapai melalui optimalisasi penyederhanaan birokrasi, termasuk pengurangan beban administratif, peningkatan responsivitas pelayanan publik, dan penghematan anggaran. Implikasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan strategi penyederhanaan birokrasi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang cara-cara optimal dalam memperkuat kinerja birokrasi pemerintah daerah di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi para pembuat kebijakan, peneliti, dan praktisi dalam merancang langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efisiensi administratif dan pelayanan publik di tingkat daerah.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search