Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.452
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Sawala : Jurnal Administrasi Negara Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Journal Of World Science International Journal of Disaster Management Kajian Ilmu Sosial Tensile : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Habibi, Fikri
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Transportation Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Pasang Surut Otonomi Desa Habibi, Fikri
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol 1, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (535.424 KB) | DOI: 10.30656/sawala.v1i1.303

Abstract

Desa sudah ada sejak dahulu jauh sebelum NKRI lahir, oleh karena itu sudah sepatutnya desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Eksistensi desa dalam struktur pemerintahan di Indonesia terus mengalami perubahan seiring dengan kepentingan rezim yang berkuasa. Ketika orde baru, desa ditempatkan sebagai unit pemerintahan terkecil yang langsung berada dibawah kecamatan. Masa orde baru, desa-desa di Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama karena memakai pendekatan "penyeragaman" demi tujuan stabilitas politik. Memasuki masa reformasi, secara normatif desa mempunyai posisi yang berbeda dengan orde baru. Hal tersebut dapat dilihat dari UU yang menjelaskan bahwa negara mengakui desa beserta hak-hak traditionalnya selama masih dalam konteks NKRI, atau dengan kata lain desa sudah mempunyai otonomi. perdebatan tentang konsepsi otonomi desa masih terus bergulir hingga melahirkan argumentasi bahwa desa harus diatur oleh UU tersendiri. Proses panjang perumusan konsep ideal otonomi desa harus berorientasi pada kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
Transisi Peralihan Kewenangan Bidang Pendidikan SMA/SMK di Provinsi Banten Habibi, Fikri
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (347.68 KB) | DOI: 10.30656/sawala.v5i2.469

Abstract

The authority of SMA / SMK, originally managed by the Regency / City Government, has been transferred to the Provincial Government. It aims to increase and equal the quality of education. In Banten Province. there are several issues related to the transfer of authority, including asset administration, both human and physical assets, as well as the ability to provide good and equitable services, and budget readiness. There are two approaches to solve it. The first approach is cluster quality and achievement, the second is cluster of educational access. Both approaches have different program priorities. Inventory and validation of personnel, facilities and infrastructure of SMA/SMK must be submitted to the Province in order to obtain certainty related to the number and needs.
Pasang Surut Otonomi Desa Habibi, Fikri
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol 1, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (535.424 KB) | DOI: 10.30656/sawala.v1i1.304

Abstract

Desa sudah ada sejak dahulu jauh sebelum NKRI lahir, oleh karena itu sudah sepatutnya desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Eksistensi desa dalam struktur pemerintahan di Indonesia terus mengalami perubahan seiring dengan kepentingan rezim yang berkuasa. Ketika orde baru, desa ditempatkan sebagai unit pemerintahan terkecil yang langsung berada dibawah kecamatan. Masa orde baru, desa-desa di Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama karena memakai pendekatan "penyeragaman" demi tujuan stabilitas politik. Memasuki masa reformasi, secara normatif desa mempunyai posisi yang berbeda dengan orde baru. Hal tersebut dapat dilihat dari UU yang menjelaskan bahwa negara mengakui desa beserta hak-hak traditionalnya selama masih dalam konteks NKRI, atau dengan kata lain desa sudah mempunyai otonomi. perdebatan tentang konsepsi otonomi desa masih terus bergulir hingga melahirkan argumentasi bahwa desa harus diatur oleh UU tersendiri. Proses panjang perumusan konsep ideal otonomi desa harus berorientasi pada kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
PENERAPAN DIMENSI AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM PENCEGAHAN KORUPSI DANA DESA DI KABUPATEN PANDEGLANG Habibi, Fikri; Nugroho, Arif
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v15i2.161

Abstract

Akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat diwujudkan melalui fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sehingga potensi penyimpangan atau korupsi dapat dicegah. Akuntabilitas menjadi salah satu syarat dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan profesional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendapatkan gambaran penerapan dimensi akuntabilitas publik, sistem pengawasan, menganalisis faktor Internal dan eksternal serta merekomendasikan model pencegahan korupsi pada pengelolaan dana desa. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan  wawancara, observasi, telaah dokumen. Dari hasil penelitian ini didapatkan gambaran empiris tentang penerapan dimensi akuntabilitas publik dalam pencegahan korupsi pada penggunaan anggaran dana desa di Kabupaten Pandeglang, serta menunjukan bahwa penerapan lima dimensi akuntabilitas publik yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial. Pengawasan dianggap dapat mencegah potensi tindakan korupsi. Kemudian dapat terpetakan juga kondisi ril serta tingkat keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pandeglang bersama mitra (pendamping desa) dalam melakukan upaya pencegahan potensi tindakan korupsi pengelolaan dana desa. Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis faktor internal dan eksternal dapat dirumuskan sebuah model pencegahan korupsi.
Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Provinsi Banten Sanjaya, Huri Sanjaya; Yulianti, Rachmi; Habibi, Fikri
Administratio Vol 11 No 1 (2020): Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (672.928 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Provinsi Banten serta untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik Purposive Sampling kemudian teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Provinsi Banten belum berjalan dengan baik, karena masih adanya Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Provinsi Banten yang tidak netral dengan mendukung salah satu calon Dewan Perwakilan Daerah dan salah satu calon Presiden/Wakil Presiden. Faktor penghambat netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Provinsi Banten disebabkan oleh pola pikir Aparatur Sipil Negara yang belum terbentuk, adanya hubungan kekerabatan dan sanksi yang masih lemah. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Banten perlu untuk meningkatkan pengawasan, pembinaan dan memberikan sanksi yang tegas terhadap Aparatur Sipil Negara yang tidak netral dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
Optimalisasi Efisiensi Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Daerah di Indonesia Satispi, Evi; Izzatusholekha, Izzatusholekha; Rahman, Abdul; Habibi, Fikri; Selvira, Rizka
Kajian Ilmu Sosial (KAIS) Vol. 5 No. 1 (2024): KAIS : Kajian Ilmu Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/kais.5.1.49-58

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis strategi optimalisasi efisiensi dalam konteks penyederhanaan birokrasi pada pemerintah daerah di Indonesia. Fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kinerja birokrasi, dengan mempertimbangkan tantangan kontekstual yang dihadapi oleh entitas pemerintah daerah. Metodologi penelitian melibatkan survei lapangan, wawancara dengan pemangku kepentingan, dan analisis data kuantitatif untuk mengukur dampak dari berbagai strategi penyederhanaan birokrasi yang telah diimplementasikan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan mendalam tentang upaya-upaya yang paling efektif dalam meningkatkan efisiensi birokrasi, termasuk penggunaan teknologi informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan perubahan struktural. Temuan penelitian akan membahas secara rinci potensi peningkatan efisiensi yang dapat dicapai melalui optimalisasi penyederhanaan birokrasi, termasuk pengurangan beban administratif, peningkatan responsivitas pelayanan publik, dan penghematan anggaran. Implikasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan strategi penyederhanaan birokrasi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang cara-cara optimal dalam memperkuat kinerja birokrasi pemerintah daerah di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi para pembuat kebijakan, peneliti, dan praktisi dalam merancang langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efisiensi administratif dan pelayanan publik di tingkat daerah.
Downsizing Organization: A Systematic Literature Review Habibi, Fikri; Sumartono, Sumartono; Santoso Haryono, Bambang; Khairul Muluk, MR.
Journal of World Science Vol. 2 No. 10 (2023): Journal of World Science
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jws.v2i10.435

Abstract

Downsizing is the most popular strategic choice in organizational change, especially in the private sector. The strategy often chosen in downsizing is reducing employees, eliminating structure and function to produce efficiency, productivity, and competitiveness. However, a study is needed to elaborate on the concept of downsizing. The purpose of this research is to map the downsizing concept, describe how this strategy is implemented, its dynamics and development, as well as the effectiveness level of downsizing strategy. This research takes the form of a systematic literature review, which involves an assessment based on articles/publications related to downsizing. Downsizing articles are sourced from the Scopus database, and then mapped based on the number of articles per year, authors, countries, affiliations, and sponsors. As a result, the goal of downsizing has not been supported by strong evidence in the field because downsizing and efficiency do not have a strong correlation. Indeed, downsizing results in negative impacts on both organizations and employees. His mistake was to put the strategy of reducing employees and financial efficiency as the main goal. Therefore, downsizing must be part of a paradigmatic organizational change strategy and not merely serve as a short-term strategy.
The Role of Local Wisdom in Disaster Mitigation: A Systematic Literature Review (SLR) Approach Syuryansyah, Syuryansyah; Habibi, Fikri
International Journal of Disaster Management Vol 6, No 3 (2023)
Publisher : TDMRC, Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/ijdm.v6i3.34734

Abstract

This research analyzes the role and implementation of local wisdom in disaster management in Indonesia. The study focuses on the three stages of disaster management: pre-disaster, during the disaster, and post-disaster. The approach of "Disaster Management based on Local Wisdom" serves as the foundation, integrating cultural values, traditional knowledge, and communal practices with scientific methods. This study utilizes various literature sources and field data to illustrate how local communities apply local wisdom in facing potential disasters. The research findings highlight significant contributions from local values such as mutual assistance, understanding natural signs, and community involvement in disaster-aware communities. The synergistic collaboration between scientific knowledge and local wisdom proves to be an effective approach in disaster management. The research findings underscore the importance of integrating local values in a holistic disaster management strategy to enhance preparedness and mitigate risks within communities
PENGUATAN SADAR GENDER PADA ANGGOTA PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DI DESA PANYIRAPAN KECAMATAN BAROS KABUPATEN SERANG Lestari, Agisthia; Efriza; Habibi, Fikri; Maulani, Dini Izzati
Tensile : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 2 (2025): Juli 2025
Publisher : Teknik Mesin ,Universitas Pamulang Serang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/tensile.v3i2.51390

Abstract

Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman mengenai sadar gender kepada anggota Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Panyirapan, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang. Kegiatan ini anggota tidak hanya mendapatkan pemahaman soal apa itu gender tetapi diajak untuk memahami pentingnya kesetaraan gender karena berkaitan erat dengan perempuan dan kerja-kerja domestik yang erat kaitannya dengan hidup perempuan. Pada masyarakat dengan sistem partiarkal seperti di Indonesia, perempuan digambarkan sebagai manusia yang harus hidup dalam situasi dilematis. Di satu sisi, perempuan dituntut untuk berperan di semua sektor, seperti berpendidikan tinggi dan memiliki pekerjaan dan berpenghasilan. Namun di lain sisi, muncul tuntutan agar perempuan tidak melupakan ‘kodrat’-nya sebagai perempuan yang bekerja pada ranah domestik atau urusan rumah tangga seperti pekerjaan mencuci dan memasak. Pembiasan makna ini kemudian menempatkan perempuan dalam posisi yang sangat rentan, sehingga perempuan mengalamai stigmatisasi, marginalisasi, kekerasan berbasis gender dan diskriminasi, serta ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik. Kondisi ini kemudian mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan metode observasi langsung dengan mendatangi lokasi pengabdian untuk memperoleh data, menggali dan mengidentifikasi masalah, dan wawancara. Wawancara dilakukan kepada anggota Pemberdayan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan masyarakat maupun aparat desa Panyirapan dengan cara ceramah/pemberian informasi, dan pelatihan. Tim pengabdian masyarakat akan terbuka jika anggota PKK berkonsultasi untuk mencari solusi atas masalah-masalah yang kerap dialami oleh perempuan dan bagaimana cara mencegahnya. Hasil kegiatan tersebut antara lain diharapkan dapat: memberikan pengetahuan kepada anggota PKK mengenai pentingnya sadar gender yang akan membangun kesetaraan gender di dalam masyarakat desa Panyirapan. Karena dengan meningkatnya kesetaraan gender akan dirasakan manfaatnya bukan hanya oleh perempuan tetapi masyarakat secara keseluruhan. Kata Kunci: Gender, Perempuan, Kesetaraan Gender, PKK, Patriarkal
KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA MELALUI PENDEKATAN ANALISIS BIBLIOMETRIC Maulana, Delly; Habibi, Fikri; Purnama, Indra Nizar
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol 13, No 1 (2024): April
Publisher : Universitas Tribhuwana Tungga Dewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/jisip.v13i1.2648

Abstract

The issue of food security is currently a high priority because making a country without poverty and without hunger is one of the goals of the Sustainable Development Goals (SDGs). Therefore, there needs to be a strategic policy in realizing it. This paper tries to reveal the mapping of research related to food security policy using bibliometric analysis so that it can provide an overview of best practices in addressing the issue. The method used in this research is a literature review study using bibliometric analysis using VosViewer software. The results of the study illustrate the development of food security policy research from year to year with the most issues being social society. While issues that are still rarely studied are food security policies related to land, environmental degradation, food security for households, groundwater use, and public health aspects.  Furthermore, there are several policy strategies to resolve food security issues in Indonesia, namely:  First, the government must make agricultural policies that encourage collaboration between stakeholders, namely the government, companies, farmers, and scientists; Second, there needs to be a policy that encourages the transformation of food technology to create food security, Third, there needs to be a policy to empower people to return to agricultural land, Fourth, there needs to be a policy to overcome agricultural land problems, and Fifth, there needs to be a policy to control food waste.
Co-Authors Abdul Rahim Abdul Rahman Angellina, Viona Arif Nugroho Arista, Silvia Bambang Santoso Haryono Delly Maulana Efriza Endianah, Tenty Izzatusholekha Khairul Muluk, MR. Lestari, Agisthia Maulani, Dini Izzati Nurlena, Nurlena Pitriyana, Sisi Prisila, Lika Purnama, Indra Nizar Putriani, Iis Sanjaya, Huri Sanjaya SATISPI, EVI Selvira, Rizka Sumartono Sumartono Syuryansyah Tutriani, Novi Witri, Witri Yulianti, Rachmi