cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Aqlam: Journal of Islam and Plurality
ISSN : 25280333     EISSN : 25280341     DOI : -
Core Subject : Social,
AQLAM: Journal of Islam and Plurality (P-ISSN 2528-0333; E-ISSN: 2528-0341) is a journal published by the Ushuluddin, Adab and Dakwah Faculty, State Islamic Institute of Manado, Indonesia. AQLAM published twice a year and focused on the Islamic studies especially the basic sciences of Islam, including the study of the Qur’an, Hadith, Islamic Philosophy, Islamic History and Culture, Theology, Mysticism, and Local Wisdom in Indonesia. It is intended to communicate original research and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. Every article submitted and will be published by AQLAM will review by two peer review through a double-blind review process | Address: Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kompleks Ring Road I, Kota Manado, Sulawesi Utara, 95128 | E-Mail; aqlam@iain-manado.ac.id | Phone: +62431860616 | AQLAM has become a CrossRef Member since the year 2018. Therefore, all articles published by AQLAM will have unique DOI number.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol 1, No 1 (2016)" : 5 Documents clear
Politik Islam Dalam Al-Qur’an (Tafsir Siyasah Surat Ali Imran Ayat 159) Delmus Puneri Salim
Aqlam: Journal of Islam and Plurality Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1713.708 KB) | DOI: 10.30984/ajip.v1i1.499

Abstract

Islamic politics or political Islam is often defined ranging from Muslim politics through Islamic political parties, institutionalization of Islamic regulations, to politicized Islam for personal and parties’ interests. This paper examines Islamic politics from Al-Qur’an sura Al Imran verse number 159 on consensus (musyawarah). By examining exegesis sura Ali Imran verse number 159 from tafsir al-Maraghi, tafsir al-Misbah and tafsir al-Azhar, this paper argues that musyawarah, having consensus, is one of the value and principles of Islamic politics in the Qur’an. These exegeses even suggest that the Prophet Muhammad as the leader of Islamic community at that time often took a decision promoted by his Companions, rather than based on his own opinion. Therefore, this paper shows that one of principles of Islamic politics from Al-Qur’an is obtaining consensus in taking a decision involving many parties and by involving them in taking the decision. This paper also shows that decision taken based on majority votes, not elites’ ones, is a decision suits principles of Islamic politics from Al-Quran.Keyword: Politics Islam, Tafsir Al Maraghi, Tafsir Al Misbah, Tafsir Al Azhar. Politik Islam dipahami mulai sebagai politik yang dilakukan oleh umat Islam dalam bentuk partai politik, mengagendakan Islam dalam peraturan kenegaraan sampai kepada penggunaan Islam untuk kepentingan pribadi, politik partai dan kelompok. Tulisan ini menggambarkan bahwa politik Islam dalam Al-Qur’an banyak berbicara tentang nilai dan prinsip politik Islam, yang pada kajian ini membahas surat Ali Imran ayat 159 yang berkenaan dengan musyawarah.Dengan menganalisa ayat ini dari tafsir al-Maraghi, tafsir al-Misbah dan tafsir al-Azhar, tulisan ini berargumen bahwa musyawarah merupakan salah satu nilai dan prinsip politik Islam yang dipentingkan dalam Al-Quran. Tafsir-tafsir ini malah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat Islam pada waktu itu sering mengambil keputusan yang berasal dari para sahabat sebagai keputusan bersama, bukan keputusan yang bersumber dari dirinya sendiri.Dengan demikian, tulisan ini menunjukkan bahwa salah satu nilai dan prinsip politik Islam dalam Al-Qur’an adalah anjuran untuk melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan banyak orang dan dengan melibatkan banyak orang. Tulisan ini juga menunjukkan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak, bukan suara pemimpin politik saja, adalah keputusan yang sesuai dengan nilai dan prinsip politik Islam dalam Al-Qur’an.Kata Kunci: Politik Islam, Al-Quran, Tafsir Al Maraghi, Tafsir Al Misbah, Tafsir Al Azhar. 
LEMBAGA INTERFAITH DI INDONESIA (Studi Kritis Pendekatan Formalistik Negara Terhadap Kerukunan Antarumat Beragama) Rahman Mantu
Aqlam: Journal of Islam and Plurality Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (365.612 KB) | DOI: 10.30984/ajip.v1i1.500

Abstract

Pembentukan Lembaga Interfaith di Indonesia khususnya yang dinisiasi oleh Negara punya sejarah panjang. Konflik berlatar isu Agama yang terjadi rentang 1960-an hingga memasuki fase 1990-an, menuntut pemerintah mengeluarkan banyak regulasi sebagai upaya untuk mewujudkan kerukunan antarumat beragama. Namun, situasi politik dan keamanan yang tidak menentu membuat usaha ini banyak menemukan kendala. Tulisan ini menggunakan pendekatan Historis-politis terhadap sebab munculnya lembaga dialog antaragama yang dibentuk Negara. Penulis membaginya kedalam beberapa fase, dari Orde lama hingga era reformasi. Pemetaan, model, strategi dialog setiap fase mengalami perubahan-perubahan, hasilnya pun pasang-surut. Hingga kini Lembaga-lembaga dialog tersebut masih tetap eksis, ada yang mampu menjalankan fungsinya, tidak sedikit juga yang gagal. Isu kerukunan antarumat beragama sangat krusial sebab berpengaruh pada stabilitas kehidupan bermasyarakat, karenanya ia menjadi perhatian banyak pihak, termasuk Negara.Kata Kunci: Lembaga Interfaith, Konflik, Kerukunan, Negara, Agama.  There is a long history of the establishment of interfaith Institutions in Indonesia, especially one initiated by the state. Religious issue based conflicts that happened from 1960s through 1990s have pushed government to publish many regulations as an effort to establish interfaith harmony. However, the unstable political and security situation provided many obstacles. This article used historical-political approach to identify the reasons behind the institution for interfaith dialogue formed by the State. The witer put them into several phases, started from the Old Order to the Reformasi Era. The mapping, model, strategy of dialogue changed through phases; therefore, the results show the high and low tides. Until today those institutions still exists although some of them have failed to function. The issue of interfaith harmony is crucial for it influences the stability of society. Thus it attracts interests from various parties, including the State.Keywords: Interfaith institution, Conflict, Harmony, State and Religion. 
Membangun Kesadaran Gender Tentang Wali Nikah dan Sakis Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Maqashid al-Syari`ah Approach) Ahmad Rajafi; Ressi Susanti
Aqlam: Journal of Islam and Plurality Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (453.536 KB) | DOI: 10.30984/ajip.v1i1.496

Abstract

Begitu banyak masalah yang dapat ditemukan dalam hukum keluarga Islam jika dirujuk melalui pendekatan modern, terutama tentang kesetaraan gender. Mulai dari aturan wali nikah yang dikendalikan oleh laki-laki, pembagian warisan yang didominasi oleh laki-laki, ketentuan tentang saksi yang melemahkan eksistensi perempuan, dll. Dalam konteks Indonesia, penting untuk menganalisis masalah wali dan saksi, melalui pendekatan maqashid al-syari’ah, dan akan menemukan solusi di mana wali nikah adalah unsur primer mengenai menjaga kehormatan, dan tentang saksi, ia merupakan unsur sekunder yang berfungsi untuk melengkapi tujuan utama pernikahan. Melalui klasifikasi tersebut, ditemukan bahwa unsur primer tentang wali nikah dan unsur sekunder tentang saksi, memunculkan perbedaan yang sangat signifikan antara Arab dan konteks Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi di bidang hukum keluarga Islam melalui pendekatan budaya, sehingga responsif di Indonesia. Jika dalam budaya Arab kekerabatan patrilineal begitu menguasasi, sedangkan di Indonesia terdapat multi kekerabatan yang kompleks, seperti patrilineal, matrilineal dan bilateral, maka ia berimplikasi kepada kebutuhan perubahan yang membawa solusi, sesuai dengan kearifan lokal yang hidup di Indonesia, seperti pelaksanaan kesetaraan gender secara terbuka.Kata Kunci :  Maqasyid al-Syari’ah, Wali Nikah, Saksi, Kearifan Lokal, dan Pembaharuan Hukum There are a lot of problems discovered in the Islamic family law when they are observed through modern approaches, especially on the issue of gender equality. It ranges from the rule of the bride’s guardian which is controlled by men, the distribution of inheritance which is dominated by men, the witness requirements that weaken women role, to others. In Indonesian context, it is important to analyse the matters of guardians and witness through foundational goals of Islam (maqashid syariah) approaches and it will find solution where a bride’s guardian becomes a primary element for protecting honors, and about witness, it will serve as a secondary element to complete the main goal of marriage. Through those classifications, it is found that the primary and secondary elements emerge significant differences between Arabic and Indonesian contexts. Therefore, a reformed Islamic family law is neededthrough cultural approaches, that are responsive in Indonesia. The patrilineal kinship of the Arab culture is very controlling, whilst Indonesians have a complext multi kinships such as patrilineal, matrilineal and bilateral. Thus, it implies the needs of changes that will offer solutions that correspond with the local wisdom, as an application of gender equality.Keywords: Foundational goals of Islam (maqasid syariah), Bride’s guardian, witness, local wisdom and law reformation.
SAHABAT NABI SAW DALAM PERSPEKTIF SUNNI DAN SYI’AH (Pengaruhnya Pada Kesahihan hadis) Muhammad Imran
Aqlam: Journal of Islam and Plurality Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1865.164 KB) | DOI: 10.30984/ajip.v1i1.497

Abstract

Sahabat Nabi merupakan mata rantai periwayatan hadis dan dari merekalah hadis-hadis Nabi diriwayatakan baik secara mutawatir, ahad, lafdzi maupun maknawi. Keadahalan sahabat menjadi sangat penting karena mereka merupakan pusat periwayatan hadis. Jika salah seorang diantara sahabat itu dipermasalahkan keadalahannya, maka hadis-hadis yang diriwayatkan juga akan dipermasalahkan bahkan bisa tertolak secara keseluruhan. Dua golongan umat Islam yaitu Sunni dan Syi’ah memiliki pandangan yang berbeda tentang keadalahan sahabat Nabi sesuai dengan data-data dan argumentasi yang mereka miliki. Dengan pandangan yang berbeda tentang keadalahan sahabat, maka akan mempengaruhi kualitas hadis yang mereka riwayatkan. Argumentasi ulama sunni tentang keadalahan sebagian besar bahkan seluruh sahabat mendapat bantahan dari beberapa pengkaji hadis yang lain. Begitupun dengan argumentasi ulama syi’ah yang mempermasalahkan keadalahan beberapa sahabat juga mendapatkan bantahan dan kritikan dari pengkaji hadis yang lain. Objektifitas dalam penilaian keadalahan sahabat tentu sangat diperlukan mengingat tingkat keimanan dan ketakwaan mereka juga berbeda-beda berdasarkan pada riwayat-riwayat yang ada.Kata Kunci: Sahabat, Syiah, Sunni, Hadits Prophet’s Companions were keys to the chains of hadith. Therefore, they were the main sources of the prophet’s hadith which were told in a form of mutawatir (from such a large number of narrators), ahad (of one narrator), lafdzi (literally) and Maknawi (essentially). The companions’ trustworthy is very important since they were center of the chains. If anyone of the Companions’ trustworthy is questioned, the hadith is questioned too, or even rejected entirely. The two branches of Islam, Sunni and Syiah, have different points of views towards the trustworthyof the prophet’s Companions on the basis of data and arguments they have. The differences will affect the quality of hadits that they told. Arguments of Sunni ulamas’ on the trustwothy of most and even all Companions raised objections from several other researchers of hadith. Similarly, arguments of the Syiah Ulamas who questioned the Companions’ trustworthy also raised objections from others. Objectivity towards the Companions trustworthy is, indeed, required because their levels of faith and piety are also varied.Keywords: Syi`ah, Sunni, Hadits 
PEMIKIRAN ETIKA IBNU MISKAWAIH Nizar Nizar
Aqlam: Journal of Islam and Plurality Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (354.426 KB) | DOI: 10.30984/ajip.v1i1.498

Abstract

Pada dasarnya etika memiliki pandangan universal dan dapat diterapkan oleh semua orang pada berbagai tempat dan waktu. Akan tetapi, etika sulit disadari karena pertimbangan tentang baik dan buruk sangatlah relatif. Hal ini bertolak belakang dengan ajaran Islam dan etika Islam sebagai mana tertera jelas dalam di dalam Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, etika, moral dan perilaku sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam sejarah filsafat Islam, berbagai pemikir Islam telah berusaha menyusun konsep etika. Salah seorang di antaranya adalah IbnuMiskawayh yang merupakan tokoh filosofi Muslim yang berhasil menyusun dasar-dasar etika sebagai mana termuat dalam bukunya yang berjudul Al-Akhlaqwa Tauheed Thahir al-Araq (pendidikan perilaku dan moral mulia). Diantara daftar etika tersebut adalah nafs (jiwa), al-iffah (menjaga kesucian diri), assyajaah (keberanian), al-wisdom (kebijaksanaan), al-adalah (keadilan), dan lain-lain. Berdasarkan deskripsi tersebut, penulis tertarik meninjau kembali pemikiran etika Ibn Miskawayh.Basically, ethics has a vision of universal and applicable to all men in every place and time. However, there is difficulty to realize because of the size of the good and bad supposed to be extremely relative.In contrast, to the teachings of Islam and Islamic ethics that the criteria have been specified explicitly in the Qur'an and Hadith.Therefore, ethics, morals and behaviorare very important in human life. In the history of Islamic philosophy, various thinkers have attempted to formulate the concept of ethics,like, one of the characters of the famous Muslim philosopher, Ibn Miskawayh is dubbed as the father of Islamic ethics. In the thought of his ethics, he has succeeded in formulating the foundations of ethics as listed in his book al-Akhlaq wa Tahdheeb Thathir al A'raq (Education ofbehavior and good Morals). For example,an nafs (soul), al iffah (maintaining of self sanctity), assyaja'ah (courage), al wisdom (wisdom), al is the (justice) and so on. Based on these descriptions, writeris interested in reviewing the ethical thought of Ibn Miskawayh.Key Words: Ethics, Morals, Behaviors.

Page 1 of 1 | Total Record : 5