cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : -
Articles 13 Documents
Search results for , issue "Vol 21, No 3 (2009)" : 13 Documents clear
Problems and Progress in Defining Terrorism in International Law Ridarson Galingging
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 21, No 3 (2009)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (491.325 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16272

Abstract

There is an effort to adopt an internationally-accepted legal definition for ‘terrorism’ since such definition will enhance international cooperation in fighting terrorism, which at the moment is fragmented and ineffective. However, various obstacles e.g. political heterogeneity or ideological discrepancy arise when seeking a uniformed definition of terrorism, hence this study. Dunia internasional berupaya untuk menetapkan definisi legal ‘terorisme’ yang diterima secara umum karena definisi ini dapat meningkatkan kerjasama internasional dalam melawan terorisme yang saat ini masih terkotak-kotak dan tidak efektif. Tulisan ini membahas pelbagai kesulitan yang muncul dalam upaya mencari definisi tersebut, seperti masalah keragaman politik dan kesenjangan ideologi antarnegara.
Masalah Transportasi Kota Dilihat dengan Pendekatan Hukum, Sosial dan Budaya Edie Toet Hendratno
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 21, No 3 (2009)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (953.412 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16275

Abstract

The 1992 Traffic and Transportation Act perceives transportation as an important and strategic tool to improve economic development. However, problems such as traffic jam and bad infrastructure remain unsolved; with community behaviour as one of its root. Therefore, transportation problems ought to be resolved through socio-cultural approach besides physical improvement.  Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 1992 memandang transportasi sebagai alat yang penting dan strategis untuk mendorong perkembangan ekonomi. Namun demikian, banyak masalah yang belum terselesaikan, seperti kemacetan dan infrastruktur yang buruk. Masalah-masalah itu berakar dari perilaku masyarakat. Dengan demikian, masalah transportasi mesti dipecahkan melalui pendekatan sosial-budaya selain perbaikan fisik.
Implementasi Standar Internasional Hak Ekosob oleh Pemerintah Propinsi DIY Heribertus Jaka Triyana; Mr. Aminoto
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 21, No 3 (2009)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (454.689 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16284

Abstract

This research focuses on the application of the internationally-standardized rights to healthcare and education during the course of decentralization in Yogyakarta. Local government must ensure citizens’ Ecosoc rights before passing education or healthcare-related policies. Results show that the implementation of international standards on healthcare is better than on education.  Fokus penelitian ini adalah penerapan standar internasional dalam hak atas kesehatan dan pendidikan selama kebijakan desentralisasi di Yogyakarta. Pemerintah setempat harus menjamin hak-hak Ekosob masyarakat sebelum menerbitkan kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar internasional di bidang kesehatan lebih berhasil daripada di bidang pendidikan.

Page 2 of 2 | Total Record : 13