cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : -
Articles 13 Documents
Search results for , issue "Vol 22, No 1 (2010)" : 13 Documents clear
Perspektif dan Kajian Hukum dari Beberapa Tokoh dalam Bidang Antropologi Hukum Yusnita Eva
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 1 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (579.209 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16213

Abstract

As a newly-born branch of knowledge, anthropology of law is still in formulating stage. Basically, anthropology of law examines the empirical and mutual relation between law and various social phenomena. This research aims to learn what is the principle and meaning of law as understood and affixed by the society. Sebagai sebuah cabang pengetahuan yang independen dan relatif baru, antropologi hukum masih berada dalam tahap perumusan. Pada dasarnya, antropologi hukum meneliti hubungan empiris timbal-balik antara hukum dengan fenomena sosial di masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengetahui hakikat hukum sebagaimana disematkan oleh masyarakat.
Masalah Putusan Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang Haposan Siallagan
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 1 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (342.87 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16209

Abstract

Albeit the absence of standing for ultra petita verdicts, our Constitutional Court has in several rulings issued such verdict. Consequently, citizens’ constitutional rights that initially should be protected by the Court are being deprived of instead. Therefore, the Court shall stop producing ultra petita verdicts until it acquires decent standing.  Walaupun tidak ada payung hukum untuk menaungi pengeluaran putusan ultra petita, beberapa kali Mahkamah Konstitusi memutus secara ultra petita. Sebagai akibatnya, hak-hak konstitusional warganegara yang seyogyanya dilindungi oleh Mahkamah malah dilanggar. Dengan demikian, sudah selayaknya Mahkamah tidak lagi mengeluarkan putusan ultra petita selama dasar hukumnya belum ada.
Peran Bank Indonesia sebagai Pelaksana Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Mrs. Herliana
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 1 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (437.417 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16218

Abstract

The effectivity of banking disputes settlement through banking mediation benefits the customers and the bank. This research analyses the role of Bank of Indonesia in mediating disputes. Results show that banking mediation has not been utilized optimally and that BI is actually not in the position to handle such mediation. Efektifitas penyelesaian sengketa perbankan melalui mediasi perbankan sangat bermanfaat baik bagi nasabah maupun bank. Penelitian ini menganalisis peran Bank Indonesia dalam menengahi sengketa perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi perbankan ini belum dimanfaatkan secara optimal dan bahwa BI sebenarnya tidak memiliki tugas untuk memediasi sengketa perbankan.

Page 2 of 2 | Total Record : 13