Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI ADAT KAWIN SUMBONG DI MASYARAKAT LEKUK 50 TUMBI LEMPUR Fajri, Yan; Eva, Yusnita; Puspita, Mega
Jurnal AL-AHKAM Vol 12, No 2 (2021)
Publisher : UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/alahkam.v12i2.3616

This research is motivated by the marriage between a niece and her uncle known as sumbong marriage. The uncle in question is not the mother's biological sister, but the mother's distant relative. In Islamic law, there is no prohibition against this kind of marriage. Based on the customary law of Lekuk 50 Tumbi Lempur, the marriage has violated customary provisions and is subject to sanctions, namely by paying one goat. The research method used is descriptive qualitative by processing data with sentences or words and going directly to the field for interviews. The results of this study indicate that: First, this customary sanction has been passed down from generation to generation. There are several reasons for the imposition of sanctions, namely to expand kinship relations, strengthen kinship ties and maintain offspring because it originated from an endogamous marriage system. Second, the consequences of sanctions, namely for people who violate customary provisions, will be punished, both materially and morally. Materially, that is by paying for one goat, while morally it will be excommunicated, excluded from various traditional activities and considered to have violated customary provisions. Third, if viewed from the perspective of Islamic law, the sanction of celibate marriage is only a habit factor for the people of Lekuk 50 Tumbi Lempur and does not conflict at all with Islamic law in principle. The imposition of sanctions turned out to have a positive impact, among others: expanding kinship relations, maintaining brotherly ties and maintaining offspring.

PEMALSUAN SURAT KETERANGAN KEMATIAN SUAMI ATAU ISTRI SEBAGAI SYARAT UNTUK PERKAWINAN BARU DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN Hasanatul Wahida; Yusnita Eva
Jurnal AL-AHKAM Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/alahkam.v11i1.1479

Latarbelakangi penelitian ini adanya pembuatan surat keterangan kematian yang dikeluarkan wali nagari, sementara orang yang dinyatakan mati masih hidup. Surat keterangan kematian itu digunakan syarat untuk perkawinan baru di KUA. Jenis peneliatan yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan analisis data dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan teknik reduksi, display, dan verifikasi. Hasil penelitian menunujkan bahwa (1) penyebab pemalsuan surat keterangan kematian sebagai syarat untuk menikah adalah ada masyarakat yang enggan untuk bercerai di pengadilan. Surat keterangan kematian ini dikeluarkan oleh wali nagari dengan syarat surat pertanggungjawaban yang dibuat oleh pihak pengantin dan ditandatangai oleh kepala kampung. (2) Akibat hukum yaitu perkawinan secara hukum Islam sah, Namun, perkawinan tersebut cacat hukum karena terdapat kebohongan dalam administrasinya dan dapat dibatalkan melalui Pengadilan Agama. Secara hukum negara jika laki-laki sebagai pemalsu maka perkawinannya poligami. Jika istri sebagai pemalsu maka perkawinannya poliandri. KUHP mengatur perbuatan pemasluan surat dalam pasal 264, 266, 269 dengan hukuman penjara paling lama delapan tahun. (3) Upaya KUA mengatasi pemalsuan surat keterangan kematian sebagai syarat untuk menikah adalah memberikan, penyuluhan, sosialisasi kepada masyarakat terutama kepada orang yang hendak menikah, mamak, kepala kampung, dan wali nagari. Namun, upaya hukum yang dilakukan KUA meminimalisirnya tidak berjalan secara optimal dengan bukti masih ada sebagian masyarakat yang melampirkan surat keterangan kematian untuk menikah di KUA.

TRADISI BARANTAM DALAM PERKAWINAN DI JORONG KAYU JAO NAGARI BATANG BARUS KECAMATAN GUNUNG TALANG KABUPATEN SOLOK MENURUT PERSPEKTIF AL-‘URF Nazra Hafizatul Hasana; Yusnita Eva
Jurnal AL-AHKAM Vol 11, No 2 (2020)
Publisher : UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/alahkam.v11i2.2163

This research is motivated by the existence of the barantam tradition in a series of Walimatul al-Ursy events carried out by the people of Nagari Batang Barus. This tradition generally applies in Jorong Kayu Jao which has been passed down from generation to generation from previous ancestors to the present. Initially this tradition existed because of the help of the ninik mamak and the female relatives to the bride but over time this changed to competition and competition that was no longer healthy. The formulation of the problem in this study is how the background of the barantam tradition carried out by the Jorong Kayu Jao Nagari Batang Barus District of Gunung Talang District, Solok Regency and how the implementation of the barantam tradition carried out by the Jorong Kayu Jao Nagari Batang Barus community, Gunung Talang District, Solok Regency according to the perspective of Islamic law . The objectives to be achieved in this study are to explain the background of the tradition of barantam in marriage in Jorong Kayu Jao Nagari Batang Barus, Gunung Talang District, Solok Regency and to know the Islamic legal view of the marriage tradition that occurs in Jorong Kayu Jao Nagari Batang Barus, Gunung Talang District, Solok Regency. . This research is a field research (field research) using qualitative methods, which relies on data collection by observation and interviews. The tradition of barantam carried out by the people of Jorong Kayu Jao Nagari Batang Barus, Gunung Talang District, Solok Regency is a tradition that originates from their previous ancestors and is still preserved today. barantam is a ninik mamak, a relative, a woman who collects money at night after holding a Walimatul al-Ursy in the afternoon. For couples who do not practice the barantam tradition, the marriage is considered incomplete, flawed and is suspected of having the marriage due to forbidden acts committed by both parties, this can be a derivative punishment for the children and grandchildren because the parents' marriages are not cultic. According to the perspective of Islamic law, the tradition of barantam carried out by the community in Jorong Kayu Jao is not fully in accordance with Islamic law because there are still elements that are detrimental to the parties concerned. There is discrimination for those who do not commit and also a loss of sincerity for the parties involved in it. This includes "urf fasid if it is maintained without repair or straightening in accordance with syara".Keywords: Tradition, Barantam, al-'Urf

Perspektif dan Kajian Hukum dari Beberapa Tokoh dalam Bidang Antropologi Hukum Yusnita Eva
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 1 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

As a newly-born branch of knowledge, anthropology of law is still in formulating stage. Basically, anthropology of law examines the empirical and mutual relation between law and various social phenomena. This research aims to learn what is the principle and meaning of law as understood and affixed by the society. Sebagai sebuah cabang pengetahuan yang independen dan relatif baru, antropologi hukum masih berada dalam tahap perumusan. Pada dasarnya, antropologi hukum meneliti hubungan empiris timbal-balik antara hukum dengan fenomena sosial di masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengetahui hakikat hukum sebagaimana disematkan oleh masyarakat.

PRAKTIK PEMBAGIAN KEWARISAN HARTA BAWAAN SUAMI ATAU ISTERI YANG TELAH MENINGGAL DUNIA DITINJAU DARI HUKUM KEWARISAN ISLAM Afrinaldi Afrinaldi; Yasrul Huda; Yusnita Eva
Jurnal AL-AHKAM Vol 13, No 2 (2022)
Publisher : UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/alahkam.v13i2.4751

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kedudukan harta bawaan suami atau isteri yang telah meninggal dunia di Kecamatan Pariaman Utara, (2) Bagaimana praktik pembagian kewarisan harta bawaan suami atau isteri yang telah meninggal dunia di Kecamatan Pariaman Utara, dan (3) Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai praktik pembagian kewarisan harta bawaan suami atau isteri yang telah meninggal dunia di Kecamatan Pariaman Utara. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui bagaimana kedudukan harta bawaan suami atau isteri yang telah meninggal dunia di Kecamatan Pariaman Utara, (2) Untuk mengetahui praktik pembagian kewarisan harta bawaan suami atau isteri yang telah meninggal dunia di Kecamatan Pariaman Utara, (3) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai praktik pembagian kewarisan harta bawaan suami atau isteri yang telah meninggal dunia di Kecamatan Pariaman Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif, dengan jenis penelitian Antropologi Hukum, dengan menggunakan Analisis Komparatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: (1) Kedudukan harta bawaan suami atau isteri yang telah meninggal dunia, para Ninik Mamak di Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman sepakat, bahwa harta bawaan suami atau isteri yang meninggal dunia merupakan milik pribadi si mayit dan milik sanak family keluarga si mayit, (2) Praktik pembagian kewarisan harta bawaan suami atau isteri yang meninggal dunia di Kecamatan Pariaman Utara menjelaskan, ayah atau ibu dari suami atau isteri yang meninggal dunia mendapatkan 2/3 bagian dari harta yang ditinggalkan, jika meninggalkan anak (cucu). Namun, apabila si mayit tidak meninggalkan anak, maka seluruh harta bawaan si mayit dikembalikan kepada lambung suami atau isteri yang telah meninggal dunia, dari pihak ibu. Apabila si mayit memiliki kakak, adik atau kemenakan, mereka bisa mendapatkan harta bawaan si mayit 1/6, ¼, atau 1/3, sebagai “baso basi atau “raso dan pareso” dari ayah atau ibu si mayit. Tujuannya, agar tidak ada terjadi penuntut nantinya atau perkelahian antar keluarga si mayit. (3) Menurut hukum kewarisan Islam yang sebagaimana huruf ” م “ yang terdapat di dalam surat an-Nisa’ ayat 7 makna (مِّمَّا تَرَكَ) mengandung arti “apa-apa” yang juga masih bersifat umum dan mencakup semua harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, miskipun harta itu merupakan harta bawaan suami atau isteri. Sebab hukum Islam tidak mengenal adanya harta bawaan suami atau isteri, karena setiap harta yang ditinggalkan oleh si mayit merupakan harta warisan tanpa harus dipandang dari mana sumber harta itu berasal

Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal Dan Bilateral Santika, Sovia; Eva, Yusnita
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 11 No 02 (2023): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v11i02.4874

Negara Indonesia dikenal dengan keragaman suku, ras, etnik, budaya dan agama yang beragam, sehingga menimbulkan keunikan tertentu. Pada dasarnya terdapat tiga struktur kekerabatan di Indonesia, yaitu matrilineal, patrilineal dan parental atau bilateral. Sistem kekerabatan ini bisa sangat berpengaruh dalam hal pewarisan, selain itu juga mempengaruhi sistem kekerabatan satu sama lain dalam hal pernikahan. Penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pembagian warisan dalam sistem kekerabatan yang di anut oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris dalam sistem kekerabatan matrilineal, patrilineal, dan parental atau bilateral dapat dilakukan secara damai terlebih dahulu melalui musyawarah dan mufakat yang dipimpin dengan bantuan ninik mamak sebagaimana dalam masyarakat Minangkabau, kemudian apabila tidak dapat diselesaikan maka langkah kedua diserahkan kepada Organisasi adat yang ada di Nagari atau disebut dengan Lembaga Adat Nagari, dan jika masing-masing dari mereka tidak dapat menyelesaikannya maka langkah ketiga ialah penyelesaian sengketa di pengadilan.Â

PENGARUH REVOLUSI TERHADAP SISTEM HUKUM DI IRAN STUDI PERBANDINGAN DENGAN INDONESIA Romia Saputra; Zulfan; Yusnita Eva
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.19000

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peradilan Agama Islam di Iran. Jenis penelitian dalam penulisan ini yang penulis lakukan adalah menggunakan penelitian kualitatif yaitu melakukan metode kepustakaan (library research) dari info yang berasal dari berita, jurnal- jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian. Revolusi Iran tahun 1979 telah mampu merubah wajah Iran yang moderat dan sekuler menjadi sebuah negara yang Islamis. Iran, sebelum revolusi 1979 merupakan negara moderat dan sekuler. Namun demikian, kedekatan masyarakat dengan para ulamanya yang memiliki image yang baik serta rentang sejarah yang cukup lama, sehingga hal ini memudahkan terjadinya transformasi “kesadaran dalam beragama”. Iran mengadopsi sistem hukum yang dipengaruhi oleh hukum Islam (Syariah) dan hukum sipil. Undang-undang dasar negara ini memberikan kekuasaan pada hukum Syariah dalam banyak aspek kehidupan dan terdapat beberapa jenis pengadilan di Iran: Pengadilan Umum, Pengadilan Khusus, Pengadilan Administratif. Kata Kunci; Peradilan Agama, Iran, Revolusi

PENGARUH REVOLUSI TERHADAP SISTEM HUKUM DI IRAN STUDI PERBANDINGAN DENGAN INDONESIA Romia Saputra; Zulfan; Yusnita Eva
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.19000

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peradilan Agama Islam di Iran. Jenis penelitian dalam penulisan ini yang penulis lakukan adalah menggunakan penelitian kualitatif yaitu melakukan metode kepustakaan (library research) dari info yang berasal dari berita, jurnal- jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian. Revolusi Iran tahun 1979 telah mampu merubah wajah Iran yang moderat dan sekuler menjadi sebuah negara yang Islamis. Iran, sebelum revolusi 1979 merupakan negara moderat dan sekuler. Namun demikian, kedekatan masyarakat dengan para ulamanya yang memiliki image yang baik serta rentang sejarah yang cukup lama, sehingga hal ini memudahkan terjadinya transformasi “kesadaran dalam beragama”. Iran mengadopsi sistem hukum yang dipengaruhi oleh hukum Islam (Syariah) dan hukum sipil. Undang-undang dasar negara ini memberikan kekuasaan pada hukum Syariah dalam banyak aspek kehidupan dan terdapat beberapa jenis pengadilan di Iran: Pengadilan Umum, Pengadilan Khusus, Pengadilan Administratif. Kata Kunci; Peradilan Agama, Iran, Revolusi

Dynamics of the Islamic Justice System in Malaysia: An Analysis of the Differences in State-level Shari'ah Courts Bulqis, Shoffia; Eva, Yusnita; Zulfan, Zulfan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 6 No. 1 (2025): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Family Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v6i1.43301

Malaysia is a Muslim-majority country, but it does not apply Islamic law as a whole or use the khilafah al-Islamiyah legal system. The country's legal system is under the control of the federal government, which has ultimate authority in determining the direction and policy of national law. However, jurisdiction over sharia law remains with the sharia judiciary. In the federalism system applied, each region has its own policy in managing its sharia court.This research was conducted using the library research method with a qualitative approach. The data sources used include books, journals, and articles in Indonesian and English. The collected data were analyzed through content analysis method. The results showed that the difference in the authority of the Syariah Court in Malaysia is reflected in the variety of enakmen references used by each state. This is because, in a federal system, state governments have broader authority to manage and regulate legal affairs in their respective regions.

The Existence of Customary Role In The Settlement of Marriage Disputes (A Study of The Role of Mamak Limo Suku In Jorong Sungai Sanda) Fauzi, Fauzi; Eva, Yusnita
Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat Vol 8, No 1 (2025):Vol. 8, No. 1 Juni 2025
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/jkpu.v8i1.6542

This research aims to understand the existence of customary systems in responding to marital disputes that occur in society. In the Minangkabau community, customs are inseparable from daily life. One such place is Jorong Sungai Sanda, where the presence of customs is still very strong. In Sorong Sungai Sanda, the term mamak limo is known, which refers to the head of customs. Whenever issues arise in the community, they report them to the mamak as the elder in society. This research is a field study. Data was obtained through interviews with relevant parties such as the mamak, the community, and other related parties.The conclusion of this research is that the role of mamak in the Jorong Sungai Sanda community is still very strong. In resolving marital disputes, the mamak plays an active role; when conflicts arise, it is the mamak who mediates to find a solution. The advantage of resolving disputes through this system is that it allows for quick resolution and avoids the emergence of new problems. However, in this dispute resolution, the mamak does not instruct their nephews to handle their divorces in court, which may lead to new issues in the future.

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search