cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : -
Articles 13 Documents
Search results for , issue "Vol 22, No 3 (2010)" : 13 Documents clear
Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang-undangan Yulkarnain Harahap; Andy Omara
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 3 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (404.306 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16245

Abstract

This study analyses the problematic position of Presidential Instruction 1/1991 within Indonesian legislation system after the enactment of Act 10/2004. It also finds that religious court judges still base their decision on Compilation of Islamic Law. Apparently, CIH is regarded as a living law and as an Indonesian fiqh. Penelitian ini menganalisis kedudukan Inpres 1/1991 dalam sistem perundangundangan Indonesia pasca berlakunya UU 10/2004 dan menyelidiki faktorfaktor penyebab hakim peradilan agama menggunakan KHI sebagai salahsatu dasar hukum dalam memeriksa perkara. Hasil menunjukkan bahwa kedudukan Inpres 1/1991 problematik dan bahwa KHI dipandang sebagai hukum yang hidup dan sebagai fikih khas Indonesia.
Upaya Kodifikasi Hukum Kewarisan secara Bilateral dengan Pola Diferensiasi dalam Masyarakat Pluralis Andi Nuzul
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 3 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (443.824 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16236

Abstract

The currently applicable inheritance law in Indonesia is pluralistic in nature since it is formed collectively by adat, Islamic, and western legal systems; not to mention the diverse custom, ethnicity, and belief. Hence, codification of bilateral inheritance law that could address differences in our inheritance and kinship system is needed. Hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia saat ini bersifat pluralistis karena disusun bersama-sama oleh hukum adat, Islam, dan Barat serta dilatarbelakangi oleh keanekaragaman adat, etnis, dan agama. Oleh karenanya, diperlukan kodifikasi hukum kewarisan secara bilateral dan bersifat diferensiasi untuk mengakomodasi pluralitas hukum kewarisan dan sistem kekerabatan yang ada di Indonesia.
Pemaknaan Hakim tentang Korupsi dan Implikasinya Pada Putusan: Kajian Perspektif Hermeneutika Hukum Muhammad Syamsudin
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 3 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (561.931 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16241

Abstract

Answering the increasing rate of acquittal verdicts handed on corruption charges, this study analyses judges’ interpretation of corruption and its implication to their judgements. We find that judges perceive corruption in either narrow or broad interpretations. Narrow approach tends to result in acquittal while broad interpretation ends in guilty verdicts. Dilatarbelakangi oleh fenomena jamaknya putusan bebas terhadap tersangka korupsi di pengadilan umum, studi ini mempelajari pemaknaan hakim akan korupsi dan implikasinya terhadap putusan. Hasil studi menemukan bahwa terdapat dua pemaknaan hakim tentang korupsi: pemaknaan sempit dan luas. Pemaknaan sempit cenderung menghasilkan putusan bebas, sedangkan pemaknaan luas cenderung melahirkan putusan bersalah.

Page 2 of 2 | Total Record : 13