Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Website

Published by Universitas Gadjah Mada

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 13 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 23, No 2 (2011)" : 13 Documents clear

DOES THE CURRENT REGIONAL AUTONOMY SUPPORT LEGAL PLURALISM IN INDONESIA? Andy Omara
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 2 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This article attempts to analyse Indonesia’s legal system. We will discuss how the dynamics of constitutional arrangement affect regional authorities. The correlation between regional autonomy and legal pluralism, for instance the unique implementation of sharia law in Aceh province, will also be discussed. Tulisan ini membahas sistem hukum Indonesia. Dalam tulisan ini akan dianalisis bagaimana dinamika aturan konstitusi mempengaruhi kewenangan daerah. Hubungan antara otonomi daerah dengan pluralisme sistem hukum, misalnya penerapan hukum syariah di provinsi Aceh, juga akan dibahas di sini.

HAK ATAS PROPERTI WANITA DALAM HUKUM KOMUNITAS KULIT PUTIH AMERIKA SERIKAT BAGIAN SELATAN Tatit Hariyanti
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 2 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This article aims at exploring the dynamics of women’s property right in southern US culture, which is interwoven with and embroided by loss and victories, as well as accomodation and resistance. This study demonstrates that women’s property right is greatly influenced by the masculinity and patriarchial power of southernmen. Tulisan ini bertujuan menelaah dinamika perkembangan hak wanita atas properti di AS bagian selatan yang dihiasi sulaman kemenangan dan kekalahan serta akomodasi dan resistensi. Tulisan ini menunjukkan bahwa hak wanita atas properti sangat dipengaruhi oleh maskulinitas dan kekuasaan patriarkal suami-suami di daerah Selatan.

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA Dwi Haryati; Anugrah Anditya; Richo Andi Wibowo
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 2 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Yogyakarta municipality is committed to improve the quality of its procurement procedures by applying electronic procurement system, which finds its standing on Mayor Regulation Nr. 13 of /2009. Two issues are going to be addressed: first, whether the purpose of e-procurement has been served and second, what are the obstacles that occur in its implementation. Pemerintah kota Yogyakarta berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan mengunakan sistem electronic procurement yang menggunakan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 137 Tahun 2009 sebagai landasan hukum. Tulisan ini akan mengelaborasi pertanyaan apakah tujuan pelaksanaan e-procurement telah tercapai serta kendala apa sajakah yang menghambat pelaksanaan tersebut.

KEBIJAKAN PERTANAHAN PADA ERA OTONOMI DAERAH DI BIDANG HAK GUNA USAHA PERKEBUNAN Mrs. Suhariningsih
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 2 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Land policy in the right to cultivate (plantations) should be reorganized, because the politics of economic development law in the reformation era seems to favour free market. Therefore, agrarian reform is needed to create a balance of interests between holders of land tenure’s right to cultivate (plantation) and popular interests. Kebijakan pertanahan di bidang Hak Guna Usaha (HGU Perkebunan) perlu ditata kembali, mengingat politik hukum pembangunan ekonomi di era reformasi mengarah pada pasar bebas. Oleh karena itu, reforma agraria diperlukan untuk menciptakan keseimbangan kepentingan struktur penguasaan tanah antara pemegang HGU Perkebunan dengan kepentingan rakyat.

DESIGNING CULTURALLY CONSCIOUS ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION TO FOSTER ASIAN ECONOMIC DEVELOPMENT Mrs. Herliana
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 2 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Creating an Asian model of alternative dispute resolution which considers Asian cultures is important. A mere adoption of western standard will less likely accommodate Asian’s unique way of handling disputes. Culture-related problems can be avoided if international commercial mediation or arbitration is tuned in to cultural needs and expectations. Penyusunan model alternatif penyelesaian sengketa gaya Asia yang mengakomodasi budaya setempat penting untuk dilakukan. Penerapan standar barat tidak selamanya cocok dengan cara unik orang Asia dalam memandang suatu sengketa. Konflik kultural dapat dihindari apabila mediasi atau arbitrase bisnis internasional disesuaikan dengan kebutuhan budaya setempat.

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME di Indonesia Hery Firmansyah
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 2 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Terrorism has become the most serious issue in Indonesia after terrorist attacks in Bali, November 2002. With the current condition where Indonesia still faces a key risk of new militant attacks with new cells and more bomb experts, this paper aims to analyse the way Indonesian government fight against terrorism. Terorisme adalah permasalahan yang sangat serius di Indonesia, pasca serangan bom di Bali pada November 2002. Dengan keadaan sekarang di mana Indonesia masih menghadapi permasalahan serius serangan militan dengan jaringan baru dan lebih banyak ahli bom, tulisan ini bertujuan menganalisis cara yang ditempuh pemerintah untuk melakukan penanggulangan tindak pidana terorisme.

PENGADAAN TANAH DALAM PEMBANGUNAN JARINGAN JALAN LINGKAR SELATAN DI KABUPATEN BANTUL Hery Listyawati
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 2 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Land acquisition is a very important activity in any kind of development programs, such as the South Ring Road Highway. Although land acquisition has been started since 2008, the project has not been completed. This research focuses on applying the principle of land acquisition to achieve the program’s objectives. Pembebasan tanah adalah aktivitas yang sangat penting dalam setiap jenis program pembangunan, seperti Jaringan Jalan Lingkar Selatan. Meskipun pembebasan tanah sudah dimulai sejak tahun 2008, tetapi belum selesai juga. Penelitian ini difokuskan pada penerapan prinsip pembebasan lahan untuk keberhasilan program.

TANAH DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU HUKUM Julius Sembiring
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 2 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This article overviews the values that underlie land control and ownership regulations. There are three value systems: communal, individual and Islam. Indonesia develops communal system by still accommodating individual system perspective. However, Indonesia is trapped into liberalism/capitalism idea in which land is seen as commodity. Tulisan ini mengkaji tata nilai yang melandasi sistem pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah. Secara universal, terdapat tiga sistem tata nilai yaitu komunalistik, individualistik dan Islam. Indonesia mengembangkan tata nilai berbasis komunalistik namun memberi tempat pada individualistik. Meskipun demikian, ternyata saat ini Indonesia terjebak dalam sistem liberalisme/kapitalisme.

PEMBUKTIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LINGKUNGAN DAN KORUPSI KORPORASI DI INDONESIA DAN SINGAPURA Lu Sudirman; Mrs. Feronica
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 2 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Since 1951 corporation has been a subject of criminal law in Indonesia, indicating that corporations can be held criminally accountable. Yet until 2010 there has only been one case that names a corporation as defendant, and there has never been a case where the corporation must serve as a convict. Sejak tahun 1951 korporasi telah dijadikan sebagai salah satu subjek hukum pidana di Indonesia, yang berarti korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun hingga tahun 2010 baru satu kasus yang menyertakan korporasi sebagai terdakwa, dan belum pernah ada korporasi yang berhasil dijadikan sebagai terpidana.

PARADIGMA KOMUNIKATIF: SEBUAH TAWARAN MODEL DALAM PEMBANGUNAN HUKUM Mr. Hermansyah
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 2 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The rise of legal positivism paradigm places state law as the truest law. Nevertheless, there are other legal systems, such as religious and customary laws that have different cultural and political systems. Therefore, development in the field of law shall attempt to connect to the various existing legal systems. Menguatnya paradigma positivisme hukum menempatkan hukum negara sebagai hukum yang paling benar. Namun kenyataannya ada sistem hukum lain, seperti hukum adat dan agama, yang memiliki perbedaan sistem budaya, politik, serta kepercayaan. Karenanya, pembangunan di bidang hukum seharusnya merupakan upaya untuk mengkomunikasikan berbagai sistem hukum yang ada tersebut.

Page 1 of 2 | Total Record : 13

1 2

Filter by Year

2011 2011

Filter By Issues

All Issue Vol 32, No 3 (2020) Vol 32, No 2 (2020) Vol 32, No 1 (2020) Vol 31, No. 3 (2019) Vol 31, No. 2 (2019) Vol 31, No 1 (2019) Vol 30, No 3 (2018) Vol 30, No 2 (2018) Vol 30, No 1 (2018) Vol 29, No 3 (2017) Vol 29, No 2 (2017) Vol 29, No 1 (2017) Vol 28, No 3 (2016) Vol 28, No 2 (2016) Vol 28, No 1 (2016) Vol 27, No 3 (2015) Vol 27, No 2 (2015) Vol 27, No 1 (2015) Vol 26, No 3 (2014) Vol 26, No 2 (2014) Vol 26, No 1 (2014) Vol 25, No 3 (2013) Vol 25, No 2 (2013) Vol 25, No 1 (2013) Vol 24, No 3 (2012) Vol 24, No 2 (2012) Vol 24, No 1 (2012) Vol 23, No 3 (2011) Vol 23, No 2 (2011) Vol 23, No 1 (2011) Edisi Khusus, November 2011 Vol 22, No 3 (2010) Vol 22, No 2 (2010) Vol 22, No 1 (2010) Vol 21, No 3 (2009) Vol 21, No 2 (2009) Vol 21, No 1 (2009) Vol 20, No 3 (2008) Vol 20, No 2 (2008) Vol 20, No 1 (2008) Vol 19, No 3 (2007) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA