p-Index From 2020 - 2025
13.804
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Lentera Hukum Jurnal Komunikasi Hukum Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Jurnal Hukum Novelty Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Pembaharuan Hukum Jurnal Akta International Journal of Law Reconstruction Journal of Indonesian Legal Studies Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Jurnal Selat Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Morality :Jurnal Ilmu Hukum Widya Yuridika Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Etika Demokrasi WAJAH HUKUM Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Jambura Law Review Jurnal Restorative Justice Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam JUSTISI ADIL : Jurnal Hukum SIGn Jurnal Hukum Prosiding National Conference for Community Service Project Journal of Law and Policy Transformation JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Yustisiabel Eksekusi : Journal Of Law Pamulang Law Review Legal Spirit ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Paulus Law Journal LEGAL BRIEF Jurnal Komunitas Yustisia Journal of Judicial Review Batulis Civil Law Review Jurnal Bedah Hukum PAMALI: Pattimura Magister Law Review Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Jurnal Legisia Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Conference on Community Engagement Project (Concept) Jurnal Hukum dan Pembangunan Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah SASI Abdurrauf Journal of Community Service Lex Scientia Law Review
Claim Missing Document
Check
Articles

Iklim Investasi di Indonesia Sudirman, Lu
Jurnal Selat Vol 3 No 2 (2016): "Kemaritiman & Perbatasan"
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (47.523 KB)

Abstract

The development of Indonesia’s economy has been going for more or less 46 years since it was launched by the government of the New Order on 1970. With a period of more than half a century has brought changes in the life of Indonesians that was done by the development of economy with various escalation and dynamics. Making a development will surely need a large amount of capital and provided at the right tims. Capital can be provided by the government and by the wide society, especially in the private business world. An ideal situation, in terms of nationalism is that if the need of the capital itself can be fully provided by the ability of capital in it’s own country, whether it be the government and or the world of the country’s private business. But in reality, developing countries in terms of the ability of providing enough capital to develop As a whole experience various difficulties that is caused by various factors, that is;  low rates of the society’s savings, a not effective and not efficient accumulation of capital, the inadequate skills and the technology. Keyword: foreign capital investment, foreign investor in Indonesia, and influenced factors
Final Income Tax: A Classic Contemporary Concept to Increase Voluntary Tax Compliance among Legal Professions in Indonesia Tan, David; Sudirman, Lu
JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Vol 5 No 1 (2020): Globalization, Law, and Crimes: The Various Aspects of Law in Broader Context
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jils.v5i1.37308

Abstract

Legal profession such as advocate, law consultant and civil law notary is a profession in law that plays a dominant role in providing legal services to the Indonesian public. By providing the legal services, they are entitled to receive honorarium in return. Empirical facts actually show that these legal professions’ tax compliance are still lacking. Main questions in this research are the legal aspects related to income tax on honorariums received by legal professions in connection with the legal services they provide and the concept of reconstruction to the laws and regulations related to income tax on honorarium received by legal professions. This research will answer the legal aspects related to the laws on income tax on these legal professions’ honorarium in Indonesia and the concept of reconstruction of the regulations related to income tax on these legal professions’ honorarium so that it may provide positive impetus to the legal profession’s tax compliance, and in turn contributes to the welfare of the nation. This normative juridical research approach is conducted using secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The aspects of the reconstruction are using the philosophical, constitutional and juridical paradigmatic studies with the Utilitarianism Theory by Jeremy Bentham, Progressive Legal Theory by Satjipto Rahardjo and Legal System Theory by Lawrence M. Friedman as basis of analysis. The results of this study found that there is a concept of contemporary reconstruction to the laws and regulations related to the income tax on honorarium received by legal professionals.
COVID-19: SEBUAH TANTANGAN BAGI RULE OF LAW DAN DAMPAKNYA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA, SISTEM PERADILAN, DAN DEMOKRASI DI INDONESIA Sudirman, Lu; Naga Wijaya, Hendry
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38088

Abstract

Meluasnya wabah corona virus atau yang lebih dikenal dengan Covid-19 telah menimbulkan dampak serius bagi kelangsungan hidup seluruh masyarakat dunia. Saat ini, seluruh negara yang telah terkena dampaknya sedang berusaha keras untuk melawan virus tersebut. Virus ini tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga penegakan hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Data mencatat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup terlambat dalam hal menangani masalah ini. Virus tersebut telah berkembang dan meluas di Wuhan, China sejak bulan desember. Sementara, di Indonesia virus corona baru terdeteksi pada bulan Maret. Sikap pemerintah yang mengabaikan dan menganggap remeh virus ini nyatanya telah membawa Indonesia kepada permasalahan yang lebih besar. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi dan menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Konsekuensi dari kebijakan tersebut adalah terhambatnya kegiatan perkonomian di masyarakat. Oleh karena itu, banyak sekali masyarakat yang harus kehilangan pekerjaannya karena kondisi perekonomian yang menurun. Kebutuhan dasar masyarakat menjadi amat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah. Tidak hanya itu, upaya penegakan hukum juga harus terhambat, seperti persidangan yang harus dilakukan secara online. Selain itu, demokrasi juga menjadi hal yang harus diperhatikan karena kinerja pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini juga banyak menimbulkan kritik dari berbagai pihak. Oleh karena itu, tulisan ini bermaksud untuk mengkaji tantangan virus corona bagi prinsip rule of law dan dampaknya terhadap hak asasi manusia, penegakan hukum, dan demokrasi.
PERANAN KONTRAK SEBAGAI FONDASI PEMBANGUN HUBUNGAN SEWA-MENYEWA DENGAN TENANT PADA PUSAT PERBELANJAAN DI KOTA BATAM Sudirman, Lu; Eny, Eny
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.38515

Abstract

Pembuatan kontrak menjadi bagian terpenting dalam menjalani hubungan bisnis, sehingga kontrak memiliki peranan yang sangat penting yang perlu diperhatikan oleh para pelaku usaha sebelum menjalani hubungan bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris terkait dengan implementasidan peranan dari sebuah kontrak dalam membangun hubungan kerjasama sewa menyewa di pusat perbelanjaan kota Batam. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, dengan 2 data pendukung yaitu yang pertama data primer untuk melakukan wawancara dengan menggunakan sample penelitian pada pihak- pihak yang bekerja pada suatu pusat perbelanjaan, dan yang kedua menggunakan data sekunder dengan memperoleh data kepustakaan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Menteri Perdagangan RI, dan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2009. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kontrak kegiatan sewa menyewa dapat diterapkan sebagai jembatan bagi pihak tenant dan pihak pengelola pusat perbelanjaan,dengan peranan sebagai alat bukti dan media untuk membangun hubungan kerjasama, dan kontrak dalam bentuk perjanjian tertulis yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Dengan kehadiran kontrak yang berfungsi sebagai pengikat bagi para pihak, maka dengan ini kegiatan sewa menyewa dapat berjalan dengan baik.
KAJIAN STRATEGI INVESTASI DI KOTA BATAM MELALUI IMPLEMENTASI TEKNIK FISHBEIN Sudirman, Lu; Yuwono, Wisnu
Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC Manajemen
Publisher : Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (595.25 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan temuan-temuan baru tentang sikap dan perilaku investor dalam berinvestasi di Kota Batam. Hasil dari penelitian ini adalah berupa kajian strategi pengembangan investasi di Kota Batam sebagai daerah Free Trade Zone (FTZ). Metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis dengan teknik Fishbein untuk menggambarkan respon kognitif, afektif dan perilaku seorang investor dengan tindakannya dalam berinvestasi. Penentuan jumlah sampel menggunakan teknik purposive sampling yang ditujukan kepada 105 investor secara proporsional (proportional sampling) di berbagai bidang kegiatan ekonomi. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai sikap investor masuk ke dalam kategori mendekati agak baik, dan nilai perilaku investor adalah positif. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum meskipun nilainya masih rendah, Kota Batam memiliki harapan besar untuk dijadikan tempat investasi yang menarik, dan memungkinkan investasi berulang-ulang. Dalam hal ini pemerintah daerah lebih fokus pada hal-hal berikut: penentuan tingkat UMK, transparansi pada biaya bongkar muat yang harus dikeluarkan di pelabuhan, peningkatan kualitas pelayanan dari petugas pemerintah, efisiensi biaya penyediaan energi, dan memberikan kepastian hukum dalam berinvestasi. Kata Kunci: PMA, PMDN, Investasi, Teknik Fishbein This research aimed to get new insights about attitudes and behaviors of investors in investing at Batam City. The result of this research was a strategy to develop the investment at Batam City as a Free Trade Zone (FTZ) area. The method used was descriptive analysis research with Fishbein technic to describe the cognitive response, affective response, and the behaviors of an investor in doing investment. The number of samples was determined using purposive sampling method on 105 investors at various fields of economic activities proportionally (proportional sampling). The analysis showed that the grade of the investors’ behaviors was in the category of nearly quite good, whereas the grade of investors’ attitudes was positive. This showed that even though the great was still low, in general Batam City had a big opportunity to be an interesting investment area and allowed a continuous investment. In this case, local government had to give more focus on the following things: the determination of minimum wage, transparency of loading and unloading costs at the harbors, government officers service quality development, energy sources cost efficiency, and legal security in doing investment. Keywords: FDI, DI, Investment, Fishbein Technic
Final Income Tax: A Classic Contemporary Concept to Increase Voluntary Tax Compliance among Legal Professions in Indonesia Tan, David; Sudirman, Lu
JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Vol 5 No 1 (2020): Globalization, Law, and Crimes: The Various Aspects of Law in Broader Context
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jils.v5i1.37308

Abstract

Legal profession such as advocate, law consultant and civil law notary is a profession in law that plays a dominant role in providing legal services to the Indonesian public. By providing the legal services, they are entitled to receive honorarium in return. Empirical facts actually show that these legal professions’ tax compliance are still lacking. Main questions in this research are the legal aspects related to income tax on honorariums received by legal professions in connection with the legal services they provide and the concept of reconstruction to the laws and regulations related to income tax on honorarium received by legal professions. This research will answer the legal aspects related to the laws on income tax on these legal professions’ honorarium in Indonesia and the concept of reconstruction of the regulations related to income tax on these legal professions’ honorarium so that it may provide positive impetus to the legal profession’s tax compliance, and in turn contributes to the welfare of the nation. This normative juridical research approach is conducted using secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The aspects of the reconstruction are using the philosophical, constitutional and juridical paradigmatic studies with the Utilitarianism Theory by Jeremy Bentham, Progressive Legal Theory by Satjipto Rahardjo and Legal System Theory by Lawrence M. Friedman as basis of analysis. The results of this study found that there is a concept of contemporary reconstruction to the laws and regulations related to the income tax on honorarium received by legal professionals.
MARKET MANIPULATION ON THE INDONESIAN STOCK EXCHANGE BY MARKET MAKER: INVESTOR PROTECTION? Jonkarlo, Edson; Sudirman, Lu; Disemadi, Hari Sutra
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8, No 1 (2022): Februari
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i1.43870

Abstract

Dewasa ini, peran Market Maker sangatlah penting bagi terciptanya likuiditas dalam transaksi perdagangan yang diatur sesuai dengan kebijakan masing-masing negara. Transaksi yang biasa terjadi di bursa efek, baik itu di bursa saham Indonesia atau di bursa efek lainnya, tidak semua transaksi tersebut murni dilakukan oleh investor ataupun trader. Bisa dikatakan, ada semacam transaksi yang dilancarkan oleh segelintir orang dengan alasan atau kepentingan lain, selain hanya sekedar menjual atau membeli saham. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara Market Maker dalam mempengaruhi suatu harga saham serta bentuk perlindungan yang akan didapatkan investor. Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder atau bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, Market Maker memiliki tiga tahapan tahapan kerja yaitu tahapan akumulasi, partisipasi dan distribusi yang dimana perlindungan hukum terhadap investor yang tercantum dalam Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 yang dimana telah sesuai dengan teori perlindungan hukum.
CONDITIONAL UNCONSTITUTIONAL OMNIBUS LAW: THE IMPLICATIONS ON PATENT REGULATION Tobing, Joel Jordan; Sudirman, Lu
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 5, No 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.46076

Abstract

Perlindungan paten di Indonesia sejauh ini masih menyisakan beragam persoalan, baik yang sifatnya praktis (implementasi) maupun konseptual (penerimaan oleh masyarakat). Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaturan paten di Indonesia saat ini dan implikasi hukum terhadap pengaturan paten pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU XVIII/2020. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis metode doctrinal. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa Lahirnya UU Paten 2016 telah mencabut UU Paten 2001, yang secara umum tidak banyak memiliki perbedaan yang signifikan dalam kaitannya penguasaan teknologi. Ketentuan Pasal 20 UU Paten 2016 yang mewajibkan bagi pemegang Paten untuk membuat produk ataupun menggunakan proses di Indonesia merupakan salah satu bentuk akselerasi Indonesia di bidang penguasaan teknologi. Namun lahirnya UU Cipta Kerja menjadi salah satu regulasi di Indonesia yang relatif banyak dan tumpang tindih satu dengan yang lain yang akhirnya menjadikan kontraproduktif khususnya terkait dengan bisnis.
TIKTOK PHENOMENON: EXONERATION CLAUSE VS. PERSONAL DATA PROTECTION Nurfitri, Nisa; Sudirman, Lu; Disemadi, Hari Sutra
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 10, No 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v10i1.46478

Abstract

Kerugian yang dialami oleh konsumen dalam menyetujui perjanjian klausul eksonerasi mengenai ganti rugi terhadap penggunaan Aplikasi TikTok tersebut dapat diketahui pada kasus kebocoran data pribadi pengguna Aplikasi TikTok. Penulisan ini untuk mengetahui dan memahami syarat dan ketentuan perlindungan data pribadi pada aplikasi TikTok yang mengandung klausula eksonerasi dan untuk mengkaji lebih dalam mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh jika mengalami kerugian akibat klausula eksonerasi dalam syarat dan ketentuan perlindungan data pribadi pada aplikasi TikTok beserta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pengguna Aplikasi TikTok. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis-normatif dengan menganalisa peraturan perundang-undangan, yang berlaku dan erat kaitannya dengan permaslaahan penelitian. Sehingga mendapatkan hasil penelitian upaya hukum yang ditempuh pengguna kepada perusahaan TikTok jika mengalami kerugian akibat klausula eksonerasi dalam syarat dan ketentuan data pribadi pada aplikasi TikTok melalui jalan damai. Bila terdapat persetujuan dari pihak berperkara dapat dibawa ke BPSK baik dengan cara konsiliasi, mediasi maupun arbitrase. Apabila tidak dapat terselesaikan, langkah penanganan selanjutnya melalui peradilan umum. Dapat disimpulkan pengaturan akses data pribadi dalam syarat dan ketentuan Aplikasi TikTok bertentangan dengan ketentuan yang terdapat pada Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik beserta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Comparing patent protection in Indonesia with that in Singapore and Hong Kong Lu Sudirman; Hari Sutra Disemadi
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 29 No. 2 (2021): September
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/ljih.v29i2.15680

Abstract

The discovery of technology has a huge impact on the economy of a country, so many countries focus on developing technology and apply this technology in their respective countries. Technological inventions must register patent rights to obtain legal protection to avoid losses that will harm inventors, stimulate creativity in creating new technologies and create fair business competition among companies engaged in technology. This normative research aims to compare patent protection in Indonesia, Singapore, and Hong Kong. The benefit of this research is that it can contribute to scientific literature in the field of patent rights, can provide an overview of the form of patent rights arrangements in several countries outside Indonesia, so as to avoid disputes and/or misunderstandings with other countries. The participation of Indonesia, Singapore, and Hong Kong in ratifying the Convention on the World Trade Organization and the agreement on the Trade Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) obliges these countries to establish regulations on patents in their respective countries. Although the application of patent law in Indonesia, Singapore, and Hong Kong is based on the terms of the TRIPs agreement, the implementation and regulations must have differences. Patent registration in Indonesia, Singapore, and Hong Kong have the same procedure, namely fulfilling the formal requirements, substantive examination, then the announcement stage. The term of patent protection in Indonesia and Singapore is similar, which is 20 years from the date of filing. However, it is different from Hong Kong, namely from the date of filing. In patent disputes, there are two ways of settlement, namely litigation and non-litigation. Patents in Indonesia, Singapore, and Hong Kong have another similarity, namely that they are transferable and can be licensed. The focus of this research is only to compare the application of patent law and not to examine its strengths and weaknesses, so it is considered important to do further research on this matter.
Co-Authors ., Jane Abao, Grace Angela Adristy, Baiq Shefania Agustianto Agustianto, Agustianto Agustini, Shenti Ahmad, Faradina Alhakim, Abdurrakhman Amboro, F. Yudhi Priyo Ang Terina Angel Tng Antony Arwa Meida Aninda Ayunda, Rahmi Bago, Ester Intensis Bayu Anggara, Sultan Celline, Celline Cendy Glaksy Chairunnisa Chairunnisa Cynthia Putri Guswandi Denygianto Halim Desy Crisyanti Dhani, Ayen Sephia Disemadi, Hari Sutra Dwiki Surya Pratama Elza Syarief, Elza Eny Eny Eny, Eny Eva Dian Sari Excel Brayen Sandoval Farahdina, Farahdina Febriyani, Emiliya Ferryanto, Justitia Fiona Fiona Fiorentine, Jasisca Fitri, Winda FL. Yudhi Priyo Amboro, FL. Yudhi Priyo Fraiskam, Natasha Girsang, Junimart Gita Aulia Guswandi, Cynthia Putri Haris, Muhammad Tan Abdul Rahman Haryati, Lily Hendry Naga Wijaya Hendryani Hendryani Hendryani, Hendryani Henry Soelistyo Budi, Henry Soelistyo Heru Susetyo Hutahuruk, Rufinus Hutauruk, Rufinus Hotmaulana Insti, Putri Deviana Irawati, Jovita Iswara, Vizta Dana Jacelyn Jacelyn Jacelyn, Jacelyn Jaya, Febri Jerryen, Jerryen Jessca Jessca Jessca, Jessca Jessie Limmousine Jessy Wijaya Joel Jordan Tobing Jonkarlo, Edson Jonker Sihombing Julvina, Julvina Junimart Girsang Junimat Girsang Jur. M. Udin Silalahi Karim, Justin Joy Kevin Charles Lee, Michelle Lendrawati Lendrawati, Lendrawati Lie, Cindy Listia Nurjanah Maharani Siregar, Ghea Regita Malau, Hotmaulina Manurung, Intan Manurung, Kevin John Paul Marfin Timu Apy Phymma Mega Tri Astuti Mrs. Feronica Mrs. Feronica Naga Wijaya, Hendry Nisa Nurfitri Nurfitri, Nisa Nurlaily NURLAILY, NURLAILY Oktavia, Ariani Park, Jihyun Prastiyo, La Ode Agung Pratama, Dwiki Surya Priyo Amboro, Florianus Yudhi Priyo Sambodo Raziansyah, Reza Philafi Rina Shahriyani Shahrullah Ritonga, Moehammad Mahastar Romadona, Hanifah Ghafila Rudolf Haiti Rufinus Hotmaulana Hutahuruk Sahputra, Rendi Santoso, Deddy saputra tanwir, yopta eka Saputra, Dedi Eka Sari, Rayon Seroja, Triana Dwi Setiawan, Marthalia Sherlin Sherlin Shinta . Siahaan, Hervyan Siburian, Hasoloan Silviani, Ninne Zahara Sirait, Regina Ulianna Siregar, Zulhirdan Situmeang, Ampuan Sohheng, Nipon Stella Theo Steven Steven Steven Steven Sulastri Sulastri Sultan Bayu Anggara Syrief, Elza Tan, David Tan, Winsherly Terina, Ang Tobing, Dian Riama L Tobing, Joel Jordan Tony Tony Triana Dewi Seroja Trisetyo, Muhammad Dhimas Udu, Jericho Utari Afnesia Wagiman, Wagiman Warianto, Wahyudi Widi Waisaka Windi Afdal, Windi Winnie Stevani Wisnu Yuwono Yan Pin Zulfi, Natasya Artameivia Zulhirdan Siregar