Garuda - Garba Rujukan Digital

Status Kepegawaian Ideal Untuk Penyelidik Dan Penyidik KPK yang Menunjang Penegakan Hukum Antikorupsi Haryati, Dwi; Saputra, Yulianta
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v3i1.92

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mengkaji status kepegawaian penyelidik dan penyidik yang bekerja pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di samping itu, riset ini juga mempunyai tujuan untuk mengkaji dan menganalisis status kepegawaian ideal bagi penyelidik dan penyidik pada KPK yang menunjang penegakan hukum antikorupsi.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian hukum normatif yang ditunjang dengan penelitian hukum empiris. Data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh kemudian diolah secara kualitatif dan dianalisis secara deskriptif preskriptif.Hasil dari penelitian ini menunjukkan fakta bahwa status kepegawaian penyelidik dan penyidik yang bernaung di KPK, ada dua kemungkinan, yakni Pegawai Tetap dan Pengawai Negeri yang dipekerjakan. Dengan status pegawai tetap, apabila awalnya ia berasal dari Pegawai Negeri yang dipekerjakan, ia kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri. Sedangkan untuk status Pegawai Negeri yang dipekerjakan dan tidak berkehendak untuk menjadi Pegawai Tetap KPK, maka ia tidak kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri. Problematik yang ditemukan dalam penelitian ini, yakni status penyelidik dan penyidik KPK dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 (UU KPK) hanya mengatur penyelidik dan penyidik selaku Pegawai Negeri yang dipekerjakan. UU KPK masih membatasi agar penyelidik dan penyidiknya berhenti sementara dari institusi asalnya. Oleh karenanya, UU KPK pun belum mengatur tentang Pemberhentian Tetap bagi Pegawai KPK yang berasal dari Institusi lain, yang mana ia ingin menjadi Pegawai Tetap di KPK. Selanjutnya, berkaitan dengan status kepegawaian ideal bagi penyelidik dan penyidik pada KPK yang menunjang penegakan hukum antikorupsi maka ketentuan penyelidik dan penyidik KPK dalam UU KPK harus lebih diperluas. Dalam ihwal ini, asal muasal penyelidik serta penyidiknya mestinya pula dapat bersumber dari institusi di luar kepolisian dan kejaksaan. Dengan demikian, independensinya jua kian mantap. Guna mewujudkan semua hal itu, UU KPK mutlak dilakukan revisi.Â AbstractThis research is aimed to study the status of investigators (penyelidik) and investigation analysts (penyidik) in Corruption Eradication Commission (KPK). In addition, this research also aims to study and analyse the ideal employment status of investigators (penyelidik) and investigation analysts (penyidik) in Corruption Eradication Commission in accordance to support anti-corruption culture of law. This research belongs to empirical normative research, which means as a normative law research supported by empirical law research. The data of the research includes both primary and secondary data, consisting of primary, secondary, and tertiary law materials. The data is then processed by using qualitative method, and analysed under descriptive-prescriptive method. The result of the research shows that there are two possibilities of employment status of KPK: 1) permanent employment, and 2) outsourced employment. Permanent employment requires the civil servant employees to resign from their previous profession. While outsourced employees with no interest in working for KPK are not required to resign from their previous profession. This employment system bears a problem. As Regulation Number 30 of 2002 (KPK Regulation) only regulates outsourced employment of investigators and investigation analysts. The KPK Regulation only regulates the investigators and investigation analysts working for KPK to have temporary leave from their institutions. This KPK Regulation has not regulated any regulation of employment contract termination for those who are interested in working for KPK. In terms of ideal employment status of KPK to support anti-corruption culture of law, the regulation of KPK employment of both investigators and investigationanalystsneeds revisingand extending. The employment should be more open to welcome investigators and investigation analysts from institutions other than Police Department and Judiciary Office. In conclusion, a revision of KPK Regulation is significant and necessary.

Status Kepegawaian Ideal Untuk Penyelidik Dan Penyidik KPK yang Menunjang Penegakan Hukum Antikorupsi Dwi Haryati; Yulianta Saputra
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 2 No. 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v3i1.92

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mengkaji status kepegawaian penyelidik dan penyidik yang bekerja pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di samping itu, riset ini juga mempunyai tujuan untuk mengkaji dan menganalisis status kepegawaian ideal bagi penyelidik dan penyidik pada KPK yang menunjang penegakan hukum antikorupsi.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian hukum normatif yang ditunjang dengan penelitian hukum empiris. Data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh kemudian diolah secara kualitatif dan dianalisis secara deskriptif preskriptif.Hasil dari penelitian ini menunjukkan fakta bahwa status kepegawaian penyelidik dan penyidik yang bernaung di KPK, ada dua kemungkinan, yakni Pegawai Tetap dan Pengawai Negeri yang dipekerjakan. Dengan status pegawai tetap, apabila awalnya ia berasal dari Pegawai Negeri yang dipekerjakan, ia kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri. Sedangkan untuk status Pegawai Negeri yang dipekerjakan dan tidak berkehendak untuk menjadi Pegawai Tetap KPK, maka ia tidak kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri. Problematik yang ditemukan dalam penelitian ini, yakni status penyelidik dan penyidik KPK dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 (UU KPK) hanya mengatur penyelidik dan penyidik selaku Pegawai Negeri yang dipekerjakan. UU KPK masih membatasi agar penyelidik dan penyidiknya berhenti sementara dari institusi asalnya. Oleh karenanya, UU KPK pun belum mengatur tentang Pemberhentian Tetap bagi Pegawai KPK yang berasal dari Institusi lain, yang mana ia ingin menjadi Pegawai Tetap di KPK. Selanjutnya, berkaitan dengan status kepegawaian ideal bagi penyelidik dan penyidik pada KPK yang menunjang penegakan hukum antikorupsi maka ketentuan penyelidik dan penyidik KPK dalam UU KPK harus lebih diperluas. Dalam ihwal ini, asal muasal penyelidik serta penyidiknya mestinya pula dapat bersumber dari institusi di luar kepolisian dan kejaksaan. Dengan demikian, independensinya jua kian mantap. Guna mewujudkan semua hal itu, UU KPK mutlak dilakukan revisi.Â AbstractThis research is aimed to study the status of investigators (penyelidik) and investigation analysts (penyidik) in Corruption Eradication Commission (KPK). In addition, this research also aims to study and analyse the ideal employment status of investigators (penyelidik) and investigation analysts (penyidik) in Corruption Eradication Commission in accordance to support anti-corruption culture of law. This research belongs to empirical normative research, which means as a normative law research supported by empirical law research. The data of the research includes both primary and secondary data, consisting of primary, secondary, and tertiary law materials. The data is then processed by using qualitative method, and analysed under descriptive-prescriptive method. The result of the research shows that there are two possibilities of employment status of KPK: 1) permanent employment, and 2) outsourced employment. Permanent employment requires the civil servant employees to resign from their previous profession. While outsourced employees with no interest in working for KPK are not required to resign from their previous profession. This employment system bears a problem. As Regulation Number 30 of 2002 (KPK Regulation) only regulates outsourced employment of investigators and investigation analysts. The KPK Regulation only regulates the investigators and investigation analysts working for KPK to have temporary leave from their institutions. This KPK Regulation has not regulated any regulation of employment contract termination for those who are interested in working for KPK. In terms of ideal employment status of KPK to support anti-corruption culture of law, the regulation of KPK employment of both investigators and investigationanalystsneeds revisingand extending. The employment should be more open to welcome investigators and investigation analysts from institutions other than Police Department and Judiciary Office. In conclusion, a revision of KPK Regulation is significant and necessary.

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA Dwi Haryati; Anugrah Anditya; Richo Andi Wibowo
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 2 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Yogyakarta municipality is committed to improve the quality of its procurement procedures by applying electronic procurement system, which finds its standing on Mayor Regulation Nr. 13 of /2009. Two issues are going to be addressed: first, whether the purpose of e-procurement has been served and second, what are the obstacles that occur in its implementation. Pemerintah kota Yogyakarta berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan mengunakan sistem electronic procurement yang menggunakan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 137 Tahun 2009 sebagai landasan hukum. Tulisan ini akan mengelaborasi pertanyaan apakah tujuan pelaksanaan e-procurement telah tercapai serta kendala apa sajakah yang menghambat pelaksanaan tersebut.

REGISTER ANALYSIS OF KIT KAT’S ADVERTISING POSTER Fajar Khoiriah, Umul; Laila, Malikatul; Haryati, Dwi
Dialectical Literature and Educational Journal Vol. 9 No. 1 (2024): Dialectical Literature and Educational Journal
Publisher : Department of English Education, Universitas Panca Sakti Bekasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51714/dlejpancasakti.v9i1.103.pp.1-7

This research aims to analyze the advertising poster of Kit Kat as a producer of chocolate product by the register analysis. The research approach is descriptive qualitative. The research utilizes the register analysis comprising the context of culture, context of situation, the activity sequence and text structure, and interpretation of the interpersonal meaning of the text. Each of the analysis has function to give a clear picture of the implementation and evaluation of the poster advertising of Kit Kat in targeting its consumers. Moreover, Kit Kat can understand the social situation in especially in Indonesia and compare this advertising poster to understand consumers deeper and more comprehensive in order to be successful in delivering the message.

Efektivitas program sore belajar terhadap peningkatan kualitas pendidikan bagi anak sekolah dasar Sholeh, Asmar; Lubis, Ramadan; Pohan, Dea Azka Nadira; Haryati, Dwi; Harahap, Heppy Ariani; Suryani, Ikhrawati; Khatulistiwa; Dayanti, Nurma; Rahmah; Hutabarat, Satria
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Vol. 5 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jp2m.v5i4.22320

Pendidikan dasar memainkan peran penting dalam membentuk fondasi bagi perkembangan akademik dan karakter anak-anak. Pengabdian masyarakat yang dilakukan di Huta Tanjung Anom, Nagori Mancuk, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun menunjukkan bahwa kualitas pendidikan dasar masih menjadi tantangan besar. Dengan itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini memiliki fokus untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kalangan anak sekolah dasar melalui program “Sore Belajar”. Program ini muncul sebagai respons terhadap rendahnya kualitas literasi dan keterampilan belajar anak-anak di Huta Tanjung Anom yang berdampak negatif pada prestasi akademik mereka. Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan keterampilan literasi yakni: membaca, menulis, menghitung dan berpikir kritis anak-anak melalui metode pengajaran yang interaktif dan menyenangkan. Metode dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode Participatory Action Research. Metode Participatory Action Research terdiri dari lima tahapan, yaitu: sosialisasi awal, pemetaan sosial, perencanaan partisipatif, pelaksanaan aksi dan monitoring evaluasi. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat melalui program Sore Belajar dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak pada tingkat sekolah dasar diberikan bobot, yaitu: sedang dan tinggi. Dengan kata lain menunjukkan bahwa program Sore Belajar dapat meningkatkan kualitas pendidikan anak di Huta Tanjung Anom terutama dalam kegiatan literasi. Demikian, program ini mendapatkan apresiasi dari kepala desa, masyarakat dan anak-anak di Huta Tanjung Anom.

Pengembangan Materi PKn Berdasarkan Pendekatan Al-Qur'an dan Hadits Sholeh, Asmar; Khatulistiwa, Khatulistiwa; Siregar, Putri Novia Ramayani; Haryati, Dwi; Rahmawati, Sri; Yusnaldi, Eka
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 3 (2023): Desember 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v7i3.12263

PKN (Pendidikan Kewarganegaraan) adalah ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan dan juga merupakan suatu program pendidikan yang keseluruhan pokoknya mempersoalkan manusia dalam lingkungan alam fisik dan lingkungan sosialnya. Islamisasi disiplin PKN (Pendidikan Kewarganegaraan) apa pun sebenarnya akan tergantung pada latar belakang penulis dan itu akan menjadi faktor penentu dalam memilih titik tolak. Selama proses Islamisasi, perhatian harus diberikan dan difokuskan pada kesulitan dan tumpang tindih, inkonsistensi dan kesenjangan pun harus ditinjau sepenuhnya. Metodologi dalam Islamisasi PKN (Pendidikan Kewarganegaraan) akan dilakukan dalam dua fase, yaitu: fase pertama terdiri dari tinjauan kritis terhadap materi yang relevan, baik Barat maupun Islam, dan fase kedua melibatkan validasi materi melalui penelitian dan praktik yang dikembangkan pada fase pertama. Dalam hal ini, penulisan difokuskan pada pergeseran terjadinya yang digunakan oleh penerjemah. Oleh karena itu, penulis mengumpulkan data yang mengandung pergeseran, kemudian dideskripsikan dan dianalisis secara mendalam terkait derajat kesetaraan, jenis kerugian dan keuntungan serta kemungkinan penyebab terjadinya pergeseran. Tulisan ini membahas mengenai pengembangan materi PKN berdasarkan Al-Qur'an dan hadits. Metode penulisan ini adalah kepustakaan (library research), dimana metode kepustakaan (library research) adalah metode yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu

Integrasi Nilai-Nilai Karakter dalam Pembelajaran IPS untuk Membentuk Siswa Berkepribadian Baik Damanik, Wayana Anisa; Pasaribu, Sayang; Rahmawati, Sri; Haryati, Dwi; Fadilla, Salsa
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian ini adalah untuk memasukkan nilai-nilai karakter ke dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) untuk membangun siswa yang berkarakter. Karena hubungannya langsung dengan kehidupan bermasyarakat, pembelajaran IPS memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai moral dan sosial. Metode ini diterapkan dengan memasukkan prinsip karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, kerja sama, dan toleransi ke dalam materi pelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran IPS tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa tentang materi pelajaran, tetapi juga membangun sikap positif dan perilaku yang mencerminkan kepribadian baik. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran IPS dapat menjadi strategi yang efektif untuk membangun generasi muda yang bermoral, beretika, dan bermoral.

Hubungan Status Gizi dan Kepatuhan Konsumsi Tablet Fe dengan Kejadian Anemia pada Ibu Hamil di Puskesmas Putri Ayu Kota Jambi Karmila, Karmila; Sulastri, Sulastri; Haryati, Dwi; Susanti, Desy
MAHESA : Malahayati Health Student Journal Vol 3, No 9 (2023): Volume 3 Nomor 9 (2023)
Publisher : Universitas Malahayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/mahesa.v3i9.10822

ABSTRACT Maternal in Indonesia is still quite high caused by comparisons from anemia, such as bleeding. Anemia in pregnan women tends to be caused by a lack of iron intake and increased physiological needs during pregnancy. Anemia in pregnant women can be caused by a lack of iron micronutrients for fetal growth and distrupted eating patterns of pregnant women due to nausea during pregnancy. The purpose of this study was to determine the relationship between nutritional status and adherence to consumsing Fe tablets with the incidence of anemia in pregnant women at the Putri Ayu Health Center. The research method uses an analytic survey with a cross sectional approach. The research location was at the Putri Ayu Health Center, Jambi City. The population used is pregnant women who experience anemia in 2022 as many as 176 people, with the sampling technique using total sampling. Univariate and bivariate analyses were used to describe and see the relationship between nutritional status and sdherences to taking Fe tablets in pregnant women at the Putri Ayu Health Center, Jambi City, using chi-square test. Based on research that was conducted from 176 respondents, the majority of respondents experienced CED by 110 respondents (62.5%), and the mayority of respondent adhered to consuming Fe tablets by 114 respondents (64.8%). Most of the respondents with nutritional status of CED experienced moderate anemia as many as 66 respondents (37.5%), and most of the respondents with nutritional status not CED experienced mild anemia as many as 42 respondents (23.9%). Most of the respondents with adherence to consuming Fe tablets experienced mild anemia, 76 respondents (44.3%), and most of the respondents with non-adherence in consumsing Fe tablets experienced moderate anemia, 54 respondents (30.7%). Statistical results show that there is a relationship between nutritional status (p-value 0,002) and compliance in komsumsing Fe tablets (p-value 0,000) with the incidence of anemia in Putri Ayu Health Center, Jambi City. There is a relationship between nutritional status and adherence to consumsing Fe tablets with the incidence of anemia in pregnant women at the Putri Ayu Health Center, Jambi City. The nutritional status of pregnant women who are not CED through the upper arm circumference examination and adherence in consumsing Fe tablets can reduce the incidence of anemia in pregnant women. Keywords: Nutritional Status, Adherence to Consumption of Fe Tablets, Anemia ABSTRAK Kematian ibu di Indonesia masih cukup tinggi yang disebabkan oleh komplikasi dari kejadian anemia, seperti perdarahan. Anemia ibu hamil cenderung disebabkan oleh kurangnya asupan zat besi dan peningkatan kebutuhan fisiologis selama kehamilan. Anemia pada ibu hamil dapat disebabkan karena kekurangan mikronutrien zat besi untuk pertumbuhan janin dan pola makan ibu hamil yang terganggu akibat mual selama kehamilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan status gizi dan kepatuhan mengonsumsi tablet Fe dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Puskesmas Putri Ayu. Metode penelitian menggunakan survey analitik dengan pendekatan cross sectional. Lokasi penelitian di Puskesmas Putri Ayu Kota Jambi. Populasi yang digunakan adalah ibu hamil yang mengalami anemia tahun 2022 sebanyak 176 orang, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling. Analisis univariat dan bivariat digunakan untuk mendeskripsikan dan melihat hubungan antara status gizi dan kepatuhan mengonsumsi tablet Fe pada ibu hamil di Puskesmas Putri Ayu. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dari 176 responden sebagian besar responden mengalami KEK sebesar 110 responden (62,5%), dan sebagian besar responden patuh mengonsumsi tablet Fe sebesar 114 responden (64,8%). Sebagian besar responden dengan status gizi KEK mengalami anemia sedang sebesar 66 responden (37,5%), dan sebagian besar responden dengan status gizi tidak KEK mengalami anemia ringan sebesar 42 responden (23,9%). Sebagian besar responden dengan kepatuhan mengonsumsi tablet Fe yang mengalami anemia ringan sebesar 76 responden (44,3%), dan sebagian besar responden dengan ketidakpatuhan mengonsumsi tablet Fe mengalami anemia sedang sebesar 54 responden (30,7%). Hasil statistic didapatkan ada hubungan status gizi (p-value 0,002) dan kepatuhan konsumsi tablet Fe (p-value 0,000) dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Puskesmas Putri Ayu Kota Jambi. Terdapat hubungan status gizi dan kepatuhan mengonsumsi tablet Fe dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Puskesmas Putri Ayu. Status gizi ibu hamil yang tidak KEK melalui pemeriksaan LiLA dan kepatuhan dalam mengonsumsi tablet Fe dapat menurunkan angka kejadian anemia pada ibu hamil Kata Kunci: Status Gizi, Kepatuhan Konsumsi Tablet Fe, Anemia

Hubungan Tingkat Pendidikan dan Dukungan Keluarga dalam Pemberian Asi Eksklusif pada Bayi Usia 0-6 Bulan di Puskesmas Talang Bakung Kota Jambi Anggraini, Sari; Rahmah, Rahmah; Haryati, Dwi; Monica, Olivia Tri
MAHESA : Malahayati Health Student Journal Vol 3, No 6 (2023): Volume 3 Nomor 6 (2023)
Publisher : Universitas Malahayati

ABSTRACT WHO shows that the Infant Mortality Rate in Indonesia is still at 21.86/10000 live birth, with a target of 2025 the coverage of exclusive breastfeeding in the first 6 months of birth increases by 50%. In Jambi Province, the coverage of exclusive breast feedin in 2020 reached 59.9 which has not met the national achievement target. The role of education level and family support greatly influences mothers in exclusive breastfeeding. This study aims to determine the relationship between education level and family support in exclusive breastfeeding at the Talang Bakung Health Center, Jambi City. The research method uses decrictive analytic with a cross sectional approach, with the population being mothers who have babies aged 0-6 months who visit the Talang Bakung Health Center, Jambi City. The sample selection used a purposive sampling technique, with a total sample of 38 mothers who had babies aged 0-6 months. The instrument used is a questionnaire. Bivariate analysis using chi-square test. Most of the respondents were included in the category of higher education as many as 29 respondents (76.3%), and most of the respondents were included in the category of having positive family support as many as 27 respondents (71.1%). Statistical test results showed a significant relationship between education level (p-value 0.049) and family support (p-value 0.001) with exclusive breastfeeding at the Talang Bakung Health Center, Jambi City. There is a signifant relationship between education level and family support with exclusive breastfeeding at the Talang Bakung Health Center, Jambi City. Education about exclusive breastfeeding can be used as a community service program carried out by local health centers in work areas to increase the coverage of exclusive breastfeeding. Keywords: Education Level, Family Support, Exclusive Breastfeeding. ABSTRAK WHO menunjukkan Angka Kematian Bayi di Indonesia masih diangka 21,86/1000 kelahiran hidup, dengan target tahun 2025 cakupan pemberian ASI eksklusif pada 6 bulan pertama kelahiran meningkat 50%. Di Provinsi Jambi, cakupan ASI eksklusif tahun 2020 mencapai 59,9%, dimana jumlah tersebut belum memenuhi target capaian nasional. Peran tingkat pendidikan dan dukungan keluarga sangat mempengaruhi ibu dalam pemberian ASI ekskslusif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat pendidikan dan dukungan keluarga dalam pemberian ASI ekskslusif di Puskesmas Talang Bakung Kota Jambi. Metode penelitian menggunakan deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional, dengan populasi adalah ibu yang memiliki bayi usia 0-6 bulan yang berkunjung ke Puskesmas Talang Bakung Kota Jambi. Pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 38 orang ibu yang mempunyai bayi usia 0-6 bulan. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner. Analisa bivariat menggunakan uji chi-square. Sebagian besar responden termasuk dalam kategori pendidikan tinggi sebanyak 29 responden (76,3%), dan sebagian besar responden termasuk dalam kategori mendapat dukungan keluarga secara positif sebanyak 27 responden (71,1%). Hasil uji statistik menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan tingkat pendidikan (p-value 0,049) dan dukungan keluarga (p-value 0,001) dengan pemberian ASI eksklusif di Puskesmas Talang Bakung Kota Jambi. Terdapat hubungan yang signifikan tingkat pendidikan dan dukungan keluarga dengan pemberian ASI eksklusif di Puskesmas Talang Bakung Kota Jambi. Edukasi tentang pemberian ASI eksklusif dapat dijadikan program pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh puskemas setempat di wilayah kerja untuk peningkatan cakupan ASI eksklusif. Kata Kunci: Tingkat Pendidikan, Dukungan Keluarga, Pemberian ASI Eksklusif

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search