cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : -
Articles 14 Documents
Search results for , issue "Vol 24, No 1 (2012)" : 14 Documents clear
PENGATURAN PAJAK DAERAH DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN KOTA YOGYAKARTA Adrianto Dwi Nugroho; Mailinda Eka Yuniza
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 1 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (406.327 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16150

Abstract

The enactment of Act Nr. 28 of 2009 on Local Taxes and Local Levies would allegedly pose some juridical impact on local tax collection at the provincial and district/cities throughout Indonesia. The juridical impact would at least occur to local regulations governing local taxes, Regional Government Revenue and Expenditure (APBD), and the oversight of local regulation by the provincial and district/ city governments. This research is a normative-empirical research, which aims to analyse changes of local taxes law in Act Nr. 28 of 2009. This study offers an insight of the impact of this Act on local tax collection in the special province of Yogyakarta. Pemberlakuan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disinyalir akan menimbulkan beberapa dampak yuridis terhadap pemungutan pajak daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Dampak yuridis tersebut setidaknya terjadi terhadap produk hukum daerah yang mengatur tentang pajak daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan pengawasan produk hukum daerah oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris, yang bertujuan menganalisis perubahan pengaturan tentang pajak daerah dalam UU No. 28 Tahun 2009, sehingga melalui penelitian ini terlihat dampak yuridis penegakan UU ini pada pengumpulan pajak lokal di Provinsi DIY. 
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Zulfatun Ni’mah
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 1 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (398.998 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16141

Abstract

This paper examines the effectiveness of law enforcement on Domestic Violence in Indonesia from a sociological perspective. Soerjono Soekanto believes that the effectiveness of law enforcement is determined by a number of factor, i.e. law enforcers, facilities, legal awareness, legal norms, and legal culture. Sociological perspectives was chosen because law enforcement is an effort to implement the law in a society that necessitates the interaction between the law as a normative provisions with elements in society, such as values and morals. In Indonesia, the law on domestic violence, which has been crystallised by the enactment of Act Nr. 20 of 2003, has not been able to be effectively enforced to ensure protection for victims of domestic violence. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dari perspektif sosiologis. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif atau tidaknya penegakan hukum dalam masyarakat ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu aparat hukum, fasilitas hukum, kesadaran hukum, kaidah hukum, dan budaya hukum. Perspektif sosiologis dipilih dalam kajian karena penegakan hukum tidak lain adalah upaya melaksanakan hukum dalam masyarakat yang meniscayakan terjadinya interaksi antara hukum sebagai ketentuan normatif dengan unsur-unsur dalam masyarakat, seperti nilai, institusi, norma dan lain-lain. Hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga yang diberlakukan melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 hingga saat ini belum sepenuhnya
AKIBAT PEMILIHAN FORUM DALAM KONTRAK YANG MEMUAT KLAUSA ARBITRASE Bambang Sutiyoso
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 1 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (383.491 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16152

Abstract

Our research attempts to understand the absolute competence of arbitration and its development in practice as well as the effect of the parties' choice of jurisdiction in a contract containing arbitration clause. This research is expected to be able to explain the competence dispute between arbitration and court to justiciables. We find that choice in jurisdiction would negate the rights of the parties to submit their dispute to district court. In practice, deviation where courts may ignore the arbitration clause, the parties' good faith and consistency of the court play a significant role to further develop the arbitration process. Penelitian yuridis-normatif ini dilakukan untuk mengetahui kompetensi absolut arbitrase dan perkembangannya dalam praktik, serta akibat hukum pilihan forum dalam kontrak berklausula arbitrase bagi para pihak yang berpekara. Penelitian ini diharapkan dapat menerangkan para pencari keadilan perihal sengketa kewenangan mengadili antara arbitrase dan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pilihan forum akan meniadakan hak para pihak dan sikap pengadilan yang konsisten memiliki peranan besar untuk mengembangkan arbitrase.
INTEGRASI MEDIASI DALAM SISTEM PERADILAN: STUDI KOMPARATIF MEDIASI PENGADILAN INDONESIA DAN JEPANG Mrs. Herliana
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 1 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (378.456 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16153

Abstract

This research shows that integration of mediation in Indonesian civil court litigation was highly influenced by the wakai system in Japan. Such an integration was approached due to the success of wakai in reducing court’s case load. However, this research discovers that Indonesian court mediation system slightly differs from wakai in Japan. The success rate of Indonesian court mediation is far below that of Japan. In order to achieve its initial aim, some steps need to be taken to strengthen court-assisted mediation. These efforts include increasing the awareness of the mediators and the parties on the importance of mediation, and also better equipping the mediators so that they can serve as competent facilitators. Penelitian ini memperlihatkan bahwa pengintegrasian mediasi dalam peradilan hukum perdata Indonesia banyak dipengaruhi oleh sistem wakai di Jepang. Pengintegrasian ini dilakukan karena sistem wakai di Jepang berhasil mengurangi tumpukan perkara. Namun demikian penelitian ini menemukan bahwa sistem mediasi peradilan di Indonesia agak berbeda dengan wakai di Jepang. Tingkat keberhasilan mediasi peradilan di Indonesia jauh di bawah Jepang. Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa langkah perlu dilakukan untuk memperkuat mediasi pengadilan. Langkah-langkah tersebut di antaranya adalah meningkatkan kepedulian mediator maupun para pihak yang berperkara terhadap arti pentingnya mediasi, dan memberikan bekal kepada mediator sehingga dapat bertindak sebagai fasilitator yang sebenarnya.

Page 2 of 2 | Total Record : 14