Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Website

Published by Universitas Gadjah Mada

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 14 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 26, No 1 (2014)" : 14 Documents clear

KAJIAN KONFLIK DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR EVAKUASI TSUNAMI ALAI-BY PASSDI KOTA PADANG Heri Listyawati; Mr Sulastriyono
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

One of the problems in the area of land acquisition on tsunami evacuation construction Alai-by pass in Padang city is the time consuming taken by the government to take over the land rights of the society. The project had been done since 2003, but until now it has not completely accomplished which caused by a particular conflict between the land holders against the government in dealing with the land acquisition, like compensation. Therefore, this research studies factors which cause the conflict and efforts done by the parties to manage the conflict. Salah satu permasalahan terkait pengadaan tanah untuk pembangunan jalur evakuasi tsunami Alai-by Pass di Kota Padang yakni lamanya proses pengadaan tanah yang dialami pemerintah untuk mengambil alih hak atas tanah dari masyarakat. Proyek tersebut berlangsung sejak tahun 2003, namun hingga saat ini belum uga selesai. Hal ini disebabkan oleh munculnya konflik antara pemegang hak atas tanah dengan pemerintah terkait proses pengadaan tanah, termasuk mengenai ganti kerugian. Oleh karena itu, tulisan ini akan mengkaji faktor penyebab konflik dan upaya yang dilakukan para pihak untuk mengelola konflik.

TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS MENURUT HUKUM POSITIF Mr Kurniawan
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Limited Liability Companies have completeness instrument called organ corporation which consists of General Meeting of Shareholders (GMS), the board of directors, and the board of commissioners. According to Commercial Law (KUHD), Act No. 1 of 1995 jo. Act No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, the principle liability of General Meeting of Shareholders (GMS) is limited on their share. But, if it is proven that, among others, there has been a mixing of the shareholder’s personal assets and the Company’s assets, so the limited liability turns into unlimited liability or personal liability. Perseroan Terbatas (PT) memiliki alat kelengkapan yang disebut organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), UU PT No. 1 Tahun 1995 jo. UU PT No. 40 Tahun 2007, tanggung jawab Pemegang Saham (RUPS) pada prinsipnya adalah bersifat terbatas pada saham yang dimiliki. Akan tetapi, apabila dapat dibuktikan bahwa telah terjadi pembauran harta kekayaan pribadi Pemegang Saham dengan harta kekayaan perseroan, maka tanggung jawab terbatas tersebut akan berubah menjadi tanggung jawab tidak terbatas atau tanggung jawab pribadi.

INTERPRETATION OF SYIQAQAND ITS PROCEDURAL LAW AT RELIGIOUS COURT IN YOGYAKARTA Haniah Ilhami
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The objective of this research is to identify the interpretation of syiqaq as a legal reason in divorce lawsuit and its procedural law implemented by the Religious Courts in Yogyakarta. This is an empirical normative research, using the literature research method and field research through Focus Group Discussion (FGD). This research found that syiqaq is interpreted as a specific form of an endless quarrelling which caused danger for either husband or wife. In practice, judges combine procedural law in divorce lawsuit based on syiqaq into the procedural law in other legal reason. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui interpretasi syiqaqsebagai alasan gugatan cerai oleh hakim dan praktek hukum acara penyelesaian perkara perceraian dengan alasan syiqaqyang diterapkan pada Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris, menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa syiqaqdiinterpretasikan sebagai perselisihan dan percekcokan antara suami istri yang telah menimbulkan bahaya mengancam baik pada para pihak. Dalam prakteknya, hakim menggabungkan proses acara penyelesaian perkara perceraian dengan menggunakan alasan syiqaqke dalam proses beracara untuk perkara yang menggunakan alasan perselisihan terus menerus.

GREEN CAMPUS INITIATIVE: TRANSFORMING LAW IN BOOK INTO LAW IN ACTION Rina Shahriyani Shahrullah; Agustina Fitrianingrum; R.A. Widyanti Diah Lestari
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Global warming has become a serious threat to our earth today. To overcome the problems of global warming, various parties should get involved including campus community (students, staff and faculty members). The participation of tertiary education institutions in minimizing global warming is referred to as ‘green campus initiative’ (GCI). This participation is mandated by Law No.32 of 2009 on Environmental Protection and Management. This paper suggests the adoption of GCI and provides a GCI model for Indonesian higher education institutions. This paper also discusses the GCI activities which can be adopted either by small or big campuses in Indonesia. Pemanasan global telah menjadi ancaman serius bagi bumi kita dewasa ini. Untuk mengatasi masalah pemanasan global, berbagai pihak telah terlibat termasuk komunitas kampus (mahasiswa, karyawan dan dosen). Partisipasi perguruan tinggi dalam meminimalkan pemanasan global dinamakan ‘green campus initiative (GCI)’. Partisipasi ini diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Makalah ini menyarankan penerapan GCI dan memberikan Model GCI untuk perguruan tinggi di Indonesia. Makalah ini juga membahas kegiatan-kegiatan GCI yang dapat digunakan baik oleh kampus kecil maupun besar di Indonesia

PERSPEKTIF PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI Eddy Rifai
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This study examines the perspectives of corporate criminal responsibility as perpetrators of corruption. The research method used normative juridical approach and empirical jurisdiction. The results showed that the regulation of corporate criminal responsibility in criminal corruption has been regulated in the legislation of corruption but are rarely applied in practice. The reluctance of the Public Prosecutor filed a corporate offender to court, because the punishment to be imposed on the corporation only in the form of criminal penalties that have less than the deterrent effect of the death penalty or imprisonment and hardships refutation against the corporation as part elements of the law rather than to prove the guilt of a person accused acquitted result. Penelitian mengkaji tentang perspektif pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pidana tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi tetapi jarang diterapkan dalam praktik. Keengganan Jaksa Penuntut Umum mengajukan pelaku korporasi ke pengadilan, karena pemidanaan yang akan dikenakan kepada korporasi hanya berupa pidana denda yang kurang mempunyai efek penjera daripada pidana mati atau penjara dan kesulitan pembuktian “kesalahan” korporasi sebagai bagian unsur melawan hukum daripada membuktikan kesalahan orang perorang yang berakibat terdakwa dibebaskan.

THE THEORIZATION OF INSTITUTIONS OF JUDICIAL REVIEW OF THE CONSTITUTIONALITY OF LAWS Titon Slamet Kurnia
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This article argues for judicial review of the constitutionality of legislation or laws. This article opines that the judiciary is more favourable in discharging the function as the guardian of the constitution than other government bodies. According to Marbury v. Madison, the judiciary enjoys the jurisdiction of judicial review to declare the unconstitutionality of legislation or laws because “it is emphatically the province and duty of the judicial department to say what the law is”. Artikel ini membahas tentang pengujian yudisial konstitusionalitas undang-undang. Dalam artikel ini penulis berpendapat bahwa badan yudisial merupakan kandidat utama sebagai penjaga konstitusi ketimbang badan-badan pemerintahan yang lain. Pendapat ini didasarkan pada kasus Marbury v. Madison yang meyakini bahwa menentukan makna hukum adalah ranah dan tugas badan yudisial, termasuk dalam melakukan pengujian yudisial untuk menyatakan suatu undang-undang inkonstitusional.

PERJANJIAN BANGUN GUNA SERAH ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN PERSEROAN TERBATAS Urip Santoso
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Status of land that can be controlled by the local government is the right of use and the right of management. The right of management can be the object of Agreement on Build, Operate, and Transfer between the local government and the company. Then, the company gets the right of management through the Government Decision which is written up in to a form of Decree of Granting Rights. In the last term of the Agreement on Build, Operate, and Transfer, the land and the building with all support facilities submitted by company to the local government. Status tanah yang dapat dikuasai oleh pemerintah kabupaten/kota adalah hak pakai dan hak pengelolaan. Tanah yang berstatus hak pengelolaan pemerintah kabupaten/kota yang dapat menjadi objek Perjanjian Banguna Guna Serah dengan Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas mendapatkan hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan melalui Penetapan Pemerintah dalam bentuk Surat Keputusan Pemberian Hak. Pada akhir masa Perjanjian Banguna Guna Serah, tanah dan bangunan beserta sarana pendukungnya diserahkan oleh Perseroan Terbatas kepada pemerintah kabupaten/kota.

THE ELEMENTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: PRINCIPLES OF IN-TEGRATION AND SUSTAINABLE UTILIZATION Andri G. Wibisana
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations. However, that concept lacks of clarity, which leads to various interpretations. Scholars have argued that the definition of sustainable development can be explained into four elements, namely the integration principle, sustainable use, intra-generational equity, and inter-generational equity. It analyses the elements of integration and sustainable using both legal and non-legal perspectives and shows how the elements have been recognized in various legal documents, while finds that various international commitments have indicated the growing concerns for conservation and sustainable use of natural resources. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengganggu kemampuan generasi yang akan datang. Definisi pembangunan berkelanjutan dibagi menjadi 4 (empat), yaitu prinsip integrasi, pemanfaatan secara berkelanjutan, keadilan intra generasi, dan keadilan antar generasi. Artikel ini menganalisis prinsip integrasi dan pemanfaatan berkelanjutan. Artikel ini memandang bahwa prinsip integrasi harus diinterpretasikan dalam kerangka perlindungan lingkungan, sehingga memperoleh prioritas guna menyeimbangkan antara kebutuhan perlindungan lingkungan dengan kebutuhan akan pembangunan. Di samping itu, meskipun terdapat berbagai penafsiran mengenai pemanfaatan berkelanjutan, namun pengakuan tentang pemanfaatan berkelanjutan cukup untuk menunjukkan adanya peningkatan perhatian terhadap pemanfaatan berkelanjutan atas sumber daya lingkungan.

CONSUMERS HEALTH AND SAFETY ON THE INTERNET BASED MEDICAL CONSULTATION Norma Sari
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The rise of the internet-based medical consultation has opened not only opportunities for consumers easily obtaining medical services but also put them at risk for mistreatment, misunderstanding or taking a wrong medication to be anticipated. This research concerns on how the internet-based medical consultation affects to the health and safety of the consumers. There are several identified legal issues have to be paid attention as follow: (i) the benefit and shortcoming of using internet-based medical consultation, (ii) inter-related and overlapped interest of the parties, (iii) consumer health and safety, (iv) consumer rights, and (v) dispute settlement. Pertumbuhan konsultasi pengobatan berbasis internet telah membuka peluang tidak hanya bagi konsumen. Kemudahan mendapatkan pelayanan medis tetapi juga menempatkan mereka pada risiko kesalahan perawatan, kesalahpahaman atau kesalahan dalam pemberian obat sehingga hal ini harus diantisipasi. Penelitian ini menjelaskan mengenai konsultasi pengobatan berbasis internet yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan konsumen. Ada beberapa masalah hukum yang harus diperhatikan dan diidentifikasi menjadi sebagai berikut, yakni: (i) manfaat dan kelemahan menggunakan konsultasi pengobatan berbasis internet, (ii) hubungan dan tumpang tindih kepentingan para pihak, (iii) kesehatan dan keselamatan konsumen, (iv) hak-hak konsumen, dan (v) penyelesaian sengketa.

DOKTER, PASIEN DAN MALPRAKTIK Wahyu Wiriadinata
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The purpose of this paper is to answer the questions and problems that give a rise to disputes between physicians and their patient and the liabilities of physicians to their patients in case a malpractice. The research method used was a juridical-normative approach, by studying applicable legislations, both contained in laws themselves and in legal references/books. The result in a juridical aspect was written in a descriptive-analytical form. The conclusion of this paper is: that disputes have occurred due to malpractices that the physicians committed to their patients, and that physicians’ liability involved criminal, private, and administrative aspects. Tulisan ini, bertujuan untuk menjawab pertanyaan dan masalah penyebab perselisihan antara dokter dengan pasien dan pertanggungjawaban dokter terhadap pasien dalam hal terjadi malpraktik. Metode penulisan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif, dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, baik yang ada dalam undang-undang itu sendiri maupun yang ada dalam literatur/buku ilmu pengetahuan hukum. Hasilnya berupa aspek yuridis dituangkan dalam bentuk deskriptif analitis. Adapun kesimpulan dari tulisan ini adalah: Perselisihan terjadi akibat dari malpraktik dokter terhadap pasien dan pertanggungjawaban dokter meliputi pidana, perdata dan etik.

Page 1 of 2 | Total Record : 14

1 2

Filter by Year

2014 2014

Filter By Issues

All Issue Vol 32, No 3 (2020) Vol 32, No 2 (2020) Vol 32, No 1 (2020) Vol 31, No. 3 (2019) Vol 31, No. 2 (2019) Vol 31, No 1 (2019) Vol 30, No 3 (2018) Vol 30, No 2 (2018) Vol 30, No 1 (2018) Vol 29, No 3 (2017) Vol 29, No 2 (2017) Vol 29, No 1 (2017) Vol 28, No 3 (2016) Vol 28, No 2 (2016) Vol 28, No 1 (2016) Vol 27, No 3 (2015) Vol 27, No 2 (2015) Vol 27, No 1 (2015) Vol 26, No 3 (2014) Vol 26, No 2 (2014) Vol 26, No 1 (2014) Vol 25, No 3 (2013) Vol 25, No 2 (2013) Vol 25, No 1 (2013) Vol 24, No 3 (2012) Vol 24, No 2 (2012) Vol 24, No 1 (2012) Vol 23, No 3 (2011) Vol 23, No 2 (2011) Vol 23, No 1 (2011) Edisi Khusus, November 2011 Vol 22, No 3 (2010) Vol 22, No 2 (2010) Vol 22, No 1 (2010) Vol 21, No 3 (2009) Vol 21, No 2 (2009) Vol 21, No 1 (2009) Vol 20, No 3 (2008) Vol 20, No 2 (2008) Vol 20, No 1 (2008) Vol 19, No 3 (2007) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA