Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.961
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Cepalo Ulil Albab Nemui Nyimah
Eddy Rifai
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PERSPEKTIF PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI Eddy Rifai
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (548.874 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16056

Abstract

This study examines the perspectives of corporate criminal responsibility as perpetrators of corruption. The research method used normative juridical approach and empirical jurisdiction. The results showed that the regulation of corporate criminal responsibility in criminal corruption has been regulated in the legislation of corruption but are rarely applied in practice. The reluctance of the Public Prosecutor filed a corporate offender to court, because the punishment to be imposed on the corporation only in the form of criminal penalties that have less than the deterrent effect of the death penalty or imprisonment and hardships refutation against the corporation as part elements of the law rather than to prove the guilt of a person accused acquitted result. Penelitian mengkaji tentang perspektif pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pidana tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi tetapi jarang diterapkan dalam praktik. Keengganan Jaksa Penuntut Umum mengajukan pelaku korporasi ke pengadilan, karena pemidanaan yang akan dikenakan kepada korporasi hanya berupa pidana denda yang kurang mempunyai efek penjera daripada pidana mati atau penjara dan kesulitan pembuktian “kesalahan” korporasi sebagai bagian unsur melawan hukum daripada membuktikan kesalahan orang perorang yang berakibat terdakwa dibebaskan.
Model Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat (POLMAS) oleh FKPM dalam Menciptakan Kamtibmas di Kota Bandar Lampung Eddy Rifai
Cepalo Vol 2 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v2no1.1761

Abstract

Model penarapan dalam Pemolisian Masyarakat oleh Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat atau FKPM guna membangun ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat Kota Bandar Lampung. Dalam Penelitian ini memakai pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model dalam penerapan pemolisian masyarakat oleh FKPM memiliki kegunaan untuk membangun ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat di Kota Bandar Lampung yang dijalankan oleh masyarakat bersama dengan anggota kepolisian setempat, seperti di tingkat kelurahan dengan membentuk suatu organisasi FKPM yang mempunyai tugas untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat pada lingkungan kelurahan yang bersangkutan. FKPM berwenang untuk melakukan tindakan preventif dengan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan juga untuk melakukan tindakan represif apabila terdapat tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan secara damai yang terjadi di lingkungan masyarakat, sehingga perkaranya tidak perlu dilanjutkan sampai ke meja hijau. Pemolisian masyarakat oleh FKPM dalam membangun ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat Kota Bandar Lampung memiliki beberapa hambatan seperti kurangnya sumber daya manusia baik dari aparat penegak hukum maupun masyarakatnya sendiri serta terbatasanya sarana dan prasarana, hingga kendala dari substansi hukum. Kata Kunci: Model, Pemolisian Masyarakat, Kamtibmas.
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PEMBUATAN HOSPITAL BY LAWS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Rendie Meita Sarie Putri; Maya Shafira; Eddy Rifai
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan Vol 7 No 1 (2023)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jss.v7i1.400

Abstract

Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat Kabupaten Lampung Selatan mengenai Tindak Pidana Korupsi dan Pembuatan Hospital By Laws, Adapun target khusus kegiatan ini yakni mewujudkan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan yang mampu melakukan pengawasan dan pencegahan Tindak Pidana Korupsi, serta dapat menyusun dan melaksanakan Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital by Laws). Metode yang dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut yakni penyampaian materi melalui ceramah, diskusi terarah dan tanya jawab, serta pelayanan klinis. Kegiatan ini berlokasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan. Hasil yang diharapkan pasca kegiatan yaitu terbentuknya karakter dinas kesehatan Kabupaten Lampung Selatan yang mampu melakukan pencegahan tindak pidana korupsi, serta terbentuknya Peraturan Internal RumahSakit (Hospital Laws).
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian Muhammad Raflenchyo; Eddy Rifai; Dona Raisa M
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 2: Januari 2023
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v2i2.1256

Abstract

Persecution is one of the violent crimes committed against the human body in various forms of action, resulting in injury or pain to a person's body and even death. The act of mistreatment committed by a person, whether intentionally or unintentionally, must be ascertained in advance to determine the snares of sanctions that will be punished for that person. In the Criminal Code, Article 345 provides a qualification formulation that the group of persecution is severe. The inhibiting factors for the role of investigators in criminal acts of persecution that result in death are community factors because people should understand that community life requires the existence of law, not only as a parameter for justice, order, peace and order, but also to ensure legal certainty. The active role of the community will greatly support the success of the investigation process because the more active the support from the community, the more optimal law enforcement will be. Law enforcement officers are expected in implementing law enforcement to prioritize preventive efforts, to disseminate information about the dangers of violent crimes, persecution or other criminal acts that often occur among teenagers. Judges in examining, adjudicating and passing decisions on criminal cases of abuse committed by teenagers or children together, must really have an argument on the best legal considerations.
Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Di Bidang Perikanan Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung Eddy Rifai; Maya Shafira; Deni Achmad; Depri Liber Sonata; Rendie Meita Sarie Putri; Ninik Ayuhandika; Tekila Pramita Amboina
Nemui Nyimah Vol. 3 No. 2 (2023): Nemui Nyimah Vol.3 No.2 2023
Publisher : FT Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/nm.v3i2.69

Abstract

Korupsi merupakan perbuatan atau tindakan yang diancam dengan sanksi sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdapat tujuh jenis perkara korupsi yaitu Pengadaan Barang/Jasa, Perizinan, Penyuapan, Pungutan, Penyalahgunaan Anggaran, TPPU, dan Merintangi Proses KPK. Pada mulanya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara konvensional. Namun dalam praktik pelaksanaannya terdapat banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari prinsip dan etika serta ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penyimpangan tersebut ada yang berwujud penyimpangan administrasi juga ada yang berupa tindakan korupsi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan dan mengedukasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung mengenai upaya pencegahan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di bidang perikanan. Adapun target khusus kegiatan ini yakni mewujudkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang mampu melakukan pengawasan dan pencegahan Tindak Pidana Korupsi pengadaan barang dan jasa. Metode yang dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut yakni penyampaian materi melalui ceramah, diskusi terarah dan tanya jawab. Kegiatan ini berlokasi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Hasil yang diharapkan pasca kegiatan yaitu terbentuknya karakter Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang mampu melakukan pencegahan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di bidang perikanan.
Co-Authors Deni Achmad Depri Liber Sonata Dona Raisa M Maya Shafira Muhammad Raflenchyo Ninik Ayuhandika Rendie Meita Sarie Putri Rendie Meita Sarie Putri Tekila Pramita Amboina