Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Heri Listyawati
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
KAJIAN KONFLIK DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR EVAKUASI TSUNAMI ALAI-BY PASSDI KOTA PADANG Heri Listyawati; Mr Sulastriyono
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (540.176 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16064

Abstract

One of the problems in the area of land acquisition on tsunami evacuation construction Alai-by pass in Padang city is the time consuming taken by the government to take over the land rights of the society. The project had been done since 2003, but until now it has not completely accomplished which caused by a particular conflict between the land holders against the government in dealing with the land acquisition, like compensation. Therefore, this research studies factors which cause the conflict and efforts done by the parties to manage the conflict. Salah satu permasalahan terkait pengadaan tanah untuk pembangunan jalur evakuasi tsunami Alai-by Pass di Kota Padang yakni lamanya proses pengadaan tanah yang dialami pemerintah untuk mengambil alih hak atas tanah dari masyarakat. Proyek tersebut berlangsung sejak tahun 2003, namun hingga saat ini belum uga selesai. Hal ini disebabkan oleh munculnya konflik antara pemegang hak atas tanah dengan pemerintah terkait proses pengadaan tanah, termasuk mengenai ganti kerugian. Oleh karena itu, tulisan ini akan mengkaji faktor penyebab konflik dan upaya yang dilakukan para pihak untuk mengelola konflik.
Penjabaran Asas-Asas Pembaharuan Agraria Berdasarkan Tap MPR No. IX/MPR/2001 dalam Perundang-undangan di Bidang Pertanahan Nurhasan Ismail; Mr. Suyitno; Rafael Edy Bosko; Heri Listyawati; Hisyam Makmuri; Dyah Ayu Widowati
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 2 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (347.186 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16231

Abstract

This research discusses whether Agrarian Reform principles have been synchronous with the Indonesian land laws and Basic Agrarian Law and how those principles are implemented within government regulations on land law. Results show that, instead of manifesting, numerous government regulations are contradicting the principles therefore should be revoked or amended.  Penelitian ini membahas apakah asasasas Pembaruan Agraria telah sejalan dengan hukum pertanahan Indonesia dan UUPA serta bagaimana asas-asas tersebut diterapkan dalam peraturan-peraturan pemerintah di bidang pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, alih-alih mengejawantahkan, banyak PP yang bertentangan dengan asas Pembaruan Agraria sehingga harus dicabut atau diamandemen.
Co-Authors Dyah Ayu Widowati Hisyam Makmuri M.Pd S.T. S.Pd. I Gde Wawan Sudatha . Mr. Suyitno Nurhasan Ismail Nurhasan Ismail Rafael Edy Bosko Siti Zubaidah Sulastriyono .