cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : -
Articles 14 Documents
Search results for , issue "Vol 26, No 2 (2014)" : 14 Documents clear
PENGATURAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) INDONESIA Ida Kurnia
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.482 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16040

Abstract

Indonesia is an archipelago that has extensive Exclusive Economic Zone of 2,7 million km2and has a very strategic geographical position which is between two oceans make Indonesia rich in fish resources. It is ironic that most of the fishermen living under the poverty line. With this condition, we need to reform the system of fisheries policies contained in the Indonesian EEZ. Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai luas ZEE 2,7 juta km2 dan  posisi  geografis negara Indonesia yang sangat strategis yang diapit oleh dua samudera menjadikan Indonesia kaya akan sumber daya ikannya. Ironisnya justru tingkat kehidupan nelayannya sebagian besar berada di bawah garis kemiskinan. Kondisi ini diperlukan upaya pembenahan dalam sistem kebijakan perikanan yang terdapat di ZEE Indonesia.
PELAKSANAAN ITIKAD BAIK MEMORY OF UNDERSTANDINGDALAM PERJANJIAN JOINT VENTUREPERUSAHAAN MODAL ASING Heru Guntoro
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (361.231 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16045

Abstract

This paper examines the perspective of law in implementation good conviction memory of understanding in joint venture agreement and the result from law implementation memory of understanding in join venture agreement in the supreme court decision. This research is a literary research, the legal matters are analyzed qualitatively using normatif and juridical approach. From research can concludes, implementation from good conviction Memory of Understanding in the joint venture agreement are command of regulation with there are measure and explisit sanction to they who break a promise. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji perspektif hukum perdata terhadap pelaksanaan itikad baik dan akibat hukum pelaksanaan Memory of Understandingdalam perjanjian joint venturePerusahaan Modal Asing dalam Putusan Mahkamah Agung. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan, bahanbahan hukum yang dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan komparatif. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: pelaksanaan itikad baik Memory of Understandingdalam perjanjian joint venturePerusahaan Modal Asing merupakan perintah Undang-Undang serta ada tindakan dan sanksi tegas bagi mereka yang telah melakukan wanprestasi (beritikad tidak baik).
THE PRINCIPLE OF JUSTICE IN TRANSACTIONS BASED ON PROFIT AND LOSS SHARING IN SHARIA BANKS Trisadini Prasastinah Usanti; A. Shomad; Ari Kurniawan
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (429.72 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16050

Abstract

In fund raising with mudharabah agreement only contain a clause about sharing profits alone, does not contain a clause about sharing losses because the losses in case the fund will be borne by LPS, and there is no clause about profit sharing or revenue sharing is used. At mudharabah and musharakah financing contain a clause on sharing profits and losses, although there is a clause that does not reflect justice. Dalam penghimpunan dana dengan perjanjian mudharabah hanya memuat klausul tentang berbagi keuntungan saja, tidak memuat klausul tentang berbagi kerugian karena apabila terjadi kerugian maka dana tersebut akan ditanggung oleh LPS, dan tidak ada klausul tentang profit sharing atau revenue sharing yang dipergunakan. Pada pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah memuat klausul tentang berbagi keuntungan dan kerugian, meskipun masih ada klausul yang belum mencerminkan keadilan.
KAJIAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR 19 TAHUN 2012 Susilo Andi Darma
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (375.974 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16041

Abstract

Constitutional Court Decision 27/PUU-XI/2011 followed up by the Minister of Manpower and Transmigration No. 19 of 2012 is still causing problems. Therefore, this article discussed the outsourcing arrangement after the enactment of the Minister of Manpower and Transmigration No. 19 of 2012. The result of this paper was outsourcing arrangement according to the Minister of Manpower and Transmigration No.19 of 2012 was not yet right. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-XI/2011 yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2012 masih menimbulkan permasalahan. Oleh karena itu, tulisan ini membahas mengenai pengaturan outsourcingsetelah ditetapkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2012. Hasil dari tulisan ini adalah pengaturan outsourcingmenurut peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2012 masih belumlah tepat.

Page 2 of 2 | Total Record : 14