Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Website

Published by Universitas Gadjah Mada

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 14 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 27, No 2 (2015)" : 14 Documents clear

WTO DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM: INDONESIA’S PROSPECTIVE IN INTERNATIONAL TRADING SYSTEM Mrs. Koesrianti
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

A rule-based system of World Trade Organization (WTO) should be supported by effective mechanism of disputes that ensure the Dispute Settlement Body (DSB) rulings toward the respondent could be enforced. The WTO DSM aims to provide predictability and security in international trade by providing strict time-frames, and was designed to be mutually agreed by the disputing members, flexible and binding. For the developing countries in the WTO, they need major effort in terms of training and institutional reform to meet the challenges of participation in the WTODSM. Indonesia has involved in the WTODSM. Sistem perdagangan WTO harus didukung oleh mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Kepatuhan pada putusan Dispute Settlement Body (DSB) sangat penting agar manfaat perdagangan dapat dirasakan oleh seluruh anggota WTO, termasuk negara-negara berkembang. Dispute Settlement Understanding (DSU) WTO memberikan keamanan dan prediktabilitas atas proses sengketa di WTO yang dibutuhkanoleh seluruh anggota WTO sehingga memberikan kesempatan luas bagi negara-negara anggota WTO untuk berpartisipasi dalam mekanisme penyelesaian sengketa di WTO, termasuk Indonesia.

PELAKSANAAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA PASCA BERLAKUNYA PERATURAN BERSAMA 7 (TUJUH) LEMBAGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA Dani Krisnawati; Niken Subekti Budi Utami
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This study is a normative-empirical research that use secondary and primary data. In the case of a voluntary reporting to the Sleman Police Precinct investigator by the drug addicts, the case will be coordinated tothe medical and/or social rehabilitation agency, in this case is PSPP. However, after the implementationof Joint Regulation, no drug addicts voluntarily reported themselves. Whenever the suspects of thedrug addiction that were caught, the Sleman Police Precinct investigator which is the element of lawenforcement team beside the Sleman Narcotics National Agency, Sleman District Attorney, and RegionalOffice of the Ministry of Law and Human Rights Yogyakarta Province, coordinate themselves as a part ofa joint assessment team, including with the Bhayangkara Hospital and Grhasia Hospital which serve asthe medical doctor team. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris yang mengolah data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penyidik pasca berlakunya Peraturan Bersama terhadap pecanduyang secara sukarela melaporkan diri ke penyidik Polres Sleman, akan dikoordinasikan ke lembaga medisdan/atau sosial, dalam hal ini Panti Sosial Pamardi Putra. Meskipun pasca berlakunya Peraturan Bersamabelum ada pecandu yang secara sukarela melaporkan diri, sedangkan bagi tersangka pecandu narkotikayang ditangkap, penyidik Polres Sleman saling berkoordinasi dengan tim hukum yang lain sebagai bagiandari tim assessment terpadu dan tim dokter dari Rumah Sakit Bhayangkara dan Rumah Sakit Grhasia yangmerupakan bagian dari tim dokter.

LAW ENFORCEMENT ON TAXATION THROUGH NON LITIGATION MECHANISM (AN ALTERNATIVE) Zainal Muttaqin; Dewi Kania Sugiharti; I. Tajudin
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The Attorney General can discontinue the investigation to the default tax obligor together with the imposition of four times of outstanding fines. That are raises the issues concerning the nature of the crimes of the tax obligor. This happens because with the payment of the tax debt, the loss suffered by the state as the element of crime, the crimes seemed to be inexistence. This research was an empirical-juridical one. The aim of the research was to find a model of legal enforcement in tax matters without the court involvement. Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan terhadap wajib pajak apabila wajib pajak tersebut membayar pajak yang terutang beserta denda 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar. Hal tersebut menimbulkan persoalan mengenai akibat hukumnya terhadap sifat perbuatan pidana yang dilakukan wajib pajak mengingat dengan pelunasan pajak tersebut, kerugian negara sebagai unsur tindak pidana tidak terjadi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan tujuan menemukan model penegakan hukum di bidang pajak tanpa melalui proses pengadilan.

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HAK ASASI NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Sri Hartini; Anang Priyanto; Iffah Nurhayati
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The policy of human rights protection for prisoners in penitentiary DIY using combination method which are elite policy and rational policy. The application of elite policy is having correlation with prisoner’s human rights protection, where as the type of rights, just followed what has been set in the legislation of policy. More over the policy changes as outlined in the legislation just a patchwork. As for rational policy method can be seen in the implementation of human rights compliance for prisoners, which is in real life required the creativity of penitentiary’s officers considering humanity aspect. Kebijakan perlindungan hak asasi manusia terhadap narapidana di lingkungan lembaga pemasyarakatan se-DIY cenderung menggunakan model kebijakan elite. Hal ini bisa dilihat dari pemberian perlindungan hak narapidana yang hanya mengikuti apa yang telah diatur dalam kebijakan-kebijakan pusat. Selain itu, perubahan kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundangan hanya sekedar tambal sulam. Namun demikian, dalam pelaksanaan teknis pada kenyataannya mengharuskan kreativitas petugas lembaga pemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan lapangan mengingat aspek kemanusiaan. Namun aspek kreativitas ini tetap mendasarkan pada peraturan yang ada. Dengan demikian terdapat juga sedikit unsur model kebijakan rasional dalam tahap pelaksanaan pemenuhan HAM narapidana.

Page 2 of 2 | Total Record : 14

1 2

Filter by Year

2015 2015

Filter By Issues

All Issue Vol 32, No 3 (2020) Vol 32, No 2 (2020) Vol 32, No 1 (2020) Vol 31, No. 3 (2019) Vol 31, No. 2 (2019) Vol 31, No 1 (2019) Vol 30, No 3 (2018) Vol 30, No 2 (2018) Vol 30, No 1 (2018) Vol 29, No 3 (2017) Vol 29, No 2 (2017) Vol 29, No 1 (2017) Vol 28, No 3 (2016) Vol 28, No 2 (2016) Vol 28, No 1 (2016) Vol 27, No 3 (2015) Vol 27, No 2 (2015) Vol 27, No 1 (2015) Vol 26, No 3 (2014) Vol 26, No 2 (2014) Vol 26, No 1 (2014) Vol 25, No 3 (2013) Vol 25, No 2 (2013) Vol 25, No 1 (2013) Vol 24, No 3 (2012) Vol 24, No 2 (2012) Vol 24, No 1 (2012) Vol 23, No 3 (2011) Vol 23, No 2 (2011) Vol 23, No 1 (2011) Edisi Khusus, November 2011 Vol 22, No 3 (2010) Vol 22, No 2 (2010) Vol 22, No 1 (2010) Vol 21, No 3 (2009) Vol 21, No 2 (2009) Vol 21, No 1 (2009) Vol 20, No 3 (2008) Vol 20, No 2 (2008) Vol 20, No 1 (2008) Vol 19, No 3 (2007) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA