Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Website

Published by Universitas Gadjah Mada

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 14 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 28, No 1 (2016)" : 14 Documents clear

TRADITIONAL RULE AS 'MODERN GOVERNANCE': RECOGNISING THE AMMATOA KAJANG ADAT LAW COMMUNITY Willem van der Muur; Adriaan Bedner
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 28, No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This article discusses governance as it appears in the making of a regional bylaw that grants legal recognition to an indigenous adat community in South-Sulawesi. This process represents a move away from a traditional government approach. The coalition of legal drafters, which included state officials, community members and civil society, engaged in a joint effort of participatory law making. An analysis of this process addresses questions on how the decision-making process developed, what this meant for the outcomes and to what extent this new form of governance served the interests of all parties involved. Penulisan ini membahas proses pembuatan peraturan daerah yang memberikan pengakuan hukum atas sebuah komunitas adat di Sulawesi Selatan, Indonesia. Proses tersebut merupakan sebuah gagasan baru tentang pendekatan partisipatif oleh pemerintah yang menjauh dari pendekatan pada umumnya. Gabungan tim perancang peraturan, turut menyertakan pejabat pemerintahan, anggota masyarakat dan organisasi masyarakat. Analisis yang ada menjawab bagaimana perkembangan suatu proses pengambilan keputusan, serta tujuan dari hasil yang ada dan sejauh mana bentuk tata kelola pemerintahan yang baru dapat melayani semua pihak yang terlibat.

FINALITY OF INDONESIAN CONSTITUTIONAL COURT DECISION IN REGARD TO JUDICIAL REVIEW Suwarno Abadi
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 28, No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This article examines the constitutional status of Constitutional Court’s decisions constitutionally guaranteed as final. This status very critical because it could lead Constitutional Court to the judicial supremacy position. This article argues against this possibility. The status of Constitutional Court’s decisions should be critized on the basis that its finality is prima facie, not absolute. As a solution, this article takes a position called departmentalism which means that court and legislature are not supreme in their authority to interpret the constitution. Artikel ini membahas tentang status konstitusional putusan Mahkamah Konstitusi yang dijamin konstitusi bersifat final. Status tersebut sangat kritikal karena dapat mengarahkan Mahkamah Konstitusi ke posisi supremasi yudisial. Artikel ini berargumen tidak setuju atas kemungkinan tersebut. Oleh karena itu, status putusan Mahkamah Konstitusi perlu dikritisi dengan dasar bahwa finalitasnya tersebut bersifat “prima facie”, tidak absolut. Sebagai solusinya, artikel ini mengambil posisi departementalisme yang memiliki pengertian bahwa pengadilan dan legislator tidak memiliki supremasi atas kewenangan untuk melakukan interpretasi konstitusi.

KONSEPSI RECHTERLIJK PARDON ATAU PEMAAFAN HAKIM DALAM RANCANGAN KUHP Adery Ardhan Saputro
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 28, No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The conception of Non-Imposing of a Penalty/Rechterlijk Pardon/dispensa de pena was unregulated in KUHP (Indonesia penal code). Conceptually, Rechterlijk Pardon is a modified form of “rigid legal certainty” to “flexible legal certainty”. This paradigm of Rechterlijk Pardon is based on from several cases that’s case have proven to commited crime, but his crimes are not feasible imposed a penalty. To respond the problem, RKUHP have created a new regulation (Judicial pardon), that’s judge may determine in the judgement no punishment, where he deems this case not proper to imposed a penalty. Konsepsi Non-Imposing of a Penalty/Rechterlijk Pardon/dispensa de pena merupakan suatu lembaga baru yang belum dikenal pada KUHP saat ini. Secara konseptual Rechterlijk Pardon merupakan bentuk dari modifikasi atas kepastian hukum yang bersifat kaku, menuju kepastian hukum yang bersifat fleksibel. Hal ini berangkat dari beberapa perkara yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik tindak pidana, namun perbuatannya tidak layak untuk dijatuhkan pemidanaan. Merespon masalah tersebut, RKUHP membuat suatu rumusan baru dengan mengatur dimungkinkannya pemaafan hakim terhadap beberapa perkara yang tidak layak dijatuhkan pemidanaan.

PRINCIPLE OF CABOTAGE WITHIN AVIATION ACTIVITIES IN INDONESIA Harry Purwanto
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 28, No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Liberalization their logging services makes the concept of cabotage which was known in the field of shipping, has now become part of the field of aviation. Such a situation when associated with the concept of state sovereignty in the air space, juridically has caused a serious intersection. In countries that do not accept the concept of air cabotage, often found smuggling air cabotage laws. Thus requiring the state government concerned to judicial action in order to protect its national airline company, including the Government of Indonesia. Adanya Liberalisasi jasa penebangan menjadikan konsep cabotage yang tadinya dikenal dalam bidang pelayaran, kini menjadi bagian dalam bidang penerbangan. Situasi demikian bila dikaitkan dengan konsep kedaulatan negara di ruang udara, secara yuridis telah menimbulkan persinggungan yang cukup serius. Pada negara yang belum menerima konsep cabotage udara, sering ditemukan penyelundupan hukum cabotage udara. Sehingga mengharuskan pemerintah negara yang bersangkutan melakukan tindakan yuridis dalam rangka melindungi perusahaan penerbangan nasionalnya, termasuk Pemerintah Indonesia.

Page 2 of 2 | Total Record : 14

1 2

Filter by Year

2016 2016

Filter By Issues

All Issue Vol 32, No 3 (2020) Vol 32, No 2 (2020) Vol 32, No 1 (2020) Vol 31, No. 3 (2019) Vol 31, No. 2 (2019) Vol 31, No 1 (2019) Vol 30, No 3 (2018) Vol 30, No 2 (2018) Vol 30, No 1 (2018) Vol 29, No 3 (2017) Vol 29, No 2 (2017) Vol 29, No 1 (2017) Vol 28, No 3 (2016) Vol 28, No 2 (2016) Vol 28, No 1 (2016) Vol 27, No 3 (2015) Vol 27, No 2 (2015) Vol 27, No 1 (2015) Vol 26, No 3 (2014) Vol 26, No 2 (2014) Vol 26, No 1 (2014) Vol 25, No 3 (2013) Vol 25, No 2 (2013) Vol 25, No 1 (2013) Vol 24, No 3 (2012) Vol 24, No 2 (2012) Vol 24, No 1 (2012) Vol 23, No 3 (2011) Vol 23, No 2 (2011) Vol 23, No 1 (2011) Edisi Khusus, November 2011 Vol 22, No 3 (2010) Vol 22, No 2 (2010) Vol 22, No 1 (2010) Vol 21, No 3 (2009) Vol 21, No 2 (2009) Vol 21, No 1 (2009) Vol 20, No 3 (2008) Vol 20, No 2 (2008) Vol 20, No 1 (2008) Vol 19, No 3 (2007) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA