Garuda - Garba Rujukan Digital

Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi Abadi, Suwarno
Jurnal Konstitusi Vol 12, No 3 (2015)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Ultra petita decision practiced under the MK’s jurisdiction to review the constitutionality of legislation needs to be assessed carefully. This practice should not be condemned as illegitimate because there is no explicit constitutional rule that guarantee it. The author therefore argues that this practice can be justified under two reasons. First, judicial activism. Second, the very nature of constitutional adjudication in order to defend the supremacy of the constitution over legislation. According to these reasons, the MK’s ultra petita decision should be upheld because this practice is the most reasonable means to protect the constitution.

Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi Abadi, Suwarno
Jurnal Konstitusi Vol 12, No 3 (2015)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Ultra petita decision practiced under the MKâ€™s jurisdiction to review the constitutionality of legislation needs to be assessed carefully. This practice should not be condemned as illegitimate because there is no explicit constitutional rule that guarantee it. The author therefore argues that this practice can be justified under two reasons. First, judicial activism. Second, the very nature of constitutional adjudication in order to defend the supremacy of the constitution over legislation. According to these reasons, the MKâ€™s ultra petita decision should be upheld because this practice is the most reasonable means to protect the constitution.

Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi Suwarno Abadi
Jurnal Konstitusi Vol 12, No 3 (2015)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Ultra petita decision practiced under the MK’s jurisdiction to review the constitutionality of legislation needs to be assessed carefully. This practice should not be condemned as illegitimate because there is no explicit constitutional rule that guarantee it. The author therefore argues that this practice can be justified under two reasons. First, judicial activism. Second, the very nature of constitutional adjudication in order to defend the supremacy of the constitution over legislation. According to these reasons, the MK’s ultra petita decision should be upheld because this practice is the most reasonable means to protect the constitution.

FINALITY OF INDONESIAN CONSTITUTIONAL COURT DECISION IN REGARD TO JUDICIAL REVIEW Suwarno Abadi
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 28, No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This article examines the constitutional status of Constitutional Court’s decisions constitutionally guaranteed as final. This status very critical because it could lead Constitutional Court to the judicial supremacy position. This article argues against this possibility. The status of Constitutional Court’s decisions should be critized on the basis that its finality is prima facie, not absolute. As a solution, this article takes a position called departmentalism which means that court and legislature are not supreme in their authority to interpret the constitution. Artikel ini membahas tentang status konstitusional putusan Mahkamah Konstitusi yang dijamin konstitusi bersifat final. Status tersebut sangat kritikal karena dapat mengarahkan Mahkamah Konstitusi ke posisi supremasi yudisial. Artikel ini berargumen tidak setuju atas kemungkinan tersebut. Oleh karena itu, status putusan Mahkamah Konstitusi perlu dikritisi dengan dasar bahwa finalitasnya tersebut bersifat “prima facie”, tidak absolut. Sebagai solusinya, artikel ini mengambil posisi departementalisme yang memiliki pengertian bahwa pengadilan dan legislator tidak memiliki supremasi atas kewenangan untuk melakukan interpretasi konstitusi.

Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Kota Di Desa Siderojo Kecamatan Pakal Surabaya suwarno abadi; Farina Gandryani
Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 2 (2019): Peran Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha dalam Mempersiapkan Masyarakat Menghadapi Era I
Publisher : Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI)

Hutan Kota yang terletak di desa Sidorejo Kelurahan/Kecamatan Pakal adalah salah satu dari sekian banyak hutan kota yang terdapat di kota Surabaya. Hutan kota di desa Sidorejo ini pada dasarnya dapat menjadi alternative tempat berlibur dan sekaligus dapat menjadi tempat untuk menambah income bagi masyarakat sekitar. Adanya beberapa keterbatasan di Hutan kota ini yang mengakibatkan hutan ini jarang dikunjungi oleh warga sekitar terlebih oleh warga di luar Kecamatan pakal. Disinilah pentingnya pendampingan terhadap masyarakat khususnya yang berada di desa Sidorejo dalam rangka untuk mengoptimalisasi pemanfaatan hutan kota dimaksud. Pendampingan ini dilaksanakan dengan tujuan agar masyarakat memahami bahwa keberadaan hutan kota selain untuk tempat berlibur yang murah meriah dapat juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar yang ada di desa Sidorejo. Kegiatan pendampingan dilakukan dengan mengidentifikasi beberapa keterbatasan dan peluang-peluang yang dapat dilaksanakan untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Hasil dari kegiatan pendampingan ini adalah adanya akses masuk ke hutan kota yang lebih memadai, adanya lahan parkir bagi pengunjung dan tersedianya tempat tempat berjualan bagi masyarakat sekitar yang memiliki usaha makanan dan minuman.

Pendampingan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Kelompok Rentan Suwarno Abadi; Rihantoro Bayu Aji
Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 4 (2021): Peran Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha dalam Mewujudkan Pemulihan dan Resiliensi Masya
Publisher : Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI)

Asas praduga tak bersalah adalah salah satu asas yang terdapat dalam hukum acara pidana dimana dalam asas ini setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun asas ini tidak mudah untuk diterapkan, terutama dalam kasus-kasus pidana yang dilakukan oleh kelompok rentan. Dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok rentan seringkali mengabaikan hak hak hukum yang mereka miliki yang disebabkan oleh para pelaku tidak merasa bersalah, tidak adanya biaya untuk menyewa pengacara dan minimnya akses pengetahuan untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis. Berdasarkan hal tersebut, kami melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pendampingan hukum kepada pelaku tidak pidana pencurian dengan kekerasan dimaksud di Pengadilan Negeri Lumajang, Jawa Timur. Tujuan dari program pendampingan ini yang pertama adalah memberikan bantuan hukum kepada kelompok rentan yang sedang menghadapi kasus hukum, kedua untuk menganalisis secara mendalam permasalahan praktek penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana kelompok rentan. Metode yang digunakan adalah memberikan bantuan hukum dan melakukan pendampingan hukum. Hasil yang dicapai dalam pendampingan ini adalah sanksi pidana yang diterima oleh pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah lebih ringan 1 (satu) tahun penjara dari tuntutan jaksa penuntut umum. Kata Kunci: Pendampingan Hukum, Kelompok Rentan, Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, Bantuan Hukum Gratis

URGENSI PENERAPAN OMBUDSPRUDENSI DALAM PENYELESAIAN MALADMINISTRASI PADA KASUS SEJENIS YANG TERJADI KEMUDIAN Nuryanto A. Daim; Suwarno Abadi; Taufiqurrahman Taufiqurrahman
Wijaya Putra Law Review Vol 1 No 1 (2022): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/wplr.v1i1.67

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaiu lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman memandang betapa urgentnya ombudsprudensi untuk diterapkan dalam penyelesaian maladministrasi pelayanan publik, karena ombudsprudensi yang merupakan nilai-nilai yang diambil dari sebuah rekomendasi yang telah diputuskan oleh Ombudsman mengandung norma hukum dan juga norma kepatutan. Tidak semua norma hukum sudah dianggap benar secara mutlak, untuk dapat dianggap sebagai norma yang mempunyai kekuatan mengikat, norma hukum tidak boleh bertentangan dengan norma kepatutan. Norma kepatutan yang sifatnya hidup dan berkembang di masyarakat, yang tentunya perkembangannya juga mengiringi dinamika kehidupan masyarakat, maka sangat sulit untuk mempertimbangkan tolok ukur yang tepat, karena sifatnya yang sangat abstrak. Melalui penerapan ombudsprudensi norma kepatutan tersebut dapat diterapkan pada kasus-kasus yang sifatnya konkrit. Namun untuk menerapkan ombudsprudensi tersebut dalam praktik penyelesaian maladministrasi pleyanan publik di Indonesia, belum ada ketentuan norma hukum yang dapat diajdikan dasar, sehingga dalam hal ini terjadi kekosongan hukum (vacuum of norm), sehingga diperlukan konstruksi hukum atas nilai-nilai yang hidup di masyarakat untuk dapat dijadikan norma hukum. Dalam penelitian ini digunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep dan kasus. Sehingga dapat ditemukan kesimpulan bahwa: Ombudsprudensi mempunyai kekuatan mengikat yang harus diikuti oleh Ombudsman dalam penyelesaian maladministrasi pelayanan publikkarena secara yuridis, tidak ada satu norma hukum pun di Indonesia yang mengatur tentang ombudsprudensi, baik pembentukan maupun penerapannya. Untuk penerapannya dianalogikan dengan penerapan yurisprudensi yang secara teoritis sudah dianggap sebagai salah satu sumber hukum. Penerapan ombudsprudensi didasarkan pada asas-asas bekerjanya Ombudsman, yaitu: a. Kepatutan, b. Keadilan, c. Non-diskriminasi.

Pertanggungjawaban Pidana Advokat Tanpa Mekanisme Pemeriksaan Kode Etik Advokat Syaifudin, Arif; Abadi, Suwarno; Wijaya, Andy Usmina
Law and Humanity Vol 1 No 2 (2023): Jurnal Law and Humanity
Publisher : Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37504/lh.v1i2.548

Advocates in carrying out their profession are under the protection of laws, statutes and codes of ethics, which cannot be prosecuted before a court, either civil or criminal, as long as they have good faith in defending the interests of their clients. However, in practice, many Advocates are caught in criminal cases in carrying out their professional duties. The purpose of this study is to analyze and find out the characteristics of good faith referred to in article 16 of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates in terms of law enforcement and legal protection for the advocate profession and criminal liability for the actions of advocates in carrying out their professional duties without going through the mechanism of examining the Code of Ethics. . The theory used to analyze is law enforcement theory, legal protection theory, and criminal responsibility theory. The writing method used is normative writing method, by analyzing a legal issue through laws and regulations, literature, and other reference materials. The results of this study are that the work of a legal advisor is a work of trust in good faith to rectify the problems faced by clients whose existence is regulated and protected by law. The criminal responsibility of an advocate who commits a crime in carrying out his profession must be seen from the mistakes made by the advocate so that he is seen as having committed an act that meets the elements of a crime which must be proven first through an examination of the code of ethics. The government and/or legislators must pay more attention to and scrutinize the formation of statutory regulations so that there are no overlapping rules and so that one law does not conflict with another. As well as to strengthen the profession, it is hoped that there will be a need for stricter and more precise rules that can be used as a legal umbrella in professional life.

Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Perwalian Anak Yang Tidak Dapat Diterima Oleh Pengadilan Negeri Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Anak Daim, Nuryanto A.; Abadi, Suwarno
Law and Humanity Vol 1 No 2 (2023): Jurnal Law and Humanity
Publisher : Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37504/lh.v1i2.549

A child who is not under the authority of his parents who apparently does not have a guardian, either one person, then in this case the judge can appoint through a court order, namely a guardian at the request of certain parties who have an interest. The exception is when the parents who live the longest include in their will (testament) to appoint or appoint a guardian for their child, then it is called a trusteeship according to a will. Trusteeship is an institution that replaces parental authority over children who have not reached a certain age (age) or are not yet married. The aim of the study was to analyze the basis for the judge's considerations in deciding the civil case Number 134/Pdt.P/2020/PN Prp which stated that it could not accept the application submitted by the applicant, which caused harm to the child. By using normative juridical methods and statutory approaches, concepts and case study approaches, the results of the research found that the basis for the judge's considerations in deciding civil cases Number 134/Pdt.P/2020/PN.Prp stated that they could not accept a request that filed by the applicant, what caused harm to the child was the consideration that during the trial the Petitioner never submitted evidence explaining HS 's heirs, then knowing the fact that there was another person who had arranged for HS 's inheritance certificate, giving rise to suspicion that someone else had become heirs of HS and there is no evidence stating that HS 's heirs other than EV are not willing to become the guardians of EV , so it is not yet possible to determine whether the Petitioner has the legal right to apply for guardianship of EV , therefore the Petitioner's petition cannot be accepted.

Penerapan Buy Back Guarantee Bagi Pembeli dan Developer Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Milentina, Dinar Intan; Abadi, Suwarno
Law and Humanity Vol 1 No 3 (2023): Jurnal Law and Humanity
Publisher : Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37504/lh.v1i3.578

Housing is one of the needs that must be met by all people in the world, both in developing and developed countries, in addition to food needs, proper housing certainly influences the formation of the nation's personality so that they can socialize well in society. Every year the need for houses as a place to live or occupancy is increasing due to the increasing population both in rural and urban areas. Basically, fulfilling housing needs is the responsibility of each community itself, but the state helps the community to obtain and provides convenience in obtaining housing through housing developers. Housing developers or developers who have built their homes can sell to debtors with a gradual cash payment system and Home Ownership Credit (KPR), a gradual cash payment system. For KPR, a credit agreement can be signed which contains the approved credit value and the credit loan repayment period. The credit agreement made must be known by the housing developer or developer, which can be in the form of a private deed, or a deed drawn up before a notary or land deed official.

Title

Found 25 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 25 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 25 Documents
Search