cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Faradila Hasan
Contact Email
Faradila Hasan
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.alsyirah@iain-manado.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah
Published by Institut Agama Islam Negeri Manado
ISSN : 16934202     EISSN : 25280368     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, with registered number ISSN 1693-4202 (Print), ISSN 2528-0368 (Online) is a peer-reviewed journal published twice a year in June and December by Faculty of Sharia, State Islamic Institute of Religious Affairs (IAIN) Manado. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah is a Communication Media between Sharia and Law Scholars (Law, Islamic Law, Sharia Economic Law and Social Society). Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah invites enthusiasts and experts in Islamic Law and Legal Sciences to write or disseminate research results relating to Sharia and Law issues.
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "vol 2, no 1 (2004)" : 10 Documents clear
KARAKTERISTIK HUKUM ISLAM (KONSEP DAN IMPLEMENTASINYA) Sya'ban Mauluddin
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 2, No 1 (2004)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (147.693 KB) | DOI: 10.30984/as.v2i1.218

Abstract

Hukum Islam adalah hukum yang berwatak, ia mempunyai karakter­istik yang berbeda dengan ilmu hukum lainnya, Karakter tersebut merupakan ketentuan-ketentuan yang tidak berubah-ubah, yaitu dimana hukum Islam bersifat takamul (sempurna), wasatiyah (seimbang, harmonis), harakah (bergerak dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman). AI-Qur'an memperkenalkan satu konsepsi hukum yang bersifat integra1, Di dalamnya terpadu antara Sunatullah dengan Sunnah. Sebagaimana terpadu antara aqidah dan moral, terpadu­nya dengan hukum dalam rumus­an yang diajarkan al-Qur'an. Dengan sifatnya yang demikian, maka hukum Islam memiliki kekuatan sendiri yang tidak tergantung pada adanya sesuatu kekuasaan sebagai kekuatan pemaksa dari luar hukum tersebut.
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM PADA PENGADILAN AGAMA Yasin Yasin
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 2, No 1 (2004)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (61.627 KB) | DOI: 10.30984/as.v2i1.219

Abstract

Undang-undang tentang ban­tuan hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 38 Undang­undang Nomor 14 tahun 1970 belum lahir, oleh karenanya peraturan per­undang-undangan mengenai ban-tuan hukum sebagian masih meng-gunakan peraturan perundang-undangan zaman pemerintahan kolonial Belanda dan beberapa yurispundensi Mahkamah Agung serta beberapa surat Edaran Mahkamah Agung dan menteri kehakiman. Untuk menjaga tertibnya beracara di Pengadilan Agama serta terlaksananya pengawasan terhadap Penasehat Hukum demi terwujud Penasehat Hukum yang baik dan tertib serta demi terwujudnya wibawa Pengadilan Agama maka aparat Pengadilan Agama khosusnya para hakim Pengadilan Agama perlu memahami peraturan perundang­undangan yang menyangkut bantuan hukum.
KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Dahlia H Ma'u
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 2, No 1 (2004)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (161.5 KB) | DOI: 10.30984/as.v2i1.215

Abstract

KKN adalah hal yang primitif dalam diri manusia dan akan selalu ada dan riil. Kelemahan iman dan tcrlalu meniper-turutkan hawa nalsu bisa mengakibatkan terpuruknya sikap moral dan mental yang baik. Untuk mengantisipasi tindakan korupsi, kolusi dan Nepotisme, diperlukan upaya-upaya konkrit berupa pendekatan preventif dan represif bagi kita semua komponen bangsa. Dan diperlukan upaya mereformasi iman dan akhlak pemimpin dan rakyatnya, serta penegakkan kebenaran dan keadilan demi terwujudnya masyarakat, bangsa yang baldatun thayyibatun warabbun ghofur
RECHTSVINDING : PENEMUAN HUKUM ( Suatu Perbandingan Metode Penemuan Hukum Konvensional dan Hukum Islam ) Muliadi Nur
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 2, No 1 (2004)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (207.962 KB) | DOI: 10.30984/as.v2i1.216

Abstract

Tidaklah salah anggapan yang mengatakan bahwa undang-undang itu tidak sempurna, memang tidak mungkin undang-undang itu meng­atur segala kegiatan kehidupan manusia secara tuntas. Ada kalanya undang-undang itu tidak lengkap dan ada kalanya pula tidak jelas, namun walau demikian undang-undang tersebut hams dilaksanakan. Olehnya maka penegak hokum (hakim) dalam menyelesaikan swot( permasalahan hokum konkrit, entab karena aturan hularm yang mengaturnya tidak lengkap, tidak jelas auto bahkun tidak ada sania sekali, arau juga karena perubahan masyarakat yang sangat pesat, haru,slah mencari dan mene­mukan hukunmya, dengan kata lain is dituntut untuk melakukan suatu pe­nemuan hukum oleh karena ia dilarang menolak menjatuhkan putus­an dengan dalih tidak sempurnanya aturan hukum (undang-undang) yang mengatur
HUKUM POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN FIKHI Ridwan Jamal
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 2, No 1 (2004)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (138.343 KB) | DOI: 10.30984/as.v2i1.217

Abstract

Pasal 5 ayat (1) huruf A Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu menge­nai adanya persetujuan istri/istri­istri bagi suami yang mengajukan izin poligami, adalah bersifat mengatur kebolehan berpoligami, adalah sifat mengatur pelaksanaan kebolehan berpoligami, bukan menutup kebolehannya. Dalam pandang fikhi poligami diperbolehkan dengan beberapa persyaratan : Yang menikah adalah laki-laki, jumlah­nya hanya dibatasi empat orang perempuan sesuai denga surat An­Nisa ayat 3, dan kesanggupan laki­laki untuk dapat berbuat adil atas cinta, giliran menggaulinya, dan pemberian nafkah
HUKUM POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN FIKHI Ridwan Jamal
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 2, No 1 (2004)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v2i1.217

Abstract

Pasal 5 ayat (1) huruf A Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu menge­nai adanya persetujuan istri/istri­istri bagi suami yang mengajukan izin poligami, adalah bersifat mengatur kebolehan berpoligami, adalah sifat mengatur pelaksanaan kebolehan berpoligami, bukan menutup kebolehannya. Dalam pandang fikhi poligami diperbolehkan dengan beberapa persyaratan : Yang menikah adalah laki-laki, jumlah­nya hanya dibatasi empat orang perempuan sesuai denga surat An­Nisa ayat 3, dan kesanggupan laki­laki untuk dapat berbuat adil atas cinta, giliran menggaulinya, dan pemberian nafkah
KARAKTERISTIK HUKUM ISLAM (KONSEP DAN IMPLEMENTASINYA) Sya'ban Mauluddin
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 2, No 1 (2004)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v2i1.218

Abstract

Hukum Islam adalah hukum yang berwatak, ia mempunyai karakter­istik yang berbeda dengan ilmu hukum lainnya, Karakter tersebut merupakan ketentuan-ketentuan yang tidak berubah-ubah, yaitu dimana hukum Islam bersifat takamul (sempurna), wasatiyah (seimbang, harmonis), harakah (bergerak dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman). AI-Qur'an memperkenalkan satu konsepsi hukum yang bersifat integra1, Di dalamnya terpadu antara Sunatullah dengan Sunnah. Sebagaimana terpadu antara aqidah dan moral, terpadu­nya dengan hukum dalam rumus­an yang diajarkan al-Qur'an. Dengan sifatnya yang demikian, maka hukum Islam memiliki kekuatan sendiri yang tidak tergantung pada adanya sesuatu kekuasaan sebagai kekuatan pemaksa dari luar hukum tersebut.
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM PADA PENGADILAN AGAMA Yasin Yasin
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 2, No 1 (2004)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v2i1.219

Abstract

Undang-undang tentang ban­tuan hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 38 Undang­undang Nomor 14 tahun 1970 belum lahir, oleh karenanya peraturan per­undang-undangan mengenai ban-tuan hukum sebagian masih meng-gunakan peraturan perundang-undangan zaman pemerintahan kolonial Belanda dan beberapa yurispundensi Mahkamah Agung serta beberapa surat Edaran Mahkamah Agung dan menteri kehakiman. Untuk menjaga tertibnya beracara di Pengadilan Agama serta terlaksananya pengawasan terhadap Penasehat Hukum demi terwujud Penasehat Hukum yang baik dan tertib serta demi terwujudnya wibawa Pengadilan Agama maka aparat Pengadilan Agama khosusnya para hakim Pengadilan Agama perlu memahami peraturan perundang­undangan yang menyangkut bantuan hukum.
KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Dahlia H Ma'u
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 2, No 1 (2004)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v2i1.215

Abstract

KKN adalah hal yang primitif dalam diri manusia dan akan selalu ada dan riil. Kelemahan iman dan tcrlalu meniper-turutkan hawa nalsu bisa mengakibatkan terpuruknya sikap moral dan mental yang baik. Untuk mengantisipasi tindakan korupsi, kolusi dan Nepotisme, diperlukan upaya-upaya konkrit berupa pendekatan preventif dan represif bagi kita semua komponen bangsa. Dan diperlukan upaya mereformasi iman dan akhlak pemimpin dan rakyatnya, serta penegakkan kebenaran dan keadilan demi terwujudnya masyarakat, bangsa yang baldatun thayyibatun warabbun ghofur
RECHTSVINDING : PENEMUAN HUKUM ( Suatu Perbandingan Metode Penemuan Hukum Konvensional dan Hukum Islam ) Muliadi Nur
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 2, No 1 (2004)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v2i1.216

Abstract

Tidaklah salah anggapan yang mengatakan bahwa undang-undang itu tidak sempurna, memang tidak mungkin undang-undang itu meng­atur segala kegiatan kehidupan manusia secara tuntas. Ada kalanya undang-undang itu tidak lengkap dan ada kalanya pula tidak jelas, namun walau demikian undang-undang tersebut hams dilaksanakan. Olehnya maka penegak hokum (hakim) dalam menyelesaikan swot( permasalahan hokum konkrit, entab karena aturan hularm yang mengaturnya tidak lengkap, tidak jelas auto bahkun tidak ada sania sekali, arau juga karena perubahan masyarakat yang sangat pesat, haru,slah mencari dan mene­mukan hukunmya, dengan kata lain is dituntut untuk melakukan suatu pe­nemuan hukum oleh karena ia dilarang menolak menjatuhkan putus­an dengan dalih tidak sempurnanya aturan hukum (undang-undang) yang mengatur

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2004 2004


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 24, No 1 (2026) Vol 23, No 2 (2025) Vol 23, No 1 (2025) Vol 22, No 2 (2024) Vol 22, No 1 (2024) Vol 21, No 2 (2023) Vol 21, No 1 (2023) Vol 20, No 2 (2022) Vol 20, No 1 (2022) Vol 19, No 2 (2021) Vol 19, No 1 (2021) Vol 18, No 2 (2020) Vol 18, No 1 (2020) Vol 17, No 2 (2019) Vol 17, No 1 (2019) Vol 16, No 2 (2018) Vol 16, No 1 (2018) Vol 15, No 2 (2017) Vol 15, No 1 (2017) Vol 14, No 2 (2016) Vol 14, No 1 (2016) Vol 13, No 2 (2015) Vol 13, No 1 (2015) Vol 12, No 2 (2014) Vol 12, No 1 (2014) Vol 11, No 2 (2013) Vol 11, No 1 (2013) Vol 10, No 2 (2012) Vol 10, No 1 (2012) Vol 9, No 2 (2011) Vol 9, No 1 (2011) Vol 8, No 2 (2010) Vol 8, No 1 (2010) Vol 7, No 2 (2009) Vol 7, No 1 (2009) Vol 6, No 2 (2008) Vol 6, No 1 (2008) Vol 5, No 2 (2007) Vol 5, No 1 (2007) Vol 4, No 2 (2006) Vol 4, No 2 (2006) Vol 4, No 1 (2006) Vol 3, No 2 (2005) Vol 3, No 1 (2005) Vol 2, No 2 (2004) Vol 2, No 1 (2004) Vol 1, No 2 (2003) Vol 1, No 1 (2003) More Issue