Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, with registered number ISSN 1693-4202 (Print), ISSN 2528-0368 (Online) is a peer-reviewed journal published twice a year in June and December by Faculty of Sharia, State Islamic Institute of Religious Affairs (IAIN) Manado. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah is a Communication Media between Sharia and Law Scholars (Law, Islamic Law, Sharia Economic Law and Social Society). Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah invites enthusiasts and experts in Islamic Law and Legal Sciences to write or disseminate research results relating to Sharia and Law issues.
Articles
11 Documents
Search results for
, issue
"vol 4, no 2 (2006)"
:
11 Documents
clear
KORELASI ANTARA EKONOMI DAN EKOLOGI DALAM PERSPEKTIF ISLAM
Syarifuddin Syarifuddin
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 4, No 2 (2006)
Publisher : IAIN Manado
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (162.385 KB)
|
DOI: 10.30984/as.v4i2.208
Kemajuan ekonomi dibidang produksi melalui industri telah membawa dampak kerusakan lingkungan, tentu memberi dampak terhadap ekonomi. Ekonomi yang mengalami degrasi produksi, produksi menurun, kesejahtraan dan pemenuhan kebutuhan terancam. Akibat tidak terbangunnya hubungan yang sinerge terjadi eksploitasi alam untuk mencapai kebutuhan ekonomi. Percaturan seperti inilah yang membutuhkan peranan agama untuk meminilisasi pengrusakan ekologi dan pencapaian target ekonorni. Ekologi dan ekonomi sebagai dua fenomena yang harus di bingkai nilai Islam sebagai salah satu ajaran yang membagun formulasi kerahmatan. Rusaknya ekologi berimplikasi punahnya mahluk hidup yang menyeret hilangnya perekonomian.
EKONOMI MAKRO DAN DEREGULASI PASAR UANG DAN GLOBALISASI DI INDONESIA
Munir Tubagus
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 4, No 2 (2006)
Publisher : IAIN Manado
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (191.202 KB)
|
DOI: 10.30984/as.v4i2.204
Dalam era globalisasi di mana integrasi pasar uang dan modal semakin nyata sosoknya, kebijakan ekonomi makro menghadapi tantangan yang bertubi-tubi dengan semakin rumitnya dan saling terkaitnya variabel yang harus ikut diperhitungkan. Makalah ini bermaksud menengok sekejap kepada kebutuhan pendayagunaan kebijakan fiskal dalam peningkatan perannya sebagai salah satu kebijakan makro ekonomi. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa perhitungan yang benar mengenai dampak moneter dari anggaran pemerintah, peningkatan sumner tabungan dalam negeri melalui revitalisasi perpajakan dan perubahan strategi perpajakan. Pemangkasan pungutan bukan pajak melalui undang-undang yang berwibawa dan enforceabel akan mampu menciptakan sistem keuangan negara yang terpadu dan sehingga perannya sebagai alokator, distributor dan stabilisator menjadi berfungsi optimal
DIKOTOMI GENDER (Sebuah Tinjauan Sosiologis)
Rosdalina Bukido
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 4, No 2 (2006)
Publisher : IAIN Manado
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (180.203 KB)
|
DOI: 10.30984/as.v4i2.205
Perempuan di arena publik maupun domestik, secara umum mengalami subordinasi, marginalisasi, dan kliminasi dalam berbagai variasi. Hal ini an tara lain inflasi bahkan nilai-nilai sosial budaya yang menempatkan perempuan sebagai manusia kelas dua, yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dibandingkan lakilaki. Dikotomi gender mengakibatkan posisi perempuan semakin terpinggirkan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Rekonstruksi peran gender perempuan dan laki-laki merupakan hal penting yang perlu dilakukan dengan melibatkan partisipasi seluruh komponen masyarakat, laki-Iaki dan perempuan. Persoalan subordinasi marginalisasi dan perempuan adalah persoalan masyarakat, persoalan bersama laki-Iaki dan perempuan. Mendiamkan ketidakadilan struktural dan penindasan perempuan berarti melanggengkan dehumanisasi laki-laki maupun perempuan itu sendiri. Laki-laki mengalami dehumanisasi karena melanggengkan ketidakadilan dan penindasan perempuan, sementara perempuan mengalami dehumanisasi karena terus-rnenerus tertindas.
PEMANFAATAN BARANG GADAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Nasruddin Yusuf
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 4, No 2 (2006)
Publisher : IAIN Manado
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (157.452 KB)
|
DOI: 10.30984/as.v4i2.206
Gadai atau al-rahn adalah suatu akad hutang piutang dengan orang yang berhutang menyertakan suatu barang untuk dipegang oleh orang yang berpiutang (murtahin) untuk memberikan rasa aman bagi orang yang memberikan hutang. Para ulama sepakat bahwa orang yang menerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadaian itu. Hal itu didasarkan bahwa di dalam gadai akad pokoknya adalah hutang piutang, dan didalam hutang piutang asas yang berlaku adalah tolong menolong (ta'wun) bukan mencari keuntungan (tanpa pamrih). Pencanan keuntungan dengan memanfaatkan barang gadalan adalah suatu transaksi ribawi. Hak atas hasil dari barang gadaian tetap menjadl milik si punya barang. Pemanfaatan terhadap barang gadaian dipandang sebagai penambahan di dalam hutang atau riba. Praktek-praktek gadai yang berlaku di dalam masyarakat kita sebagian memang telah sesuai dengan tuntutan syariah, tetapi sebagian lagi perlu dilihat kembali. Karena memang di dalamnya telah masuk ke dalam transaksi ribawi, yaitu dengan memanfaatkan barang gadaian berupa sawah atau kebun kelapa untuk mengambil keuntungan bukan tolong menolong. Dengan demikian telah terjadi penambahan dalam pokok hutang yang disebut dengan riba. Hal ini jelasjelas diharamkan oleh Islam.
KORELASI ANTARA EKONOMI DAN EKOLOGI DALAM PERSPEKTIF ISLAM
Syarifuddin, Syarifuddin
Jurnal Ilmiah Al-Syirah Vol 4, No 2 (2006)
Publisher : IAIN Manado
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30984/as.v4i2.207
Kemajuan ekonomi dibidang produksi melalui industri telah membawa dampak kerusakan lingkungan, tentu memberi dampak terhadap ekonomi. Ekonomi yang mengalami degrasi produksi, produksi menurun, kesejahtraan dan pemenuhan kebutuhan terancam. Akibat tidak terbangunnya hubungan yang sinerge terjadi eksploitasi alam untuk mencapai kebutuhan ekonomi. Percaturan seperti inilah yang membutuhkan peranan agama untuk meminilisasi pengrusakan ekologi dan pencapaian target ekonorni. Ekologi dan ekonomi sebagai dua fenomena yang harus di bingkai nilai Islam sebagai salah satu ajaran yang membagun formulasi kerahmatan. Rusaknya ekologi berimplikasi punahnya mahluk hidup yang menyeret hilangnya perekonomian
KEWARlSAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM ISLAM, HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT
Ridwan Jamal
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 4, No 2 (2006)
Publisher : IAIN Manado
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (164.908 KB)
|
DOI: 10.30984/as.v4i2.203
Tulisan ini merupakan karangan ilmiah tentang kewarisan anak sangat dalam Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat. Melalui penelitian dan pengkajian terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan judul ini penulis ingin mengungkapkan pokok permasalahan yaitu bagaiman kewarisan anak angkat dalam hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat, serta bagaimana hukum Islam merespon kewarisan anak angkat dalam Hukum Perdata dan Hukum Adat. Bertitik tolak dari hasil pengkajian dengan menelaah secara cermat, ternyata kewarisan anak angkat dalam hukum Islam dan Hukum Perdata berdasarkan Staatblad 1917 nornor 129 pasal 5 sampai 15 maupun yang dirumuskan oleh hukum Adat, pada dasarnya ketiga hukum tersebut terdapat perbedaan pandangan dan persamaan serta perbedaan hukum. Untuk mencari penjelasan secara kongkrit tentang kewarisan anak angkat dalam hukum Islam, Hukum Perdata dan hukum Adat. penulis telah melakukan pengkajian dan rnenelaah kemudian membanding-bandingkan antara ketiga hukum tersebut sehingga dapat diketahui di mana letak kekurangan maupun kebaikan dari masing-masing hukum tersebut. Adapun kekurangannya adalah ketiga hukum tersebut masing-masing bervariasi dalam mem berikan pandangan maupun status terhadap anak angkat, sedangkan kebaikannya adalah ketiga hukum tersebut samasarna membenarkan pengangkatan anak dengan tujuan untuk memelihara anak tersebut sebagai usia yang merupakan bagian yang berbeda . dalam lingkungan keluarganya
PEMANFAATAN BARANG GADAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Nasruddin Yusuf
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 4, No 2 (2006)
Publisher : IAIN Manado
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30984/as.v4i2.206
Gadai atau al-rahn adalah suatu akad hutang piutang dengan orang yang berhutang menyertakan suatu barang untuk dipegang oleh orang yang berpiutang (murtahin) untuk memberikan rasa aman bagi orang yang memberikan hutang. Para ulama sepakat bahwa orang yang menerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadaian itu. Hal itu didasarkan bahwa di dalam gadai akad pokoknya adalah hutang piutang, dan didalam hutang piutang asas yang berlaku adalah tolong menolong (ta'wun) bukan mencari keuntungan (tanpa pamrih). Pencanan keuntungan dengan memanfaatkan barang gadalan adalah suatu transaksi ribawi. Hak atas hasil dari barang gadaian tetap menjadl milik si punya barang. Pemanfaatan terhadap barang gadaian dipandang sebagai penambahan di dalam hutang atau riba. Praktek-praktek gadai yang berlaku di dalam masyarakat kita sebagian memang telah sesuai dengan tuntutan syariah, tetapi sebagian lagi perlu dilihat kembali. Karena memang di dalamnya telah masuk ke dalam transaksi ribawi, yaitu dengan memanfaatkan barang gadaian berupa sawah atau kebun kelapa untuk mengambil keuntungan bukan tolong menolong. Dengan demikian telah terjadi penambahan dalam pokok hutang yang disebut dengan riba. Hal ini jelasjelas diharamkan oleh Islam.
KORELASI ANTARA EKONOMI DAN EKOLOGI DALAM PERSPEKTIF ISLAM
Syarifuddin Syarifuddin
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 4, No 2 (2006)
Publisher : IAIN Manado
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30984/as.v4i2.208
Kemajuan ekonomi dibidang produksi melalui industri telah membawa dampak kerusakan lingkungan, tentu memberi dampak terhadap ekonomi. Ekonomi yang mengalami degrasi produksi, produksi menurun, kesejahtraan dan pemenuhan kebutuhan terancam. Akibat tidak terbangunnya hubungan yang sinerge terjadi eksploitasi alam untuk mencapai kebutuhan ekonomi. Percaturan seperti inilah yang membutuhkan peranan agama untuk meminilisasi pengrusakan ekologi dan pencapaian target ekonorni. Ekologi dan ekonomi sebagai dua fenomena yang harus di bingkai nilai Islam sebagai salah satu ajaran yang membagun formulasi kerahmatan. Rusaknya ekologi berimplikasi punahnya mahluk hidup yang menyeret hilangnya perekonomian.
KEWARlSAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM ISLAM, HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT
Ridwan Jamal
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 4, No 2 (2006)
Publisher : IAIN Manado
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30984/as.v4i2.203
Tulisan ini merupakan karangan ilmiah tentang kewarisan anak sangat dalam Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat. Melalui penelitian dan pengkajian terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan judul ini penulis ingin mengungkapkan pokok permasalahan yaitu bagaiman kewarisan anak angkat dalam hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat, serta bagaimana hukum Islam merespon kewarisan anak angkat dalam Hukum Perdata dan Hukum Adat. Bertitik tolak dari hasil pengkajian dengan menelaah secara cermat, ternyata kewarisan anak angkat dalam hukum Islam dan Hukum Perdata berdasarkan Staatblad 1917 nornor 129 pasal 5 sampai 15 maupun yang dirumuskan oleh hukum Adat, pada dasarnya ketiga hukum tersebut terdapat perbedaan pandangan dan persamaan serta perbedaan hukum. Untuk mencari penjelasan secara kongkrit tentang kewarisan anak angkat dalam hukum Islam, Hukum Perdata dan hukum Adat. penulis telah melakukan pengkajian dan rnenelaah kemudian membanding-bandingkan antara ketiga hukum tersebut sehingga dapat diketahui di mana letak kekurangan maupun kebaikan dari masing-masing hukum tersebut. Adapun kekurangannya adalah ketiga hukum tersebut masing-masing bervariasi dalam mem berikan pandangan maupun status terhadap anak angkat, sedangkan kebaikannya adalah ketiga hukum tersebut samasarna membenarkan pengangkatan anak dengan tujuan untuk memelihara anak tersebut sebagai usia yang merupakan bagian yang berbeda . dalam lingkungan keluarganya
EKONOMI MAKRO DAN DEREGULASI PASAR UANG DAN GLOBALISASI DI INDONESIA
Munir Tubagus
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 4, No 2 (2006)
Publisher : IAIN Manado
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30984/as.v4i2.204
Dalam era globalisasi di mana integrasi pasar uang dan modal semakin nyata sosoknya, kebijakan ekonomi makro menghadapi tantangan yang bertubi-tubi dengan semakin rumitnya dan saling terkaitnya variabel yang harus ikut diperhitungkan. Makalah ini bermaksud menengok sekejap kepada kebutuhan pendayagunaan kebijakan fiskal dalam peningkatan perannya sebagai salah satu kebijakan makro ekonomi. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa perhitungan yang benar mengenai dampak moneter dari anggaran pemerintah, peningkatan sumner tabungan dalam negeri melalui revitalisasi perpajakan dan perubahan strategi perpajakan. Pemangkasan pungutan bukan pajak melalui undang-undang yang berwibawa dan enforceabel akan mampu menciptakan sistem keuangan negara yang terpadu dan sehingga perannya sebagai alokator, distributor dan stabilisator menjadi berfungsi optimal