cover
Contact Name
Faradila Hasan
Contact Email
Faradila Hasan
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.alsyirah@iain-manado.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah
ISSN : 16934202     EISSN : 25280368     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, with registered number ISSN 1693-4202 (Print), ISSN 2528-0368 (Online) is a peer-reviewed journal published twice a year in June and December by Faculty of Sharia, State Islamic Institute of Religious Affairs (IAIN) Manado. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah is a Communication Media between Sharia and Law Scholars (Law, Islamic Law, Sharia Economic Law and Social Society). Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah invites enthusiasts and experts in Islamic Law and Legal Sciences to write or disseminate research results relating to Sharia and Law issues.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
Search results for , issue "Vol 9, No 1 (2011)" : 8 Documents clear
PROBLEMATIKA ARAH KIBLAT Frangky Suleman
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 9, No 1 (2011)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.955 KB) | DOI: 10.30984/as.v9i1.17

Abstract

Permasalahan kiblat tiada lain adalah masalah arah, yakni arah ka’bah ke Makkah. Arah ka’bah ini dapat ditentukan dari setiap titik atau tempat di permukaan bumi ini dengan melakukan perhitungan dan pengukuran. Oleh sebab itu perhitungan arah kiblat pada dasarnya adalah perhitungan untuk mengetahui guna menetapkan ke arah mana ka’bah di Makkah itu dilihat dari suatu tempat di permukaan bumi ini sehingga semua gerakan orang yang sedang melaksanakan salat, baik ketika berdiri, ruku’, maupun sujudnya selalu berimpit dengan arah yang menuju ka’bah.
HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DALAM KHI dan UU NO. 1 TAHUN 1974 Ridwan Jamal
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 9, No 1 (2011)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.338 KB) | DOI: 10.30984/as.v9i1.12

Abstract

Tulisan ini adalah membahas tentang suatu analisis pembagian harta bersama akibat adanya perceraian. Dalam tulisan ini saya mencoba membandingkan pengaturan tentang harta bersama yang terdapat dalam KHI dan UU No. 1 Tahun 1974, yang mana kedua aturan ini memiliki kesamaan dalam penentuan harta bersama, hanya saja dalam UU No. 1 Tahun 1974 masalah harta bersama sifatnya lebih sederhana karena hanya dibahas 3 pasal saja yaitu pasal 35-37. Sedangkan dalam KHI masalah harta bersama lebih lengkap dengan menguraikannya dalam 13 pasal yaitu pasal 85-97. Kedua macam aturan ini sifatnya saling melengkapi satu sama lain.
Penetapan Syari’at untuk Kemaslahatan Hamba di Dunia dan Akhirat Muhammad Kasim
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 9, No 1 (2011)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.6 KB) | DOI: 10.30984/as.v9i1.18

Abstract

Al-quran merupakan kitab suci umat islam yang didalamnya memuat segala peraturan-peraturan tentang kehidupan manusia baik itu di dunia maupun diakhirat kelak, hal inilah kondisi dimana hukum dilahirkan dan kondisi hukum itu diterapkan adalah berbeda bagaimana mengaktualisasikan hukum Islam agar sesuai dengan Zaman dari tempatnya masing-masing.
PENGENDALIAN INTERN DAN AKUNTANSI DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH Ridwan Ridwan
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 9, No 1 (2011)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (208.919 KB) | DOI: 10.30984/as.v9i1.14

Abstract

Zakat, infaq dan shadaqah merupakan ibadah yang mempunyai dimensi ganda yaitu transidental dan horizontal dalam pengertian bahwa yang terkait dengan peningkatan keimanan terhadap Allah SWT maupun peningkatan kualitas hubungan antar sesama manusia, serta dapat membantu dan membina kaum dhuafa maupun mustahik lainnya ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera. Bila pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah dititik beratkan pada peningkatan profesionalisme kerja, yang mengacu pada prinsip pengendalian intrn dimana rencana suatu organisasi dan semua metode dan tindakan yang dikoordinasi.Zakat merupakan sumber investasi jangka panjang dan sumber keuangan yang tidak pernah berhenti dan jumlahnya akan terus bertambah besar yang dapat meningkatkan ekonomi mustahiq. Oleh karena itu untuk menata pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah maka harus dikendalikan dengan system Akuntansi yang telah dirumuskan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No 45 tentang system akuntansi untuk organisasi non profit/nirlaba, yang secara umum pada prinsip akuntansi LAZ Baitul Maal yang memenuhi standar akuntansi, yakni Accountability, Auditable, Simplicity. Laporan keuangan yang harus disajikan oleh lembaga amil zakat meliputi: Neraca, Laporan sumber dan penggunaan dana, Laporan arus kas (cashflow), Laporan perubahan dana termanfaatkan, Catatan atas laporan keuangan.
KEDUDUKAN ALAT BUKTI TULISAN TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN Rosdalina Bukido
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 9, No 1 (2011)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (202.03 KB) | DOI: 10.30984/as.v9i1.9

Abstract

Pembuktian merupakan salah satu aspek yang sangat penting didatangkan dan disiapkan oleh para pihak (Penggugat dan Tergugat) dalam membuktikan kebenaran suatu peristiwa hukum. Ada bermacam-macam alat bukti yang ada pada proses pembuktian dalam hukum acara perdata yang salah satu di antaranya adalah alat bukti tulisan/surat. Alat bukti ini menempati posisi yang pertama bagi hakim dalam menilai suatu peristiwa hukum yang terjadi di antara para pihak. Alat bukti tulisan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna jika akta tersebut memenuhi syarat otentisitas yang ditentukan oleh undang-undang, salah satunya harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang. Jika persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang itu dipenuhi oleh para pihak maka kekuatan hukum pembuktian itu (alat bukti tulisan) sangat menjadi pertimbangan utama hakim dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pokok perkara yang disidangkan.
ORANG YANG MEWARISKAN HARTANYA DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM Naskur Naskur
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 9, No 1 (2011)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.975 KB) | DOI: 10.30984/as.v9i1.10

Abstract

Orang yang mewariskan hartanya adalah orang yang telah meninggal dunia dengan bentuk kematian secara hakiki, hukmy dan taqdiri. Kematian secara hakiki atau dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan orang yang pada saat meninggal adalah kematian tanpa melalui pembuktian dapat diketahui dan dinyatakan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Kematian secara yuridis atau dalam Kompilasi Hukum Islam yang dinyatakan meninggal adalah dimaksudkan kematian melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Sedangkan kematian secara taqdiri yang dalam Kompilasi Hukum Islam termasuk dalam kategori orang yang dinyatakan meninggal adalah kematian yang berdasarkan anggapan bahwa seseorang telah meninggal dunia.
FATWA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG BUNGA BANK Syarifuddin Syarifuddin
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 9, No 1 (2011)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.518 KB) | DOI: 10.30984/as.v9i1.16

Abstract

Fatwa adalah pendapat ulama yang merupakan respon terhadap pertanyaan atau situasi yang ada pada zamannya yang muncul karena perubahan yang dialami oleh masyarakat. Oleh karena itu, fatwa merupakan pendapat ulama dalam rangka turut serta menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Sehinnga fatwa bersifat domestic, situasional, dan temporal.Muhammadiyah merupakan suatu organisasi Islam di Indonesia yang memiliki konstribusi yang sangat besar dalam kanca percaturan fatwa dan ijtihad.  Di mana Organisasi Muhammadiyah memiliki badan fatwa untuk merespon situasi dan kondisi masyarakat.  Sehingga di era ekonomi modern organisasi muhammadiyah tertantang untuk mengkaji dan menganalisa posisi lembaga perbankan dalam memberikan pelayanan kepada nasabah. Maka untuk memahami posisi perbankan dan bunga bank menurut muhammadiyah. Penulis ingin  menelusuri tata cara pentarjihan dan fatwa majelis tarjih muhammadiyah tentang bunga bank.
PERLINDUNGAN HAK ASASI (ANAK) DI ERA GLOBALISASI (Antara Ide dan Realita) Muliadi Nur
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 9, No 1 (2011)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (239.172 KB) | DOI: 10.30984/as.v9i1.11

Abstract

Perlindungan anak di era globalisasi sangat dibutuhkan demi kelangsungan generasi muda ke depan. Dalam perundang-undangan di Indonesia, kebutuhan demi kelangsungan hidup anak telah diakomodasi dengan dibentuknya beberapa perangkat aturan. Namun realita yang terjadi di lapangan, meskipun hukum di Indonesia secara umum telah memberikan perlindungan terhadap anak, tetapi di tengah masyarakat masih berlangsung berbagai bentuk eksploitasi anak yang sangat memprihatinkan baik yang dilakukan oleh negara, corporate, maupun non-state-actors. Beberapa usaha dalam mewujudkan Indonesia layak anak dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya: mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas sosial budaya masyarakat, meningkatnya pemahaman hak-hak anak sebagai dasar penegakan hukum, lahirnya generasi global berbasis kearifan lokal.

Page 1 of 1 | Total Record : 8