cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Putera Mustika
Contact Email
putera.mustika@uii.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
pascahukum@uii.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Lex Renaissance
Published by Universitas Islam Indonesia
ISSN : 26205386     EISSN : 26205394     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Lex Renaissance adalah jurnal yang diterbitkan oleh program Pascasarjana Fakultas hukum Universitas Islam Indonesia. terbit dua kali dalam satu tahun (Januari dan Juli). jurnal ini adalah media komunikasi dan pengembangan ilmu. Jurnal terbit setiap semester.
Arjuna Subject : -
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 6 No 2 (2021): APRIL 2021" : 15 Documents clear
Analisis Ke-Ekonomian Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Erma Denniagi
Lex Renaissance Vol 6 No 2 (2021): APRIL 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss2.art3

Abstract

The problem of money laundering is not only related law enforcement issues, but is also directly related and has an impact on the national financial and economic problems, including the national investment issues. The formulation of the problem raised is whether the punishment in Law Number 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering has reflected the principle of cost and benefit principal? This is a normative legal research through literature study (legal approach) and the study of theories, views, or doctrines in legal science in order to provide concepts, which will then be presented descriptively. The results of this study indicate that the criminal offense of money laundering in Law no. 8 of 2010 has not fully reflected the principle of economic analysis of law, namely the cost and benefit principle, so it tends to create inefficient penalties. Therefore, the recommendation in this study is to optimize the achievement of proportional punishment for money laundering, so that it is more efficient in preventing and eradicating the crime of money laundering.Key Words: Economic analysis of criminal law; money laundering; proportional punishmentAbstrakMasalah tindak pidana pencucian uang tidak hanya berkaitan dengan masalah hukum dan penegakan hukum semata, melainkan juga berkaitan langsung dan berdampak terhadap masalah keuangan dan perekonomian nasional, termasuk masalah investasi nasional. Adapun rumusan masalah yang diangkat apakah pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sudah mencerminkan prinsip cost and benefit principal?. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan (pendekatan perundang-undangan) dan studi atas teori, pandangan, atau doktrin di dalam ilmu hukum guna memberikan konsep, yang kemudian akan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemidanaan tindak pidana pencucian uang dalam UU No. 8 Tahun 2010 belum sepenuhnya mencerminkan prinsip economic analysis of law, yaitu  cost and benefit principle, sehingga cenderung menciptakan pemidanaan yang tidak efisien (inefisiensi). Karena itu, rekomendasi dalam penelitian ini nantinya diharapkan dapat mengoptimalkan tercapainya pemidanaan yang proporsional untuk tindak pidana pencucian uang, sehingga lebih efisien dalam rangka mencegah dan memberantasan tindak pidana pencucian uang.Kata Kunci: tindak pidana pencucian uang; economic analysis of criminal law; pemidanaan yang proporsional
Kebijakan Politik Negara Terhadap Perbankan Syariah Bayu Mogana Putra
Lex Renaissance Vol 6 No 2 (2021): APRIL 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss2.art14

Abstract

This study focuses on the legal politics of the government as a regulator of policies related to Islamic banking in Indonesia. The purpose of this study is to understand the legal politics in the development of Islamic banking to support the economy in Indonesia. The method used is normative law, namely by examining various laws and regulations related to the focus of the study. Based on an in-depth analysis, it can be concluded that the philosophical, sociological, and juridical dynamics in the formulation of the Sharia Banking Law in Indonesia require strong synergy from all elements so that improvements in encouraging the progress of Islamic Economy, especially Sharia Banking, can be achieved properly in Indonesia. At the same time, people's welfare can be created and the country's economy continues to transform for the better.Key Words: Government; Islamic banking; legal policyAbstrakPenelitian ini menitikberatkan pada poltik hukum pemerintah sebagai regulator atas kebijakan-kebijakan yang dilahirkan terkait dengan perbankan syariah di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami politik hukum perkembangan perbankan syariah dalam menunjang perekonomian di Indonesia. Metode yang digunakan adalah hukum normatif, yakni dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fokus kajian. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan secara mendalam, maka dapat disimpulkan bahwa dinamika filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam perumusan Undang-Undangan Perbankan Syariah di Indonesia memerlukan sinergitas yang kuat dari seluruh elemen agar perbaikan-perbaikan dalam mendorong kemajuan Ekonomi Islam khususnya Perbankan Syariah dapat tercapai dengan baik di Indonesia. Pada saat yang bersamaan maka kesejahteraan masyarakat dapat tercipta serta perekonomian negara terus bertransformasi menjadi lebih baik lagi.Kata Kunci : Politik hukum; pemerintah; perbankan syariah
Gadai Deposito Sebagai Jaminan Kredit (Studi Kasus Bank Tabungan Negara Cabang Solo) Dina Mardika Ramadani
Lex Renaissance Vol 6 No 2 (2021): APRIL 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss2.art9

Abstract

This study aims to determine, first, the implementation of credit agreements with deposit guarantees, whether the binding of time deposit guarantees is an accessoir agreement in credit guarantees and second, how is the legal settlement when there is a default at the Solo Branch of Bank Tabungan Negara (BTN). This research uses a juridical-empirical approach with both field and literature studies and is carried out by describing and reporting in detail and systematically about pawn deposits as credit guarantees at the Solo Branch of BTN. The results of the study concluded is first, the implementation of a credit agreement with a deposit guarantee at the Solo Branch of BTN is by: (1) the credit applicant fills out and signs a self-financing loan application form; (2) Preparation and signing of the Self-funding Credit Agreement and power of attorney; (3) The submission of the deposit slip is followed by the making and signing of the deed of pledge of deposit; (4) if all of the above documents are considered complete and perfect, an Approval for the Provision of Self-funding Credit is given and the credit applicant signs a Statement Letter; and (5) Loan disbursement by transferring to the debtor's savings account. Second, The binding of deposit guarantees is an accessoir agreement within the scope of credit guarantees, namely agreements that depend on the main agreement (i.e. credit agreements). Third, the legal settlement taken by the Solo Branch of BTN in the event of a default from the debtor is to implement the contents of the self-financing credit agreement and the pledge of deposit deed.Key Words: Credit agreement; default; deposit guaranteeAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui,  pertama, pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan deposito,  apakah pengikatan jaminan deposito berjangka merupakan perjanjian accessoir dalam jaminan kredit, dan kedua, bagaimana penyelesaian hukumnya ketika terjadi wanprestasi di Bank Tabungan Negara Cabang Solo. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan studi lapangan maupun studi pustaka dan dilakukan dengan cara menggambarkan dan melaporkan secara rinci dan sistematis mengenai gadai deposito sebagai jaminan kredit pada Bank Tabungan Negara Cabang Solo. Hasil penelitian menyimpulkan pertama, bahwa pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan deposito di Bank Tabungan Negara Cabang Solo dengan cara: (1) pemohon kredit mengisi dan menandatangani formulir permohonan kredit swadana; (2) Pembuatan dan penandatanganan Perjanjian Kredit Swadana dan surat kuasa; (3) Penyerahan bilyet deposito diikuti pembuatan dan penandatanganan akta gadai deposito; (4) semua berkas di atas apabila sudah dianggap lengkap dan sempurna maka diberikanlah Persetujuan Pemberian Kredit Swadana dan pemohon kredit menandatangani Surat Pernyataan; dan (5) Pencairan kredit dengan cara mentransfer  ke rekening tabungan debitur. Kedua, Pengikatan jaminan deposito merupakan perjanjian accessoir dalam lingkup  jaminan kredit, yaitu perjanjian yang bergantung pada perjanjian pokoknya (yakni perjanjian kredit). Ketiga, penyelesaian hukum yang ditempuh Bank Tabungan Negara Cabang Solo jika terjadi wanprestasai dari debiturnya yaitu dengan melaksanakan isi dari perjanjian kredit swadana dan akta gadai deposito.Kata Kunci: Jaminan deposito; perjanjian kredit; wanprestasi
Rekonseptulisasi Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Berbasis Restorative Justice Zul Afiff Senen
Lex Renaissance Vol 6 No 2 (2021): APRIL 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss2.art4

Abstract

Presently, Indonesia has a tendency to execute over-criminalization. One of which is in the settlement of legal cases over Law Number 19 of 2016 on Amendments to Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (ITE Law) which prioritizes criminal sanctions. Whereas in its content, the Law provides administrative sanctions, so that the ultimum remidium must be carried out by law enforcement officials. The author formulates two problems, namely first, what is the restotative justice model at the level of investigation, prosecution, and trial?; second, how is the reconceptualization of the application of restorative justice to the perpetrators and victims of the ITE Law? The research method used is a normative juridical method with a statutory and conceptual approaches and uses secondary data sources, in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study conclude that first, at the level of restorative justice through material and formal investigations, the level of prosecution through the peaceful means and efforts by paying attention to the court supporting devices. Second, while at the trial level through law enforcement officers who are able to sort out and support efforts on restorative justice to produce a fair legal decisions. Second, reconceptualization of restorative justice in law enforcement of the ITE Law is through concepts of moro, dats and virtual justice.Key Words: Criminalization; ITE law; restorative justiceAbstrakDewasa ini, Indonesia mengalami kecenderungan over kriminalisasi. Salah satunya terdapat dalam penyelesaian kasus hukum atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang lebih mengedepankan sanksi pidana. Padahal dalam muatannya, UU ini mengandung sanksi administratif, sehingga ultimum remidium harus dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penulis merumuskan dua masalah, yaitu pertama, bagaimanakah model restotative justice pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan?; kedua, bagaimanakah rekonseptualisasi terhadap penerapan restorative justice pada pelaku dan korban tindak pidana UU ITE?. Metode penelian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual serta menggunakan sumber data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, di tingkat penyidikan restorative justice melalui materiil dan formil, tingkat penuntutan melalui proses dan upaya perdamaian dengan memperhatikan perangkat pendukung sidang. Kedua, tingkat pengadilan melalui aparat penegak hukum yang dapat memilah dan mendukung dalam upaya restorative justice, sehingga menghasilkan putusan hukum yang berkeadilan. Kedua, rekonseptual restorative justice dalam penegakan hukum UU ITE melalui moro konsep, dats konsep, dan virtual justice consept.Kata Kunci: Pemidanaan; UU ITE; restorative justice
PELANGGARAN HAK KONSTITUSIONAL MENGENAI MULTITAFSIR PASAL 164 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Irma Dewi Anggraini
Lex Renaissance Vol 6 No 2 (2021): APRIL 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss2.art15

Abstract

This study raises issues of first, regarding the violation of constitutional rights that occurred in Article 164 paragraph (3) of Law Number 13 of 2003 on Manpower. Second, as a result of the multiple interpretations that occurred in Article 164 paragraph (3) of Law Number 13 of 2003 on Manpower. The research method used in this research is normative juridical. The approach used in this research is a statutory approach. The results of the research are first, there are multiple interpretations in Article 164 paragraph (3) of Law Number 13 of 2003 on Manpower, so that the rights of workers are violated by employers. Second, due to multiple interpretations of Article 164 paragraph (3) of Law Number 13 of 2003 on Manpower (i) employers can misuse it to give layoffs to workers/laborers; (ii) employers in terms of doing layoffs must be interpreted as a last resort; (iii) a review is submitted; (iv) employers should be held accountable for the loss of livelihoods for workers. Key Words: Constitutional rights; multiple interpretationsAbstrakPenelitian ini mengangkat permasalahan, pertama, mengenai pelanggaran hak konstitusional yang terjadi dalam Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kedua, akibat dari multitafsir yang terjadi pada Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach). Hasil penelitian bahwa, pertama, terdapat multitafsir dalam Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga  hak-hak pekerja dilanggar oleh pengusaha. Kedua, akibat adanya multitafsir terhadap  Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (i) dapat disalahgunakan oleh pengusaha untuk memberikan PHK kepada pekerja/buruh; (ii) pengusaha dalam hal melakukan PHK harus dimaknai sebagai upaya terakhir; (iii) diajukan Peninjauan Kembali; (iv) pengusaha harus bertanggungjawab atas hilangnya mata pencaharian para pekerja.Kata Kunci: Hak konstitusional; multitafsir
Permohonan Pernyataan Pailit Kepada Perusahaan Asuransi Yang Telah Dicabut Izin Usahanya Royfa Tri Pamungkas
Lex Renaissance Vol 6 No 2 (2021): APRIL 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss2.art10

Abstract

A Limited Liability Company in the form of an insurance company whose business license has been revoked can be said to be only a legal entity of an ordinary PT that does not have a license to run an insurance business anymore. This study aims to determine the party authorized to file a bankruptcy application against the company, whether the Financial Services Authority (OJK) or the policy holder. This research belongs to the category of normative juridical law research that examines legal materials in the form of statutory regulations including literature related to bankruptcy and also uses a statutory and conceptual approach. The results showed that the one who has the authority to file for bankruptcy to an insurance company whose business license has been revoked is OJK, which in practice is usually represented through a power of attorney. Keywords: Business license; bankruptcy; insurance; limited liability company; OJKAbstrakPerseroan Terbatas berupa perusahaan asuransi yang telah dicabut izin usahanya bisa dikatakan hanya sebagai badan hukum PT biasa yang tidak mempunyai izin menjalankan usaha asuransi lagi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pihak yang berwenang mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan tersebut, apakah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau pemegang polisnya. Penelitian ini termasuk kategori penelitian hukum yuridis normatif yang mengkaji bahan hukum berupa regulasi perundang-undangan termasuk literatur terkait kepailitan dan juga menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa yang mempunyai keweangan mengajukan pailit kepada perusahaan asuransi yang telah dicabut izin usahanya adalah OJK, yang pada praktiknya biasanya diwakilkan melalui surat kuasa.Kata Kunci: Asuransi; izin usaha; OJK; pailit; perseroan terbatas
Rekonstruksi Pengaturan Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia Ahmad Rodli
Lex Renaissance Vol 6 No 2 (2021): APRIL 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss2.art5

Abstract

The development of electronic transaction activities in Indonesia brings its own homework for the legal regime which as it turns out, to this day there are still many problems in the legal regulation of electronic transactions. Departing from this issue, the writer formulates these problems: first, what is the problem with the regulation of electronic transaction law in Indonesia today? Second, what is the urgency of reconstructing the legal regulation of electronic transactions in Indonesia? Third, how should the reconstruction of the legal regulation of electronic transactions in Indonesia be? This is normative juridical research by using conceptual approach and statutory approaches. The results conclude as follows: first, the legal regulation of electronic transactions in Indonesia has several problems, namely (i) it takes a long time to draft the laws and regulations under it, (ii) partial arrangements at different times, (iii) vague legal politics (iv) issues of effectiveness, and (v) issues of harmonization with other laws and regulations; second, the urgency of the legal regulation of electronic transactions is (i) due to the need for legal certainty and legal interests that guarantee the implementation of electronic transactions. (ii) a law is needed that is able to reach future developments and changes, and (iii) because the existing regulations are not yet effective to meet the needs of legal settlements in the field of electronic transactions; third, the reconstruction can be carried out using two methods, namely (i) by making a special law on electronic transactions that are separate from information technology in general and provisions for prohibited acts (cybercrime), and (ii) by using omnibus law legal model of electronic transaction law.Key Words: Electronic transaction; legal arrangement; reconstructionAbstrakPerkembangan aktifitas transaksi elektronik di Indonesia membawa pekerjaan rumah tersendiri bagi dunia hukum yang ternyata sampai hari ini masih banyak memiliki problematika dalam pengaturan hukum transaksi elektronik. Berangkat pada isu tersebut penulis merumuskan masalah: pertama, bagaimanakah problematika pengaturan hukum transaksi elektronik di Indonesia saat ini? Kedua, apakah urgensi rekonstruksi pengaturan hukum transaksi elektronik di Indonesia? Ketiga, bagaimanakah rekonstruksi pengaturan hukum transaksi elektronik di Indonesia seharusnya? Jenis penelitian ini yuridis normative, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan yuridis. Hasil menyimpulkan sebagai berikut. Pertama, pengaturan hukum transaksi elektronik di Indonesia memiliki beberapa problematika, yaitu (i) membutuhkan waktu yang lama untuk menyusun peraturan perundang-undangan di bawahnya. (ii) pengaturan secara parsial dalam waktu yang berbeda. (iii) politik hukum yang kabur (tidak jelas). (iv) persoalan efektifitas, dan (v) persoalan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Kedua, urgensi pengaturan hukum transaksi elektronik adalah (i) dikarenakan perlunya kepastian hukum dan kepentingan hukum yang menjamin penyelenggaraan transaksi elektronik. (ii) diperlukan hukum yang mampu menjangkau perkembangan dan perubahan di masa depan, dan (iii) dikarenakan regulasi yang ada belum efektif untuk memenuhi kebutuhan penyelesaian hukum di bidang transaksi elektronik. Ketiga, rekonstruksi tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu (i) dengan membuat undang-undang khusus tentang transaksi elektronik yang terpisah dengan teknologi informasi secara umum dan ketentuan-ketentuan perbuatan-perbuatan yang dilarang (cybercrime), serta  (ii) dengan menggunakan model hukum omnibus law hukum transaksi elektronik.Kata Kunci: Transaksi elektronik; rekonstruksi; pengaturan hukum
Politik Hukum Pengelolaan Zakat Di Indonesia Muhammad Ramli
Lex Renaissance Vol 6 No 2 (2021): APRIL 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss2.art11

Abstract

This study aims to identify and describe: first, the legal politics of zakat management in Indonesia to alleviate poverty; second, the formulation of zakat management in Indonesia to alleviate poverty. This is a normative juridical research type. The results of this study conclude that first, the legal politics of zakat management in Indonesia through the law on zakat management fails to support the national zakat structure which encourages acceleration of poverty alleviation and improvement of welfare and is oriented towards making people who are entitled to receive zakat turn into people who are obliged to pay zakat based on increase in zakat funds collected. Second, the formulation of zakat management in Indonesia is included in the category of partial model or voluntary system, where the state already has a legal basis or formal rules governing zakat, but has not made zakat an obligation that must be fulfilled by citizens. The formulation of future zakat management must be managed with a comprehensive model.Key Word: Formulation; legal politics; poverty alleviation; zakat managementAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menemukan dan mendeskripsikan tentang: pertama, politik hukum pengelolaan zakat di Indonesia untuk mengentasan kemiskinan; kedua, formulasi pengelolaan zakat di Indonesia untuk mengentasan kemiskinan. Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan, pertama, politik hukum pengelolaan zakat di Indonesia melalui undang-undang tentang pengelolaan zakat gagal mendukung struktur zakat nasional yang mendorong akselerasi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan serta berorientasi pada menjadikan orang yang berhak menerima zakat berubah menjadi orang yang berkewajiban membayar zakat berdasarkan meningkatnya dana zakat yang terkumpul. Kedua, formulasi pengelolaan zakat di Indonesia masuk dalam kategori model parsial atau voluntary system, dimana negara telah memiliki dasar hukum atau aturan formal yang mengatur zakat, namun belum menjadikan zakat sebagai kewajiban yang harus ditunaikan warga negara. Formulasi pengelolaan zakat masa yang akan datang harus dikelola dengan model komprehensif.Kata Kunci: Politik hukum; formulasi; pengelolaan zakat; pengentasan kemiskinan
URGENSI PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN INDONESIA DI ERA E-COMMERCE Abdurrahman Mazli
Lex Renaissance Vol 6 No 2 (2021): APRIL 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss2.art6

Abstract

This article discusses the urgency of renewing Indonesia's consumer protection law in the e-commerce era. The formulation of the problem is the urgency of renewing Indonesian consumer protection laws in the e-commerce era. The method used is normative legal research, where the author analyzed legal concepts and regulations related to consumer protection in Indonesia as well as books, journals and other documents needed in conducting research. The results of this study conclude that consumers in the modern era are in a weak position and legal problems are found in the practice of buying and selling e-commerce, while the current consumer protection law is inadequate to solve the problems that arise, so that Indonesia's consumer protection law is urgently needed to be updated.Key Words: Consumer protection; e-commerce; IndonesiaAbstrakArtikel ini membahas tentang urgensi pembaharuan undang-undang perlindungan konsumen Indonesia di era e-commerce. Rumusan masalahnya bagaimana urgensi pembaharuan hukum perlindungan konsumen Indonesia di era e-commerce? Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penulis menganalisis konsep-konsep dan peraturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen di Indonesia serta juga menganalisis buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa konsumen di era modern berada dalam posisi yang lemah serta ditemukan permasalahan-permasalahan hukum dalam praktik jual beli secara e-commerce, sedangkan undang-undang perlindungan konsumen yang berlaku sekarang tidak memadai untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul tersebut, sehingga undang-undang perlindungan konsumen Indonesia menjadi urgen untuk diperbaharui.Kata Kunci: Perlindungan konsumen; e-commerce; Indonesia
Paradigma Pemidanaan di Indonesia (Kajian Keadilan Restoratif) Brilian Capera
Lex Renaissance Vol 6 No 2 (2021): APRIL 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss2.art1

Abstract

This study aims to examine restorative justice as a paradigm of punishment in Indonesia. This is a normative legal research that uses statutory and conceptual approaches. The results of this study indicate that the criminal system in force in Indonesia is still based on the repressive paradigm of retributive justice, so that imprisonment is the most frequent punishment imposed on perpetrators of criminal acts. To be able to achieve the expected sentencing objectives, namely to fulfill the rights of the parties, it is important to build a paradigm of punishment based on restorative justice through changes in legal substance, legal structure, and legal culture so that the effectiveness of criminal law enforcement can be realized.Keywords: Paradigm; penal system; restorative justiceAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kajian atas keadilan restoratif sebagai paradigma pemidanaan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia masih berdasar pada paradigma keadilan retributif yang sifatnya represif, sehingga pidana penjara menjadi pidana yang paling sering dikenakan kepada pelaku perbuatan pidana. Untuk dapat mencapai tujuan pemidanaan yang diharapkan yaitu memenuhi hak-hak para pihak, penting untuk membangun paradigma pemidanaan berbasis keadilan keadilan restoratif melalui perubahan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum sehingga dapat terwujud efektivitas penegakkan hukum pidana.Kata Kunci: Keadilan restoratif; paradigma; sistem pemidanaan

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 2: DESEMBER 2025 Vol 10 No 1: JUNI 2025 Vol 9 No 2 (2024): DESEMBER 2024 Vol 9 No 1 (2024): JUNI 2024 Vol 8 No 2 (2023): DESEMBER 2023 Vol 8 No 1 (2023): JUNI 2023 Vol 7 No 4 (2022): OKTOBER 2022 Vol 7 No 3 (2022): JULI 2022 Vol 7 No 2 (2022): APRIL 2022 Vol 7 No 1 (2022): JANUARI 2022 Vol 6 No 4 (2021): OKTOBER 2021 Vol 6 No 3 (2021): JULI 2021 Vol 6 No 2 (2021): APRIL 2021 Vol 6 No 1 (2021): JANUARI 2021 Vol 5 No 4 (2020): OKTOBER 2020 Vol 5 No 3 (2020): JULI 2020 Vol 5 No 2 (2020): APRIL 2020 Vol 5 No 1 (2020): JANUARI 2020 Vol 4 No 2 (2019): JULI 2019 Vol 4 No 1 (2019): JANUARI 2019 Vol 3 No 2 (2018): JULI 2018 Vol 3 No 1 (2018): JANUARI 2018 Vol 2 No 2 (2017): JULI 2017 Vol 2 No 1 (2017): JANUARI 2017 Vol 1 No 2 (2016): JULI 2016 Vol 1 No 1 (2016): JANUARI 2016 More Issue