cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bangun Canggih
Contact Email
jurnalbppk@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalbppk@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Published by Kementerian Keuangan
ISSN : 20853785     EISSN : 26157780     DOI : -
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Jurnal BPPK merupakan publikasi ilmiah yang berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian di bidang keuangan negara. Terbit pertama kali tahun 2010. Artikel yang diterbitkan dalam Jurnal BPPK telah melalui proses review, evaluasi dan penyuntingan oleh Dewan Redaksi, Mitra Bestari dan Anggota Staf Editorial. Jurnal BPPK terbuka untuk umum, praktisi, peneliti, pegawai, dan pemerhati masalah keuangan negara.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 13 No 1 (2020): Jurnal BPPK" : 8 Documents clear
FASILITASI PERDAGANGAN DAN EKSPOR MANUFAKTUR UNGGULAN INDONESIA KE RCEP Siti Mardiah
Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Vol 13 No 1 (2020): Jurnal BPPK
Publisher : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan - Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48108/jurnalbppk.v13i1.388

Abstract

Fasilitasi perdagangan telah menjadi perhatian berbagai negara dan berperan penting dalam efisiensi perdagangan. Manufaktur adalah salah satu produk eskpor yang memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia. Namun nilai ekspor manufaktur Indonesia ke RCEP selama periode 2012-2016 mengalami penurunan. Penelitian ini bertujuan menganalisis sektor unggulan manufaktur Indonesia dan menganalisis dampak fasilitasi perdagangan terhadap ekspor manufaktur unggulan Indonesia ke RCEP. Data yang digunakan adalah data sekunder periode 2012-2016 dengan metode analisis Revealed Comparative Advantage (RCA), Export Product Dynamic (EPD) dan gavity model. Hasil analisis menunjukkan ekspor manufaktur unggulan Indonesia ke RCEP adalah kayu, barang dari kayu dan anyaman. PDB RCEP, Populasi RCEP, Burden of Customs Procedures (BOCP) RCEP, e-business RCEP dan dummy contiguity memiliki pengaruh positif dan signifikan, sedangkan jarak, nilai tukar dan Service Sector Infrastructure (SSI) RCEP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ekspor kayu, barang dari kayu dan anyaman Indonesia. Trade facilitation has come to concern of various countries and has an important role in efficiency of trade. Manufacturing is one of the export products that has a very important role for Indonesian economy. However, the Indonesia's manufacturing export value to RCEP during the 2012-2016 period has decreased. This research was aimed to identify the Indonesia’s main manufacturing to RCEP and to analyze the influence of trade facilitation on Indonesia's main manufacturing export to RCEP market. The research used secondary data between 2012 and 2016. The methods used are the Revealed Comparative Advantage (RCA), Export Product Dynamic (EPD) and gravity model. The results showed that Indonesia’s main manufacturing exports are wood, goods from wood and webbing. GDP, population, Burden of Customs (BOCP), e-business and dummy contiguity have a positive and significant effect on Indonesian exports. Meanwhile, distance, exchange rate and Service Sector Infrastructure (SSI) RCEP has a negative and significant effect on wood, goods from wood and webbing exports.
IMPLEMENTASI PEMBERIAN HIBAH PEMERINTAH INDONESIA KEPADA PEMERINTAH/LEMBAGA ASING SEBAGAI STIMULUS SOFT DIPLOMACY Taraf Kurniadi
Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Vol 13 No 1 (2020): Jurnal BPPK
Publisher : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan - Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48108/jurnalbppk.v13i1.440

Abstract

Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif memerlukan keluwesan dan kelincahan diplomasi di dunia internasional. Dewasa ini, munculnya soft power sebagai alternatif hard power membawa implikasi pada pelaksanaan diplomasi. Soft diplomacy merupakan pendekatan diplomasi melalui aspek ekonomi, sosial, budaya bahkan charitable affair untuk mencapai tujuan nasional negara. Melalui studi literatur dan kebijakan/regulasi, salah satu stimulus soft diplomacy Indonesia adalah dengan memberikan hibah (grant) untuk tujuan kemanusiaan maupun non kemanusiaan kepada pemerintah/lembaga asing seperti yang dilakukan tahun 2014-2018. Sepanjang ada pledge Presiden/direktifnya, kementerian/ lembaga bertanggung jawab atas kegiatan, hibah kepada pemerintah/ lembaga asing dapat diberikan. KPA bertanggung jawab hanya atas transfer hibah dari Kas Negara ke rekening penerima. Ada alasan tertentu, hibah diberikan untuk komunitas dan diaspora Indonesia misalnya hibah untuk IMAAM Center, Maryland, IMCQ Queensland dan asrama mahasiswa di Al Azhar. Perbaikan perlu dilakukan atas mekanisme penganggaran yang memakan waktu dari pengusulannya dan kegagalan transfer belanja hibah karena persyaratan pencairan yang tidak dipenuhi. Indonesia's foreign policy, which is independent and active, requires flexibility and agility in international diplomacy. Nowadays, the emergence of soft power as an alternative to hard power has implications for diplomacy implementation. The soft diplomacy is a diplomatic approach through economic, social, cultural and even charitable aspects to achieve our national goals. Through the literature and policy/regulation studies, one of Indonesia's soft diplomacy stimulus is to provide grants for humanitarian and non-humanitarian which are intended for foreign governments/institutions such as those conducted in 2014-2018.. As long as there is a pledge by the President or his directive and the ministry/agency to be responsible for the related activities, a grant to the foreign government/institution can be given. KPA is only responsible for the transfer of grants from the State Treasury to the grantee's account. For any particular reason, grants are given to Indonesian communities and diaspora, for example, grants for IMAAM Center, Maryland, IMCQ Queensland and student dormitories at Al Azhar. The budgeting mechanism is needed to be improved to avoid any failure of transfer grant because of the time-consuming process and unsufficient requirements in the existing mechanism.
IT INVENTORY KAWASAN BERIKAT, SEBUAH KEBUTUHAN ATAU SEBUAH FORMALITAS ? Renny Sukmono
Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Vol 13 No 1 (2020): Jurnal BPPK
Publisher : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan - Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48108/jurnalbppk.v13i1.460

Abstract

ABSTRAK Kepemilikan dan pengelolaan IT Inventory merupakan prasyarat wajib bagi perusahaan untuk mendapatkan izin sebagai perusahaan kawasan berikat. Banyak perusahaan kawasan berikat di wilayah Bandung yang mendapatkan manfaat setelah menjadi perusahaan kawasan berikat diantaranya yaitu penangguhan bea masuk dan pajak. Namun, ternyata perusahaan telah memiliki IT Inventory, tetapi pengelolaannya belum menjadi prioritas perusahaan. Seyogyanya perusahaan yang telah lama berkecimpung memiliki pengelolaan yang lebih baik. Berdasarkan analisis diketahui bahwa tidak ada keterkaitan antara lama berkecimpung sebagai perusahaan kawasan berikat dengan bisa tidaknya aplikasi diakses. Pengelolaan aplikasi ini dilihat hanya melalui tiga sudut pandang yaitu bisa tidaknya diakses, lama waktu log in dan lengkap atau tidaknya laporan yang dihasilkan. Hanya 52,46% perusahaan kawasan berikat di Bandung yang aplikasinya bisa diakses oleh DJBC. Dari perusahaan yang bisa diakses didapatkan kesimpulan yaitu waktu log in ke aplikasi tidak berbeda dari 10 detik. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi IT Inventory memiliki rating rata-rata. Namun, hal ini harus tetap menjadi komitmen kuat DJBC dengan perusahaan agar memperbaiki kualitas aplikasi, mengingat waktu ideal untuk menunggu log in adalah kurang dari 10 detik. Hanya perusahaan yang telah berkecimpung lebih dari 15 tahun sebagai kawasan berikat yang mampu mencapai rating good (kurang dari 10 detik). ABSTRACT IT Inventory ownership and management is a mandatory prerequisite for a company to obtain license as bonded zones. There are many companies in Bandung region which get the benefits after becoming bonded zones including suspension of import duties and taxes. It might be a fact if a company that has been in this industry for a long time should have better management. Based on the analysis, it is known that there is no relevance between the length of service a company as a bonded zones and whether or not the application can be accessed. This application management can only be observed from three point of views, namely whether or not it can be accessed, the length of time for log in and whether or not the report produced is complete. There is only 52,46% of bonded zone companies in Bandung which the applications can be accessed by The Directorate General of Customs and Excise. Through those companies, it can be concluded that the length of time for log in into the application needs at least 10 seconds. This shows that IT inventory application has average rating. However, this must remain a strong commitment of DJBC along with the companies to improve the quality of applications, considering the ideal time to wait to log in is less than 10 seconds. Only companies that have been more than 15 years as bonded zones are able to achieve good rating (less than 10 seconds).
FAMILY TRANSFERS, CORESIDENCY, ELDERLY LABOR SUPPLY AND WELFARE PERSPECTIVE: EVIDENCE FROM INDONESIA Choirul En Huda
Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Vol 13 No 1 (2020): Jurnal BPPK
Publisher : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan - Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48108/jurnalbppk.v13i1.477

Abstract

Baik negara maju maupun negara berkembang telah menghadapi fenomena yang sulit dihindari, yaitu populasi yang menua. Hal yang membedakan adalah negara maju memiliki strategi dan program yang lebih terstruktur dan matang untuk menghadapi fenomena ini daripada negara berkembang, termasuk Indonesia. Dengan tidak adanya bantuan formal yang memadai dan komprehensif dari pemerintah, orang lanjut usia bergantung pada dukungan antargenerasi dan pendapatan dari keikutsertaan mereka di pasar tenaga kerja. Makalah ini membahas hubungan antara dukungan antar generasi (transfer keluarga dan koresidensi) dengan pasokan tenaga kerja lanjut usia yang menerapkan metode kuantitatif. Dengan menggunakan data IFLS, penelitian ini menemukan bahwa transfer keuangan keluarga dan koresidensi mengurangi keputusan orang lanjut usia untuk bekerja pada masa pensiun. Selain itu, karakteristik anak-anak dan orang tua adalah faktor penting yang mempengaruhi transfer keuangan keluarga dan keputusan untuk tinggal bersama.
THE ROLE OF TAX ADMINISTRATION AND TAX RATE ON FOREIGN DIRECT INVESTMENT Rusman Affandi Nasution
Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Vol 13 No 1 (2020): Jurnal BPPK
Publisher : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan - Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48108/jurnalbppk.v13i1.483

Abstract

This thesis examines the impact of the tax system in determining FDI inflows in countries around the world from 2010 to 2017. We group the countries into two groups, based on income levels. Our findings suggest that the tax system, which reflects the easiness of tax payment, and the commitment to all tax regulations, plays a significant role in determining FDI inflows in low & middle-income countries. In high-income countries, it is the corporate tax cut that plays the role. The result implies that improved institutional performance in low & middle-income countries is an essential factor to induce FDI inflows.
THE EFFECT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT ON TAX REVENUE IN DEVELOPING COUNTRIES Arif Widya Pratomo
Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Vol 13 No 1 (2020): Jurnal BPPK
Publisher : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan - Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48108/jurnalbppk.v13i1.484

Abstract

The objective of this research paper is to study the effect of Foreign Direct Investment (FDI) on tax revenue in developing countries. FDI net inflow, greenfield, and brownfield FDI are selected as the independent variable, and tax revenue and its types are chosen as the dependent variable. Using panel data analysis, this research finds that FDI net inflow has a positive correlation on total tax revenue, corporate tax revenue, individual tax revenue, and VAT revenue. However, the effect of FDI net inflow on property tax revenue is not statistically significant. This research also finds that in the developing countries, the greenfield FDI has a beneficial effect on tax revenue while brownfield FDI tend to erode tax revenue. To deal with the possibility of endogeneity problems, this research uses “political stability and absence of violence” index as an instrumental variable and conducts a two-stage least square (2SLS) regression to estimate the parameter. The result shows that FDI has a positive correlation on total tax revenue, but not significant. However, the endogeneity test shows that the endogeneity problem is less likely to exist. To conclude, FDI and tax revenue tend to have only one direction effect from FDI to tax revenue.
ANALISIS PERANAN PETUGAS ADMINISTRASI PENYIDIKAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEPABEANAN DAN CUKAI Arfin Bin Ibrahim Fasini; Agung Tri Safari
Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Vol 13 No 1 (2020): Jurnal BPPK
Publisher : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan - Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48108/jurnalbppk.v13i1.489

Abstract

Administrasi penyidikan merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam rangka proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Bea dan Cukai. Administrasi penyidikan merupakan kunci utama keberhasilan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai. Administrasi penyidikan yang kurang baik akan berkonsekuensi terhadap kualitas penegakan hukum, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji peranan administrasi penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Analisis data menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi penyidikan memegang peranan penting dalam proses penanganan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai. Petugas administrasi penyidikan berperan menggantikan tugas PPNS DJBC, antara lain pencacahan barang hasil penindakan, menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada JPU, menerbitkan DPO, dan berkoordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, dan PPATK. Hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang petugas administrasi penyidikan, sehingga terjadi kekosongan hukum.
STRATEGI PEMBANGUNAN SDM KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENGHADAPI TANTANGAN ERA DISRUPSI 4.0 Ita Hartati
Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Vol 13 No 1 (2020): Jurnal BPPK
Publisher : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan - Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48108/jurnalbppk.v13i1.493

Abstract

Revolusi industri 4.0 menghadirkan inovasi teknologi disruptif yang mengaburkan batas fisik, digital, dan biologis di semua sektor, serta mengubah cara manusia hidup dan bekerja. Di satu sisi, terobosan teknologi menciptakan peluang baru di bidang ekonomi, sosial, maupun pengembangan diri pribadi, namun di sisi lain kecerdasan buatan akan mengambil alih pekerjaan manusia. Kesiapan pembangunan SDM sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan di era disrupsi 4.0. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan mengkaji strategi pembangunan SDM Kemenkeu dalam menghadapi tantangan di era disrupsi 4.0. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDM Kemenkeu harus memiliki perubahan pola pikir untuk siap beradaptasi dan merevolusi diri. Strategi pembangunan SDM dilakukan melalui program pelatihan, pendidikan, pembinaan, rekrutmen, perubahan sistem, kesempatan, dan penghargaan, serta memperhatikan keseimbangan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. sehingga akan tercipta SDM yang unggul, kreatif, dan inovatif, serta adaptif terhadap gempuran revolusi industri 4.0.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15 No 2 (2022): Jurnal BPPK Vol 15 No 1 (2022): Jurnal BPPK Vol 14 No 1 (2021): Jurnal BPPK Vol 13 No 2 (2020): Jurnal BPPK Vol 13 No 1 (2020): Jurnal BPPK Vol 12 No 2 (2019): Jurnal BPPK Vol 12 No 1 (2019): Jurnal BPPK Vol 11 No 2 (2018): Jurnal BPPK Vol 11 No 1 (2018): Jurnal BPPK Vol 10 No 2 (2017): Jurnal BPPK Vol 10 No 1 (2017): Jurnal BPPK Vol 9 No 2 (2016): Jurnal BPPK (printed version) Vol 9 No 1 (2016): Jurnal BPPK (printed version) Vol 8 No 2 (2015): Jurnal BPPK (printed version) Vol 8 No 1 (2015): Jurnal BPPK (printed version) Vol 7 No 2 (2014): Jurnal BPPK (printed version) Vol 7 No 1 (2014): Jurnal BPPK (printed version) Vol 6 No 2 (2013): Jurnal BPPK (printed version) Vol 6 No 1 (2013): Jurnal BPPK (printed version) Vol 5 (2012): Jurnal BPPK (Printed Version) Vol 4 (2012): Jurnal BPPK (printed version) Vol 3 (2011): Jurnal BPPK (Printed Version) Vol 2 (2011): Jurnal BPPK (printed version) Vol 1 (2010): Jurnal BPPK (printed version) More Issue