cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
+6282111929912
Journal Mail Official
jurnal.bpk@gmail.com
Editorial Address
Jl. Gatot Subroto Kav 31 Jakarta Pusat 10210
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara
Published by Badan Pemeriksa Keuangan RI
ISSN : 24603937     EISSN : 2549452X     DOI : 10.28986/jtaken
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Social Sciences
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara with registered number ISSN 2460-3937 (print), ISSN 2549-452X (online) is a scientific journal published by Directorate of Research and Development, The Audit Board of Republic of Indonesia (Badan Pemeriksa Keuangan RI). This journal was first published in 2015 and associated with Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).Each submitted article will be reviewed by at least two reviewers. This journal publishes two numbers in one volume each year, with 5 articles in each number. This journal has been accredited by the Directorate General for Research Strengthening and Development, the Ministry of Research, Technology, and Higher Education, Republic of Indonesia (Peringkat 2) since year 2016 to 2020 according to the decree No. 21/E/KPT/2018.
Arjuna Subject : -
Articles 310 Documents
 1   2   3   4   5 
PENILAIAN INDEKS AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH Afriyanti, Dwi; Sabanu, Harpanto Guno; Noor, Fahrizal
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 1 Juli 2015
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1123.879 KB) | DOI: 10.28986/jtaken.v1i1.10

Abstract

Accountability has been presumed by government agencies as limited to budget realization reporting through preparation of financial statement. The entities believe that activities have been adequately accountable if they were fairly presented through financial statement, regardless whether they improve people’s welfare or not. This presumption is different from the accountability perceived by public. This research aimed to obtain information about accountability measurement best practices that has been applied in government institutions and other countries, that might be useful to formulate a methodology of accountability index measurement in Indonesia government institutions. The research concluded that a system that can assess the level of government institutions accountability is needed. This system is in the form of indexes which can be used to measure the level of government’s ability to achieve its performance for people’s welfare. The assessment of the government accountability level could be more comprehensive if the accountability indexes were managed in an integrated way which will lead to obtain final results or quantitative conclusions.ABSTRAKSelama ini akuntabilitas dipahami oleh instansi pemerintah hanya sebatas pada pelaporan penggunaan anggaran melalui penyusunan laporan keuangan. Entitas tersebut menganggap pertanggungjawaban kegiatan telah dilaksanakan secara memadai, terlepas dari apakah kegiatan yang dilaksanakan memberi manfaat atau tidak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini berbeda dengan akuntabilitas yang diharapkan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang bestpractices pengukuran akuntabilitas yang sudah berjalan di instansi pemerintah dan dari negara lain sehingga dapat digunakan untuk merumuskan metodologi penilaian Indeks Akuntabilitas instansi Pemerintah di Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa diperlukan suatu sistem yang dapat menilai tingkat akuntabilitas instansi pemerintah. Sistem tersebut berupa indeks-indeks yang dapat dipergunakan untuk mengukur tingkat kemampuan pemerintah dalam mencapai kinerjanya bagi kesejahteraan masyarakat. Penilaian atas tingkat akuntabilitas pemerintah dapat lebih komprehensif, bila indeks-indeks penilaian yang sudah dilakukan instansi-instansi tersebut dikelola secara terintegrasi, sehingga memperoleh hasil akhir atau simpulan kuantitatif atas penilaian-penilaian tersebut.
LEVEL PENALARAN MORAL DAN KONFLIK PERAN: STUDI EKSPERIMEN BAGI MODEL PERILAKU WHISTLEBLOWING APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH Diani, Rury Citra; Narsa, I Made
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 2017: JTAKEN Vol. 3 No. 2 Desember 2017
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (664.084 KB) | DOI: 10.28986/jtaken.v3i2.104

Abstract

Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sangat diharapkan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Namun banyak kecurangan dan berbagai praktek pelanggaran etika dan hukum yang mengakibatkan kerugian negara tidak berhasil diungkap oleh APIP, melainkan diungkap oleh pihak di luar organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh level penalaran moral dan konflik peran terhadap perilaku whistleblowing APIP. Dengan menggunakan desain faktorial 2x2 antar subjek, eksperimen yang melibatkan 102 mahasiswa magister akuntansi, menemukan bahwa APIP dengan level penalaran moral yang tinggi memiliki perilaku whistleblowing lebih tinggi dibandingkan APIP dengan level penalaran moral yang rendah. APIP dalam kondisi konflik peran terbukti memiliki perilaku whistleblowing lebih rendah dibandingkan APIP dalam kondisi tidak ada konflik peran. APIP dengan level penalaran moral tinggi dan tidak ada konflik peran memiliki perilaku whistleblowing lebih tinggi dibandingkan APIP dengan level moral rendah dan ada kondisi konflik peran. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perilaku whistleblowing APIP dengan level penalaran moral yang tinggi tidak berbeda signifikan dalam kondisi ada konflik peran atau dalam kondisi tidak ada konflik peran.
PENGARUH KARATERISTIK TUJUAN ANGGARAN DAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KINERJA APARAT PEMERINTAH DAERAH DENGAN TINGKAT DESENTRALISASI SEBAGAI PEMODERASI Panjaitan, Ingrid; Shopiana, Shopiana
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 2017: JTAKEN Vol. 3 No. 1 Juni 2017
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2235.566 KB) | DOI: 10.28986/jtaken.v3i1.69

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik tujuan anggaran dan penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja aparat pemerintah daerah serta tingkat desentralisasi sebagai pemoderasi. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Kradenan dan Gabus, Kabupaten Grobogan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan Partial Least Square (PLS) sebagai alat uji. Responden penelitian adalah aparat pemerintah di kecamatan dan kelurahan, dengan sampel sebanyak 60 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel karakteristik tujuan anggaran dan desentralisasi berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemda. Sedangkan variabel sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemda, dan desentralisasi tidak dapat memoderasi pengaruh karakteristik tujuan anggaran dan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.
ANALISIS ATAS PENGAKUAN PENDAPATAN PAJAK DAN MIGAS SAAT PERMULAAN IMPLEMENTASI BASIS AKRUAL PADA AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT Yuwana, Wirawan Purwa; Djamhuri, Ali; Andayani, Wuryan
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 2016: JTAKEN Vol. 2 No. 1 Juni 2016
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (602.562 KB) | DOI: 10.28986/jtaken.v2i1.38

Abstract

The Central Government has started to implement the accrual basis in 2015. The beginning of those implementation was interesting to study mainly how the revenue recognition after accounting basis changed. This study aimed to understand and interpret revenue recognition at the beginning of accrual basis implementation. This study used a qualitative methodology with an interpretive paradigm and a case study approach. The interesting results of this study showed some understanding and interpretation. First, the government lost the right of income from oil and gas due to inconsistency of tax rates between contract and tax treaty. Secondly, there was no disclosure change in oil and gas non-tax revenues because it still used net principle so that the Government’s rights and obligations not well-identified. Thirdly, some bureaucrats had utility motive at oil and gas property tax by utilizing a collection fee. Fourth, the recognition of Government-Tax Borne contained inequity and burdensome Indonesian people because made an addition in mandatory spending, which was funded from the government debt and greater tax collection. The accrual basis implementation should be able to bring a greater good through the use of accounting information in decision-making and public policy. Abstrak Pemerintah Pusat telah memulai penerapan basis akrual pada tahun 2015. Permulaan implementasi ini menarik untuk diteliti terutama mengenai pengakuan pendapatan setelah basis akuntansi berubah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan memaknai pengakuan pendapatan pada awal implementasi basis akrual. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan paradigma interpretif dan pendekatan studi kasus untuk mengungkap dan menafsirkan permasalahan yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa hasil pemahaman dan penafsiran yang menarik. Pertama, Pemerintah kehilangan hak negara dari PPh Migas karena penggunaan tarif pajak yang tidak konsisten antara kontrak dan tax treaty. Kedua, tidak ada perubahan pengungkapan PNBP Migas karena masih menggunakan asas neto sehingga substansi hak kewajiban dan negara dalam pengakuan pendapatan PNBP migas tidak diketahui dengan pasti. Ketiga, terdapat motif utilitas sebagian birokrat dalam pengenaan PBB Migas dengan memanfaatkan biaya pemungutan. Keempat, pengakuan pajak ditanggung pemerintah mengandung substansi ketidakadilan dan memberatkan rakyat Indonesia karena menambah mandatory spending yang dibiayai dari utang negara dan pemungutan pajak yang lebih besar. Implementasi basis akrual seharusnya dapat membawa kebaikan yang lebih besar melalui pemanfaatan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik.
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA’S (BPK) OPINION WITH REGIONAL GOVERNMENT FINANCIAL REPORT AND CORRUPTION Idrus, Yudi Avalon; Achsani, Noer Azam; Hardiyanto, Arief Tri
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 2018: JTAKEN Vol. 4 No. 1 Juni 2018
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2623.468 KB) | DOI: 10.28986/jtaken.v4i1.168

Abstract

BPK audit report on a government financial report contains an opinion that is a professional statement of the auditor regarding the fairness of financial information presented in the financial statement. In forming opinion, a BPK auditor uses four criteria, namely the application of Government Accounting Standard, adequate disclosures, compliance of laws and regulations, and effectiveness of internal control systems. The unqualified opinion is issued to a financial report with no material statements and/or fraud.  However, it is widely reported that many irregularities still occur across government entities and cost the state’s resources (finance). This study aims to analyze corruption committed by heads of local governments and its influence on BPK opinion build a model which shows the relationship between them. This study uses a model called ordinal logistic regression and found that there is a correlation between BPK opinion with corruption committed by heads of local governments. The best ordinal logistic regression model shows that BPK opinion is dominantly influenced by the compliance of government financial report with Government Accounting Standard, compliance with law and regulations and effectiveness of internal control systems.
A REVIEW ON THE USE OF REGRESSION ANALYSIS IN STUDIES OF AUDIT QUALITY Muliawan, Agung Dodit
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 1 Juli 2015
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1055.478 KB) | DOI: 10.28986/jtaken.v1i1.22

Abstract

This study aimed to review how regression analysis has been used in studies of abstract phenomenon, such as audit quality, an importance concept in the auditing practice (Schroeder et al., 1986), yet is not well defined. The articles reviewed were the research articles that include audit quality as research variable, either as dependent or independent variables. The articles were purposefully selected to represent balance combination between audit specific and more general accounting journals and between Anglo Saxon and Anglo American journals. The articles were published between 1983-2011 and from the A/A class journal based on ERA 2010’s classifications. The study found that most of the articles reviewed used multiple regression analysis and treated audit quality as dependent variable and measured it by using a proxy. This study also highlights the size of data sample used and the lack of discussions about the assumptions of the statistical analysis used in most of the articles reviewed. This study concluded that the effectiveness and validity of multiple regressions do not only depends on its application by the researchers but also on how the researchers communicate their findings to the audience. ABSTRAKKajian ini bertujuan untuk mereviu bagaimana analisa regresi digunakan dalam suatu fenomena abstrak seperti kualitas audit, suatu konsep yang penting dalam praktik audit (Schroeder et al., 1986) namun belum terdefinisi dengan jelas. Artikel yang direviu dalam kajian ini adalah artikel penelitian yang memasukkan kualitas audit sebagai variabel penelitian, baik sebagai variabel independen maupun dependen. Artikel-artikel tersebut dipilih dengan cara purposif sampling untuk mendapatkan keterwakilan yang seimbang antara artikel jurnal khusus audit dan akuntansi secara umum, serta mewakili jurnal Anglo Saxon dan Anglo American. Artikel yang direviu diterbitkan pada periode 1983-2011 oleh jurnal yang masuk dalam kategori A/A berdasarkan klasifikasi ERA pada tahun 2010. Kajian ini menemukan bahwa sebagian besar artikel-artikel tersebut menggunakan analisa regresi berganda dan menjadikan kualitas audit sebagai variabel dependen serta mengukurnya menggunakan proksi. Kajian ini juga menyoroti ukuran data sampel yang digunakan dan kurangnya pembahasan mengenai asumsi yang digunakan dalam analisa statistik. Kajian ini menyimpulkan bahwa efektivitas dan validitas penggunaan analisa regresi berganda dalam penelitian tidak hanya bergantung pada kemampuan peneliti untuk menggunakannya, namun juga pada kemampuan peneliti untuk mengkomunikasikan hasil penelitiannya kepada pembaca.
Volume 1, Nomor 1, Juni 2015 (Full) TAKEN, Jurnal
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 1 Juli 2015
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (8458.489 KB)

Abstract

Sesuai amanat konstitusi, BPK bertugas untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. BPK bertanggungjawab untuk memastikan bahwa keuangan negara yang digunakan dalam tujuan bernegara telah dipergunakan dan dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel melalui pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan yang dilakukan BPK diharapkan membantu pemerintah untuk perbaikan kinerja pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola keuangan negara, sehingga pemerintah dapat melaksanakan program -program pro rakyat dengan lebih baik, yang pada akhirnya akan memberikan sumbangsih bagi kesejahteraan rakyat. Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara, merupakan jurnal yang diterbitkan BPK, sebagai salah satu bentuk sumbangsih BPK dalam membantu tercapainya tujuan bernegara. Melalui artikel-artikel ilmiah di dalam jurnal ini, diharapkan dapat memberikan gagasan dan ide untuk perbaikan tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara, sehingga dapat tercapai kehidupan negara yang semakin sejahtera.
THE EFFECT OF AUDIT FOLLOW-UP AND SIZES ON THE AUDIT QUALITY Mahpiansyah, Mahpiansyah
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 2016: JTAKEN Vol. 2 No. 2 Desember 2016
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (597.538 KB) | DOI: 10.28986/jtaken.v2i2.64

Abstract

This study examines the effect of local audit size and the audit feedback implementation to audit quality in Indonesia. Indonesian government has two audit institutions: external and internal audit. The audit feedback is a recommendation from the external audit to correct the audit subject’s financial report. This study analyzes panel data of 33 provinces from 2009 to 2013 from Audit Report Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) and Badan Pusat Statistik (BPS), using OLS and TSLS. There are two data variables: the number data and the amount data. Both dependent and independent variables contain the number data and the amount data except the audit sizes variables. Audit feedback is divided into finished audit feedback and unfinished audit feedback while audit sizes are divided into three variables.The study finds that audit feedback and audit size are statistically significant to influence the audit findings and the internal audit sizes based on  the auditor’s number, the number of subject unit, and the number of provincial employees are statistically significant only to the number of audit findings. It implies that the number of audit feedback affects the audit findings as a whole without being disturbed by the nominal amount of audit feedback. There are no previous studies which measure the effect of audit feedback on audit quality. This paper added the important question on the relationship between audit sizes and the effectiveness of audit feedback on audit quality in government institutions especially in local governments. AbstrakPenelitian ini mengukur pengaruh ukuran audit dan tindak lanjut hasil audit terhadap kualitas audit di Indonesia. Pemerintah Indonesia memiliki dua institusi audit: eksternal dan internal audit. Tindak lanjut audit adalah perkembangan pelaksanaan rekomendasi audit dari audit eksternal untuk memperbaiki laporan keuangan auditee. Penelitian ini menganalisa data 33 provinsi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dari Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (ILHP BPK) dan Daerah Dalam Angka Badan Pusat Statistik (DDA BPS) menggunakan OLS dan TSLS. Penelitian ini menemukan bahwa jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan dan ukuran audit berpengaruh signifikan terhadap temuan audit walaupun ukuran audit yang didasarkan pada jumlah internal auditor, jumlah unit subyek audit dan jumlah pegawai provinsi hanya berpengaruh signifikan terhadap jumlah temuan audit. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah tindak lanjut audit secara keseluruhan mempengaruhi temuan audit tanpa terganggu dengan nominal tindak lanjut audit. Belum ada penelitian sebelumnya yang mengukur pengaruh dari tindak lanjut audit terhadap kualitas audit. Penelitian ini menambahkan pertanyaan penting mengenai hubungan antara ukuran audit dan efektivitas tindak lanjut audit pada kualitas audit di institusi pemerintah khususnya pemerintah daerah.
DEVELOPING ETHICAL BEHAVIOURS AT BPK THROUGH HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PRACTICES Syukur, Yusuf Setiawan
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 2 Desember 2015
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (472.008 KB) | DOI: 10.28986/jtaken.v1i2.27

Abstract

According to the 1945 Constitution, the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) has an important role in fostering good governance and combating corruption in Indonesia’s public sector through its audit works. To be successful, BPK must implement and enforce ethical behaviours within the organisation. There are laws and regulations (e.g., civil servants’ code of ethics and employee discipline) and systems, policies, and practices set up by authorities at BPK (e.g., BPK’s code of ethics, whistle-blowing procedure, the Honourary Council of BPK’s Code of Ethics (MKKE), and ethics training) that regulate and influence behaviours of employees and members of the board. When reviewing literature, this paper attempts to understand the antecedents of ethical/unethical behaviours in organisations and look for best practices (including human resource management practices) in developing ethical behaviours in organisations. It turns out that the ethical frameworks within BPK have a strong theoretical support. Despite the strong theoretical support from the literature, this study attempts to identify gaps between the best practices and ethical frameworks within BPK. In response to the gaps, this study attempts to offer recommendations so as to close the gaps and improve the ethical frameworks within BPK. In the end, this study produces seventeen recommendations. AbstrakBerdasarkan Undang-undang Dasar 1945, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) mempunyai peran penting dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan memberantas korupsi di sektor publik di Indonesia melalui kegiatan pemeriksaannya. Agar sukses dalam mencapai tujuan tersebut, BPK harus menerapkan dan menegakkan perilaku etis di dalam organisasi. Ada undang-undang dan peraturan peraturan (contoh: kode etik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan peraturan disiplin pegawai) dan sistem-sistem, kebijakan-kebijakan, dan praktik-praktik yang dibentuk oleh pihak yang berwenang di BPK (contoh: kode etik BPK, prosedur pelaporan pelanggaran (whistle-blowing procedure), Majelis Kehormatan Kode Etik BPK (MKKE), dan diklat-diklat yang berkaitan dengan etika PNS dan kode etik BPK) yang mengatur dan mempengaruhi perilaku pegawai dan anggota badan. Ketika meninjau literatur, tulisan ini mencoba untuk memahami penyebab-penyebab perilaku etis/tidak etis di dalam organisasi dan mencari praktik-praktik terbaik (termasuk praktik-praktik dalam manajemen sumber daya manusia) yang dapat digunakan untuk mengembangkan perilaku etis di dalam organisasi. Berdasarkan hasil tinjauan literatur, kerangka etis yang ada di BPK ternyata mempunyai dukungan teoritis yang kuat. Terlepas dari dukungan teoritis yang kuat tersebut, studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara praktik-praktik terbaik dengan kerangka etis yang ada di BPK. Sebagai respon terhadap kesenjangan tersebut, studi ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi yang mana diharapkan dapat menutup kesenjangan tersebut dan meningkatkan kerangka etis yang ada di BPK. Pada akhirnya, studi ini menghasilkan tujuh belas rekomendasi.
KESIMPULAN DALAM PEMERIKSAAN KEPATUHAN YANG BERDIRI SENDIRI Kariningsih, Catharina Sri; Asfaroyani, Nalini; Tutiana, Latifah Dewi
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 1 Juli 2015
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (899.36 KB) | DOI: 10.28986/jtaken.v1i1.18

Abstract

BPK has the mandate to conduct audits over management and accountability of the state finance, with one of the audit types is Special Purpose Audit (PDTT). Based on the results of studies conducted by the Directorate of Research and Development of PDTT (Litbang PDTT) in 2011, PDTT consists of, among others, investigative and compliance audit. Compliance audit intended is a compliance audit performed independently. This study aims to provide information about the conclusions in the compliance audit which performed independently. The methodology used is literature study, audit reports analysis, data and information collection through questionnaires and interviews, as well as focus group discussions with practitioners and academician. Based on the study, it can be inferred that factors affecting the quality of the conclusion is the audit objective, the scope of the examination, criteria, materiality, sample and evidence. This study suggests to use ISSAI 4100 Compliance Audit Guidelines –For Audits Performed separately from the Audit of Financial Statements as a reference for the conclusion format.ABSTRAKBPK memiliki mandat untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, diantaranya melalui Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan Direktorat Litbang PDTT pada tahun 2011, pemeriksaan yang termasuk dalam PDTT adalah pemeriksaan investigatif dan kepatuhan. Pemeriksaan kepatuhan yang dimaksudkan adalah pemeriksaan kepatuhan yang berdiri sendiri. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang penarikan kesimpulan dalam pemeriksaankepatuhan yang berdiri sendiri tersebut. Metodologi yang digunakan yaitu studi literatur, telaah LHP, pengumpulan data dan informasi melalui kuesioner dan wawancara, serta Focus Group Discussion dengan praktisi dan akademisi. Hasil studi menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mendukung kualitas penarikan kesimpulan dalam pemeriksaan kepatuhan yang berdiri sendiri adalah tujuan, lingkup atau cakupan pemeriksaan, kriteria, materialitas, sampel dan bukti pemeriksaan. Studi ini mengusulkan bentuk kesimpulan yang mengacu pada ISSAI 4100 Compliance Audit Guidelines–For Audits Performed separately from the Audit of Financial Statements.

Page 2 of 31 | Total Record : 310

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 1 (2025): JTAKEN Vol. 11 No. 1, June 2025 Vol. 11 No. 2 (2025): JTAKEN Issue in progress Vol. 10 No. 2 (2024): JTAKEN Vol. 10 No. 2 December 2024 Vol. 10 No. 1 (2024): JTAKEN Vol. 10 No. 1 June 2024 Vol. 9 No. 2 (2023): JTAKEN Vol. 9 No. 2 December 2023 Vol. 9 No. 1 (2023): JTAKEN Vol. 9 No. 1 June 2023 JTAKEN 2023: Article in Press Vol. 8 No. 2 (2022): JTAKEN Vol. 8 No. 2 December 2022 Vol. 8 No. 1 (2022): JTAKEN Vol. 8 No. 1 June 2022 2022: JTAKEN Vol. 8 No. 2 December 2022 2022: JTAKEN Vol. 8 No. 1 June 2022 Vol. 7 No. 2 (2021): JTAKEN Vol. 7 No. 2 December 2021 Vol. 7 No. 1 (2021): JTAKEN Vol. 7 No. 1 June 2021 2021: JTAKEN Vol. 7 No. 2 December 2021 2021: JTAKEN Vol. 7 No. 1 June 2021 Vol. 6 No. 2 (2020): JTAKEN Vol. 6 No. 2 December 2020 2020: JTAKEN Vol. 6 No. 2 December 2020 2020: JTAKEN Vol. 6 No. 1 June 2020 2019: JTAKEN Vol. 5 No. 2 December 2019 2019: JTAKEN Vol. 5 No. 1 June 2019 2019: JTAKEN Vol. 5 No. 1 June 2019 2018: JTAKEN Vol. 4 No. 2 December 2018 2018: JTAKEN Vol. 4 No. 2 Desember 2018 2018: JTAKEN Vol. 4 No. 1 Juni 2018 2018: JTAKEN Vol. 4 No. 1 June 2018 2017: JTAKEN Vol. 3 No. 2 December 2017 2017: JTAKEN Vol. 3 No. 2 Desember 2017 2017: JTAKEN Vol. 3 No. 1 Juni 2017 2017: JTAKEN Vol. 3 No. 1 June 2017 2016: JTAKEN Vol. 2 No. 2 Desember 2016 2016: JTAKEN Vol. 2 No. 2 December 2016 2016: JTAKEN Vol. 2 No. 1 June 2016 2016: JTAKEN Vol. 2 No. 1 Juni 2016 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 2 Desember 2015 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 2 December 2015 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 1 July 2015 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 1 Juli 2015 More Issue