cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
+6282111929912
Journal Mail Official
jurnal.bpk@gmail.com
Editorial Address
Jl. Gatot Subroto Kav 31 Jakarta Pusat 10210
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara
ISSN : 24603937     EISSN : 2549452X     DOI : 10.28986/jtaken
Core Subject : Economy, Social,
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara with registered number ISSN 2460-3937 (print), ISSN 2549-452X (online) is a scientific journal published by Directorate of Research and Development, The Audit Board of Republic of Indonesia (Badan Pemeriksa Keuangan RI). This journal was first published in 2015 and associated with Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).Each submitted article will be reviewed by at least two reviewers. This journal publishes two numbers in one volume each year, with 5 articles in each number. This journal has been accredited by the Directorate General for Research Strengthening and Development, the Ministry of Research, Technology, and Higher Education, Republic of Indonesia (Peringkat 2) since year 2016 to 2020 according to the decree No. 21/E/KPT/2018.
Arjuna Subject : -
Articles 310 Documents
UNDERSTANDING AUDIT METHODS TO ASSIST PLANNING ON PROGRAM EVALUATION: SHARING GAO’S EXPERIENCE ON NATIONAL HEALTH SECURITY PROGRAM Adnyana, I Gede Sudi
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 2017: JTAKEN Vol. 3 No. 1 Juni 2017
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1296.337 KB) | DOI: 10.28986/jtaken.v3i1.78

Abstract

BPK has a mandate to conduct performance audit for examining whether government agencies have implemented their critical programs in thepossible aspects of efficiency, effectiveness or economy. Nevertheless, the current audit methods for those government programs designed at theplanning stages by the audit teams has not been fully emphasized on one or a combination of four main types of evaluation, such as process and/orimplementation evaluation; outcome evaluation; impact evaluation; and cost-benefit and cost effectiveness analyses. They can be identified byusing measures of program performance, along with other information, to study the benefits of a program or how to improve it. The program chosen is the NHS program, evaluated by using GAO’s experience which were empirically implemented and observed by the author during the fellowship program in the Agency. This study discusses the evaluation of FOD evaluation and general guide to address researchable questionsderived from NHS program stage evaluation, analysis of researchable question types, and to consider some challenges at designing evaluations. Further, BPK could improve methods and design of its performance audit plan as regards program evaluation by considering such variables that have been applied in theirbest practices.
DOES THE ROTATION OF HEAD OF AUDIT OFFICE ACROSS OFFICES IMPACT AUDIT QUALITY? STUDY CASE OF THE AUDIT BOARD OF REPUBLIC OF INDONESIA Komalasari, Nurul
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 2016: JTAKEN Vol. 2 No. 2 Desember 2016
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (610.579 KB) | DOI: 10.28986/jtaken.v2i2.61

Abstract

 This study examines the effect of head of audit office rotation on auditing quality. This study is motivated by two propositions in private sector auditing. First, that audit partners from larger audit offices are argued to be more experienced compared with audit partners from smaller offices. Second, the audit partners from larger audit offices also argued to be more capable in handling the rotation challenges. This study aimed to examine these propositions in public sector setting by using the Supreme Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) as a case study, where the head of representative office as the audit partner equivalent. This study tested these propositions by examining audit quality across BPK’s representative audit office sizes and the effect of rotation and types of rotation of the head of the representative audit office on audit quality. This study used the number of audit findings in the financial audit reports as the proxy of audit quality. This study found that audit quality varies across office sizes in the BPK, where the larger representative offices tend to have a better audit quality. This study also found that the rotation of the head of the audit office is negatively associated with audit quality. Lastly, this study found that the negative effect of rotation is caused by the negative effect of changes in the office sizes, which outweigh the positive effect of rotation. AbstrakPenelitian ini menguji dua argumen dalam konteks audit sektor swasta. Pertama audit partner dari kantor audit yang lebih besar dianggap memiliki kemampuan dan pengalaman audit yang lebih baik dari audit partner dari kantor audit yang lebih kecil. Kedua, audit partner dari kantor audit yang lebih besar juga dianggap lebih mampu menghadapi tantangan rotasi. Penelitian ini menguji kedua proposisi ini dalam konteks audit sektor publik menggunakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia sebagai studi kasus. Penelitian ini untuk menguji kedua proposisi tersebut dengan meneliti kualitas audit antar kantor perwakilan BPK, efek dari rotasi dan tipe rotasi kepala perwakilan BPK terhadap kualitas audit, dengan menempatkan kepala kantor perwakilan BPK sebagai ekuivalensi dari audit partner pada sektor swasta. Penelitian ini menggunakan jumlah temuan audit dalam laporan audit atas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai pendekatan  ukuran atas kualitas audit. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat kesenjangan kualitas audit antar kantor perwakilan dengan kecenderungan kantor perwakilan yang memiliki entitas audit yang lebih banyak akan memiliki kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan kantor perwakilan dengan entitas audit yang lebih sedikit. Penelitian ini juga menemukan bahwa rotasi kepala kantor perwakilan berdampak negatif terhadap kualitas audit. Lebih jauh, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak negatif tersebut disebabkan oleh dampak negatif perubahan ukuran kantor perwakilan, yang lebih besar dari dampak positif rotasi itu sendiri. 
MENEROPONG KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK MENURUT TEORI ECONOMIC ANALYSIS OF LAW Najib, Muh.
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 2018: JTAKEN Vol. 4 No. 1 Juni 2018
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (56.212 KB) | DOI: 10.28986/jtaken.v4i1.152

Abstract

Kebijakan pemerintah mengenai pengampunan pajak (tax amnesty), telah memunculkan kontro­versi di masyarakat. Dalam waktu sebulan sejak pemberlakuannya, Undang-Undang Pengampu­nan Pajak telah dimohonkan judicial review ke Mahkamah Konstitusi sebanyak empat kali, namun tidak ada satupun permohonan yang dikabulkan. Penelitian ini menjelaskan bagaimana konsepsi lahirnya kebijakan pengampunan pajak, yang kemudian dianalisis menurut teori Economic Analysis of Law. Metodologi yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan teoritis, yaitu dengan memaparkan konsepsi lahirnya kebijakan pengampunan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa lahirnya kebijakan pengampunan pajak dimaksudkan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian, dengan cara membebaskan wajib pajak dari kewa­jiban membayar pajak yang terutang beserta sanksi denda dan sanksi pidana, apabila wajib pajak tersebut mau mengungkapkan hartanya dan membayar uang tebusan sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak. Kebijakan pengampunan pajak merupakan pilihan terbaik saat itu untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemerintah, dan solusi yang paling menguntungkan bagi semua pihak, sesuai dengan konsep dasar teori Economic Analysis of Law, yaitu maksimalisasi, keseimbangan, dan efisiensi
PENGARUH KARAKTERISTIK KEUANGAN DAN HASIL PEMERIKSAAN PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PROVINSI SUMATERA UTARA Mangkunegara, Irfan
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 2 Desember 2015
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (519.023 KB) | DOI: 10.28986/jtaken.v1i2.24

Abstract

One of the implications of desentralization is a performance measurement of local government. Local government peformance can be seen from the Evaluation of Local Government Performance score (Mustikarini & Fitriasari, 2012), efficiency ratio (Marfiana & Kurniasih, 2013) and the Human Development Index (Prasetyaningsih, 2015). HDI is also an indicator for public welfare, so it can be concluded that local government performance can be measured from the level of its public welfare. This research aimed to described the relationship between financial characteristics of local government and BPK’s audit findings. It uses 34 data from local governments inNorth Sumatera from 2011 to 2013, and refers to research model that is composed by Prasetyaningsih (2015) . Research shows that financial characteristic of local government (total asset and capital expenditure) and audit finding have significant effect to HDI in local government of North Sumatera Province within 2011-2013 period. AbstrakSalah satu implikasi dari desentralisasi adalah pengukuran kinerja pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Mustikarini dan Fitriasari, 2012), rasio efisiensi (Marfiana dan Kurniasih, 2013) dan Indeks Pembangunan Manusia (Prasetyaningsih, 2015). IPM juga merupakan indikator kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah daerah dapat diukur dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Kajian ini dilakukan untuk menggambarkan hubungan karakteristik keuangan pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan BPK terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang diproksikan dengan IPM. Kajian ini mengacu pada model penelitian yang disusun oleh Prasetyaningsih (2015) dengan data panel dari 34 pemerintah daerah di Sumatera Utara selama tahun 2011-2013. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa terdapatpengaruh yang signifikan antara karakteristik keuangan daerah (total aset dan belanja) dan hasil pemeriksaan atas IPM di Pemerintah Daerah Sumatera Utara periode Tahun 2011-2013. 
MODEL TRANSFORMASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Pramono, Agus Joko; Hendharto, Hendy
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 2017: JTAKEN Vol. 3 No. 2 Desember 2017
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28986/jtaken.v3i2.105

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mencari struktur program transformasi BPK yang efektif dan implementatif. Metode yang digunakan adalah Interpretive Structural Modeling (ISM) untuk memperoleh berbagai elemen dan sub-elemen kunci keberhasilan transformasi yang berorientasi pada lima faktor utama transformasi BPK. Data diperoleh melalui FGD dengan peserta 14 pegawai BPK yang terpilih berdasarkan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, struktur program dari sembilan elemen program menurut Saxena (1992) menunjukkan konsistensi logika berpikir yang baik dan layak diterima sebagai model operasional transformasi BPK. Kedua, model transformasi BPK terdiri dari tiga elemen pengungkit, yaitu: kebutuhan, tujuan, dan aktivitas. Ketiga, sub-elemen kunci yang menjadi driver power tiga elemen pengungkit memiliki keterkaitan yang erat antar satu sub-elemen dengan sub-elemen lainnya. Komitmen pimpinan terhadap transformasi menjadi kebutuhan mutlak bagi terlaksananya transformasi BPK. Tanpa komitmen yang kuat dari pimpinan, maka proses tata kelola yang baik dan sistem TI yang handal sebagai penggerak tercapainya tujuan transformasi lainnya akan sulit terwujud. Komitmen pimpinan juga sangat dibutuhkan dalam menciptakan dan menggerakkan berbagai aktivitas yang berorientasi pada transformasi secara berkelanjutan dan terpadu. Khususnya pada program Pengembangan Kepemimpinan dan Pendidikan dan Pelatihan, serta Manajemen Talenta yang akan meningkatkan kapasitas kepemimpinan para pimpinan BPK.
PENGARUH EARNING PERFORMANCE DAN PROPORSI PAD LKPD 2015 TERHADAP KEMANDIRIAN DAERAH DI JAWA TENGAH Hadi, Waskito
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 2017: JTAKEN Vol. 3 No. 1 Juni 2017
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (763.301 KB) | DOI: 10.28986/jtaken.v3i1.66

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2015 di Jawa Tengah yang bertujuan untuk mengetahui besar pengaruh Earning Performance dan proporsi PAD terhadap kemandirian daerah baik secara parsial maupun simultan menggunakan analisis jalur (path analysis) dengan metode sensus. Populasi penelitian ini adalah sebanyak 36 LKPD TA 2015 di Jawa Tengah yang telah diperiksa oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan hasil pemeriksaannya telah disampaikan ke lembaga perwakilan rakyat, dalam hal ini DPRD provinsi/kota/kabupaten di Jawa Tengah. Seluruh elemen populasi diteliti dan menjadi sasaran akhir populasi dalam penelitian ini. Hasil analisis data dengan SPSS versi 15.0 menunjukkan bahwa earning performance mempengaruhi kemandirian daerah sebesar 3,1% dan besar pengaruh proporsi PAD terhadap kemandirian daerah adalah sebesar 82,4%. Earning performance dan proporsi PAD secara simultan mempengaruhi kemandirian daerah sebesar 89,7% yang ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,897 sedangkan variabel independen lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini dapat mempengaruhi kemandirian daerah (e) sebesar 10,3%. Hasil analisis menyimpulkan bahwa earning performance dan proporsi PAD berpengaruh terhadap kemandirian daerah baik secara simultan maupun parsial.
ANALISIS DETERMINAN KEMISKINAN DI SULAWESI SELATAN (DETERMINANT ANALYSIS OF POVERTY IN SOUTH SULAWESI) Iskandar, Azwar; Subekan, Achmat
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 2016: JTAKEN Vol. 2 No. 1 Juni 2016
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (843.569 KB) | DOI: 10.28986/jtaken.v2i1.36

Abstract

This research is aimed to analyze the determinant of poverty in South Sulawesi on 2010-2014 period. Using the annual data from Badan Pusat Statistik (BPS) and Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), the estimation applies the Panel Regression with Random Effect Model (REM) as analytical tool in order to analyze the effect of regional economic growth, unemployment, healthy index, school participation rate and local government expenditure on poverty in South Sulawesi. The empirical results show that all determinant variables simultanously have a positive significant effect on poverty. Meanwhile, regional economic growth partially have a positive effect on poverty. The others such as unemployment, healthy index, school participation rate and local government expenditure partially have a negative effect on poverty. Because of that matters, local government shall to create an economic growth inclusively, improve the health and education public infrastructures, and increase the supervision of expenditures to keep going effective and efficient in the poverty reduction effort.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan atau faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2010 sampai 2014. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dari publikasi data statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Data-data tersebut ditabulasikan ke dalam struktur data panel yaitu gabungan antara data yang berbentuk time series dan cross section dalam bentuk tahunan. Dengan teknik purposive sampling, penelitian ini menggunakan data 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan untuk kemudian dianalisis dengan metode teknik Analisis Regresi Data Panel dengan pendekatan Random Effect. Hasil empiris membuktikan bahwa seluruh variabel determinan yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi regional, jumlah pengangguran, indeks kesehatan, angka partisipasi sekolah dan belanja daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara secara parsial, variabel pertumbuhan ekonomi regional berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan variabel-variabel lainnya yaitu pengangguran, indeks kesehatan, angka partisipasi sekolah dan belanja daerah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan bersifat inklusif, mampu meningkatkan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan secara merata tidak hanya terpusat pada satu daerah saja, serta meningkatkan pengawasan keuangan terkait pengeluaran atau belanja pemerintah kabupaten/kota agar tepat sasaran sehingga pengeluaran atau belanja pemerintah dapat terus berjalan efektif dan efisien dalam upaya pengurangan kemiskinan.
ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PEMERIKSAAN KINERJA Sendjaja, Denny Wahyu; Rismanto, Gregorius Yorrie; Andrianto, Nico
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 1 Juli 2015
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1551.623 KB) | DOI: 10.28986/jtaken.v1i1.20

Abstract

One of issues in performance audit is what method to be used if auditor wants to gain understanding of policies underlying entity’s activities. This study aims to provide an understanding regarding policy cycle and its development; to describe the relationship between governance system, understanding of public policy and performance audit; and to develop framework and scope of public policy analysis in the performance audit. The study prepared by Tim Litbang BPK using literature study, enriched by discussions with speakers from Vrije Universiteit, as well as field trips to ARK and other government entities inNetherlands. Furthermore, the team developed initial information and analysed i t using ISSAI 3000 perspective. Based on policydevelopment cycle, team has developed a framework for public policy analysis on performance audit. The study concluded that ideal entity’s performance evaluation would be to assess the policy before and after the policy implementation (ex-ante and ex-post). Ideally, performance audit over policy is held by entity other than the policy’s subject itself. BPK meets the criteria. ABSTRAKSalah satu isu dalam pemeriksaan kinerja yang memiliki urgensi tinggi yaitu metode apakah yang dapat digunakan pemeriksa untuk mendapatkan pemahaman atas kebijakan yang melatarbelakangi kegiatan utama entitas. Analisis kebijakan publik dalam pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk memberikan pemahaman khususnya mengenai siklus kebijakan dan pengembangannya; menjelaskan hubungan sistem tata kelola pemerintahan, pemahaman kebijakan publik dan pemeriksaan kinerja; serta mengembangkan kerangka kerja dan menjelaskan cakupan analisis kebijakan publik dalam pemeriksaan kinerja. Kajian ini disusun oleh Tim Litbang BPK dengan menggunakan studi literatur mengenai teori-teori kebijakan publik, diskusi dengan nara sumber dari Vrije Universiteit, serta kunjungan lapangan ke Algemene Rekenkamer (ARK) dan beberapa entitas pemerintah lainnya di Belanda. Selanjutnya, Tim mengembangkan informasi awal tersebut serta menganalisisnya dengan mempertimbangkan perspektif ISSAI 3000 Performance Audit Guidelines. Dengan menggunakan siklus pengembangan kebijakan, Tim telah menyusun kerangka kerja analisis kebijakan publik dalam pemeriksaan kinerja. Hasil kajian menyimpulkan bahwa penilaian kinerja entitas yang ideal adalah dengan mengukur suatu kebijakan pada tahap sebelum dan sesudah pelaksanaan kebijakan (ex-ante dan ex-post). Pemeriksaan atas kinerja suatu kebijakan pada tahap ex-ante dan ex-post (kecuali produk kebijakan itu sendiri) secara ideal dilakukan oleh entitas pengendali yang bukan merupakan subjek kebijakan itu sendiri. BPK sebagai badan pemeriksa eksternal pemerintah memenuhi syarat tersebut.
PENGARUH INVENTARISASI ASET TERHADAP LEGAL AUDIT DAN PENILAIAN ASET (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG) Sangadji, Sut Mutiah
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 2018: JTAKEN Vol. 4 No. 1 Juni 2018
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1265.031 KB) | DOI: 10.28986/jtaken.v4i1.140

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh inventarisasi aset terhadap legal audit dan penilaian aset. Penelitian dilakukan di Pemerintah Kota Bandung menggunakan data primer (kuesioner) dan sekunder berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran (TA) 2012 sampai dengan 2016. Sampel penelitian dipilih dengan metode purposive sampling yaitu pengguna aset (pejabat struktural) di 36 dinas pemerintahan, koordinator aset di bagian pemberdayaan aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA), dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Kota Bandung. Sampel yang dipilih merupakan sampel yang memahami dan mengevaluasi pelaksanaan aset di Pemerintah Kota Bandung. Hasil analisis data dengan software SmartPLS versi 3.0 menunjukkan bahwa inventarisasi aset memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap legal audit dan juga terhadap penilaian aset. Kesimpulannya tinggi rendah kualitas pelaksanaan inventarisasi aset memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tahapan manajemen aset yang lainnya, seperti legal audit dan penilaian aset.
Volume 2, Nomor 1, Juni 2016 (Full) TAKEN, Jurnal
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 2016: JTAKEN Vol. 2 No. 1 Juni 2016
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (9792.01 KB)

Abstract

Perencanaan pembangunan daerah tidak bisa terlepas dari perencanaan pembangunan nasional. Salah satu isu sentral perencanaan pembangunan di Indonesia selama ini adalah lemahnya koordinasi dan sinergi perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa pemerintah pusat dan daerah perlu meningkatkan koordinasi dan sinergi, sehingga perencanaan pembangunan dapat efektif mendukung pembangunan nasional yang terpadu dan komprehensif dalam mencapai tujuan bernegara.

Page 4 of 31 | Total Record : 310


Filter by Year

2015 2025


Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 1 (2025): JTAKEN Vol. 11 No. 1, June 2025 Vol. 11 No. 2 (2025): JTAKEN Issue in progress Vol. 10 No. 2 (2024): JTAKEN Vol. 10 No. 2 December 2024 Vol. 10 No. 1 (2024): JTAKEN Vol. 10 No. 1 June 2024 Vol. 9 No. 2 (2023): JTAKEN Vol. 9 No. 2 December 2023 Vol. 9 No. 1 (2023): JTAKEN Vol. 9 No. 1 June 2023 JTAKEN 2023: Article in Press Vol. 8 No. 2 (2022): JTAKEN Vol. 8 No. 2 December 2022 Vol. 8 No. 1 (2022): JTAKEN Vol. 8 No. 1 June 2022 2022: JTAKEN Vol. 8 No. 2 December 2022 2022: JTAKEN Vol. 8 No. 1 June 2022 Vol. 7 No. 2 (2021): JTAKEN Vol. 7 No. 2 December 2021 Vol. 7 No. 1 (2021): JTAKEN Vol. 7 No. 1 June 2021 2021: JTAKEN Vol. 7 No. 2 December 2021 2021: JTAKEN Vol. 7 No. 1 June 2021 Vol. 6 No. 2 (2020): JTAKEN Vol. 6 No. 2 December 2020 2020: JTAKEN Vol. 6 No. 2 December 2020 2020: JTAKEN Vol. 6 No. 1 June 2020 2019: JTAKEN Vol. 5 No. 2 December 2019 2019: JTAKEN Vol. 5 No. 1 June 2019 2019: JTAKEN Vol. 5 No. 1 June 2019 2018: JTAKEN Vol. 4 No. 2 December 2018 2018: JTAKEN Vol. 4 No. 2 Desember 2018 2018: JTAKEN Vol. 4 No. 1 Juni 2018 2018: JTAKEN Vol. 4 No. 1 June 2018 2017: JTAKEN Vol. 3 No. 2 Desember 2017 2017: JTAKEN Vol. 3 No. 2 December 2017 2017: JTAKEN Vol. 3 No. 1 June 2017 2017: JTAKEN Vol. 3 No. 1 Juni 2017 2016: JTAKEN Vol. 2 No. 2 Desember 2016 2016: JTAKEN Vol. 2 No. 2 December 2016 2016: JTAKEN Vol. 2 No. 1 June 2016 2016: JTAKEN Vol. 2 No. 1 Juni 2016 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 2 December 2015 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 2 Desember 2015 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 1 Juli 2015 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 1 July 2015 More Issue