cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rahmad Hidayat
Contact Email
rahmad_dayat22@yahoo.com
Phone
-
Journal Mail Official
jiappublik.ummat@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Administrasi Publik (JIAP)
Published by Universitas Muhammadiyah Mataram
ISSN : 23392932     EISSN : 26155826     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) adalah salah satu jurnal penelitian yang dikelola oleh Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Mataram, p-ISSN 2339-2932 & ISSN Online: 2615-5826. Tiap tahun terbit dua kali yakni bulan Maret dan September. Adapun cakupan publikasi pada JIAP adalah hasil penelitian di bidang administrasi publik.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 8, No 1 (2020): Maret 2020" : 5 Documents clear
INOVASI PELAYANAN KESEHATAN PUBLIC SAFETY CENTER 119 (PSC 119) SMASH CARE’S DI KOTA SOLOK Wike Yuliana; Roni Ekha Putera; Yoserizal Yoserizal
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Vol 8, No 1 (2020): Maret 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.507 KB) | DOI: 10.31764/jiap.v8i1.1793

Abstract

Health service inovation Public safety Center 119 (PSC 119) Solok Madinah Sehat Cara Revolusi Sehat (SMASH CARE’S) in Solok City. For increasing the service in health sector, the govermnent of Solok City launched an inovation in health service PSC 119 Smash Care’s. this research intended to find out the implementation of Smash Care’s and also the public services that accepted by solok society. This research is using descriptive approach by qualitative methods. Technique of collecting the data was by interview and documentation. The result of this research shows that PSC 119 Smash Care’s give the emergency services to Solok society or the people who are in the Solok City. This service is very assist for the society. In the other hand, this service has more advantage than other. Those are easy to acces the service by direct call to 119 and also giving 24 hours service, free of charger and in accordance with needs and taking into account community complaints. But there are still some shortcomings such as the fraudulent numbers to call center 119, the lack of facilities and infrastructure as well and the lack of maximum socialization
Penguatan Kapasitas Kelembagaan Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat kepada Presiden RI Metia Pratiwi; Roy Valiant Salomo
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Vol 8, No 1 (2020): Maret 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (385.475 KB) | DOI: 10.31764/jiap.v8i1.1782

Abstract

Kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan tidak terkecuali kepada Presiden RI. Jumlah pengaduan masyarakat kepada Presiden RI menunjukan tren kenaikan setiap tahunnya, dengan jumlah signifikan di era Pemerintahan Joko Widodo. Seiring dengan tingginya tuntutan masyarakat terhadap penyelesaian masalah di lembaga kepresidenan dan kecepatan dinamika lingkungan, maka penguatan kapasitas kelembagaan Kementerian Sekretariat Negara sangatlah vital. Namun dalam praktiknya penyelenggaraan penanganan pengaduan masih jauh dari harapan, yakni banyak pengaduan yang belum mendapatkan penyelesaian dari instansi terkait, belum terbentuknya sinergisitas penanganan pengaduan, dan mekanisme kerja yang masih konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas kelembagaan yang perlu diperkuat dalam menyelenggarakan penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden RI. Peneliti menggunakan pendekatan post positivisme dengan metode penelitian kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlu penguatan kapasitas kemampuan SDM dalam menjalankan tugas dan fungsi public complaint handling melalui pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pemanfaatan sistem teknologi dalam mengelola dan menganalisis data pengaduan serta memperlancar proses bisnis yang masih terkendala, proses evaluasi kinerja penanganan secara menyeluruh, pembentukan payung hukum sebagai pedoman penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden RI, dukungan dari pimpinan, dan kerja sama secara kelembagaan antar mitra pengelola pengaduan dalam menangani pengaduan masyarakat kepada Presiden RI.
Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Febby Febriantika Noer Fisabililah; azizatun rochamatul Nisaq; Siti Nurrahmawati
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Vol 8, No 1 (2020): Maret 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jiap.v8i1.1932

Abstract

The purpose of this study is to describe the management of the Village Fund in empowering villagers and to find out the results of managing village fund allocations in community empowerment. The Village Fund Allocation Management Research in Community Empowerment was conducted at the Deket Kulon Village, the Deket District, Lamongan Regency. Village fund allocations are central and regional financial balance funds received by regencies / cities which are distributed in proportion to each village proportionally, at least 10% (ten percent). The allocation of village funds is intended for the administration of village government and community empowerment. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The results show that the results of village fund management can be used for environmental, economic and community empowerment. By emphasizing community participation as the key through the role of stakeholders so that the planned program can work effectively.
IMPELEMENTASI KEBIJAKAN PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN DI KABUPATEN BANGKA Zakiyudin Fikri
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Vol 8, No 1 (2020): Maret 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (366.463 KB) | DOI: 10.31764/jiap.v8i1.1806

Abstract

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bangka setiap tahunnya terus meningkat dan diikuti pula dengan meningkatnya jumlah penduduk pendatang. Pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang pedoman pendataan penduduk non permanen. Di Kabupaten Bangka instansi yang melaksanakan kebijakan tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka. Kebijakan tersebut dilaksanakan guna untuk melihat mobilitas penduduk dan untuk mencapai tujuan tertibnya administrasi kependudukan. Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan pendataan penduduk nonpermanen dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendataan penduduk nonpermanen di Kabupaten Bangka. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pendataan penduduk non permanen dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendataan penduduk non permanen di Kabupaten Bangka. Berdasrkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dilapangan bahwa implementasi kebijakan pendataan penduduk non permanen di Kabupaten Bangka yang dilihat dari dimensi, organisasi, interprestasi dan aplikasi dapat dikatakan sudah cukup baik. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendataan penduduk non permanen di Kabupaten Bangka yang dilihat dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi hasilnya belum baik
Analisis Penerapan Etika Pengambilan Keputusan Publik dalam Kebijakan Penertiban Kawasan Kalijodo Tahun 2016 David Malchiel Ravanelli
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Vol 8, No 1 (2020): Maret 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (327.288 KB) | DOI: 10.31764/jiap.v8i1.1518

Abstract

DKI Jakarta adalah ibukota negara Indonesia yang adalah pusat pemerintahan dan pusat perekonomian. Dengan demikian, hal tersebut berdampak pada pertumbuhan penduduk di Jakarta yang meningkat dengan pesat. Karena itu, keberadaan lahan sangat dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan penduduk Jakarta. Hal ini perlu diikuti dengan manajemen perencanaan tata ruang wilayah kota untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan berkelanjutan. Dalam usaha untuk menciptakan ruang terbuka hijau (RTH) sebsar 30% seperti yang telah ditetapkan dalam UU. No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan publik terhadap daerah yang seharusnya menjadi jalur hijau. Salah satu daerah yang sukses dikembalikan peruntukannya adalah kawasan Kalijodo, Jakarta Utara. Penggusuran oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah untuk mengembalikan fungsi ruang terbuka hijau di daerah tersebut. Dampaknya, penggusuran ini menyebabkan berbagai reaksi dari berbagai aktor kepentingan yang ada. Dalam menentukan kebijakan yang terbaik dalam menyelesaikan kasus ini diperlukan etika pengambilan keputusan publik. Terdapat tiga aspek meliputi konsekuensialis, deontologis, dan etika kebajikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi dari etika pengambilan keputusan publik dalam kebijakan penertiban kawasan Kalijodo tahun 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2025): September Vol 13, No 1 (2025): Maret Vol 12, No 2 (2024): September Vol 12, No 1 (2024): Maret Vol 11, No 2 (2023): september Vol 11, No 1 (2023): Maret Vol 10, No 2 (2022): september Vol 10, No 1 (2022): Maret Vol 9, No 2 (2021): September Vol 9, No 1 (2021): Maret Vol 8, No 2 (2020): September 2020 Vol 8, No 1 (2020): Maret 2020 Vol 7, No 2 (2019): September 2019 Vol 7, No 1 (2019): Maret 2019 Vol 6, No 2 (2018): September 2018 Vol 6, No 1 (2018): Maret 2018 More Issue