Articles
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Program Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) Di Puskesmas Sinar Baru Pada Tahun 2018 ]]>
<![CDATA[Sudracun Sudracun]]>;
<![CDATA[Mirawati Wati]]>;
<![CDATA[Zakiyudin Fikri]]>
<![CDATA[ JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Vol 8, No 2 (2020): September 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jiap.v8i2.2738
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang Implementasi kebijakan program Posbindu PTM di Puskesmas Sinar Baru pada tahun 2018. Program Posbindu PTM merupakan salah satu program pemerintah Kabupaten Bangka dalam menanggapi masalah Penyakit Tidak Menular (PTM) di Puskesmas Sinar Baru. Adanya program Posbindu PTM ini bertujuan untuk menurunkan persentase Penyakit Tidak Menular (PTM). Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan program Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) di Puskesmas Sinar Baru pada tahun 2018. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi dan trianggulasi. Teori yang digunakan yaitu teori Jones dalam Widodo (2007:89-96) yang terdiri dari dimensi organisasi, dimensi interprestasi dan dimensi aplikasi serta untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, peneliti menggunakan teori Edward III dalam Nugroho (2017:747) yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti menunjukkan bahwa para pelaksana Program Posbindu PTM personil kurang lengkap dan mempunyai tugas rangkap. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan komunikasi sangat mempengaruhi implementasi kebijakan program Posbindu PTM di Puskesmas Sinar Baru pada tahun 2018.]]>
<![CDATA[IMPELEMENTASI KEBIJAKAN PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN DI KABUPATEN BANGKA ]]>
<![CDATA[Zakiyudin Fikri]]>
<![CDATA[ JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Vol 8, No 1 (2020): Maret 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (366.463 KB)
|
DOI: 10.31764/jiap.v8i1.1806
<![CDATA[Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bangka setiap tahunnya terus meningkat dan diikuti pula dengan meningkatnya jumlah penduduk pendatang. Pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang pedoman pendataan penduduk non permanen. Di Kabupaten Bangka instansi yang melaksanakan kebijakan tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka. Kebijakan tersebut dilaksanakan guna untuk melihat mobilitas penduduk dan untuk mencapai tujuan tertibnya administrasi kependudukan. Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan pendataan penduduk nonpermanen dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendataan penduduk nonpermanen di Kabupaten Bangka. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pendataan penduduk non permanen dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendataan penduduk non permanen di Kabupaten Bangka. Berdasrkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dilapangan bahwa implementasi kebijakan pendataan penduduk non permanen di Kabupaten Bangka yang dilihat dari dimensi, organisasi, interprestasi dan aplikasi dapat dikatakan sudah cukup baik. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendataan penduduk non permanen di Kabupaten Bangka yang dilihat dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi hasilnya belum baik]]>
<![CDATA[Pengaruh Kompetensi dan Perilaku Kerja Terhadap Kinerja Pemeriksa di Inspektorat Kabupaten Bangka ]]>
<![CDATA[Hattami Amar]]>;
<![CDATA[Zakiyudin Fikri]]>
<![CDATA[ Kemudi Vol 4 No 2 (2020): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (348.892 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari kompetensi terhadap kinerja Pemeriksa, Perilaku kerja terhadap kinerja Pemeriksa dan pengaruh antara kompetensi dan Perilaku kerja terhadap kinerja Pemeriksa di Inspektorat Kabupaten Bangka. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif yang bersifat kausaldengan menggunakan metode survey. Subyek dan lokasi penelitian adalah 20 orang pemeriksa di Inspektorat Kabupaten Bangka. Uji reliabilitas dan validitas dilakukan untuk melihat valid atau tidaknya kuesioner penelitian. Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel tak bebas dan uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel tak bebas. Metode analisis data adalah statistik deskriptif dan statistik inferensial dengan menggunakan regresi sederhana dan regresi berganda.Hasil penelitian menunjukkan; terdapat pengaruh variabel kompetensi terhadap kinerja Pemeriksa di Inspektorat Kabupaten Bangka sebesar 65,2%, kompetensi merupakan gabungan dari faktor sikap, pengetahuan dan kemampuan. Sikap yang menjadi faktor dominan yang disebabkan pengalaman dan pendidikan juga oleh adanya kewenangan lembaga. Terdapat pengaruh variabel perilaku kerja terhadap kinerja Pemeriksa di Inspektorat Kabupaten Bangka sebesar 64,4%, perilaku kerja mencakup keterlibatan kerja, semangat dan kegairahan kerja, daya inisiatif kerja, serta keterikatan terhadap organisasi. Keterlibatan kerja merupakan pendukung utama perilaku kerja yang disebabkan oleh masa kerja yang cukup lama dan pendidikan serta adanya perintah tugas yang terstruktur. Terdapat pengaruh variabel kompetensi dan Perilaku kerja secara bersama-sama terhadap kinerja Pemeriksa di Inspektorat Kabupaten Bangka sebesar 68,2%, kompetensi merupakan faktor yang berpengaruh sangat dominan terhadap kinerja pemeriksa di Inspektorat Kabupaten Bangka.]]>
<![CDATA[Analisis Pemberdayaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Bantul ]]>
<![CDATA[Sudarcun Sudarcun]]>;
<![CDATA[Zakiyudin Fikri]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol 4, No 1 (2023): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/villages.v4i1.39
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk melihat proses pemberdayaan dan penataan PKL yang di lakukkan oleh pemerintah Kabupaten Bantul. PKL adalah salah satu sektor informal yang menjadi sumber retribusi dalam menambah pendapatan asli daerah, namun pada suatu sisi maraknya PKL berbuntut pada munculnya berbagai persoalan. Ada anggapan bahwa keberadaan PKL yang semerawut dan tidak teratur mengganggu ketertiban, keindahan serta kebersihan lingkungan. Lokasi berdagang yang sembarangan bahkan cenderung memakan bibir jalan sangat mengganggu lalu lintas baik bagi pejalan kaki maupun pengendara motor atau mobil. Selain itu, parkir kendaraan para pembeli yang tidak teratur juga sangat mengganggu ketertiban. Belum lagi masalah limbah atau sampah. Penelitian ini menggukana metode deskriptif kualitatif dengan sumber data primer yang dilakukan dengan wawancara, kuisioner dan observasi, dan juga sumber data sekunder yang berasal dari dokumen pemerintah seperti LAKIP dan dokumen lainnya. Hasil penelitian ini dinyatakan pemberdayaan dan penataan yang dilakukan pemerintah belum optimal karena Pemberdayaan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bantul hanya berupa: penyuluhan dan bantuan tenda dagangan. Selama ini Pemerintah Kabupaten Bantul belum memberikan bantuan modal kepada PKL, namun bantuan tenda yang diberikan selain dapat meningkatkan kualitas layanan juga dapat meningkatkan usaha dari Pedagang yang bersangkutan. Sedangkan penataan PKL yang dilaksanakan sudah maksimal karena sudah dilakukan pendataan dan relokasi sejak tahun 2013.]]>
<![CDATA[The Effect of Human Development on Poverty in Bangka District 2011-2020 ]]>
<![CDATA[Zakiyudin Fikri]]>;
<![CDATA[Hattami Amar]]>
<![CDATA[ Ilomata International Journal of Social Science Vol 4 No 2 (2023): April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Ilomata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52728/ijss.v4i2.680
<![CDATA[The purpose of this study was to determine whether there was an effect of human development on poverty in Bangka Regency in 2011-2020 and how big the effect was. The locus of this research is in Bangka Regency. This type of research is quantitative with an associative approach with a simple linear regression analysis model. The feasibility test of the regression model uses the classical assumption test, and the t test to see the significance of the effect. The results showed that human development had a negative but not significant effect on poverty in Bangka Regency. The magnitude of the influence of human development on poverty is only 36.9 percent, the remaining 63.1 percent is influenced by other variables not included in this study. Simple linear regression equation Y = 13.839 – 0.122 X, regression coefficient value -0.122, meaning that if Human Development with the Human Development Index indicator increases by 1 point, then the poverty rate in Bangka Regency is predicted to decrease by 0.122 percent. Recommendation to the government of Bangka Regency is that in development planning to utilize the results of research or research, especially research related to the influence of human development on poverty. The allocation of funds related to human development needs to be evaluated, so that it is more targeted in alleviating poverty in Bangka Regency, because in reality it has no significant effect on reducing poverty in terms of the 2011-2020 data series.]]>
<![CDATA[Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Pugul Kabupaten Bangka ]]>
<![CDATA[Fikri, Zakiyudin]]>;
<![CDATA[Ramadhona, Rizky]]>;
<![CDATA[Marleni, Marleni]]>
<![CDATA[ Jurnal Publisitas Vol 9 No 2 (2023): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) Candradimuka Palembang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37858/publisitas.v9i2.315
<![CDATA[This research is one of the studies presented to look at the implementation of village financial management based on Permendagri number 113 of 2014. This research was conducted on one of the objects, namely Pugul Village, Riau Silip District. This research uses a descriptive qualitative research method. In this type, researchers will be more flexible in explaining in detail how the process of managing village finances in Pugul Village. Data collection uses three data sources, namely interviews, observation and documentation. The analysis in this study uses qualitative analysis techniques with three stages including: data reduction, delivery of analysis results and drawing conclusions. The results of this study are that in general the stages in the financial management of Pugul Village are in accordance with Permendagri Number 113 of 2014. However, there are still several stages that are still not appropriate, namely the Draft Village Regulation on APBDesa is mutually agreed upon no later than October of the current year. However, Pugul Village experienced delays because there were new regulations that required time to adjust the APBDes.]]>
<![CDATA[Implementation of Good Governance in Health Services at the UPTD Mental Hospital of the Bangka Belitung Islands Province ]]>
<![CDATA[Fikri, Zakiyudin]]>;
<![CDATA[Asmadi, Asmadi]]>;
<![CDATA[Sari, Dara Puspita]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) Vol 12 No 1 (2024): June, 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31629/juan.v12i1.6818
<![CDATA[This research discusses the implementation of good governance in health services at the UPTD Regional Mental Hospital, Health Service of the Bangka Belitung Islands province. With indicators of the principle of public accountability, the principle of legal certainty and the principle of public transparency. This research aims to find out how Good Governance is implemented in Health services at the UPTD Regional Mental Hospital, Health Service of the province of Bangka Belitung Islands and the factors that influence the Implementation of Health Services. This research is qualitative research with descriptive methods carried out by the UPTD of the Regional Mental Hospital of the Bangka Belitung Islands Provincial Health Service. The results of this research show that the implementation of Good Governance in Health services at the UPTD Regional Mental Hospital, Health Service of the Bangka Belitung Islands province is quite good but not yet optimal, especially the timeliness of services seen from the principle of public accountability, from the principle of legal certainty it is quite good but not yet optimal because there are still discrimination in services provided and the principle of public transparency is seen to be quite good. This is influenced by several factors, including: Moral and ethical principles of hospital employees, the absence of hospital regulations that regulate legal guarantees for patients and employees and there is still miscommunication between hospital employees and patients regarding the flow of health services]]>
<![CDATA[Peran Komunikasi Penyuluhan Dalam Menyosialisasikan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu ]]>
<![CDATA[Satria, Anthony Lee Mega]]>;
<![CDATA[Fikri, Zakiyudin]]>;
<![CDATA[Sari, Sintia]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya Vol 4 No 2 (2025): Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya - JPPISB ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Dharma Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47233/jppisb.v4i2.2033
<![CDATA[The Program Keluarga Harapan (PKH), or the Family Hope Program, is a conditional social assistance initiative targeting poor and vulnerable families listed in the integrated data system for handling the poor, who have been designated as beneficiary families of the program. The low level of public understanding regarding the benefits and objectives of the Family Hope Program has hindered the achievement of its intended goals. This study aims to examine the role of extension communication in disseminating information about the Family Hope Program (PKH) in Riding Panjang Village, Belinyu District. The research employed a qualitative descriptive method, using interviews with informants from recipient families of the PKH program. Data analysis was conducted descriptively. The results of the study indicate that there are obstacles in the community's comprehension of messages conveyed through the extension communication efforts. Moreover, community participation remains weak, especially in decision-making related to the Family Hope Program. Based on these findings, the study recommends that the government carry out regular evaluation and monitoring activities, and enhance the capacity of extension officers to ensure effective communication in delivering the objectives of the Family Hope Program.]]>
<![CDATA[ANALISIS TINGKAT KEPUASAN NASABAH TERHADAP PELAYANAN BANK SUMSEL BABEL CABANG SUNGAILIAT ]]>
<![CDATA[Fikri, Zakiyudin]]>;
<![CDATA[Angela, Inggit Tria]]>;
<![CDATA[Muslim, Dhady]]>
<![CDATA[ Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial Vol 5 No 1 (2023): : Jurnal Publicio ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Panca Marga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51747/publicio.v5i1.1265
<![CDATA[The purpose of this study was to see the level of customer satisfaction with the quality of service provided by Bank Sumsel Babel Sungailiat Branch. The research method uses a quantitative type. Data collection techniques using questionnaires or surveys. The results showed that the level of customer satisfaction with the services provided by the Sumsel Babel bank was in the very satisfied category. This can be proven by the results of respondents' responses to each indicator used in measuring the level of service. Respondents' responses to each indicator gave a positive response. The conclusion is that the customer satisfaction level of Bank Sumsel Babel Sungailiat Branch is already in the very satisfied category, although there are still a small number of customers who state that on several indicators, they give dissatisfied responses. But overall, it is covered by dominant responses in the very satisfied category according to the majority of customers. Recommendations to the management of Bank Sumsel Sungailiat Branch to continue to maintain and improve the quality of services that have been obtained so that they can be able to compete with bank companies that are already large and trusted]]>
