Garuda - Garba Rujukan Digital

ALOKASI ANGGARAN BELANJA SEKTOR TRANSPORTASI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2006-2010 Christine Siahaan, Febi; Valiant Salomo, Roy
Jurnal Transportasi Vol 12, No 1 (2012)
Publisher : Jurnal Transportasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1197.339 KB)

This study aimed to identify the position of the transport sector in strategic policy and allocation of Revenue and Expenditure of Depok and to evaluate the consistency of strategic policy with budget allocations in the transportation sector. The study was conducted with a qualitative approach. Data was collected by reviewing the various policy documents and interviewing relevant parties. The findings of this study is that transport strategicpolicy in Depok has been given a priority position. In accordance with the mission of medium and long term development, the transportation development puts a high priority on infrastructure development. The budget allocation for the transport sector consistently ranked in the top ten recipients of budget direct allocation.Keywords: budget allocation, strategic policy, transport infrastructure

ALOKASI ANGGARAN BELANJA SEKTOR TRANSPORTASI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2006-2010 Christine Siahaan, Febi; Valiant Salomo, Roy
Jurnal Transportasi Vol 12, No 1 (2012)
Publisher : Jurnal Transportasi

This study aimed to identify the position of the transport sector in strategic policy and allocation of Revenue and Expenditure of Depok and to evaluate the consistency of strategic policy with budget allocations in the transportation sector. The study was conducted with a qualitative approach. Data was collected by reviewing the various policy documents and interviewing relevant parties. The findings of this study is that transport strategicpolicy in Depok has been given a priority position. In accordance with the mission of medium and long term development, the transportation development puts a high priority on infrastructure development. The budget allocation for the transport sector consistently ranked in the top ten recipients of budget direct allocation.Keywords: budget allocation, strategic policy, transport infrastructure

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN SEKOLAH FILIAL BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK PALEMBANG Ardinda, Ade Afrilia; Salomo, Roy Valiant
Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 7, No 1 (2019): PUBLIKAUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Abstrak Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pembinaan anak didik pemasyarakatan yang berbasis pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang. Kebijakan publik yang diimplementasikan kepada masyarakat merupakan salah satu minat dan perhatian dalam Administrasi Publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dan metode kualitatif untuk menjelaskan mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pembinaan anak didik pemasyarakatan yang berbasis pendidikan yang dilakukan di LPKA Palembang dengan melihat aspek konten dan konteks sebagai suatu kebijakan. Dengan melihat permasalahan ini, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari Merilee S Grindle untuk mendukung proses analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pembinaan anak didik pemasyarakatan yang berbasis pendidikan di LPKA Palembang. Ketika anak berhadapan dengan hukum, anak harus diposisikan sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang berhadapan dengan hukum bukan sepenuhnya salah pada diri anak, namun kemungkinan masih lemahnya kontrol sosial dari agen sosialisasi yang menyebabkan anak melakukan penyimpangan. Pelaksanaan program pembinaan yang ada masih belum sesuai dengan kebutuhan anak didik pemasyarakatan serta kurang memberikan manfaat yang mereka harapkan. Sehingga, anak didik pemasyarakatan kehilangan minat untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh LPKA. Hal ini menunjukkan bahwa ada hal yang luput dari perhatian pihak LPKA terkait dengan proses pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan. Hasil diskusi menunjukkan kendala-kendala penyelenggaraan pembinaan anak berbasis pendidikan antara lain kendala fasilitatif yang berupa kondisi bangunan dan sarana penunjang pelaksanaan pendidikan, anggaran, peserta didik (anak didik pemasyarakatan), serta standar penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan publik tidak cukup dengan peraturan dan Undang-Undang tetapi harus melihat dan menganalisis implementasi kebijakan yang ada di lapangan.Kata Kunci: Sekolah Filial, Anak Didik Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Implementasi Kebijakan Merilee S Grindle, Sistem Peradilan Pidana Anak.

Keterlibatan Masyarakat dalam Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Nisa, Nida Khoirun; Salomo, Roy Valiant
JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol 4, No 1 (2019): November 2019
Publisher : Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya

Kemiskinan telah menjadi perhatian global yang perlu diperhatikan baik dari pemerintah maupun masyarakat. Masalah kemiskinan tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah semata, tetapi harus ada kontribusi dari semua pihak. Di negara berkembang dan maju, kemiskinan adalah masalah utama yang harus diperangi termasuk masalah kemiskinan di Indonesia. Hingga saat ini jumlah penduduk miskin semakin meningkat dan perlu diselesaikan serta dicari jalan keluarnya. Di Kabupaten Cirebon, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah membuat beberapa kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan, salah satunya adalah program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program Pemerintah Kabupaten Cirebon ini masih sangat dibutuhkan, mengingat masih banyak masyarakatnya yang berumah namun tak layak huni. Program ini berbentuk stimulan, harus ada keterlibatan dari masyarakat sekitar. Tujuan dalam penelitian ini adalah guna menganalisis keterlibatan masyarakat dalam program rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat di Desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi seperti kecemburuan sosial, peran pemimpin, ketidakmerataan sosialisasi program, kesadaran individu, dan tidak aktifnya organisasi masyarakat.

Tax Incentive Policy for Geothermal Development: A Comparative Analysis in ASEAN Abidin, Mohammad Zainul; Rosdiana, Haula; Salomo, Roy Valiant
International Journal of Renewable Energy Development Vol 9, No 1 (2020): February 2020
Publisher : Center of Biomass & Renewable Energy, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ijred.9.1.53-62

This paper examines tax incentive policies in geothermal industries in ASEAN to better understand the development of geothermal industry investment in the ASEAN Member States (AMS) using a qualitative method. The results indicate that tax incentive policies have supported the investment climate and the development of geothermal industries in the AMS. Geothermal investments and production capacities in AMS have increased significantly. AMS that provide geothermal tax incentives include Indonesia, Lao PDR, the Philippines, Thailand and Vietnam. The performance of geothermal tax incentive policies is reflected in the level of utilization of geothermal potential, which is higher in states that provide greater tax incentives. The results also indicate that geothermal power plants in AMS use dry steam, flash and binary cycle technologies with flash plants being the most common. Results suggest that the future development of geothermal energy in AMS will be related to the tax incentive policy and investment climate in those states. Furthermore, the granting of various types of tax incentives should be focused on the initial investment in geothermal development. Â©2020. CBIORE-IJRED. All rights reserved

Keterlibatan Masyarakat dalam Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Nisa, Nida Khoirun; Salomo, Roy Valiant
JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol 4, No 1 (2019): November 2019
Publisher : Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya

Kemiskinan telah menjadi perhatian global yang perlu diperhatikan baik dari pemerintah maupun masyarakat. Masalah kemiskinan tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah semata, tetapi harus ada kontribusi dari semua pihak. Di negara berkembang dan maju, kemiskinan adalah masalah utama yang harus diperangi termasuk masalah kemiskinan di Indonesia. Hingga saat ini jumlah penduduk miskin semakin meningkat dan perlu diselesaikan serta dicari jalan keluarnya. Di Kabupaten Cirebon, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah membuat beberapa kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan, salah satunya adalah program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program Pemerintah Kabupaten Cirebon ini masih sangat dibutuhkan, mengingat masih banyak masyarakatnya yang berumah namun tak layak huni. Program ini berbentuk stimulan, harus ada keterlibatan dari masyarakat sekitar. Tujuan dalam penelitian ini adalah guna menganalisis keterlibatan masyarakat dalam program rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat di Desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi seperti kecemburuan sosial, peran pemimpin, ketidakmerataan sosialisasi program, kesadaran individu, dan tidak aktifnya organisasi masyarakat.

LEADERSHIP AS AN “ENTRY POINT” FOR COMBATING CORRUPTION AND SHAPE ON ANTI FRAUD CULTURAL SYSTEMS (Case study in Singapore) Abdul Rasyid Sahar; Roy Valiant Salomo
Asia Pacific Fraud Journal Vol 3, No 2 (2018): Volume 3, No.2nd Edition (July-December 2018)
Publisher : Association of Certified Fraud Examiners Indonesia Chapter

Singapore is a country with the lowest corruption rate in Asia. In the last two decades, the amount of data and facts released by international agencies such as Transparency International and The Political and Economic Risk Consultancy show this its entirety. This paper tries to describe the determinant aspect in eradicating corruption; how the strategy of eradicating corruption; and also recognizes the steps and strategies of corruption eradication experience in Singapore that can be “lesson-learned” by other countries especially Indonesia. Based on existing precedents and postulates, it can be concluded that an entry point for eradicating corruption in Singapore stems from strong political support (strong leadership) of party elites, government and society, as well as increased official incentives and public institutional reconstruction efforts.

TATA KELOLA KOLABORATIF DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN PINRANG Abdul Rasyid Sahar; Roy Valiant Salomo
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 4, No 2 (2018): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI - DESEMBER 2018
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v4i2.1305

Abstract, In SDGs regime, collaborative partnership used to reduce poverty. The rise of collaborative governance discourse is just because an involvement of the multiple stakeholders in multiple organizations across multiple jurisdictions who has it’s own understanding of the problem and solution differently. In this paper, we examine the implementation of collaborative governance and it's affected factors in Pinrang's poverty alleviation. Since 2016, local government initiated The Poverty Reduction Department (Bagian Penanggulangan Kemiskinan) as a special board for eradicating poverty by an integrative framework for collaborative governance. This board intended to assist on the Regional Poverty Alleviation Coordination Team (TKPKD), to integrate a number of poverty alleviation program, and also to merge the database differences between The Central Statistics Agency (BPS) and TKPKD. However, while BPK has an important role to play, there are many conditions and settings that bother for driving progressively cyclical or iterative interactions between multiple stakeholders. In addition, the Pinrang poverty rate was increased in 2016 period. BPS announced that the number of people living below the poverty line was 256.054 in 2017 or 8,5 percent of the total population. This study argues that a lack of leadership and capacity buildings shape the prospects for and challenges of initiating and sustaining collaborative governance in Pinrang’s poverty alleviation program.Keywords: Collaborative Governance, Poverty Allevation Program, Local GovernmentAbstrak, Dalam rezim SDG’s, pendekatan untuk mengentaskan kemiskinan adalah collaborative partnership. Diskursus ini mengemuka karena kemiskinan merupakan isu multisektoral yang dinamis dan kompleks. Pemetaan solusinya pun merujuk pada pelibatan berbagai jenjang organisasi, multidispilin, dan lintas yurisdiksi. Penelitian ini akan meninjau penerapan dan faktor yang berpengaruh pada tata kelola kolaboratif dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pinrang dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Pada 2016, sebagai momentum reformasi birokrasi, Pemerintah Pinrang membentuk OPD yang khusus concern dalam menanggulangi kemiskinan melalui kerangka kolaboratif antar jenjang pemerintahan dan pihak non pemerintah untuk mangakomodasi peran TKPKD Pinrang yang tidak optimal, program kemiskinan yang tidak terintegrasi, dan perbedaan Basis Data Kemiskinan (BPS-TNP2K) yang menjadi rujukan pemerintah daerah. Namun demikian, meskipun penerapan tata kelola kolaboratif diarus utamakan dalam penanggulangan kemiskinan, tetapi belum sepenuhnya menjadi solusi alternatif terhadap tingkat kemiskinan daerah yang masih konsisten di angka 8,5%. Sampai pada tahun 2017, realisasi target angka kemiskinan Pinrang belum terwujud di angka 6%. Penelitian ini menemukan bahwa tidak optimalnya pembangunan dimensi trust dan mutual understanding sebagai salah satu komponen esensial, juga, kapasitas pemimpin kolaborasi menjadi variabel penentu menghambat proses kolaborasi ke tingkat yang lebih iteratif dan dinamis (collaborative dynamics).Kata kunci: Collaborative Governance, Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintahan Lokal

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN SEKOLAH FILIAL BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK PALEMBANG Ade Afrilia Ardinda; Roy Valiant Salomo
Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 7, No 1 (2019): PUBLIKAUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/publika.v7i1.2465

Abstrak Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pembinaan anak didik pemasyarakatan yang berbasis pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang. Kebijakan publik yang diimplementasikan kepada masyarakat merupakan salah satu minat dan perhatian dalam Administrasi Publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dan metode kualitatif untuk menjelaskan mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pembinaan anak didik pemasyarakatan yang berbasis pendidikan yang dilakukan di LPKA Palembang dengan melihat aspek konten dan konteks sebagai suatu kebijakan. Dengan melihat permasalahan ini, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari Merilee S Grindle untuk mendukung proses analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pembinaan anak didik pemasyarakatan yang berbasis pendidikan di LPKA Palembang. Ketika anak berhadapan dengan hukum, anak harus diposisikan sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang berhadapan dengan hukum bukan sepenuhnya salah pada diri anak, namun kemungkinan masih lemahnya kontrol sosial dari agen sosialisasi yang menyebabkan anak melakukan penyimpangan. Pelaksanaan program pembinaan yang ada masih belum sesuai dengan kebutuhan anak didik pemasyarakatan serta kurang memberikan manfaat yang mereka harapkan. Sehingga, anak didik pemasyarakatan kehilangan minat untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh LPKA. Hal ini menunjukkan bahwa ada hal yang luput dari perhatian pihak LPKA terkait dengan proses pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan. Hasil diskusi menunjukkan kendala-kendala penyelenggaraan pembinaan anak berbasis pendidikan antara lain kendala fasilitatif yang berupa kondisi bangunan dan sarana penunjang pelaksanaan pendidikan, anggaran, peserta didik (anak didik pemasyarakatan), serta standar penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan publik tidak cukup dengan peraturan dan Undang-Undang tetapi harus melihat dan menganalisis implementasi kebijakan yang ada di lapangan.Kata Kunci: Sekolah Filial, Anak Didik Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Implementasi Kebijakan Merilee S Grindle, Sistem Peradilan Pidana Anak.

ALOKASI ANGGARAN BELANJA SEKTOR TRANSPORTASI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2006-2010 Febi Christine Siahaan; Roy Valiant Salomo
Jurnal Transportasi Vol. 12 No. 1 (2012)
Publisher : Forum Studi Transportasi antar Perguruan Tinggi (FSTPT)

This study aimed to identify the position of the transport sector in strategic policy and allocation of Revenue and Expenditure of Depok and to evaluate the consistency of strategic policy with budget allocations in the transportation sector. The study was conducted with a qualitative approach. Data was collected by reviewing the various policy documents and interviewing relevant parties. The findings of this study is that transport strategicpolicy in Depok has been given a priority position. In accordance with the mission of medium and long term development, the transportation development puts a high priority on infrastructure development. The budget allocation for the transport sector consistently ranked in the top ten recipients of budget direct allocation.Keywords: budget allocation, strategic policy, transport infrastructure

Title

Found 57 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 57 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 57 Documents
Search