Garuda - Garba Rujukan Digital

REDESAIN STRUKTUR INTERNAL PARTAI POLITIK DALAM BINGKAI KONTESTASI PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA Proborini Hastuti
MIMBAR YUSTITIA Vol 2 No 1 (2018): Juni 2018
Publisher : universitas islam darul ulum lamongan

Paradigma baru terhadap kelembagaan partai politik perlu dikembangkan seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia melalui sejumlah pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan partai politik, salah satunya yang menyangkut demokratisasi internal parpol. Pada realitasnya parpol tidak mengindahkan demokratisasi kelembagaan saat proses pencalonan wakil-wakilnya untuk menjadi kontestan pemilihan umum yang notabene akan menduduki kursi eksekutif ataupun legislatif. Kontestan yang digadangkan untuk mewakili tidak bersinergi dengan idealitas pengkaderan dalam partai politik. Nyatanya yang terpilih adalah golongan elitis dalam kelembagaan partai tersebut sehingga cenderung pada struktur partai politik yang oligarkis. Persoalan yang fundamental sebagai basis dari problematika tersebut salah satunya yaitu desain struktur internal partai politik yang bersifat elitis-pragmatis. Indonesia yang mendeklarasikan diri sebagai negara demokrasi mempunyai kewajiban membentuk tatanan politik nasional yang mapan dan dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan terhadap politik hukum kelembagaan parpol yang nantinya bermuara dalam menjamin terselenggaranya kontestasi pemilu yang efektif dan ideal. Oleh sebab itulah politik hukum kelembagaan partai politik perlu dikonstruksikan secara nyata melalui pembaharuan persyaratan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik secara institusional dimana meletakkan pendikotomian tegas antara komponen kader wakil rakyat, komponen kader pejabat eksekutif dan komponen kepengurusan profesional.

HAK AZASI MANUSIA ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Nurhadi Nurhadi; Rizizhco Ardianto Murti
MIMBAR YUSTITIA Vol 2 No 1 (2018): Juni 2018
Publisher : universitas islam darul ulum lamongan

Indonesia from the norm, categorized countries with commitments in the HUMAN RIGHTS of children. This research aims to mengetahuai how the concept of HUMAN RIGHTS of the child according to law No. 17 Th 2016 and Islam?. This qualitative research study mixed with primary sources of LAW No. 17 Th 2016 and Islamic Fiqh Wa Adillatuhu Wahbah Juhaili and other supporters. Research results: 1). The concept of the HUMAN RIGHTS of children in law No. 17 Th 2016 on the protection of the child, that the perlindunagn against an absolute must do because starting from the international and national level already has a strong legal instrument, especially the law of Pidananya, namely article I number 1 with imprisonment the shortest 5 (five) years and the longest 15 (fifteen) years and a maximum fine of Rp 5,000,000,000.00 (five billion dollars), then the identity of the perpetrators in the halayak crowded in front of the post, was also castrated chemistry as well as the installation of electronic detection tools. 2). children's HUMAN RIGHTS Concepts in Islam include: 1). Right to life; 2. name); 3). Aqiqah; 4). BREAST MILK; 5). Eat Drink; 6). Rizqi; 7). Islamic Studies 8). The Bed; 9). Instruction Read Write; 13.) health care; 14). Teaching skills; 15.) a good place in the hearts of Parents; 16). Compassion; 17). Protection in political activities, the involvement of disputes, Wars, riots and violence; 18.) are not Exploited, economic and Sexual; 19). The protection and legal assistance; Punishment is appropriate and Humane.

POLITIK HUKUM TERHADAP PEREKONOMIAN DI INDONESIA moh hudi
MIMBAR YUSTITIA Vol 2 No 1 (2018): Juni 2018
Publisher : universitas islam darul ulum lamongan

Politics is very important in determining economic policy in a country, especially a developing country like Indonesia. A political role is needed in determining progress policies. As a means of realizing the ideals that are in line with the opening of the fourth edition of the 1945 Constitution (UUD 1945). The economy can progress whether or not it is strongly influenced by politics. To determine so that politics can run well, the right law is needed to regulate politics especially in determining economic policy. The opposite is true if the law is not good, the politics are not good, then the economy cannot run well either. Thus harmony between the three is needed.

ESENSI PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KARAKTER FIKTIF Michael Hans
MIMBAR YUSTITIA Vol 2 No 1 (2018): Juni 2018
Publisher : universitas islam darul ulum lamongan

Fictional works in the media of cinematography, literature, drama, novel, comic, as well as video game often produce fictional characters that become the foundation of those works in which such characters are important components that are employed by the creators or authors to support the theme and conflict. Characters are also useful to develop the theme so that the creators’ or authors’ message can be clearly delivered. With a good character, readers or audiences may comprehend the story better and it is often the fictional characters are portrayed in those media that drive and control the story. Fictional characters can also be a valuable asset for the creators or the Copyright holders considering the economic and moral value in those characters. The objectives of this research is to find the essence of copyright protection for fictional characters.

PUTUSAN HAKIM BERUPA PEMIDANAAN PERKARA TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR Anis Mohamad
MIMBAR YUSTITIA Vol 2 No 1 (2018): Juni 2018
Publisher : universitas islam darul ulum lamongan

This criminal morality of minors is not new, and this criminal act has obtained a place of regulation in the Criminal Code , which is set forth in the Second Book of Chapter XIV on "Crimes Against Adultery,” Research method in this writing is juridical-normative with approach of legislation, approach concept and approach case. The purpose of the study is to know the rules and regulations about obscene acts, and examine the legal aspects of the judge's decision to impose a criminal penalty of at least 3 years and a fine of at least Rp. 60.000.000, - so that no more violations of immorality will be committed in society. The result of the research can be concluded that the judge's decision in the form of criminal punishment of criminal act of obscene judge gives minimal punishment penalty and minimum penalty, because the proceeding of the session smoothly and lewd act is not until there is intercourse, hence the conviction of minimum and the most fine a little.

KARAKTERISTIK PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Sugeng Santoso PN
MIMBAR YUSTITIA Vol 2 No 1 (2018): Juni 2018
Publisher : universitas islam darul ulum lamongan

There are two mechanisms for resolving the industrial relations disputes, namely through litigation and non-litigation practices. The litigation practice is performed by filing an industrial relations dispute to the industrial relations court. The non-litigation practce offers three institutions, such as through conciliation, mediation and arbitration. The dispute settlement of industrial relations turned out to have characteristics that differs it from other dispute settlement. The characteristics of the dispute settlement of industrial relations occur because of the principles of resolving industrial relations disputes. The principles of industrial relations dispute resolution are universally applicable and some arise based on the industrial relations system that applies in each country. This paper discusses about legal issue : Principles of resolving industrial relations disputes.

KONSEP PEMERINTAHAN INDONESIA MENURUT UUD 1945 Daniel Susilo; Mohammad Roesli
MIMBAR YUSTITIA Vol 2 No 1 (2018): Juni 2018
Publisher : universitas islam darul ulum lamongan

Setiap negara modern menganut sistem pemerintahan yang berbeda-beda tergantung bagaimana kondisi sosial budaya dari masyarakat yang berada dalam negara tersebut. Sistem pemerintahan tersebut lazimnya termuat dalam konstitusi negara., demikian halnya Indonesia sebagai salah satu negara modern juga memiliki Konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI tahun 1945) sebagai norma dasar negara Indonesia yang memuat salah satunya adalah pencerminan sistem pemerintahan. Dalam pandangan para ahli hukum tata negara Indonesia, dinyatakan konstitusi Indonesia saat ini lebih demokratis dan bercirikan sistem pemerintahan presidensil yang berlandaskan prinsip chek and balances.

REDESAIN STRUKTUR INTERNAL PARTAI POLITIK DALAM BINGKAI KONTESTASI PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA Proborini Hastuti
MIMBAR YUSTITIA : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 2 No 1 (2018): Juni 2018
Publisher : Universitas Islam Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/mimbar.v2i1.1192

Paradigma baru terhadap kelembagaan partai politik perlu dikembangkan seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia melalui sejumlah pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan partai politik, salah satunya yang menyangkut demokratisasi internal parpol. Pada realitasnya parpol tidak mengindahkan demokratisasi kelembagaan saat proses pencalonan wakil-wakilnya untuk menjadi kontestan pemilihan umum yang notabene akan menduduki kursi eksekutif ataupun legislatif. Kontestan yang digadangkan untuk mewakili tidak bersinergi dengan idealitas pengkaderan dalam partai politik. Nyatanya yang terpilih adalah golongan elitis dalam kelembagaan partai tersebut sehingga cenderung pada struktur partai politik yang oligarkis. Persoalan yang fundamental sebagai basis dari problematika tersebut salah satunya yaitu desain struktur internal partai politik yang bersifat elitis-pragmatis. Indonesia yang mendeklarasikan diri sebagai negara demokrasi mempunyai kewajiban membentuk tatanan politik nasional yang mapan dan dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan terhadap politik hukum kelembagaan parpol yang nantinya bermuara dalam menjamin terselenggaranya kontestasi pemilu yang efektif dan ideal. Oleh sebab itulah politik hukum kelembagaan partai politik perlu dikonstruksikan secara nyata melalui pembaharuan persyaratan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik secara institusional dimana meletakkan pendikotomian tegas antara komponen kader wakil rakyat, komponen kader pejabat eksekutif dan komponen kepengurusan profesional.

HAK AZASI MANUSIA ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Nurhadi Nurhadi; Rizizhco Ardianto Murti
MIMBAR YUSTITIA : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 2 No 1 (2018): Juni 2018
Publisher : Universitas Islam Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/mimbar.v2i1.1249

Indonesia from the norm, categorized countries with commitments in the HUMAN RIGHTS of children. This research aims to mengetahuai how the concept of HUMAN RIGHTS of the child according to law No. 17 Th 2016 and Islam?. This qualitative research study mixed with primary sources of LAW No. 17 Th 2016 and Islamic Fiqh Wa Adillatuhu Wahbah Juhaili and other supporters. Research results: 1). The concept of the HUMAN RIGHTS of children in law No. 17 Th 2016 on the protection of the child, that the perlindunagn against an absolute must do because starting from the international and national level already has a strong legal instrument, especially the law of Pidananya, namely article I number 1 with imprisonment the shortest 5 (five) years and the longest 15 (fifteen) years and a maximum fine of Rp 5,000,000,000.00 (five billion dollars), then the identity of the perpetrators in the halayak crowded in front of the post, was also castrated chemistry as well as the installation of electronic detection tools. 2). children's HUMAN RIGHTS Concepts in Islam include: 1). Right to life; 2. name); 3). Aqiqah; 4). BREAST MILK; 5). Eat Drink; 6). Rizqi; 7). Islamic Studies 8). The Bed; 9). Instruction Read Write; 13.) health care; 14). Teaching skills; 15.) a good place in the hearts of Parents; 16). Compassion; 17). Protection in political activities, the involvement of disputes, Wars, riots and violence; 18.) are not Exploited, economic and Sexual; 19). The protection and legal assistance; Punishment is appropriate and Humane.

POLITIK HUKUM TERHADAP PEREKONOMIAN DI INDONESIA moh hudi
MIMBAR YUSTITIA : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 2 No 1 (2018): Juni 2018
Publisher : Universitas Islam Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/mimbar.v2i1.1250

Politics is very important in determining economic policy in a country, especially a developing country like Indonesia. A political role is needed in determining progress policies. As a means of realizing the ideals that are in line with the opening of the fourth edition of the 1945 Constitution (UUD 1945). The economy can progress whether or not it is strongly influenced by politics. To determine so that politics can run well, the right law is needed to regulate politics especially in determining economic policy. The opposite is true if the law is not good, the politics are not good, then the economy cannot run well either. Thus harmony between the three is needed.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. lamongan,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. lamongan, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. lamongan,

Jawa timur

INDONESIA