cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Achmad Surya
Contact Email
surya_gayo85@yahoo.co.id
Phone
-
Journal Mail Official
resam.jh.stihmat@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh tengah,
Aceh
INDONESIA
RESAM Jurnal Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah
ISSN : 24432407     EISSN : 2615207X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
RESAM Jurnal Hukum terbit 2 (dua) kali setahun pada bulan April dan Oktober. Naskah yang sudah diterima dan siap dipublikasikan secara online (early view) dan versi cetaknya akan diedarkan pada setiap terbitan.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 2 (2019): RESAM Jurnal Hukum" : 5 Documents clear
Efektivitas Parak Sebagai Sanksi Adat Ihsan Ihsan
RESAM Jurnal Hukum Vol 5, No 2 (2019): RESAM Jurnal Hukum
Publisher : RESAM Jurnal Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2007.664 KB) | DOI: 10.32661/resam.v5i2.28

Abstract

Hukum adat pada masyarakat Gayo melarang melakukan perkawinan dalam satu susuan, dan untuk mencengah terjadinya hal tersebut, Sarak Opat membuat satu hukum yang disebut dengan hukum Parak. Tujuan penelitian untuk menjelaskan efektivitas parak sebagai sanksi adat dan untuk menjelaskan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi keefektipan parak sebagai sanksi adat di Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah. Metode penelitian bersifat yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang menekankan pada praktek dilapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan sanksi parak dapat memberikan efek jera terhadap pelaku, sehingga terhindar dari segala perbuatan yang dapat merusak citra kampung dan bahkan bisa menciptakan kehidupan masyarakat yang damai dan aman. Faktor yang mempengaruhi keefektipan sanksi parak adalah kurangnya perhatian Pemerintah terhadap implementasi dari Peraturan yang disahkan, kurangnya pemahaman Sarak Opat (lembaga adat) tentang adat itu disertai dengan perilaku yang tidak sesuai dengan kelakuan adat, dan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap penerapan hukum adat.
Pengelolaan Pariwisata Alam Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Perspektif Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataan Muhsin Efendi; Patriandi Nuswantoro
RESAM Jurnal Hukum Vol 5, No 2 (2019): RESAM Jurnal Hukum
Publisher : RESAM Jurnal Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1304.752 KB) | DOI: 10.32661/resam.v5i2.29

Abstract

Kabupaten Aceh Tengah merupakan daerah yang banyak memiliki potensi sektor pariwisata, mulai dari wisata budaya, alam, kesenian, tempat bersejarah. Secara umum potensi wisata yang ada di Aceh Tengah belum mempunyai dampak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan diskriptif Analisis. Hasil penelitian menunjukan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah dalam pengelolaan pariwisata sangat lambat karena anggaran yang dimiliki terbatas dan kurangnya investor yang menanamkan modal untuk mengembangkan pariwisata, serta belum adanya SDM yang profesional, sarana dan prasarana  serta manajemen usaha. Saran Pemerintah daerah bersama dewan perwakilan daerah agar membuat regulasi kepariwisataan Kabupaten Aceh Tengah, agar pemerintah lebih memprioritaskan pengelolaan pariwisata supaya bisa menambah perekonomian masyarakat dan PAD daerah.
Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin Di Kabupaten Bener Meriah Achmad Surya
RESAM Jurnal Hukum Vol 5, No 2 (2019): RESAM Jurnal Hukum
Publisher : RESAM Jurnal Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1696.519 KB) | DOI: 10.32661/resam.v5i2.30

Abstract

Perbuatan penambangan tanpa izin pada hakikatnya telah memenuhi unsur yang dapat diancam dengan hukum pidana, namun kenyataannnya kegiatan pertambangan pasir tanpa izin masih marak terjadi di Kabupaten Bener Meriah. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pertambangan galian C tanpa izin di Kabupaten Bener Meriah dan untuk mengetahui kendala penegakan hukum terhadap pertambangan galian C tanpa izin di Kabupaten Bener Meriah. Jenis penelitian ini yuridis empiris yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data digunakan dalam penelitian ini data primer dan data sekunder. Hasil penelitian penegakan hukum terhadap pertambangan galian C tanpa izin di Kabupaten Bener Meriah kurang maksimal dan tidak adanya sanksi yang diberikan terhadap kegiatan pertambangan galian C tanpa izin. Kendala dalam penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin, kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan kurangnya koordinasi antara pihak Kepolisian dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah.
Lembaga Adat Sarak Opat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Amir Syam
RESAM Jurnal Hukum Vol 5, No 2 (2019): RESAM Jurnal Hukum
Publisher : RESAM Jurnal Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1979.315 KB) | DOI: 10.32661/resam.v5i2.32

Abstract

Masyarakat Gayo di Aceh Tengah mempunyai hukum tersendiri dalam menata kehidupannya dan hukum yang hidup dalam masyarakat ini disebut sebagai hukum adat, tujuan penelitian ini untuk mengetahui lembaga adat sarak opat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti bahan-bahan kepustakaan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menjelaskan Sarak opat berperan aktif mencegah perbuatan sumang, menindak perbuatan sumang, melaksanakan hukum adat istiadat, kebiasaan dan sanksi edet, menyelesaikan kemalun edet empat perkara, madu opat : dan menyelesaikan yang menyalahi edet empat perbuatan. 
Pengaruh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 Terhadap Pembangunan Kabupaten Bener Meriah Alzikri Fakhrurraji; Afdalul Magfirah
RESAM Jurnal Hukum Vol 5, No 2 (2019): RESAM Jurnal Hukum
Publisher : RESAM Jurnal Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32661/resam.v5i2.53

Abstract

ABSTRAKReformasi 1998 mendorong terjadinya desentralisasi yang lebih luas. Banyak daerah mengusulkan untuk terjadinya pemekaran. Salah satu yang lahir adalah Kabupaten Bener Meriah melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003. Pemekaran melahirkan pertanyaan  apakah dapat memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Dengan melihat pengaruh pemekaran kabupaten (x)  pembangunan (y). Hasil penelitian menunjukkan pemekaran berpengaruh seignifikan terhadap kesehatan, pengetahuan dan hidup layak Masyarakat Kabupaten Bener meriah, hal ini terlihat dari  Kesehatan terus mengalami peningkatan. Pendidikan mengalami peningkatan seperti infrastruktur, jumah tenaga pengajar hingga tingkat partisipasi sekolah. Selanjutnya Pendapatan masyarakat meningkat, kemampuan pengeluaran, kepemilikan tanah.ABSTRACTThe 1998 reforms led to broader decentralization. Many regions have proposed pemekaran. One of those that was born was Bener Meriah Regency through Law Number 41 of 2003. The expansion raises the question of whether it can have an influence on the welfare of the community. The method used in this research is quantitative method. By looking at the effect of district expansion (x) development (y). The results showed that the expansion had a significant effect on health, knowledge and a decent life for the people of Bener Regency. This was evident from the continuous improvement in health. Education has increased such as infrastructure, the number of teaching staff to the level of school participation. Furthermore, community income increases, expenditure ability, land ownership.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 2 (2024): RESAM Jurnal Hukum Vol 10 No 1 (2024): RESAM Jurnal Hukum Vol 10, No 1 (2024): RESAM Jurnal Hukum Vol 9, No 2 (2023): RESAM Jurnal Hukum Vol 9, No 1 (2023): RESAM Jurnal Hukum Vol 8, No 2 (2022): RESAM Jurnal Hukum Vol 7, No 2 (2021): RESAM Jurnal Hukum Vol 7 No 2 (2021): RESAM Jurnal Hukum Vol 7, No 1 (2021): RESAM Jurnal Hukum Vol 6, No 2 (2020): RESAM Jurnal Hukum Vol 6, No 1 (2020): RESAM Jurnal Hukum Vol 5, No 2 (2019): RESAM Jurnal Hukum Vol 5, No 1 (2019): RESAM Jurnal Hukum Vol 4, No 1 (2018): RESAM Jurnal Hukum More Issue