Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Ius Constituendum

jic
Website

Published by Universitas Semarang

ISSN : 25412345 EISSN : 25808842 DOI : 10.26623

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Journal Ius Constituendum a scientific journal that includes research, court decisions and assessment/comprehensive legal discourse both by researchers and society in general to emphasize the results in an effort to formulate new rules of the new in the field of the legal studies in accordance with the character of ius constituendum. Journal Ius Constituendum periodic journal published twice a year in April and October, has been indexed SINTA 3 (Accredited by the Directorate General of Research And Development of the Ministry of Research, Technology, and Higher Education of the Republic of Indonesia Number 36/E/ KPT/2019). Registered as a member of Crossref system with Digital Object Identifier (DOI) prefix 10.26623. All articles will have DOI number.

Arjuna Subject : -

Articles 6 Documents

Search results for , issue "Vol 3, No 1 (2018): April" : 6 Documents clear

STUDI KASUS PENGGUNAAN INTERNET YANG BERBASIS PANCASILA BAGI WARGA PERUM LOH AGUNG JATEN KARANGNAYAR Hanuring Ayu
Jurnal Ius Constituendum Vol 3, No 1 (2018): April
Publisher : Universitas Semarang

ABSTRAK Bagaimanakah pengaturan tentang penghinaan di dunia maya dalam hukum positif indonesia? Bagaimana etika menggunakan sosial media yang benar ? Bagaimana aplikasi etika menggunakan sosial media yang sesuai dengan pancasila. Metode pengabdian kepada masyarakat ini adalah berupa penyuluhan dalam bentuk ceramah dan diskusi , tanya jawab serta dilanjutkan dengan praktek demonstrasi penggunan etika yang baik dan benar dalam berselancar di dunia maya. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dengan metode pendidikan kepada masyarakat (peternak) melalui penyuluhan, pelatihan, dan demontrasi di lapangan serta penerapan/aplikasi langsung (percontohan) dengan melibatkan kelompok ibu ibu di sekitar wilayah perumahan loh agung, jaten karanganyar. Tujuan gerakan internet sehat adalah untuk memberikan pendidikan kepada pengguna internet untuk menganalisis pesan yang disampaikan, mempertimbangkan tujuan komersil dan politik dibalik citra atau pesan di internet dan meneliti siapa yang bertanggungjawab atas pesan yang diimplikasikan itu. Bagaimanapun pelanggaran terhadap etika tersebut bisa berdampak kurang baik bahkan bisa menjadi sesuatu yang buruk bagi kita dan anak kita. Konsekuensinya sendiri bisa terjadi dalam bentuk ringan seperti pengucilan, pemblokiran, dan hal sejenis lainnya, hingga dalam bentuk yang cukup berat yang bisa membawa kita berurusan dengan pihak kepolisian dan pengadilan. Dari hasil pengabdian pada masyarakat dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian di perumahan loh agung jaten Kecamatan jaten Kabupaten karanganyar melalui penyuluhan hukum dapat memberi dampak positif ke warga masyarakat,berdasarakan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. ABSTRACTHow is the setting of humiliation in cyberspace in Indonesian positive law? How is the right ethics in using social media? How is ethical application in using social media compatible with Pancasila? This community service method was in the form of counseling in the way of lectures and discussions, question and answer and continued by practicing demonstration of the use of good and true ethics in surfing in cyberspace. The implementation of this service was done through education method to the community with counseling, training, and demonstrating in field and direct application by involving group of mothers around the Loh Agung residential area Jaten Karanganyar. The goal of a healthy internet movement is to provide education to internet users, to analyze the messages conveyed, to consider commercial and political purposes behind images or messages on the internet and to examine who is responsible for the implied message. However, violations of such ethics may have an adverse effect and can even be a bad thing for us and our children. The consequences can occur in the form of ostracism, blocking, and other similar things. It also can bring severe consequence such as we have to deal with the police and the courts. The results concluded that the activities of dedication in Loh Agung Resident, Jaten Karanganyar regency through legal counseling can give a positive impact to the community, based on the noble values contained in Pancasila.

MENGGAGAS MODEL RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA MARITAL RAPE DALAM MEMBENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN YANG SESUAI DENGAN NORMA HUKUM DI INDONESIA Wahyu Beny Mukti Setiyawan; Hadi Mahmud
Jurnal Ius Constituendum Vol 3, No 1 (2018): April
Publisher : Universitas Semarang

AbstraksiIndonesia merupakan Negara hukum. Hukum bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi dalam kenyataannya banyak sekali penyelewengan yang terjadi di masyarakat. Salah satu contohnya yaitu kasus kejahatan dalam berumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kejahatan rumah tangga yang paling merusak keutuhan rumah tangga salah satunya yaitu kasus marital rape. Sedangkan dalam Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) belum mengatur khusus tentang atau masalah marital rape. Ada cara yang sangat membantu untuk mengatasi masalah marital rape yaitu dengan metode pendekatan restorative justice. Dengan pendekatan model ini, maka masalah marital rape akan terpecahkan karena tujuan dari model restorative justice ini mengutamakan suatu keadilan dan pemulihan masalah tanpa jalur pidana. Restorative justice akan berhasil dilaksanakan di masyarakat jika memperhatikan norma-norma yang ada di masyarakat terkhusus Norma Hukum. Untuk itu, dibutuhkan sosialisasi tentang restorative justice di kalangan masyarakat agar pelaksanaan restorative justice bisa menyelesaikan kasus marial rape di indonesia. Penyelesaian kasus marital rape dengan metode pendekatan restorative justice dapat berupa memberikan solusi dengan konsultasi psikologi, jika cara tersebut belum berhasil, bisa menggunakan cara hukum, dimana korban bisa menggugat cerai si pelaku, dan jika si korban mengalami kekerasan fisik yang dilakukan pelaku, korban bisa mendapatkan bantuan medis. Abstract Indonesia merupakan Negara hukum .Indonesia is a Nation of law. The aim of law is to create peace and tranquility in social life. But in the reality many once misappropriation that occurred in society. For instance in case of crime in household. Domestic Violence (KDRT) actually has arranged in Constitution Number 23 of 2004 that governing abolishment violence in household. One of the most factor which demage households integrity is case in marital rape. While in Constitution Domestic Violence (KDRT) there is no special regulation yet against marital rape. There is a really helpfull way to resolve marital rape with approach restorative justice method. With approach this model, then problem marital rape will solved because aim of this restorative justice model give priority for a justice and recovery problem without criminal law. Restorative justice will successful held in community if pay attention norms that exist in community especially the Legal Norms. Therefore socialization about restorative justice are needed in circles community for implementing restorative justice in order to solve case of marital rape in Indonesia. Settlement of marital rape with restorative justice approach method could actualized through psychology consultation, if that way not successful yet, the victim could take litigation way, where she could divorce the perpetrator, and if the victim has experience Physical violence by perpetrators, the victims could acquired medical aid.

KEDUDUKAN HUKUM PUTUSAN NO. 200/PDT.G/2008/PN.SMG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE Ade Adriyansah
Jurnal Ius Constituendum Vol 3, No 1 (2018): April
Publisher : Universitas Semarang

ABSTRAK Tesis dengan judul “Kedudukan Hukum Putusan No. 200/Pdt.G/2008/PN.SMG Dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Melalui Pendekatan Restorative Justice” membahas putusan No. 200/Pdt.G/2008/PN.SMG dimana antara penggugat dan tergugat I, II, dan III para pihak mengambil jalan untuk berdamai dengan surat perjanjian perdamaian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum yuridis normatif dan spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sedangkan metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode library research. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : 1. Kedudukan hukum atas Putusan No. 200/Pdt.G/2008/PN.SMG dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah dapat diketahui dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam menjalankan tugasnya dengan baik dan juga telah menjalankan serta telah memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 (PERMA) karena dalam hal ini PERMA sifatnya wajib dalam setiap Pengadilan Negeri yang dalam menangani kasus perdata yang dilakukan dengan cara mediasi, dan dalam hal ini telah dicantumkan beberapa pasal yang terkait dan sesuai dengan pokok permasalahan yang terdapat dalam kasus-kasus sengketa perdata. 2. Putusan No. 200/Pdt.G/2008/PN.SMG terkait penyelesaian sengketa sesuai dengan pendekatan Restorative Justice, secara hukum dapat diterima, bahwa keadilan restoratif dapat memberikan rasa keadilan yang memuaskan bagi para pihak yang bersengketa. Akan tetapi ditinjau dari sudut filosofis, teori keadilan restoratif tidak idealnya akan merumuskan sifat memuaskan dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. ABSTRACT The thesis entitled "Legal Standing of Decision No. 200/Pdt.G /2008/PN.SMG In the Settlement of Land Ownership Disputes through Restorative Justice Approach" discusses the Decision No. 200/Pdt.G/2008/PN.SMG between the plaintiff and the defendant I, II, and III. All the parties agreed to settle the dispute through the peace agreement. The method used in this research was law juridical normative and the specification of this research is descriptive analytical. On the other hand, the method used in data collection was library research. The results of the study concluded that: 1. Legal standing of Decision No. 200/Pdt.G/2008/PN.SMG in the settlement of land ownership disputes can be known from the Panel of Judges of Semarang District Court in performing its duties well and also has run and complied with Supreme Court Regulation Number 1 Year 2008 (PERMA) because in this case PERMA is mandatory in every District Court in handling civil cases conducted by means of mediation. Further, this case has included several related articles and in accordance with the subject matter contained in cases of civil disputes. 2. Decision No. 200/Pdt.G/2008/PN.SMG related to dispute resolution is in accordance with the Restorative Justice approach, it is legally acceptable that restorative justice can provide a satisfactory sense of justice for the parties to the dispute. From a philosophical point of view, however, the theory of restorative justice does not ideally formulate a satisfactory nature in which justice is a common right for everyone before the court.

REFORMULASI AKAD MUDHARABAH DALAM SISTEM PERBANKAN SYARI’AH SESUAI DENGAN UU NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARI’AH (STUDI DI BANK TABUNGAN NEGARA SYARI’AH KANTOR CABANG SEMARANG) Zaenal Arifin
Jurnal Ius Constituendum Vol 3, No 1 (2018): April
Publisher : Universitas Semarang

ABSTRAK Bank merupakan lembaga perantara keuangan masyarakat (financial intermediary), bank menjadi media perantara pihak – pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of fouds). Perbankan syari’ah di kenal dengan akad Mudharabaha sebagai akad yang dilakukan antara pemilik modal dengan pengelola dimana keuntungan disepakati di awal untuk dibagi bersama dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal diterapkan bank syari’ah ke dalam produk penyaluran dana berupa pembiayaan mudharabah. Problematika timbul dengan adanya agunan atau jaminan dalam pembiayaan akad mudharabah, hal ini karena ada nya perbedaan pendapat antar ulama. Berdasarkan pada latar belakang diatas, penulis merumuskan tujuan penulisan, yaitu untuk mengetahui penerapan akad mudharabah di Bank Tabungan Negara Syari’ah Kantor Cabang Semarang dan untuk mengetahui reformulasi akad mudharabah yang ideal untuk diterapkan oleh perhbankan syari’ah yng sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari’ah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat analisis, yang diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primner dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan bahan – bahan pustaka yang dikumpulkan melalui data kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan akad mudharabah di Bank Tabungan Negara Syari’ah Kantor Cabang Semarang yaitu berupa tabungan mudharabah dan pembiayan mudharabah, dalam pelaksanaan simpanan atau tabungan berjalan dengan baik, sedangkan skema pembiayaan mudharabah masih diperuntukan bagi perusahaan yang berbadan hukum seperti PT, CV, Koperasi, BMT dan perusahaan swasta yang bonafid. Selain itu dalam memberikan pembiayaan mudharabah mengharuskan adanya agunan atau jaminan sebagai upaya untuk mengantisipasi hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.ABSTRACTThe Bank is a financial intermediary institution, it is the mediator of the parties with surplus of funds. Syari'ah banking is known as Mudharabaha contract as a contract between the owner of capital and the manager where the profit is agreed at the beginning to be shared and the loss is borne by the owner of the capital applied to the syari'ah bank in the distribution of funds in the form of mudharabah financing. The problems arise with the existence of collateral or guarantee in financing mudharabah agreement, this is because there are differences of opinion among scholars.Based on the above background, the authors formulated the purpose of this paper, namely to determine the application of mudharabah contracts in the Bank Tabungan Negara Syari'ah Branch Office of Semarang and to determine the ideal mudharabah contract formula to be applied by the syari'ah banking in accordance with Law no. 21 Year 2008 on syari'ah banking. The approach method used in this research was the sociological juridical approach. The specification of this study is analytical, which was expected to provide a detailed, systematic and comprehensive description of all matters relating to the object to be studied. The data used in this study were primary and secondary data, namely data obtained through interviews and library materials collected through library data, which then analyzed qualitatively.The conclusion of this research is that the application of mudharabah contract in Bank Tabungan Negara Syari'ah Semarang Branch Office is in the form of mudharabah saving and mudharabah financing, in the implementation of saving goes well, while the mudharabah financing scheme is still intended for companies with legal status such as PT, CV, Cooperative, BMT and bona fide private company. In addition, in providing mudharabah financing requires the existence of collateral or security in an effort to anticipate things that are not desirable in the future.

IMPLEMENTASI PERCAMPURAN HARTA BERSAMA DAN HARTA BAWAAN DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama NOMOR : 0189/PDT.G/2017/PA.SMG) Arun Pratama
Jurnal Ius Constituendum Vol 3, No 1 (2018): April
Publisher : Universitas Semarang

ABSTRAKPada lembaga perkawinan masyarakat dikenal adanya pencampuran harta perkawinan, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya percampuran harta bersama dan harta bawaan. Dalam hukum positif hanya mengatur mengenai harta bawaan dan harta bersama secara terpisah, tetapi tidak diatur mengenai percampuran harta bersama dan harta bawaan. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah ketentuan hukum mengenai percampuran harta bersama dan harta bawaan dalam perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan implementasinya dalam perkawinan setelah adanya perceraian pada putusan Pengadilan Agama Nomor : 0189/Pdt.G/2017/ PA.Smg.Untuk melakukan penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, sehingga data yang digunakan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum mengenai percampuran harta bersama dan harta bawaan dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1 huruf f KHI yang pada intinya menyatakan bahwa bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, meskipun di dalamnya terdapat harta bawaan. Implementasi percampuran harta bersama dan harta bawaan dalam perkawinan setelah adanya perceraian pada putusan Pengadilan Agama Nomor : 0189/Pdt.G/2017/PA.Smg adalah dalam hal pembagian harta bersama pihak istri mendapatkan bagian lebih besar dari pihak suami yaitu ¾ bagian sedangkan suami ¼ bagian. Hal tersebut mencerminkan keadilan distributif dimana hakim memberikan jatah kepada setiap orang berdasarkan jasanya atau memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan kepada azas keseimbangan atau memberikan hak kepada setiap orang berdasarkan prestasinya atau memberikan penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau melindungi pihak yang berprestasi (pihak yang kuat). ABSTRACTIn marriage institution, the society knows a mixing of marital property, there is possibility of mixing of marital and individual property. Positive law only regulates the possessions and joint property separately, but it is not regulated about the mixing of marital and individual property. The problem discussed in this research is legal provisions concerning the mixing of marital and individual property in marriage according to Law Number 1 Year 1974 and Compilation of Islamic Law (KHI) and its implementation in marriage after the divorce on Religious Court decision Number: 0189/Pdt.G/2017/PA.Smg.This research used normative juridical approach method, data used were secondary data. The technique of data collection was done through literature study while the data analysis technique was done by using qualitative analysis.The results showed that the legal provisions concerning the mixing of marital and individual property in marriage are regulated in Article 35 of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage and Article 1 letter f KHI which in essence states that the property acquired during marriage becomes joint property without the questioning the name of being registered on behalf of, even if there is individual property. The implementation of mixing of marital and individual property in marriage after divorce on Religious Court's decision Number: 0189/Pdt.G/2017/PA.Smg is in the case of division of property together the wife gets bigger part than the husband that is ¾ whereas husband is only ¼. It reflects distributive justice in which the judge gives each person a share according to his or her services, or gives each person her/his rights are based on the principle of equilibrium or entitles each person on the basis of his/her performance or rewards the achievers or protect the achiever (the strong party).

PENGAMBILALIHAN DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERDAMPAK PADA PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Mohammad Ilyas
Jurnal Ius Constituendum Vol 3, No 1 (2018): April
Publisher : Universitas Semarang

ABSTRAK Perusahaan pada hakikatnya dibentuk untuk mencari keuntungan dan atau laba yang sebesar-besarnya, namun dalam aktivitasnya tersebut tidak dapat dihindari pula terjadinya kerugian pada perusahaan sehingga demi menjaga stabilitas perekonomian perusahaannya, pengusaha melakukan kegiatan pengambilalihan, maupun penutupan perusahaan. Adapun beberapa hal yang menjadi rumusan-rumusan masalah yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap buruh / pekerja ketika terjadi Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pengambilalihan maupun penutupan perusahaan? dan bagaimana permasalahan dan model Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja antara pekerja dan pengusaha akibat tindakan pengambilalihan maupun penutupan perusahaan?. Ada dua bentuk perlundungan hukum terhadap buruh / pekerja ketika terjadi Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pengambilalihan maupun penutupan perusahaan, yaitu perlindungan hukum bagi pekerja / buruh atas pengusaha yang tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dan perlindungan hukum bagi pekerja / buruh yang tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. Upaya hukum yang dapat ditempuh pekerja untuk menyelesaikan perselisihan pemutusan hubungan kerja tersebut dapat melalui jalur Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja di luar Pengadilan Hubungan Industrial (non litigasi) ini dapat dilakukan dengan penyelesaian melalui bipartit, konsiliasi Arbitrase, mediasi. Dan Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja melalui Pengadilan Hubungan Industrial.ABSTRACTThe company is essentially formed to seek benefit and/or profits as much as possible, but in its activities, it cannot be avoided also the loss of the company so that in order to maintain the stability of the company's economy, entrepreneurs make takeover activities, as well as the closure of the company. As for some matters, the formulation of the problem is how to protect the law against the workers/labors when there is a Dispute Termination of Employment (PHK) due to the takeover or closure of the company? And how are the problems and models of the Settlement of Employment Dispute Settlements between workers and employers due to takeover or closure of the company? There are two forms of legal protection to the worker/labor in the Employment Termination (PHK) resulting from the takeover or closure of the company, namely legal protection for workers/laborers against the employer who are unwilling to continue employment and legal protection for workers who are unwilling to continue work relationship. Legal remedies by which the employee may resolve the termination disputes may pass through the Termination Dispute Settlement outside the Industrial Relations Court (non litigation) may be made by settlement through bipartite, arbitration conciliation, mediation. And Termination Dispute Settlement is through Industrial Relations Court.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

Filter by Year

2018 2018

Filter By Issues

All Issue Vol. 11 No. 1 (2026): FEBRUARY Vol. 10 No. 3 (2025): OCTOBER Vol. 10 No. 2 (2025): JUNE Vol. 10 No. 1 (2025): FEBRUARY Vol. 9 No. 3 (2024): OCTOBER Vol. 9 No. 2 (2024): JUNE Vol. 9 No. 1 (2024): FEBRUARY Vol 8, No 3 (2023): OCTOBER Vol 8, No 2 (2023): JUNE Vol 8, No 1 (2023): FEBRUARY Vol. 7 No. 2 (2022): OCTOBER Vol 7, No 1 (2022): APRIL Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER Vol 6, No 1 (2021): APRIL Vol. 5 No. 2 (2020): OCTOBER Vol 5, No 1 (2020): APRIL Vol. 4 No. 2 (2019): OCTOBER Vol 4, No 1 (2019): April Vol. 3 No. 2 (2018): OCTOBER Vol. 3 No. 1 (2018): April Vol 3, No 1 (2018): April Vol. 2 No. 2 (2017): OCTOBER Vol 2, No 1 (2017): April Vol 1, No 2 (2016): Oktober More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
pasca@usm.ac.id

Editorial Address
Pasca Sarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Semarang (USM) Jl Soekarno Hatta Tlogosari Semarang

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official pasca@usm.ac.id

Editorial Address Pasca Sarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Semarang (USM) Jl Soekarno Hatta Tlogosari Semarang

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
pasca@usm.ac.id

Editorial Address
Pasca Sarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Semarang (USM) Jl Soekarno Hatta Tlogosari Semarang

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA