Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal INTEGRALISTIK Jurnal Ius Constituendum Indonesian Journal of Criminal Law JURNAL USM LAW REVIEW Sidoluhur Media Bina Ilmiah
Hadi Mahmud
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
MENGGAGAS MODEL RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA MARITAL RAPE DALAM MEMBENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN YANG SESUAI DENGAN NORMA HUKUM DI INDONESIA Wahyu Beny Mukti Setiyawan; Hadi Mahmud
Jurnal Ius Constituendum Vol 3, No 1 (2018): April
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.515 KB) | DOI: 10.26623/jic.v3i1.864

Abstract

AbstraksiIndonesia merupakan Negara hukum. Hukum bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi dalam kenyataannya banyak sekali penyelewengan yang terjadi di masyarakat. Salah satu contohnya yaitu kasus kejahatan dalam berumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kejahatan rumah tangga yang paling merusak keutuhan rumah tangga salah satunya yaitu kasus marital rape. Sedangkan dalam Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) belum mengatur khusus tentang atau masalah marital rape. Ada cara yang sangat membantu untuk mengatasi masalah marital rape yaitu dengan metode pendekatan restorative justice. Dengan pendekatan model ini, maka masalah marital rape akan terpecahkan karena tujuan dari model restorative justice ini mengutamakan suatu keadilan dan pemulihan masalah tanpa jalur pidana. Restorative justice akan berhasil dilaksanakan di masyarakat jika memperhatikan norma-norma yang ada di masyarakat terkhusus Norma Hukum. Untuk itu, dibutuhkan sosialisasi tentang restorative justice di kalangan masyarakat agar pelaksanaan restorative justice bisa menyelesaikan kasus marial rape di indonesia. Penyelesaian kasus marital rape dengan metode pendekatan restorative justice dapat berupa memberikan solusi dengan konsultasi psikologi, jika cara tersebut belum berhasil, bisa menggunakan cara hukum, dimana korban bisa menggugat cerai si pelaku, dan jika si korban mengalami kekerasan fisik yang dilakukan pelaku, korban bisa mendapatkan bantuan medis. Abstract Indonesia merupakan Negara hukum .Indonesia is a Nation of law. The aim of law is to create  peace and tranquility in social life. But in the reality  many  once  misappropriation that occurred  in  society. For instance in case of crime in household. Domestic Violence (KDRT) actually has arranged in  Constitution  Number 23 of 2004 that governing abolishment  violence  in  household. One of the most factor which demage households integrity is case in marital rape. While in  Constitution Domestic Violence (KDRT) there is no special regulation yet against marital rape. There is  a really helpfull way to resolve marital rape with approach  restorative justice method.  With  approach this model, then  problem  marital rape  will solved  because  aim  of this restorative justice model give priority  for a  justice  and  recovery  problem  without criminal law. Restorative justice will successful held  in  community  if  pay attention  norms that exist  in  community  especially the Legal Norms. Therefore socialization about  restorative justice are needed  in  circles  community for implementing  restorative justice in order to solve  case of  marital rape  in  Indonesia. Settlement  of marital rape  with  restorative  justice approach   method  could actualized through  psychology consultation, if  that way not successful yet, the victim could take litigation way, where she could divorce the perpetrator, and  if the victim has experience Physical violence by perpetrators, the victims  could acquired medical aid. 
Disrupsi Normalitas Nilai Generasi Muda dan Peran 3 Pilar Pendidikan Suparwi, Suparwi; Mahmud, Hadi; Khunaefi, Muhammad Wildan
Integralistik Vol 34, No 2 (2023): July 2023
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/integralistik.v34i2.44619

Abstract

Di beberapa dekade belakangan, studi mengenai nilai agaknya mulai mengalami stagnansi atau setidaknya progres yang tidak signifikan. Di sisi lain, era gloabal, teknologi, dan informasi yang sangat cepat telah menciptakan disrupsi nilai. Nilai hedon adalah salah satu nilai yang tumbuh subur di era ini, dengan disrupsi normalitas yang semakin masif. Melihat fenomena tersebut, maka tujuan studi ini adalah untuk menjelaskan disrupsi makna hedon dan rekonstruksi nilai Pancasila melalaui 3 pilar pendidikan. Guna mencapai tujuan tersebut maka, studi ini menggunakan kombinasi metode kualitatif dan kajian literatur, serta konsep normalitas Michel Foucault dan rekonstruksi milik B.N Marbun sebagai pisau analisis. Studi ini menemukan bahwa hedon telah menjadi nilai gaya hidup, yang secara trand di pandang normal oleh hampir semua generasi, terutama generasi Z. Meskipun gaya hidup hedon yang dipopulerkan oleh global melalui berbagai media teknologi informasi mempunyai efek motivasi dan suksesi. Namun tidak dipungkiri pula, dampak  gaya hidup hedon juga telah memberikan efek negative yang lebih banyak. Oleh karena itu, memfungsikan kembali tiga pilar pendidikan dengan nilai-nilai Pancasila adalah penting. Dengan demikian, studi ini telah berhasil memberikan sudut pandang yang komperhensif dan sensitif dalam kerangka nilai pada entitas gaya hidup masyarakat saat ini pada umumnya, dan generasi Z pada khususnya. 
Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Purnaningtyas, Siwi; Hadi Mahmud; Hafid Zakariya
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 6 No. 1 (2024)
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31960/ijocl.v6i1.2435

Abstract

Anak-anak selaku generasi penerus bangsa membutuhkan perlindungan hak mereka, termasuk ketika terlibat dalam konflik hukum. Faktor lingkungan dan orang tua berperan penting dalam perkembangan anak, yang dapat memengaruhi perilaku mereka, termasuk dalam tindak pidana seperti pencabulan. Diversi menjadi salah satu pendekatan yang dipakai untuk melindungi anak dan mencegah konsekuensi negatif. Studi ini mengeksplorasi pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku pencabulan, fokus pada kasus di Pengadilan Negeri Surakarta. Tujuan penelitian untuk menjelaskan mengenai pelaksanaan diversi pada anak pelaku pencabulan dan pertanggungjawaban yang diberikan kepada anak pelaku. Memakai metode normatif di mana meneliti data sekunder lewat studi kepustakaan dan dokumen yang berkaitan dengan diversi. Hasilnya menunjukkan jika diversi memungkinkan penyelesaian kasus di luar pengadilan, memberikan kesempatan bagi anak untuk merasa aman dan memperoleh pemahaman terkait konsekuensi perbuatannya. Namun, pidana penjara tetap menjadi opsi terakhir dalam kasus pengulangan tindak pidana yang serius. Putusan pengadilan menekankan pada pendekatan rehabilitatif dan pencegahan kriminalitas, dengan memberikan pidana pembinaan dan pelatihan kerja sebagai alternatif untuk membantu anak memperbaiki perilaku mereka. Pentingnya perlindungan hak anak dan pendekatan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak menjadi fokus dalam proses peradilan pidana anak.
SUMBANGAN AIR MINUM SEBAGAI USAHA KEPEDULIAN KAMPUS TERHADAP MASYARAKAT TERDAMPAK KEMARAU PANJANG DI GUNUNG KIDUL Srie Juli Rachmawatie; Amir Junaidi; Ismiyanto; Hadi Mahmud; Adhy Nugraha
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Sidoluhur Vol 3 No 02 (2023): Jurnal Pengabdian Masyarakat SIDOLUHUR
Publisher : Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sumbangan air bersih sebagai bahan untuk diminum merupakan kebutuhan inti sehati-hari. Gunung kidul sebuah kbupaten yang berada di kawasab barisan pegunungan purba, merupakan daerah yang secara geografis berpola naik-turun dengan mayoritas lahan berbatu-batu. Kepedulian kampus akan kesulitan masyarakat gunung kidul, sangat penting untuk dijaga rasa kemanusiaannya. Perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan mulai bulan Mei sampai Nopember 2023. Metode pengabdian yang dipakai dan yang cocok adalah berpola Partisipasi Rural Approach berbasis pada kebutuhan masyarakat gunung kidul, tepatnya di desa Melikan. Perwakilan salahsatu anggota masyarakat berhubungan dengan pihak kampus, dengan keperluan membutuhkan bantuan air minum. Pelaksanaan pengiriman air minum dilakukan bertahap setiap minggu pada bulan September 2023. Hasil daripada kegiatan sumbangan air minum di desa Melikan kecamatan Gunung Kidul, telah direncanakan dengan baik, teliti dan terjadwal dilaksanakan pada bulan-bulan kering tau dimusim kemarau. Air sumbangan yang diterima langsung diserahkan ke pihak kalurahan untuk disalurkan kepada masyarakat. Puji syukur pihak kalurahan dan tokoh masyarakat sangat bersyukur dan berterima kasih atas sumbangan air.
IDEOLOGI PANCASILA SEBAGAI DASAR MEMBANGUN NEGARA HUKUM INDONESIA Widiatama, Widiatama; Mahmud, Hadi; Suparwi, Suparwi
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 3 No. 2 (2020): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v3i2.2774

Abstract

Penelitian ini  bertujuan untuk mengkaji negara hukum (rechtsstaat) atau rule of   law sudah tepat untuk negara Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal, bersifat preskriptif, membahas mengenai doktrin - doktrin dan asas - asas dalam ilmu hukum.  Pembudayaan nilai dasar Pancasila sebagai ideologi nasional adalah bersifat imperatif. Dengan demikian semua komponen bangsa, lebih-lebih para pemegang jabatan pemerintahan negara baik di pusat maupun di daerah, lembaga negara dan kepemimpinan negara berkewajiban menjalankan amanat di maksud. Demi pertahanan negara ,untuk tegaknya sistem kenegaraan Pancasila, pemerintah berkewajiban mendidikkan dan membudayakan nilai-nilai dasar negara (ideologi nasional) bagi generasi penerus untuk mempertahankan integritas NKRI. Pemikiran untuk pelakasanaan pembudayaan nilai-nilai dasar negara, seyogyanya dikembangkan secara melembaga,konsepsional dan fungsional oleh negara dengan mendaya gunakan semua kelembagaan dan komponen bangsa. Indonesia merupakan negara hukum, dengan demikian semua perbuatan yang dilakukan oleh negara harus berdasarkan atas hukum dan harus bisa dipertanggungjawabkan dihadapan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan semata. Dengan dijadikannya hukum sebagai dasar negara, diharapkan bisa memberikan keadilan kepada seluruh masyarakatnya. Bila keadilan dalam suatu negara bisa dicapai, berarti cita cita para pendiri negara bisa terwujud. Akan tetapi, pengaruh dari negara lain terhadap berlakunya hukum di Indonesia menimbulkan permasalahan baru. Pengaruh dari bangsa lain tersebut belum tentu sesuai dengan pribadi bangsa Indonesia. Selain pengaruh dari negara lain, hukum di Indonseia juga dipengaruhi oleh keragaman suku, agama, adat istiadat, budaya dan bahasa. Dalam pelaksanaannya agar tidak terombang ambing dengan pengaruh dari negara lain tersebut, hendaknya nilai nilai dari pancasila selalu menjadi pedoman dalam setiap penegakan hukum di Indonesia.
PEMINDAH TANGANAN TANPA IZIN JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DI POLRES SUKOHARJO Samudra Adi Wijaya; Hadi Mahmud; Nourma Dewi
Media Bina Ilmiah Vol. 18 No. 11: Juni 2024
Publisher : LPSDI Bina Patria

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33758/mbi.v18i11.833

Abstract

The purpose of this study is to determine the implementation of the law against embezzlement of fiduciary guarantees in accordance with the provisions in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees and obstacles to law enforcement against unauthorised transfer of fiduciary guarantees at Sukoharjo Police Station. The method used is empirical juridical approach. The approach to the problem studied by using Law No. 42 of 1999 concerning fiduciary guarantees as well as a direct approach from the field by involving data obtained directly from respondents and research location sources related to unauthorised transfer of fiduciary guarantees in the Sukoharjo Regency area. Financing institutions as creditors need to register fiduciary guarantees with the fiduciary registration office by including a clause that the debtor is prohibited from transferring, mortgaging, leasing goods that are objects of collateral without the knowledge of the creditor. It is necessary to reform Law No. 42/1999 on Fiduciary Guarantee by including Restorative Justice as an alternative to resolving cases of embezzlement / transfer of fiduciary security objects for the sake of legal certainty, justice and benefit for the community.
Co-Authors Adhy Nugraha Amir Junaidi Hafid Zakariya Ismiyanto Khunaefi, Muhammad Wildan Nourma Dewi Purnaningtyas, Siwi Samudra Adi Wijaya Srie Juli Rachmawatie Suparwi Suparwi Wahyu Beny Mukti Setiyawan Widiatama, Widiatama