cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
pasca@usm.ac.id
Editorial Address
Pasca Sarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Semarang (USM) Jl Soekarno Hatta Tlogosari Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Ius Constituendum
Published by Universitas Semarang
ISSN : 25412345     EISSN : 25808842     DOI : 10.26623
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal Ius Constituendum a scientific journal that includes research, court decisions and assessment/comprehensive legal discourse both by researchers and society in general to emphasize the results in an effort to formulate new rules of the new in the field of the legal studies in accordance with the character of ius constituendum. Journal Ius Constituendum periodic journal published twice a year in April and October, has been indexed SINTA 3 (Accredited by the Directorate General of Research And Development of the Ministry of Research, Technology, and Higher Education of the Republic of Indonesia Number 36/E/ KPT/2019). Registered as a member of Crossref system with Digital Object Identifier (DOI) prefix 10.26623. All articles will have DOI number.
Arjuna Subject : -
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 7, No 1 (2022): APRIL" : 12 Documents clear
Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Mutiara Nora Peace Hasibuan; Mujiono Hafidh Prasetyo
Jurnal Ius Constituendum Vol 7, No 1 (2022): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v7i1.4629

Abstract

Abstrak Tujuan penelitian ini ialah untuk mengkaji kedudukan advokat di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini penting dilakukan agar memperkuat posisi hukum seorang advokat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini memiliki nilai kebaharuan karena membahas secara spesifik mengenai kedudukan advokat  dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Unsur kebaharuan peneltian ini terletak pada permasalahan yang dibahas secara spesifik tentang kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa seorang advokat  merupakan bagian dari penegak hukum yang terdapat di dalam subsistem peradilan pidana di Indonesia. Secara yuridis, kedudukan advokat telah dimuat di dalam ketentuan Undang-undang Advokat. Akan tetapi, hal tersebut belum sepenuhnya merangkul advokat sebagai penegak hukum. Perlu adanya formulasi secara jelas mengenai ketentuan advokat secara penegak hukum, terutama mengenai lembaga manakah yang menjadi atap advokat sebagai penegak hukum. The purpose of this study is to examine the position of advocates in the criminal justice system in Indonesia. This research is important to do in order to strengthen the legal position of an advocate in the criminal justice system in Indonesia. This study uses a normative juridical research method. This research has novel value because it discusses specifically the position of advocates in the criminal justice system in Indonesia. The novelty of this research lies in the issues discussed specifically the position of advocates in the criminal justice system in Indonesia. Based on the results of the study, it is known that an advocate is part of law enforcement in the criminal justice subsystem in Indonesia. Juridically, the position of an advocate has been contained in the provisions of the Law on Advocates. However, this has not fully embraced advocates as law enforcers. There needs to be a clear formulation of the provisions of advocates in law enforcement, especially regarding which institutions are the roofs of advocates as law enforcers.
Implikasi Kebijakan Sektor Hilir Pertambangan: Ancaman dan Perlindungan terhadap Lingkungan Hidup Benadito Rompas; Tri Hayati
Jurnal Ius Constituendum Vol 7, No 1 (2022): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v7i1.4908

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana dampak dari penggunaan tailing ke laut serta bagaimana kebijakan lingkungan hidup di indonesia melindungi dan mengawasi terkait pembuangan limbah pertambangan ke kawasan laut, serta melihat kaidah-kaidah penting dalam pembangunan berkelanjutan terimplikasi dalam kebijakan lingkungan hidup di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebijakan pertambangan rezim UU 11/2020 tentang Cipta Kerja membawa paradigma baru terhadap sektor hilir pertambangan. Urgensi penelitian ini adalah kebijakan lingkungan yang baru penting untuk diteliti karena dalam usaha pertambangan beberapa perusahaan berencana untuk melakukan metode pembuangan limbah ke laut yang berpotensi mengancam ekosistem laut. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Unsur kebaruan dalam penelitian ini adalah melihat pembuangan limbah nikel ke laut yang di larang di banyak negara, diatur dalam rezim baru kebijakan perlindungan ingkungan hidup Indonesia. Hasil penelitian dalam tulisan ini yaitu era baru pengaturan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia sudah mengarah pada kebijakan regulasi lingkungan hidup yang komprehensif. Hal ini terlihat dalam pengaturan pembuangan limbah tambang ke laut yang diatur secara terperinci dalam PP 22/2021. Hal penting lainnya yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia mulai mengisi indikator-indikator penting dalam pembangunan berkelanjutan. This study aims to see how the impact of the use of tailings into the sea and how environmental policies in Indonesia protect and monitor the disposal of mining waste into the sea, as well as see essential principles in sustainable development as implied in the ecological approach in Indonesia. This research is motivated by the mining policy of Law 11/2020 on Job Creation, which brings a new paradigm to the downstream mining sector. The urgency of this research is that new environmental policies are necessary to research because, in the mining business, several companies plan to carry out waste disposal methods into the sea that have the potential to threaten marine ecosystems. The research method used in this paper is a normative juridical research method. The novelty element in this research is to look at the disposal of nickel waste into the sea, which is prohibited in many countries and regulated in Indonesia's new environmental protection policy regime. The research results in this paper are that a new era of environmental protection regulations in Indonesia has led to a comprehensive ecological regulation policy, described in detail in PP 22/2021. Another essential thing found in this research is how environmental protection policies in Indonesia begin to fill in crucial indicators in sustainable development.

Page 2 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 1 (2026): FEBRUARY Vol. 10 No. 3 (2025): OCTOBER Vol. 10 No. 2 (2025): JUNE Vol. 10 No. 1 (2025): FEBRUARY Vol. 9 No. 3 (2024): OCTOBER Vol. 9 No. 2 (2024): JUNE Vol. 9 No. 1 (2024): FEBRUARY Vol 8, No 3 (2023): OCTOBER Vol 8, No 2 (2023): JUNE Vol 8, No 1 (2023): FEBRUARY Vol. 7 No. 2 (2022): OCTOBER Vol 7, No 1 (2022): APRIL Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER Vol 6, No 1 (2021): APRIL Vol. 5 No. 2 (2020): OCTOBER Vol 5, No 1 (2020): APRIL Vol. 4 No. 2 (2019): OCTOBER Vol 4, No 1 (2019): April Vol. 3 No. 2 (2018): OCTOBER Vol 3, No 1 (2018): April Vol. 3 No. 1 (2018): April Vol. 2 No. 2 (2017): OCTOBER Vol 2, No 1 (2017): April Vol 1, No 2 (2016): Oktober More Issue