Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Ius Constituendum

jic
Website

Published by Universitas Semarang

ISSN : 25412345 EISSN : 25808842 DOI : 10.26623

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Journal Ius Constituendum a scientific journal that includes research, court decisions and assessment/comprehensive legal discourse both by researchers and society in general to emphasize the results in an effort to formulate new rules of the new in the field of the legal studies in accordance with the character of ius constituendum. Journal Ius Constituendum periodic journal published twice a year in April and October, has been indexed SINTA 3 (Accredited by the Directorate General of Research And Development of the Ministry of Research, Technology, and Higher Education of the Republic of Indonesia Number 36/E/ KPT/2019). Registered as a member of Crossref system with Digital Object Identifier (DOI) prefix 10.26623. All articles will have DOI number.

Arjuna Subject : -

Articles 7 Documents

Search results for , issue "Vol. 3 No. 2 (2018): OCTOBER" : 7 Documents clear

KEABSAHAN KUASA UNTUK MENANDATANGANI AKTA OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN JAMINAN FIDUSIA SUATU KAJIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2015 Ahmad, Fandy
Jurnal Ius Constituendum Vol. 3 No. 2 (2018): OCTOBER
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

ABSTRAK Praktek pembuatan surat kuasa membebankan fidusia di bawah tangan oleh lembaga pembiayaan sangat marak terjadi dengan pertimbangan lembaga pembiayaan dapat sewaktu-waktu memasang akta jaminan fidusia apabila debitor terlihat menunjukkan gejala wanprestasi. Terkait dengan praktek pembuatan surat kuasa ini, Undang-Undang Jaminan Fidusia sama sekali tidak mengatur hal tersebut.Permasalahan penelitian ini tentang bagaimana keabsahan surat kuasa membebankan fidusia di bawah tangan yang digunakan untuk menandatangani akta oleh lembaga pembiayaan dan akibat hukum terhadap sertifikat fidusia yang telah diperoleh lembaga pembiayaan, apabila pada saat pembuatan akta fidusianya didasari dengan surat kuasa membebankan fidusia di bawah tangan. Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data meliputi studi kepustakaan dan studi dokumentasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini, penggunaan surat kuasa membebankan fidusia di bawah tangan sebagai dasar pembuatan akta fidusia oleh lembaga pembiayaan selama ini tidak dapat dibenarkan menurut hukum. Walapun Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak mengaturnya, hal ini bukan berarti penggunaan surat kuasa membebankan fidusia di bawah tangan dapat dibenarkan. Akibat hukum yang timbul dari pembuatan akta fidusia berdasarkan surat kuasa di bawah tangan membawa konsekuensi dapat tidak diperolehnya hak-hak istimewa lembaga pembiayaan selaku kreditor sebagaimana dijanjikan oleh undang-undang.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUATEN KUDUS NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG USAHA HIBURAN DISKOTIK, KELAB MALAM, PUB, DAN PENATAAN HIBURAN KARAOKE Sukimin, Sukimin
Jurnal Ius Constituendum Vol. 3 No. 2 (2018): OCTOBER
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Otonom daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri, sehingga Pemerintah Daerah Kudus melakukan pengaturan terhadap usaha hiburan diskotik, kelab malam, pub, dan karaoke. Pengaturan tersebut yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015. Penelitian ini membahas tentang Bagaimana regulasi pemerintah Kabupaten Kudus dalam melakukan penataan usaha hiburan diskotik, kelab malam, pub, dan karaoke. Bagaimana implementasi dalam melakukan penataan usaha hiburan diskotik, kelab malam, pub, dan karaoke di Kabupaten Kudus. Penelitian ini mengunakan metode Yuridis Normatif. Dengan spesifikasi penelitian deskritif analitis, pusat kajian dan merupakan sebagai data hukum primer adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, Pub, dan Penataan Hiburan Karaoke. Peraturan tersebut melarang adanya usaha hiburan diskotik, kelab malam, dan pub di Kabupaten Kudus, sedangkan untuk hiburan karaoke hanya boleh dilaksanakan pada hotel bintang lima, terkecuali untuk perlombaan. Implementasi dari Peraturan Daerah tersebut, Pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi dan peringatan baik lesan maupun tertulis, Pemerintah Daerah juga telah melakukan razia bahkan penutupan paksa kepada pelaku usaha yang masih nekat beroprasi. Saat ini pemerintah terus melakukan pengawasan agar tidak beroprasinya lagi tempat hiburan tersebut.

PERAN JAKSA DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA Ristina, Lilien
Jurnal Ius Constituendum Vol. 3 No. 2 (2018): OCTOBER
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan. Sementara perumusan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi (pengalihan). Konsep diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diterapkannya konsep diversi memberi pengaruh terhadap peran jaksa dalam melakukan dan melaksanakan tugasnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah Peran jaksa dalam diversi adalah sebagai mediator dan fasilitator yang memastikan bahwa penegakan hukum tetap dapat terlaksana dengan tanpa mengabaikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana. Hambatan dalam pelaksanaan diversi antara lain kurangnya pemahaman dari pihak terkait mengenai pengertian dan tujuan dilaksanakannya diversi. Sedangkan upaya untuk mengatasi dilakukan dengan memberikan pengertian terhadap keluarga dan anak secara rinci mengenai diversi.

REKONSTRUKSI KEBUTUHAN HIDUP LAYAK (KHL) MELALUI KOPERASI KARYAWAN DALAM KAJIAN UNDANG UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Setyono, Nanang
Jurnal Ius Constituendum Vol. 3 No. 2 (2018): OCTOBER
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

ABSTRAK Pemerintah telah mengatur setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 88 ayat 1 UU No. 13 tahun 2003), hal ini yang kemudian dijadikan dasar penentuan kebijakan pengupahan, salah satunya adalah penentuan upah minimum yang didasarkan pada penentuan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi yang dirumuskan melalui Dewan Pengupahan (yang unsurnya terdiri dari Pakar, Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah). Namun dalam implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan mudah dan mulus karena dalam mendefinisikan unsur-unsur kebutuhan hidup layak pun selalu terdapat perbedaan sudut pandang, sehingga dalam merekomendasikan hasil rumusan upah dewan pengupahan seringkali tidak memuat rekomendasi yang satu suara terkait rumusan pengupahan namun berisi pendapat masing-masing (pekerja dan pengusaha) dalam merumuskan upah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, dimana dengan bahan pustaka yang ada coba diteliti bagaimana das sollen dan das sein nya terkait penentuan upah minimum yang didasarkan pada standart kebutuhan hidup layak yang akan diuji dengan beberapa teori yaitu teori kesejahteraan, teori keadilan, teori dan prinsip koperasi.Kebutuhan hidup layak dirumuskan oleh dewan pengupahan kabupaten/kota dan dewan pengupahan provinsi yang direkomendasikan kepada gubernur sebagai dasar pertimbangan penetapan upah. Upah minimum kabupaten/kota dan upah minimum provinsi tersebut diperuntukkan bagi pekerja atau buruh lajang. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya, pekerja/ buruh dapat membentuk koperasi karyawan yang difasilitasi oleh pengusaha. Keberadaan koperasi karyawan tidak hanya bisa memenuhi komponen kebutuhan hidup yang dimaksud didalam PP No.78 tahun 2015 tentang pengupahan Jo. Permenaker No.21 tahun 2016 tentang Kebutuhan hidup layak tetapi keberadaan koperasi karyawan juga dapat menjawab kebutuhan hidup riil pekerja dan keluarganya diluar komponen kebutuhan hidup layak.

KEDUDUKAN KURATOR DALAM MELAKUKAN EKSEKUSI BUDEL PAILIT YANG BERIMPLIKASI PADA PELAPORAN SECARA PIDANA SUATU KAJIAN UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG Ridwan, Ridwan
Jurnal Ius Constituendum Vol. 3 No. 2 (2018): OCTOBER
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Profesi kurator mudah dikriminalisasi saat menjalankan profesinya terkait masalah kepengurusan harta budel pailit. Kasus yang menimpa Kurator Iskandar Zulkarnaen dan Ali Sumali Nugroho adalah contohya.Permasalahan penelitian ini tentang bagaimana kedudukan kurator dalam melakukan eksekusi budel pailit yang berimplikasi pada pelaporan secara pidana dan permasalahan serta solusi yang dihadapi kurator dalam melakukan eksekusi budel pailit yang berimplikasi pada pelaporan secara pidana menurut UU Kepailitan dan PKPU. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data meliputi studi kepustakaan dan studi dokumentasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kedudukan kurator dalam melakukan eksekusi budel pailit dapat berimplikasi pada pelaporan secara pidana jika dalam menjalankan tugasnya kurator terbukti tidak independen dan mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 225 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU. Permasalahan yang dihadapi karena Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 234 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU tidak menjelaskan mengenai perbuatan tidak independen apa yang dapat menyebabkan seorang kurator dipidana. Sebagai solusinya, UU Kepailitan dan PKPU perlu menentukan kriteria tolak ukur independensi kurator. Kesimpulan penelitian ini, sebagai profesi hukum yang independen, kedudukan kurator dalam melakukan eksekusi budel pailit selain terikat pada kode etik profesi kurator juga terikat pada KUHP. Artinya, KUHP tetap dapat diberlakukan sepanjang kurator tersebut memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana yang diduga dilakukannya menurut KUHP.

KEDUDUKAN PEMERINTAH PUSAT DALAM TARAF SINKRONISASI DAN HARMONISASI PERATURAN TERKAIT PENGATURAN ANGKUTAN NON-UMUM BERBASIS ONLINE SESUAI DENGAN KEADILAN PANCASILA Suharsono, Emut
Jurnal Ius Constituendum Vol. 3 No. 2 (2018): OCTOBER
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

transportasi online ini belum ada payung hukum yang jelas, se-hingga menimbulkan pro dan kontra. Aturan yang ada masih tumpang tindih, sehingga pemerintah pusat perlu melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan terkait angkutan non-umum berbasis online ini. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah upaya, problema-tika dan solusi pemerintah pusat dalam melakukan taraf sinkronisasi dan harmonisasi peraturan terkait pengaturan angkutan non umum berbasis online sesuai dengan keadilan Pancasila. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami, mendeskripsikan dan menelaah mengenai upaya, problematika dan solusi pemerintah pusat dalam taraf sinkronisasi dan harmonisasi peraturan terkait pengaturan angkutan non-umum berbasis online sesuai dengan keadilan Pancasila.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang ber-sifat deskriptif analisis, dengan data yang digunakan adalah data sekunder, yakni melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisa secara kualitatif, dengan menggunakan teori negara hukum, teori legislasi, dan teori keadilan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) upaya yang dilakukan pemerintah dalam taraf sinkronisasi dan harmonisasi peraturan terkait pengaturan angkutan umum berbasis online yang memiliki kewenangan di bidang legislasi, selama ini hanya dengan melakukan revisi dan mencabut peraturan yang mengatur angkutan non-umum berbasis online, (2) Pro-blematikanya karena peraturan belum dapat berlaku secara efektif, belum memberikan kepastian hukum, dan belum dapat mewujudkan tujuan hukum. Solusi yang dapat dilakukan adalah : (a) tidak tergesa-gesa dalam menerbitkan peraturan; (b) mengeluarkan peraturan yang dapat di-laksanakan oleh pihak terkait; (c) mengedepankan kepentingan masya-rakat; (d) mendasarkan pada asas musyawarah mufakat; serta (e) peng-aturan ojek online melalui peraturan daerah. Peran serta masyarakat juga sangat penting untuk mewujudkan peraturan yang bernilai keadilan ber-dasarkan Pancasila.

PENGATURAN MONOPOLI KARTEL OLEH PELAKU USAHA DALAM PERSAINGAN USAHA GARAM : SUATU KAJIAN PUTUSAN KPPU NO. 10/KPPU-L/2005 Pratama, Rizal Aji
Jurnal Ius Constituendum Vol. 3 No. 2 (2018): OCTOBER
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan pedoman bagi pelaku usaha untuk menjalankan usahanya agar terciptanya persaingan usaha yang kondusif dan sehat. Dalam implementasinya, peraturan tersebut belum ditaati oleh seluruh pelaku usaha. Terbukti dengan adanya praktek kartel garam yang dilakukan di daerah Sumatera Utara, bahwa ada 7 (tujuh) pelaku usaha yang melakukan perjanjian kartel yakni PT Garam, PT Budiono, dan PT Garindo yang bertindak sebagai pemasok garam yang disebut dengan kelompok G3 dengan PT Graha Reksa, PT Sumatera Palm, UD Jangkar Waja dan UD Sumber Samudera yang disebut dengan kelompok G-4. Praktek tersebut menyebabkan kerugian bagi konsumen serta persaingan usaha tidak sehat. Berdasar kondisi tersebut ada 2 (dua) permasalahan yang penulis ambil, yakni : Bagaimana pengaturan mengenai larangan praktek monopoli kartel dalam persaingan usaha garam dalam kajian putusan KPPU no. 10/KPPU-L/2005 dan Bagaimana pengaturan ideal mengenai praktek monopoli kartel dalam persaingan usaha garam dalam kajian putusan KPPU no. 10/KPPU-L/2005.Metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data meliputi studi kepustakaan dan studi dokumentasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pengaturan kartel diatur dalam Pasal 4 (larangan oligopoli), Pasal 5 - Pasal 6 (larangan penetapan harga), dan Pasal 11 (larangan kartel) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sedangkan untuk pengaturan idealnya perlu disempurakan dan/atau dirumuskan klausul pasal yang mengatur tentang perluasan definisi pelaku usaha, menerapkan penegakan hukum dengan asas ekstra teritorialitas, memperjelas kedudukan dan kewenangan KPPU, penyempurnaan penerapan liniciency program, perubahan sanksi administratif, pembenahan sistem merger.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

Filter by Year

2018 2018

Filter By Issues

All Issue Vol. 11 No. 1 (2026): FEBRUARY Vol. 10 No. 3 (2025): OCTOBER Vol. 10 No. 2 (2025): JUNE Vol. 10 No. 1 (2025): FEBRUARY Vol. 9 No. 3 (2024): OCTOBER Vol. 9 No. 2 (2024): JUNE Vol. 9 No. 1 (2024): FEBRUARY Vol 8, No 3 (2023): OCTOBER Vol 8, No 2 (2023): JUNE Vol 8, No 1 (2023): FEBRUARY Vol. 7 No. 2 (2022): OCTOBER Vol 7, No 1 (2022): APRIL Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER Vol 6, No 1 (2021): APRIL Vol. 5 No. 2 (2020): OCTOBER Vol 5, No 1 (2020): APRIL Vol. 4 No. 2 (2019): OCTOBER Vol 4, No 1 (2019): April Vol. 3 No. 2 (2018): OCTOBER Vol 3, No 1 (2018): April Vol. 3 No. 1 (2018): April Vol. 2 No. 2 (2017): OCTOBER Vol 2, No 1 (2017): April Vol 1, No 2 (2016): Oktober More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
pasca@usm.ac.id

Editorial Address
Pasca Sarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Semarang (USM) Jl Soekarno Hatta Tlogosari Semarang

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official pasca@usm.ac.id

Editorial Address Pasca Sarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Semarang (USM) Jl Soekarno Hatta Tlogosari Semarang

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
pasca@usm.ac.id

Editorial Address
Pasca Sarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Semarang (USM) Jl Soekarno Hatta Tlogosari Semarang

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA