cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
ADMINISTRASI PUBLIK
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Jurnal ILmu Hukum dan Sosial
Arjuna Subject : -
Articles 38 Documents
Search results for , issue "Vol 1, No 1 (2019)" : 38 Documents clear
ANALISIS TENTANG KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN SAMARINDA ILIR KOTA SAMARINDA Heppy Dinda Pujiastuti
ADMINISTRASI PUBLIK Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : ADMINISTRASI PUBLIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) kualitas pelayanan publik Di Lingkungan  Kantor Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda (2) Faktor pendukung dan penghambat pelayanan Di Lingkungan  Kantor Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.Peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk mengecek keabsahan data penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga komponen yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Kualitas pelayanan publik Di Lingkungan  Kantor Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda sudah diterapkan dimensi Tangibel, Realiability, Responsiviness, Assurance dan Emphaty beserta indikatornya. Namun ada beberapa indikator yang belum berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat, antara lain ketidaknyamanan tempat pelayanan termasuk sarana dan prasarana yang belum lengkap, belum ahlinya pegawai dalam menggunakan alat bantu pelayanan, dan ketidakramahan pegawai dalam proses pelayanan. (2) Faktor penghambat pelaksanaan pelayanan publik Di Lingkungan  Kantor Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda adalah kurangnya sumber daya pegawai dan masih kurangnya sarana prasarana. Sedangkan faktor pendukungnya adalah semangat yang diberikan pegawai satu sama lain, mengadakan rapat koordinasi atau semacam evaluasi setiap tiga bulan kemudian memberikan penanaman kesadaran melayani masyarakat dengan ikhlas dan sesuai dengan hati nurani. Faktor pendukung lain adalah adanya fasilitas berupa alat bantu untuk memudahkan proses pelayanan. 
PERAN LURAH DALAM KOORDINASI ADMINISTRASI DI KELURAHAN SUNGAI PINANG LUAR SAMARINDA KOTA Fitri Faradilla
ADMINISTRASI PUBLIK Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : ADMINISTRASI PUBLIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

FITRI FARADILLA, 2019, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus, Samarinda. Peran Lurah Dalam Koordinasi Administrasi Di Kelurahan Sungai Pinang Luar Samarinda Kota. Dibawah bimbingan Salasiah, S.Sos, M.Si selaku pembimbing I dan Drs. Jamil Bazarah, M.Si selaku pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Lurah Dalam Koordinasi Admistrasinya Di Kelurahan Sungai Pinang Luar Samarinda Kota.Pemerintahan adalah sistem negara yang paling kuat dan kokoh saat ini, ada banyak hal yang harus dimiliki oleh sebuah sistem pemerintahan, salah satunya adalah koordinasi dalam administrasi.Lurah sebagai pemimpin dari bagian pemerintahan terkecil memiliki peran dalam sistem itu pula, setiap harinya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran lurah dalam mengkoordinasi staf administrasi di Kelurahan Sungai Pinang Luar Samarinda Kota.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah lurah dan staf administrasi Kelurahan Sungai Pinang Luar Samarinda Kota.Untuk memperoleh data digunakan teknik observasi, wawancara, dan metode kepustakaan.            Hasil penelitian dari uraian wawancara yang penulis lakukan diatas bahwa koordinasi yang dilakukan oleh lurah dan staf administrasinya sudah baik dan berjalan sesuai dengan rencana.Koordinasi yang dilakukan oleh lurah dan staf administrasinya adalah koordinasi kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat serta koordinasi pembangunan dan lingkungan hidup. Lurah selalu memberikan bimbingan dan arahan setiap ada kegiatan yang akan dilaksanakan.Keberhasilan sebuah proses dari pemerintahan bukan hanya dari program saja, Kelurahan Sungai Pinang Luar adalah salah satu contoh dimana koordinasi pegawai, pengarahan, pengawasan, komunikasi, kompetensi, serta kontinuitas bersinergi dengan baik. Bahwa kegiatan koordinasi diatas harus terus dilakukan guna memotivasi kinerja pegawai.
PERANAN LURAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI KELURAHAN SUNGAI PINANG LUAR KOTA SAMARINDA Mitra Manda Sari
ADMINISTRASI PUBLIK Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : ADMINISTRASI PUBLIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mitra Manda Sari, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Negara (S1) Universitas 17 Agustus 1945, judul penelitian skripsi ini adalah Peranan Lurah dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Kelurahan Sungai Pinang luar Kota Samarinda. Di bawah bimbingan Ibu Salasiah, S.sos, M.Si selaku dosen pembimbing I dan Bapak Drs.Ghufron, M.Si selaku dosen pembimbing II.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Lurah dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Kelurahan Sungai Pinang Luar Kota Samarinda.Jenis penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Kualitatif yaitu suatu cara dengan jalan mengumpulkan bahan-bahan berupa kata-kata yang tertulis ataupun lisan, dan bukan dari hipotesis yang diukur dengan angka-angka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan Lurah dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai sudah berjalan dengan baik melalui Peranan Lurah yang meliputi Kordinasi, Pengarahan, Pengawasan agar Kinerja Pegawai dalam hal Kualitas Kerja, Ketepatan, Inisiatif, Kemampuan dan Komunikasi yang baik agar selalu meningkat dalam hal memberikan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan menjalankan tugas-tugas yang diberikan di Kelurahan Sungai Pinang Luar.
PENGARUH DISIPLIN KERJA TERHADAP SEMANGAT KERJA PEGAWAI KANTOR KESYAHBANDAR DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II SAMARINDA Laurentinus Langga
ADMINISTRASI PUBLIK Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : ADMINISTRASI PUBLIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine how much influence the work discipline has on employee morale in the Kesyahbandar office and class II port authority in Samarinda. The research method used is quantitative. The sample in this study amounted to 98 employees. Data collection techniques used were observation, interviews, and distributing questionnaires. The analytical method used is simple linear regression, validity, reliability, and coefficient of determination.The results of the study state that work discipline, and the morale of employees of the Kesyahbandar office and class II port authorities in Samarinda can be said to be very good. work discipline has a strong influence on employee morale which is equal to 75.9%. while the remaining 24.1% is influenced by other variables. From the hypothesis test by using the t test, the value of t arithmetic is 8,847 greater than t table of 1,661, so the proposed hypothesis is accepted.
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT DI DESA MUARA PANTUN KABUPATEN KUTAI TIMUR Fitriani fitriani
ADMINISTRASI PUBLIK Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : ADMINISTRASI PUBLIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan ini untuk mengetahui proses Collaborative Governance dalam meningkatkan keterampilan Kewirausahaan Masyarakat di Desa Muara Pantun Kabupaten Kutai Timur. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif dengan melakukan pengumpulan yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada indikator Face to Face Dialogue (dialog/tatap muka) menunjukkan proses dialog dilakukan secara interaktif dalam artian saling bertanya dan menjawab baik pada kegiatan keterampilan yang diberikan dari kampus dan juga pemerintah daerah bahkan dalam pelatihan yang diberikan ada ruang komunikasi lanjutan dengan pelatih dan peserta lainnya dalam bentuk group WA yang bertujuan agar komunikasi peserta setelah pelatihan dapat berlanjut. Pada Trust Building (Membangun Kepercayaan) menunjukkan ada semacam keraguan terhadap kegiatan pemerintah terkait efektivitas kegiatan yang dilaksanakan keraguan tersebut didasari pada kegiatan yang dinilai setengah-setengah kurang total dalam memberikan pemberdayaan tidak cukup sampai pada tahap pelatihan tapi peserta meningkatan keterampilan kewirausahaan mesti dikontrol terus sampai mereka mandiri dan produktif. Pada indikator Commitment to Process (Komitmen Bersama) menunjukkan bahwa pemerintah memerlukan kontribusi semua pihak dalam upaya peningkatan keterampilan kewirausahaan masyarakat keberhasilan dalam upaya pemberdayaan masyarakat ini dapat tercapai jika ada sinergitas antara masing-masing pemangku kepentingan pemerintah sebagai pengarah, swasta dan LSM berkontribusi dalam berbagai bentuk dukungan baik secara fisik maupun moril atau motivasi.  Pada indikator Shared Understanding (Pemahaman Bersama) menunjukkan pelatihan yang dirasakan masih belum maksimal bagi seluruh peserta ada yang mendapat dukungan pendanaan dan peralatan namun ada juga peserta yang hanya mendapat pengelaman. Kemudian pada indikator Intermedite outcome (Pencapaian hasil) menunjukkan bahwa proses kolaborasi terjadi jika peserta pelatihan keterampilan kewirausahaan melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan serta menunjukkan progres yang bagus sehingga mendapat kesempatan untuk memperoleh bantuan seperti bantuan pendanaan yang bekerjasama dengan perbankan melalui kredit lunak namun yang perlu diperhatikan yaitu  kolaborasi dapat berfungsi maksimal jika peserta peningkatan keterampilan kewirausahaan memiliki komitmen yang kuat.
UPAYA PELAKSANAAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI KANTOR KELURAHAN SIMPANG RAYA KECAMATAN BARONG TONGKOK KABUPATEN KUTAI BARAT Rokana Rokana
ADMINISTRASI PUBLIK Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : ADMINISTRASI PUBLIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

   ROKANA. Upaya Pelaksanaan Disiplin Kerja Pegawai Kantor Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai BaratBerdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa tingkat kedisiplinan Kantor Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Sudah Baik. Namun hal itu belum sepenuhnya optimal.Hal ini dapat dilihat dari masih adanya kekurangan dalam disiplin kerja seperti tidak tepatnya waktu dalam penyelesaian pekerjaan sehingga diperlukan upaya- upaya dalam meningkatkan pelayanan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Upaya Pelaksanaan Disiplin Kerja Pegawai  Kantor Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat”. Permasalahan yang diusulkan adalah bagaimana penerapan kedisiplinan, bagaimana upaya peningkatan disiplin kerja pegawai dan kendala- kendala apa yang dialami Kantor Kelurahan.Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui penerapan kedisiplinan yang dilaksanakan Kantor Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat mengetahui upaya-upaya peningkatan disiplin kerja pegawai Kantor Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat,dan mengetahui kendala-kendala yang dialami Kantor Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat mengenai kedisiplinan Data yang digunakan berupa data primer dan data skunder yang berupa hasil penelitian tentang Upaya Pelaksanaan Disiplin Kerja Pegawai Kantor Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara..Hasil penelitian diketahui bahwa Upaya Pelaksanaan Disiplin Kerja Pegawai Kantor Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat cukup baik,namun masih ada beberapa kekurangan dalam mengoptimalkan pelayanan kepada publik. Itu dikarenakan masih adanya ketidaktepatan waktu penyelesaian pekerjaan . Upaya meningkatan pelayanan masyarakat dengan memperhatikan beberapa aspek penting yakni aspek sumber daya manusia, aspek tata laksana, dukungan teknologi informasi dan penegakan disiplin kerja. Hal ini dapat meminimalisir kendala-kendala yang ada dan dapat mempengaruhi tingkat pelayanan yang lebih prima. Disimpulkan bahwa Upaya Pelaksanaan Disiplin Kerja Pegawai Kantor Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat berdasarkan prinsip-prinsip dan teknis operasional penyelesaian pekerjaan dalam upaya meningkatkan kinerja. Saran yang dapat peneliti sampaikan Kantor Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat lebih memperjelas dan meningkatakan kinerja para pegawai.
IMPLEMENTASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI BARAT Rosa Erna Sari
ADMINISTRASI PUBLIK Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : ADMINISTRASI PUBLIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

organisatoris yang menetapkan suatu tindakan baku. SOP berisi petunjuk yang menjelaskan cara yang diharapkan dan diperlukan oleh pekerja/petugas dalam melakukan/menyelenggarakan pekerjaan mereka.Dalam pemerintahan, penerapan SOP merupakan sebuah keharusan dengan dikeluarkannya peraturan Menteri Pemerintahan dan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012. Dalam hal pemerintahan, SOP bermanfaat untuk membantu kinerja pemerintah untuk lebih efektif dan efisien dalam pelayanan masyarakat.Penerapan SOP dalam pelayanan pemerintahan perlu diperhatikan antara struktur organisasi dan pembagian tugas dalam pemerintahan serta dikaitkan dengan beberapa hal penting dalam penerapan SOP, yakni: efisiensi, konsistensi, minimalisasi kesalahan, penyelesaian masalah, perlindungan tenaga kerja (pegawai), peta kerja dan batasan pertahanan.Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul, yakni: “Implementasi Standar Operasional Prosedur dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintah Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat.”
MANAJEMEN STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN PERKOTAAN KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2018 Melisa Melisa
ADMINISTRASI PUBLIK Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : ADMINISTRASI PUBLIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK               Pajak bumi dan bangunan perkotaan perdesaan (PBB-P2) sebagai pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terhutang ditentukan oleh keadaan obyek yaitu bumi/tanah dan/bangunan. Pajak yang bersifat memaksa kepada semua wajib pajak, namun dalam praktiknya masih terdapat persoalan diantaranya belum optimalnya pembayaran pajak, rendahnya realisasi dan target, belum tegasnya penerapan sanksi, kurangnya tenaga ahli perpajakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen strategi Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan PBB-P2 di Kabupaten Kutai Barat tahun 2018. Penelitian ini menggunakan teori J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen (2003:9). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif dari Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan manajemen strategi Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan PBB-P2 di Kabupaten Kutai Barat tahun 2018 belum berjalan baik. Hal ini dapat dilihat dari minimnya sumber daya manusia menangani IT maupun dilapangan, lemahnya penerapan sanksi pajak, kesalahan administrasi yang berulang. Saran yang sampaikan diantaranya memudahkan prosedur pembayaran, transparansi hasil pajak untuk menimbulkan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak, sanksi tegas sesuai dengan pelaksanaan, ditambahkannya pegawai instansi dan kolektor untuk penagihan serta diadakannya pelatihan terkait pajak dan pembukuan.

Page 4 of 4 | Total Record : 38