cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
LEGALITAS
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 6, No 1 (2021)" : 6 Documents clear
PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERJANJIAN KERJA ANTARA PEKERJA DENGAN PENGUSAHA MENGENAI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Ony Rosifany, Justitis Cesar dan
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v6i1.5627

Abstract

Awal Maret 2020 Indonesia mengonfirmasi kasus pertama infeksi virus corona penyebab pandemi Covid-19. Pemerintah Indonesia telah menyatakan bahwa pandemi Covid-19 berupa penyakit menular yang dan harus dilakukan penanggulangan terhadap pandemi covid-19. Pandemi covid-19 sangat berdampak pada para pekerja serta pengusaha.Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan aturan-aturan dalam peraturan perundang-udangan dan mencari langsung data di lapangan.Pengaruh pandemi covid-19 terhadap perjanjian terdapat di pengurangan upah sebesar 50%, waktu kerja, libur mingguan, insentif yang ditiadakan, dan pekerja yang dirumahkan. Tidak adanya pemutusan hubungan kerja, karena pengusaha lebih memilih merumahkan pekerjanya. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial bisa di lakukan dengan penyelesaian diluar pengadilan seperti mediasi terlebih dahulu untuk mendapatkan kesepakatan antara dua belak pihak, jika tidak ditemukan maka menggunakan jalur pengadilan sesuai yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian  Perselisihan Hubungan Industrial.Melihat kondisi saat ini pengusaha harus lebih berinovasi dalam sistem pemasaran produk agar antara pengusaha dan pekerja sama-sama mendapat keuntungan. Pekerja yang dirumahkan lebih aktif lagi untuk inisatif mengarahkan perusahaan untuk melakukan penjualan secara online.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBERADAAN HUKUM ADAT DI KOTA SAMARINDA Dina Paramitha Hefni Putri, Maria Noviyani dan
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v6i1.5628

Abstract

Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, dan jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat.Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum yuridis empiris. Adapun data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dari wawancara dan data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif.Hasil penelitian menyatakan bahwa bagaimana penerapan hukum adat di kota samarinda dan bagaimana implementasi peraturan daerah provinsi kalimantan timur nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di kalimantan timur terhadap hukum adat di kota samarinda.Penerapan Hukum Adat di kota samarinda yang masih menjaga dan menerapkan tradisi serta adat istiadat leluhurnya adalah masyarakat  yang bermukim di Desa Pampang yang masih melestarikan adat kebudayaan nenek moyang terdahulu sepeti adanya upacara adat perkawinan dan bentuk proses perceraian secara Lembaga hukum adat  itu sendiri. Sedangkan mengenai peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kalimantan Timur yang sangat membantu dalam melindungi hak-hak adat serta kewajiban masyarakat hukum adat di kota Samarinda.
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERMOHONAN PAILIT PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS Benhard Kurniawan Pasaribu, Julivia Nur Prisintyas, Elvi Yanti Dwi Mas, dan
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v6i1.5629

Abstract

UUK dan PKPU sudah mengatur tentang kepailitan BUMN namun hal tersebut masih terbatas pada BUMN yang bergerak dibang kepentingan publik. Pengertian BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik hampir sama dengan pengertian Perum. Terlepas dari hal tersebut, BUMN Persero sangat berbeda dangan Perum. BUMN Persero sebagimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2, adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Rumusan masalah dalam penelitian ini, bagaimana landasan yuridis terkait dengan permohonan pailit terhadap perusahaan BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas dan bagaimana akibat hukum jika perusahaan BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas dipailitkan. Metode penelitian yang penulis gunakan merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa bila BUMN tersebut berbentuk Persero adalah tidak harus Menteri Keuangan yang mengajukan permohonan pailit akan tetapi dapat oleh debitor itu sendiri atau kreditornya sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UUK dan PKPU. Akibat hukum yang timbul dari kepailitan adalah debitor kehilangan hak menguasai kekayaannya tetapi terhadap perbuatan hukum dalam bidang keperdataan tidak berhenti.
TINJAUAN YURIDIS ALIH FUNGSI REKLAMASI PASCA TAMBANG MENJADI OBYEK WISATA DI DESA LOA ULUNG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Irman Syahriar, Resty Dwi Julianovi dan
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v6i1.5625

Abstract

Wisata lubang bekas tambang yang dialihfungsikan sebagai pendapatan daerah dan akses bagi masyarakat guna membantu ekonomi masyrakat dengan menyediakan barang dan jasa ditempat wisata. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No.7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, menjadikan lubang bekas tambang sebagai tempat wisata adalah perbuatan legal, permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah regulasi pengaturan alihfungsi pemanfaatan bekas lubang tambang batu bara yang menjadi tempat wisata didesa Loa Ulung dan akibat hukum bila pemanfaatan bekas lubang tambang yang telah menjadi tempat wisata itu tidak memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jenis Penelitian yang dipakai dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis empiris, pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa izin untuk tempat wisata didesa Loa Ulung belum bisa dikatakan legal sebab belum mendapatkan izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN DILANGSUNGKAN Sukindar, Renni Romauli dan
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v6i1.5630

Abstract

Perjanjian  perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan sudah menjadi hal umum dan sudah banyak dilakukan oleh pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, namun salah satu yang menarik untuk dikaji adalah ketika terdapat perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah dilangsungkannya perkawinan tersebut.Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian  ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasar pada karakter keilmuan hukum dari sisi normatifnya.Hasil penelitian menjelaskan bahwa saat ini perjanjian perkawinan tidak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang hanya dapat dibuat sebelum perkawinan (prenuptial agreement) dilangsungkan, tetapi dapat juga dibuat setelah perkawinan berlangsung (postnuptial agreement), hal tersebut sah dimata hukum. Hal ini merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar RI 1945.
KOMUNIKASI INTERPERSONAL ANTARA NOTARIS DAN KLIEN (STUDI PADA KANTOR NOTARIS X DI KOTA SAMARINDA Lisbet Situmorang, Sarwo Eddy Wibowo dan
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v6i1.5626

Abstract

Notaris merupakan profesi  yang sangat disegani dalam aktifitas hukum dan perdagangan karena terkait perjanjian dan pengurusan akta jual beli. Notaris berupaya untuk memberikan edukasi, pendekatan, hingga konsultasi bagi klien yang awam terhadap kegiatan perjanjian, kontrak, hingga jual beli yang mengakibatkan terjadinya perpindahan asset atau hak yang dimiliki. Notaris yang selalu menjadi langganan klien dan akrab dalam memberikan sumbangsih pemikiran dalam kegiatan bisnis klien telah membangun komunikasi interpersonal secara baik dan mudah dalam memberikan solusi serta jalan keluar.Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif melalui pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh Notaris dan klien memiliki sisi dinamis dan terus berubah seiring berjalannya waktu karena pola hubungan yang interaktif, dibangun oleh susasana akrab, dan bersifat timbal balik. Profesi notaris yang memegang teguh sumpah jabatan profesi perlu berpikir untuk konsisten setiap ungkapan dan standar moral dan etika profesi. Di sisi lain untuk menjaga hubungan dan kelancaran komunikasi  yang baik maka diperlukan  kegiatan tatap muka secara fisik dan sosial.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019): LEGALITAS Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 2 (2017) Vol 2, No 1 (2017) Vol 1, No 2 (2016) Vol 1, No 1 (2016) More Issue