Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Masalah-Masalah Hukum

mmh
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : - EISSN : 25274716 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 10 Documents

Search results for , issue "Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM" : 10 Documents clear

PENGATURAN FOLKLOR SECARA SUI GENERIS DALAM UNDANG-UNDANG TERSENDIRI Yusna Melianti; Julia Ivanna; Reh Bungana Beru Perangin-angin
Masalah-Masalah Hukum Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan folklor di Indonesia dan negara lain; dan menganalisis mengapa folklor perlu diatur secara sui generis. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris. Indonesia mengatur folklor dalam undang-undang hak cipta. Pengaturan folklor dalam sistem hukum nasional masing-masing negara tidak sama. Pengaturan folklor di bawah lingkup undang-undang hak cipta tidak tepat. Folklor harus diatur secara tersendiri dalam undangundang khusus yang mengatur folklor.

ANTARA UANG PENGGANTI DAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Kristwan Genova Damanik
Masalah-Masalah Hukum Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui makna uang pengganti dan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi; dan untuk mengetahui penerapan hukum pembayaran uang pengganti sebesar kerugian negara dalam tindak pidana korupsi apakah sudah tepat dan sesuai dengan asas kepastian hukum dan keadilan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan Uang pengganti adalah uang yang dibayar terdakwa sebesar harta benda yang “diperoleh atau dinikmatinya” dari tindak pidana korupsi, bukan sebesar kerugian negara yang ditimbulkannya. Penerapan hukum untuk menyatakan kerugian negara sebagai uang pengganti yang harus dibayar terdakwa tanpa didasarkan pada alat bukti adalah mencederai asas kepastian hukum dan keadilan serta hak asasi, dan merupakan kesalahan dalam penerapan hukum.

MENGARTIKULASIKAN “TRIAL BY THE PRESS” DALAM KEMASAN PEMBERITAAN MEDIA YANG BERORIENTASI KEMASLAHATAN Amir Machmud NS
Masalah-Masalah Hukum Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Pasal 3 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 menyatakan salah satu fungsi pers nasional adalah kontrol sosial. Namun fungsi kontrol pers dinilai masih kurang. Artikel ini bermaksud mengetahui pemberitaan seperti apakah yang berorientasi kemaslahatan penegakan hukum dapat dipahami bukan sebagai pelanggaran prinsip jurnalistik trial by the press dan daya dorong untuk menciptakan atmosfer anti-KKN seperti apakah yang bisa diformulasikan dalam kemasan artikulatif kontribusi media. Kesimpulannya pemberitaan yang berorientasi kemaslahatan penegakan hukum adalah pemberitaan yang menekankan pada covers all sides dengan memperhatikan asas dan prinsip-prinsip jurnalisme. Daya dorong untuk menciptakan atmosfer anti-KKN berupa pemberdayaan langkah progresif dengan kepatuhan terhadap asas trial by the press dan disiplin veriﬁkasi.

PENGESAMPINGAN PRINSIP PERSAMAAN DIMUKA HUKUM ATAS IZIN PEMERIKSAAN PEJABAT NEGARA I Komang Suka'arsana; Maria Silvya E. Wangga
Masalah-Masalah Hukum Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Prinsip persamaan dimuka hukum (equality before the law) menjadi topik yang menarik untuk dikaji pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76 PUU-XII/2014. Putusan tersebut mengandung makna 'tidak semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dimuka hukum”. Hal ini tercermin dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat dibaca, pemeriksaan dan pemanggilan terhadap anggota DPR memerlukan izin presiden. Kaitan yang erat antara ijin Presiden atas pemeriksaan anggota DPR dengan prinsip persamaan dimuka hukum (equality before the law) memperlihatkan bahwa tidak semua warga negara dapat diperlakukan sama dimuka hukum. Tulisan ini mengkaji pengesampingan prinsip persamaan dimuka hukum bagi pejabat negara khususnya DPR. Hasil kajian menyimpulkan pengesampingan prinsip persamaan dimuka hukum hanya bersifat prosedural bukan dalam konteks bebas dari pertanggungjawaban pidana. Untuk itu diperlukan pengawasan atas mekansime izin sehingga tidak menghambat proses persidangan.

TANTANGAN DALAM PENANGANAN DUGAAN PRAKTIK POLITIK UANG PADA PILKADA SERENTAK 2017 Sri Wahyu Ananingsih
Masalah-Masalah Hukum Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Praktik politik uang (money politic) termasuk dalam pelanggaran tindak pidana pemilihan termasuk di Pilkada serentak 2015. Tindak pidana ini seringkali terjadi tetapi sulit untuk diproses. Hal ini disebabkan oleh adanya kendala-kendala yang dihadapi Bawaslu dalam melakukan penanganan yakni tidak adanya norma sanksi pidana, keterbatasan kewenangan Bawaslu dan perbedaan persepsi di Sentra Gakkumdu. Untuk itu upaya yang harus dilakukan dalam Pilkada 2017 adalah melakukan revisi UU dan pemberian kewenangan penuh Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pidana pemilihan, termasuk praktik politik uang.

DISKRESI YUDISIAL: ANTARA KEADILAN DAN PENCITRAAN Agus Nurudin
Masalah-Masalah Hukum Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia masih sering terjadi hakim menyimpang dari kaidah-kaidah hukum. Padahal, kaidah-kaidah hukum itulah yang seharusnya menjadi pertimbangan utama sebelum menjatuhkan putusan. Penyimpangan terhadap kaidah-kaidah hukum itu seperti kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Prasangka politik, ekonomi dan moral ikut menentukan putusan hakim. Selain itu, pemberitaan oleh media massa terhadap penanganan suatu perkara turut mempengaruhi putusan hakim. Kondisi tersebut diperparah dengan pengaruh politik pencitraan khususnya terhadap kasus-kasus korupsi. Ketika sedang menangani perkara-perkara korupsi, mind set hakim sudah terpola dengan hukuman yang seberat-beratnya dengan mengabaikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PERIZINAN Dyah Adriantini Sintha Dewi
Masalah-Masalah Hukum Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

P di kantor pelayanan publik biasanya membutuhkan waktu yang lama. roses perolehan izin Sebaliknya Pemberian layanan publik yang baik adalah hak dari setiap warga Negara. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjadi landasan bagi pelaksana layanan publik, karena pada dasarnya birokrat adalah pelayan masyarakat. Namun, aturan untuk mewujudkan pelayanan yang baik, tidak hanya tergantung pada yang baik saja moral pelaksana. menentukan pemberian melainkan juga Hal itu keberhasilan dalam layanan publik. adanya model Sistem Pelayanan Terpadu, dapat menjadi solusi bagi Dalam praktik upaya optimalisasi layanan publi di bidang perizinan.

URGENSI REVISI UNDANG-UNDANG TERORISME Ali Masyhar
Masalah-Masalah Hukum Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Undang-Undang Terorisme yang berlaku saat ini merupakan undang-undang yang relatif sudah lama. Undang-Undang ini lahir ketika terjadi peledakan Bom Bali 12 Oktober 2002. Usulan revisi Undang-Undang Terorisme ini menguat setiap kali terjadi aksi teror di Indonesia. Secara yuridis formal, terdapat kekurangan-kekurangan yuridis dalam perumusan Undang-Undang Terorisme, namun usulan revisi dari pemerintah tidak menyangkut secara konkrit kekurangan yuridis tersebut. Usulan revisi umumnya terkait dengan penambahan jangka waktu penangkapan dan penahanan. Beberapa usulan sudah dapat dicover dalam rumusan Undang-Undang Terorisme tersebut, sehingga urgensinya masih perlu dielaborasi lebih jauh.

GLOBALISASI DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM EKONOMI DI INDONESIA M. Doing
Masalah-Masalah Hukum Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Substansi pembaharuan hukum ekonomi nasional harus bersendikan Pancasila dan UUD 1945. Idealnya dalam implementasi, hukum ekonomi nasional harus dapat mengakomodasi kepentingan pasar kapitalistik dan ekonomi pasar sosial secara proporsional. Sistem ekonomi yang demikian, menekankan pentingnya kerja sama di satu pihak dan sekaligus juga persaingan di pihak lainnya. Dalam demokrasi ekonomi berarti tidak ada tempat bagi ciri-ciri negatif liberalisme-kapitalisme yang menciptakan survival of the ﬁttest, maupun sistem ekonomi sosialis-komunis.

UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA SEBAGAI MANIFESTASI PENEGAKAN PASAL 18 B AYAT (2) UUD NRI TAHUN 1945 Amalia Diamantina
Masalah-Masalah Hukum Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Diundangkannnya UU No 6/ 2014 tentang Desa merupakan momen penting dalam perkembangan pengaturan desa dan kemajuan desa, hal ini disebabkan karena UU No 6 Tahun 2014 mengatur Desa secara lebih komprehensif bila dibandingkan dengan pengaturan didalam undang undang yang ada sebelumnya. UU No 6/2014 sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umumnya menyatakan bahwa tujuan pengaturan desa antara lain adalah untuk memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI serta memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan RI.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

Filter by Year

2016 2016

Filter By Issues

All Issue Vol 54, No 3 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM (in press) Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 54, No 1 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012 Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA