cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sopyan Tsauri
Contact Email
sopyan_tsauri@yahoo.com
Phone
-
Journal Mail Official
admin@fai-umj.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat
Published by Universitas Muhammadiyah Jakarta
ISSN : 08546460     EISSN : 27156931     DOI : -
Core Subject : Religion, Education, Social,
Religion Education Social Sciences Other
Misykat Al Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat is a nationally accredited peer-reviewed scientific journal published by the Faculty of Islamic Studies University of Muhammadiyah Jakarta. The focus and scope of this journal are limited to the Islamic studies in particularly of tarbiya (Islamic education), da'wah (Islamic communication) and sharia (Islamic law and economics) that related to society in Indonesia and the Islamic world.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1, No 1 (2018)" : 6 Documents clear
STUDI AYAT-AYAT ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN EKONOMI ISLAM DALAM TAFSIR AL MISBAH Anshari Anshari
Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Faculty of Islamic Studies, University of Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (498.241 KB) | DOI: 10.24853/ma.1.1.%p

Abstract

Zakat sekarang ini sudah masuk dalam bagian dari instrumen ekonomi Islam, karena dalam zakat terdapat sisi-sisi yang dapat menimbulkan produktifitas, yang dapat dijadikan landasan dalam pengembangan ekonomi umat. Banyak ayat-ayat al-Quran yang membicarakan tentang zakat. Zakat yang diperintahkan oleh Allah memiliki keterkaitan erat dengan ekonomi Islam. Dimana zakat berfungsi sebagai alat ibadah orang yang membayar zakat (muzakki) yang dapat memberikan kemanfaatan bagi dirinya atau individu (nafs) dan berfungsi sebagai penggerak ekonomi bagi orang-orang di lingkungan yang menjalankan sistem zakat tersebut, yang kemudian mengantarkan zakat untuk memainkan peranannya sebagai instrumen yang memberikan kemanfaatan secara kolektif (jama‟i). Pendistribusian zakat yang baik dan alokasi yang tepat sasaran akan mengakibatkan pemerataan pendapatan kepada mustahik zakat, sehingga setiap orang akan memiliki akses lebih terhadap distribusi pendapatan.
KOMPETENSI GURU AGAMA DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Siti Rohmah
Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Faculty of Islamic Studies, University of Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.21 KB) | DOI: 10.24853/ma.1.1.%p

Abstract

Pendidikan Agama Islam adalah mata pelajaran yang tidak hanya mengantarkan peserta didik dapat menguasai berbagai kajian keislaman, tetapi lebih menekankan bagaimana peserta didik mampu menguasai kajian keislaman tersebut sekaligus dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, Pendidikan Agama Islam tidak hanya menekankan pada aspek kognitif saja, tetapi yang lebih penting adalah pada aspek afektif dan psikomotorik. Konsep pendidikan agama Islam tidak hanya sekedar mengambil kognitif (kecerdasan) anak didik dengan menekankan kepada penguasaan materi belaka. Tetapi lebih dari itu bagaimana memberikan pendekatan pada afektif (sikap) dan psikomotorik (keterampilan) anak didik. Sehingga dalam diri anak didik akan tumbuh sebuah kepribadian yang utuh sesuai dengan ajaran Islam dan meningkatkan ketaqwaan dan keimanannya kepada Allah Swt. Oleh karena itu peran guru sangat penting dalam pembelajaran Pendidikan agama Islam, tentunya dengan kompetensi yang dimiliki oleh guru agama tersebut.
FORMULASI FIQH MUHAMMADIYAH DALAM PARADIGMA ISLAM BERKEMAJUAN Nurhadi Nurhadi
Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Faculty of Islamic Studies, University of Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (331.695 KB) | DOI: 10.24853/ma.1.1.%p

Abstract

Fiqh yang tersedia saat ini mempunyai sejumlah problematika, antara lain mapannya paradigma klasik dan lambannya upaya pembaharuan sehingga dengan mudah didapatkan adanya pengulangan-pengulangan yang tidak perlu, yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya kesenjangan antara fiqh dengan realitas. Problematika itu perlu diatasi agar fiqh sebagai proses ijtihadi dan dialektika antara doktrin dan realitas dapat bersuara kembali atas zaman yang secara kontekstual berbeda dengan zaman di mana fiqh dikodifikasikan. Di sinilah letak urgensinya dimunculkan perspektif baru terhadap fiqh yang mengamodasikan arus perubahan dan berbagai realitas sosial yang muncul di era modern. Realitas sosial perlu diakomodasikan oleh fiqh, sesuai dengan saran Ibn Taimiyyah bahwa masalah-masalah riil yang berhubungan dengan umat Islam sehari-hari itulah yang diperhatikan, bukan masalah skolastik yang bersifat formalistis. Muhammadiyah sebagai organisasi sosial-keagamaan atau gerakan Islam yang menganut doktrin al-ruju’ dan prinsip non-mazhab pada dasarnya lebih cenderung pada teologi rasional Muhammad Abduh daripada teologi puritan Muhammad ibn Abdul Wahab.
KAJIAN HUKUM BISNIS SYARIAH Fakhrurozi Reno Sutan
Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Faculty of Islamic Studies, University of Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (161.997 KB) | DOI: 10.24853/ma.1.1.%p

Abstract

Bisnis syariah adalah segala usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup berupa aktifitas produksi, distribusi, konsumsi dan perdagangan baik berupa barang maupun jasa yang sesuai dengan aturan-aturan dan hukum-hukum Allah yang terdapat dalam al Qur’an dan as Sunnah. Kajian Hukum Bisnis Syariah adalah merupakan suatu kajian yang eksistensinya sangat dibutuhkan. Banyak permasalahan – permasalahan bisnis syariah yang perlu diberikan solusinya, baik masalah antar sesama lembaga ekonomi syariah maupun masalah antara lembaga ekonomi syariah dengan lembaga ekonomi konvensional.
STUDI PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA Oneng Nurul Bariyah
Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Faculty of Islamic Studies, University of Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (303.705 KB) | DOI: 10.24853/ma.1.1.%p

Abstract

Paper ini menjelaskan peraturan daerah tentang pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh empat Provinsi, yaitu Peraturan Gubernur Naggro Aceh Darussalam No 60 Tahun 2008 Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak Dan Sedekah Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Perda Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat. Kajian ini dilatarbelakangi oleh adanya otonomi daerah yang memberikan Kewenangan kepala daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti dimuat pada Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Dengan melakukan analisis komparatif ditemukan adanya persamaan antara Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Zakat dan UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat seperti Organisasi, Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pelaporan. Adapun perbedaannya antara lain bahwa Provinsi NAD memiliki lembaga yang disebut Baitul Mal yang mengelola harta agama berupa: zakat, infak, shadaqah, wakaf, hibah, meusara, harta wasiat, harta warisan dan lain-lain. Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat menetapkan persyaratan LAZ yang dikukuhkan dengan beberapa tambahan yaitu: Memilki Wilayah Operasional minimal 40% dari jumlah Kabupaten/ Kota di Provinsi tempat lembaga berada, telah mampu mengumpulkan dana Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)dalam satu tahun. Pergub Riau menetapkan sanksi bagi muzakki yang karena sengaja atau karena kelalaiannya tidak menyalurkan zakat Mal. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat menetapkan kelompok muzakki, munfiq, dan mushoddiq yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Gubernur Jawa Barat juga menetapkan sasaran kelompok peneriman zakat, infak, dan sedekah, yaitu: Pegawai Golongan I dan II, Pegawai Golongan III yang mengalami musibah, dan para mustahik lainnya yaitu: fakir; miskin; amil; mualaf; riqob, ghorim; fisabilillah; dan ibnu sabil. Untuk pelaksanaannya, UPZ melakukan pendataan muzaki, munfiq, dan mushoddiq serta melampirkan surat pernyataan kesediaan dari pegawai bersangkutan yang akan dijadikan dasar untuk pemotongan zakat profesi, infak, dan sedekah. Pergub Jawa Barat tidak menetapkan adanya sanksi baik bagi pengelola maupun bagi muzakki.
PERAN SUKUK NEGARA SEBAGAI INSTRUMEN KEUANGAN SYARIAH TERHADAP PEMBIAYAAN APBN INDONESIA Muhammad Khoirul Anam
Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Faculty of Islamic Studies, University of Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (231.082 KB) | DOI: 10.24853/ma.1.1.%p

Abstract

Pembiayaan APBN sebagian besar bersumber dari hutang, baik hutang ke luar negeri maupun ke dalam negeri. Salah satu sumber pembiayaan anggaran Negara yaitu mengeluarkan Surat Berharga Negara (SBN). Surat Berharga Negara terditidari Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).Dari obligasiini negara mengeluarkansurat hutang yang ditawarkan kepada investor baik individu maupun institusi. Banyak investor yang membeli obligasi negara karena imbalannya lebih menarik dari hasil deposito dan relatif aman karena dijamin 100% oleh pemerintah. Seiring dengan perkembangan pasar keuangan syariah internasional yang sangat pesat, dimana kawasan Gulf Coopertaion Council (GCC) mendominasi shariah compliantaset dengan market share 42,9%, disusul dengan Iran dengan market share 35,6%, dan di Asia, Malaysia berada di posisi tertinggi yaitu dengan market share 10,5 %, maka ikut berkembang pula ragam bentuk instrumen keuangan,salah satunya sukuk.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 2 (2025): Misykat Al Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat Vol 8, No 1 (2025) Vol 7, No 2 (2024) Vol 7, No 1 (2024) Vol 6, No 2 (2023) Vol 6, No 1 (2023) Vol 5, No 2 (2022) Vol 5, No 1 (2022) Vol 4, No 2 (2021) Vol 4, No 1 (2021) Vol 3, No 2 (2020) Vol 3, No 1 (2020) Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2018) Vol 28, No 2 (2017) Vol 28, No 1 (2017) Vol 27, No 2 (2016) Vol 27, No 1 (2016) More Issue