Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

Analisis maslahah dalam millennium development goals Bariyah, N. Oneng Nurul; Rohmah, Siti
IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol 13, No 2 (2013): IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The analysis of Maslahah in the Millennium Development Goals . This research is a study Maslahah of the Millennium Development Goals (MDGs). The focus of this research is Maslahahof five MDG targets, namely: 1) Reduction of extreme poverty and hunger, Equity in education, 3) Supporting the equation of gender and empowerment of women, 4) Reduce child mortality, 5) Improve maternal health The method of research used qualitative analysis. The data sources of this study is literature, Because this type of research is library research. The results Showed that the millennium goals are maslahah values that have an influence on the maintenance of maqasid al-Shari’ah, namely: to maintain religion, mind, spirit, Ancestry, wealth, lineage. All of this indicates the existence of universal values of Islamic law as rahmatan lil’alamin and suitable for all times and places salih likulli zaman wa makan.
QIYAS DAN ‘URF DALAM HUKUM ZAKAT ANTARA KONSEP DAN PRAKTIK Bariyah, Oneng Nurul
Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat Vol 28, No 1 (2017)
Publisher : Faculty of Islamic Studies, University of Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/ma.28.1.%p

Abstract

This paper explains the position of qiyas and 'urf in the law of zakat both in concept and in practice. This is motivated by the idea that worship it is subject to the provisions of Shari'ah both the Qur’an and the Sunnah of the Prophet, there is no gap for ijtihad in it. However, it only happens in worship mahdhah, while the part of religious charity although there is space to do ijtihad. By analyzing the normative source of law, both the Qur'an and the Sunnah was found that qiyas and  'urf is very influential in determining the law of zakat. This is in line with the rules stipulate that the customs influential changes in law enforcement. Similarly, qiyas  used in zakat going on in measures of the zakat for objects that are not explicitly mentioned in the Qur’an and the Sunnah of the Prophet as zakat of income. Qiyas and 'urf become the method of ijtihad development of charity law.
Dinamika Aspek Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia N. Oneng Nurul Bariyah
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 16, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v16i2.4450

Abstract

The Dynamics of Legal Aspects of Zakat and Waqf in Indonesia. This study shows that the codification of the law of zakat in Indonesia occurs gradually. Codification of Zakat still focuses much on zakat management. Zakat management is undertaken by the National Zakat Board (BAZNAS) and the Amil Zakat Institute (LAZ). The developmental aspects of zakat consist of: amil zakat, muzaki, zakat object, sanctions, and charity as a tax deduction. Meanwhile, the legal codification of waqf in Indonesia experienced significant growth after the enactment of Law Number 41 Year 2004 on Wakaf including: the concept of endowments, wakif, waqf objects, elements of endowments, nazir, waqf institutions (BWI), monitoring, dispute resolution, and criminal sanctions for violations of the waqf objects.DOI: 10.15408/ajis.v16i2.4450
Analisis maslahah dalam millennium development goals N. Oneng Nurul Bariyah; Siti Rohmah
Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol 13, No 2 (2013)
Publisher : State Institute of Islamic Studies (IAIN) Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/ijtihad.v13i2.141-162

Abstract

The analysis of Maslahah in the Millennium Development Goals . This research is a study Maslahah of the Millennium Development Goals (MDGs). The focus of this research is Maslahahof five MDG targets, namely: 1) Reduction of extreme poverty and hunger, Equity in education, 3) Supporting the equation of gender and empowerment of women, 4) Reduce child mortality, 5) Improve maternal health The method of research used qualitative analysis. The data sources of this study is literature, Because this type of research is library research. The results Showed that the millennium goals are maslahah values that have an influence on the maintenance of maqasid al-Shari’ah, namely: to maintain religion, mind, spirit, Ancestry, wealth, lineage. All of this indicates the existence of universal values of Islamic law as rahmatan lil’alamin and suitable for all times and places salih likulli zaman wa makan.
STUDI PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA Oneng Nurul Bariyah
Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Faculty of Islamic Studies, University of Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (303.705 KB) | DOI: 10.24853/ma.1.1.%p

Abstract

Paper ini menjelaskan peraturan daerah tentang pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh empat Provinsi, yaitu Peraturan Gubernur Naggro Aceh Darussalam No 60 Tahun 2008 Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak Dan Sedekah Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Perda Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat. Kajian ini dilatarbelakangi oleh adanya otonomi daerah yang memberikan Kewenangan kepala daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti dimuat pada Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Dengan melakukan analisis komparatif ditemukan adanya persamaan antara Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Zakat dan UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat seperti Organisasi, Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pelaporan. Adapun perbedaannya antara lain bahwa Provinsi NAD memiliki lembaga yang disebut Baitul Mal yang mengelola harta agama berupa: zakat, infak, shadaqah, wakaf, hibah, meusara, harta wasiat, harta warisan dan lain-lain. Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat menetapkan persyaratan LAZ yang dikukuhkan dengan beberapa tambahan yaitu: Memilki Wilayah Operasional minimal 40% dari jumlah Kabupaten/ Kota di Provinsi tempat lembaga berada, telah mampu mengumpulkan dana Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)dalam satu tahun. Pergub Riau menetapkan sanksi bagi muzakki yang karena sengaja atau karena kelalaiannya tidak menyalurkan zakat Mal. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat menetapkan kelompok muzakki, munfiq, dan mushoddiq yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Gubernur Jawa Barat juga menetapkan sasaran kelompok peneriman zakat, infak, dan sedekah, yaitu: Pegawai Golongan I dan II, Pegawai Golongan III yang mengalami musibah, dan para mustahik lainnya yaitu: fakir; miskin; amil; mualaf; riqob, ghorim; fisabilillah; dan ibnu sabil. Untuk pelaksanaannya, UPZ melakukan pendataan muzaki, munfiq, dan mushoddiq serta melampirkan surat pernyataan kesediaan dari pegawai bersangkutan yang akan dijadikan dasar untuk pemotongan zakat profesi, infak, dan sedekah. Pergub Jawa Barat tidak menetapkan adanya sanksi baik bagi pengelola maupun bagi muzakki.
ANALISIS HADIS PENDIDIKAN DALAM KMA NOMOR 183 TAHUN 2019 MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS MADRASAH ALIYAH Siti Rohmah; N.Oneng Nurul Bariyah; Faris Rahmat Hidayat
Emanasi : Jurnal Ilmu Keislaman dan Sosial Vol 4 No 2 (2021): Jurnal Emanasi Volume 4 Edisi 2 Tahun 2021
Publisher : Asosiasi Dosen Peneliti Ilmu Keislaman dan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Hadis pendidikan dalam KMA nomor 183 tahun 2019 pada mata pelajaran Alqur’an Hadis di Madrasah Aliyah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang memusatkan perhatian pada studi kepustakaan tentang analisis hadis pendidikan dalam KMA nomor 183 tahun 2019. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini dimulai dengan upaya mengklasifikasi Hadis Pendidikan dalam KMA nomor 183 tahun 2019 pada mata pelajaran Alqur’an Hadis di Madrasah Aliyah. Untuk keperluan itu digunakan sumber utama yaitu KMA nomor 183 tahun 2019 mata pelajaran Alqur’an Hadis Madrasah Aliyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hadis pendidikan dalam KMA nomor 183 tahun 2019 mata pelajaran Alqur’an Hadis di Madrasah Aliyah dibedakan menjadi dua yaitu pertama Madrasah Aliyah peminatan IPA, IPS, Bahasa ada 31 hadis, dan kedua Madrasah Aliyah peminatan keagamaan ada 23 hadis.
Analisis Hadis Tarbawi Dalam Kurikulum 2013 Mata Pelajaran PAI SMA Rini Fatma Kartika; Siti Rohmah; N. Oneng Nurul Bariyah; Faris Rahmat Hidayat
Emanasi : Jurnal Ilmu Keislaman dan Sosial Vol 5 No 1 (2022): Jurnal Emanasi Volume 5 Edisi 1 Tahun 2022
Publisher : Asosiasi Dosen Peneliti Ilmu Keislaman dan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Hadis Tarbawi yang terdapat dalam Kurikulum 2013 mata pelajaran PAI di SMA. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang memusatkan perhatian pada studi kepustakaan tentang analisis Hadis Tarbawi dalam Kurikulum 2013. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini dimulai dengan upaya mengklasifikasi Hadis Tarbawi dalam Kurikulum 2013 pada mata pelajaran PAI di SMA. Untuk keperluan itu digunakan sumber data primer yaitu Kurikulum 2013 mata pelajaran PAI SMA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hadis Tarbawi dalam Kurikulum 2013 mata pelajaran PAI di SMA ada 18 hadis.
STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA SOSIAL UMMAT PADA LEMBAGA-LEMBAGA FILLANTROFI DI INDONESIA (Studi Kasus Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid, Dompet Dhuafa Republika, BAZNAS, dan BAZIS DKI Jakarta) N.Oneng Nurul Bariyah
Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Vol 1, No 1 (2016): June 2016
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/lifalah.v1i1.472

Abstract

Abstract This study aimed to describe forms of fundrising conducted by institutions fillantrofi in Indonesia. The study was conducted at four institutions namely DPU Daarut Tauhid, Dompet Dhuafa Republika, BAZNAS, and BAZIS of DKI Jakarta. Source of data obtained from interviews and documentation. Data was analyzed using qualitative deskripstif. The results showed that the forms of fund raising undertaken, namely: Media usedprint, electronic, internet, and media communication. In this case there are several ways, namely: Media compaign, direct mail, telefundrinsing, direct fundrising, cooperation program, special event, religious fund, zakat collectors forming units (UPZ), CSR and CSR Cooperation Program, donation ritail humanitarian fund, through bank: ATM (transfers, phone and internet banking), service zakat donations via SMS and online. Keywords: Fundrising, humanitarian, cooperationand service donation.
Efforts to increase the understanding of productive waqf for 'Aisyiyah Board in South Tangerang City Oneng Nurul Bariyah; Ali Idrus; Mutiara Shafwah
Community Empowerment Vol 7 No 4 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (471.317 KB) | DOI: 10.31603/ce.6621

Abstract

Following the foundation of the South Tangerang City government, the 'Aisyiyah board was established. This has an impact on the position of business charities in the South Tangerang City area, which was once part of Tangerang Regency and Tangerang City. There are waqf assets that are corporate charities with the status of two foundation entities, and the name Nadzir is still an individual. As a result, the program aims to improve the 'Aisyiyah board's understanding of waqf, systematize the administration of waqf assets, and maintain waqf objects in accordance with waqf's purposes and advantages. Data collecting, socialization, analysis of the waqf deed, and amending of the deed are the methods used. The following are the outcomes of the activity: first, the accomplishment of an agreement by the 'Aisyiyah board in South Tangerang City to modify the administration of recording nazdir in the Waqf Pledge Deed, which is not in compliance with regulations. Second, it is documented that the waqf Pledge Deed data will be amended for individual nadzir data in order for Persyarikatan Muhammadiyah to become a legal organization nadzir. Third, the 'Aisyiyah board in South Tangerang City has reached an agreement to maintain and develop waqf assets in the form of educational institutions, and others.
Sosialisasi Kebijakan Kampus Merdeka Program Praktisi Mengajar pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi Abdul Rahman; Mawar Mawar; Oneng Nurul Bariyah; Intan Setyaningrum
Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 4, No 4 (2022)
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/btjpm.v4i4.6262

Abstract

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menetapkan kebijakan Kampus Merdeka sebagai prioritas kebijakan. Program Praktisi Mengajar merupakan Kebijakan Merdeka Belajar Edisi ke-20 yang diluncurkan karena faktanya saat ini jumlah praktisi yang ikut berkontribusi mengajar di kampus (baik akademik maupun vokasi) masih kurang. Di sisi lain, tingkat partisipasi perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi dalam program Praktisi Mengajar masih sangat sedikit, per tanggal 28 Mei hanya 13 pendaftar. Padahal keberadaan pendidik dari unsur praktisi dunia kerja merupakan hal yang esensial dalam pendidikan vokasi yang sangat erat berkaitan dengan dunia kerja. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi pada program Praktisi Mengajar. Sementara metode pengabdian masyarakat dilakukan dengan metode sosialisasi. Hasilnya, setelah dilakukan sesi sosialisasi, pendaftar program Praktisi Mengajar dari entitas perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi per 6 Juli 2022 meningkat signifikan menjadi 238 pendaftar. Namun, masih terdapat kekurangan, dimana mayoritas kampus vokasi pendaftar program masih didominasi di pulau Jawa dengan persentase 56,1%. The Ministry of Education, Culture, Research, and Technology has set the Merdeka Campus policy as a policy priority. The Teaching Practitioner Program is the 20th Edition of the Free Learning Policy, which was launched because, currently, the number of practitioners who contribute to teaching on campus (both academic and vocational) still needs to be improved. On the other hand, the participation rate of universities providing vocational education in the Teaching Practitioner program still needs to be higher; as of May 28, there were only 13 applicants. The existence of educators from the practitioners of the world of work is essential in vocational education, which is very closely related to the world of work. Therefore, this service activity aims to increase the participation of tertiary institutions providing vocational education in the Teaching Practitioner program. At the same time, the community service method is carried out by the socialization method. As a result, after the socialization session, the registrants for the Teaching Practitioner program from higher education entities providing vocational education as of July 6, 2022, increased significantly to 238 registrants. However, there are still areas for improvement, where most vocational campuses for program applicants are still dominated on the island of Java with a percentage of 56.1%.