cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Private Law Review
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 25982354     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal ilmiah berkala dari Bagian Hukum Keperdatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Jurnal ilmiah ini akan berisi tulisan dari akademisi yang mendalami hukum perdata (perdata barat, perdata agraria, perdata islam, perdata dagang, perdata adat, dan lain-lain).
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 1 (2021): DPLR" : 6 Documents clear
Analisis Kasus Lelang Terkait Pengosongan Rumah Sasmito, Vanya Nike; Ari Sadewa, Bayu Krisna; Haidir Ali, Datuk Muhammad; Huda, M. Mun'am Saiful
Diponegoro Private Law Review Vol 5, No 1 (2021): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kasus lelang terkait pengosongan rumah merupakan isu yang kompleks dan menimbulkan dampak sosial, hukum, dan ekonomi yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai aspek yang terkait dengan kasus lelang yang melibatkan pengosongan rumah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-analitis, dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber terpercaya seperti laporan berita, artikel akademik, dokumen hukum, dan studi kasus terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa kasus lelang pengosongan rumah kerap berawal dari ketidakmampuan pemilik rumah memenuhi kewajiban keuangan mereka, seperti pembayaran hak tanggungan, pajak properti. Ketika pemilik rumah tidak dapat membayar, bank memiliki hak mengajukan proses lelang agar rumah tersebut dapat dilelang dan membayar hutang yang belum dilunasi. proses lelang juga dapat menimbulkan masalah sosial. Banyak keluarga terkena dampak kehilangan akibat lelang rumah. Pengosongan rumah dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam kehidupan individu dan keluarga yang terkena dampaknya. pengosongan rumah dapat menyebabkan kekosongan dan degradasi lingkungan di wilayah tersebut. aspek hukum, menunjukkan perlu adanya perlindungan hukum yang memadai bagi pemilik rumah yang terkena dampak lelang. Undang-Undang perlindungan konsumen dan peraturan mengenai proses lelang harus lebih diperketat untuk memastikan hak-hak pemilik rumah tetap terlindungi. Secara ekonomi, kasus lelang juga dapat berdampak negatif. Jika terjadi lonjakan kasus yang signifikan,dapat mempengaruhi stabilitas pasar perumahan dan ekonomi secara keseluruhan.perlu dilakukan upaya preventif dan intervensi yang tepat untuk mengatasi permasalahan finansial sebelum terjadi lelang. Diperlukan pendekatan yang holistik dan tindakan yang tepat dari pihak terkait, pemerintah, dan masyarakat, untuk mengurangi dan mencegah kasus lelang yang berakhir dengan pengosongan rumah serta untuk melindungi hak-hak pemilik rumah yang terkena dampak.Kata Kunci: Lelang, Pengosongan Rumah, Perlindungan Hukum
Copyright as an Object of Banking Guarantee (Comparative Study of Indonesia and Singapore) Rahmadani, Salsabillah Suci; Mahrunnisa, Desy Rizky; Maharani, Aliffia Intan; Aveyory, Immanuela Yvette
Diponegoro Private Law Review Vol 5, No 1 (2021): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Copyright as an object of guarantee is stated in the 2014 UUHC No. 28 article 16 paragraph (3) that copyright can be used as an object of fiduciary guarantee. In practice, no bank has issued a regulation related to this. Through research with a statutory approach and comparing it with Singapore, the author finds that there are several gaps, where Singapore already has clear rules, specialized banks, valuation agencies and IP market agencies. Meanwhile, Indonesia is still constrained by the unpreparedness of banking institutions.Keywords: copyright, warranty, singapore, intellectual property rights.
Legal Uncertainty In Fiduciary Guarantee Law: An Analysis Of Reality And Its Impact On Creditors Utami, Putri Dwi; Lianti, Lita; Nadhilah, Fildzah Hanifati; Fauzi, Amanda Kirani
Diponegoro Private Law Review Vol 5, No 1 (2021): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The existence of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees arises due to the urgency of the public who experience anxiety about collateral objects. This regulation addresses all fiduciary guarantees, but there is confusion and legal uncertainty in their implementation in the community. This can be seen from the concept and reality in the field that is not balanced. Therefore, the author will discuss this issue using normative legal research methods by taking a statutory and conceptual approach, as well as the formulation of the problem discussed, namely legal uncertainty in UUJF in juridical, normative, and sociological aspects to the impact on legal uncertainty, especially on creditors. This study aims to provide views and understanding of how such legal uncertainty occurs and its impact on the creditors concerned. The results of this study show that regulations regarding fiduciaries are still said to have not provided legal certainty for the Indonesian people, especially from creditors. Keywords: Fiduciary Guarantee, Creditor, Legal Certainty
The Process of Execution of Fiduciary Guarantees Seized as Evidence because the Debtor Committed a Criminal Act (Case Analysis of Decision Number 188/Pdt.Bth/2019/PN.Dpk) Fitriana, Desy Nor; Aisy, Nisrina Nadifah Nur Rohadhatul; Aisy, Azkia Rihadatul; Astuti, Windha Puji
Diponegoro Private Law Review Vol 5, No 1 (2021): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The abstract should be in one paragraph.The font is Book Antiqua, 12 pt, italic, and justify. Abstract is in 200-250 words, which is followed by 3-5 keywords. The abstract should succinctly describes your entire paper. It comprises of the purposes of the research, method, and the findings of the research. Provision of credit from banks and financial institutions will definitely be risky if the debtor defaults, to overcome this the borrower in providing credit must be accompanied by providing guarantees for the debtor. The purpose of the guarantee is to guarantee security and legal certainty for investors in granting credit. In a credit agreement, creditors often expect guarantees that provide a sense of security and trust. Even though a fiduciary guarantee has a guarantee, it is not certain that a problem will not occur. Problems with basic agreements such as credit with a fiduciary guarantee can generally arise because the fiduciary recipient or creditor only forms a credit agreement, can also occur because the party only forms a notary deed by not registering it with the office that administers the fiduciary guarantee. There are still many problems that arise as the author will analyze, namely problems with the execution of objects that are used as guarantees for fiduciary acessoir agreements, where the objects are confiscated by the state because of criminal acts committed by the fiduciary giver or debtor. In this case, through a lawsuit at the Depok District Court, the fiduciary recipient can execute objects pledged as objects of fiduciary guarantees previously in the possession of the Depok District Attorney as evidence of a crime.Keywords: Fiduciary, Collateral, Credit 
Perkembangan Sistem Resi Gudang Di Indonesia Dan India Aprilia, Annisa; Anggara, Raka; Kusbiantoro, Arsenius Felix; Witardi, Reynaldi Jodi
Diponegoro Private Law Review Vol 5, No 1 (2021): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan resi gudang di negara kita mengalami banyak perkembangan dalam implementasinya. Berbagai permasalahan yang ada menjadi penghambat dalam maksimalisasi penerapan sistem resi gudang ini. kurangnya sosialisasi terhadap sistem resi gudang ini membuat penerapan resi gudang di negara kita kurang maksimal dibandingkan dengan negara India yang juga menrapkan resi gudang ini untuk menimpan barang hasil komoditas dan mengendalikan fluktuasi harga bahan pokok mereka. Melalui metode penelitian kualitatif yang menggunakan penelitian terdahulu atau normatif kami mengidentifikasi apa saja perbedaan terkait perkembangan sistem resi gudang yang ada di India dan Indonesia. Perkembangan sistem resi gudang di India jauh lebih pesat dari Indonesia karena pemerintahnya ikut serta dalam pengembangannya. Diharapkan dengan adanya regulasi yang sudah jelas, sistem resi gudang ini dapat berjalan dengan optimal untuk kedepannya.Kata Kunci : Resi Gudang, Perkembangan, Komoditas India dan Indonesia
Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Permasalahan Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Jika Pengajuan Pailit Ditolak Oleh Pengadilan Niaga Azzalea, Garin Dinda; Kusumadhani, Juniar Azzahra; Dacha, Raka Nur Baswara; Nelman, Mheyscha Zhalsadilla
Diponegoro Private Law Review Vol 5, No 1 (2021): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di Indonesia terdapat beberapa kasus sengketa tentang suatu perusahaan dalam  mengajukan sebuah pailit. Pailit diajukan oleh kreditur karena utang piutang yang dilakukan pihak debitur tidak ditunaikan dengan baik. Kreditur dalam hal ini merupakan pemegang hak tanggungan yang merupakan pihak yang memberikan pinjaman dan memegang hak jaminan atas properti yang dijaminkan oleh debitur sebagai jaminan pelunasan atas utang. Akan tetapi, Permasalahan kreditur pemegang hak tanggungan yang mengajukan permohonan pailit dan kemudian ditolak oleh pengadilan niaga merupakan situasi yang memerlukan perhatian serius. Kegagalan pengajuan pailit ini dapat memberikan dampak negatif pada kreditur. Karena kreditur hak tanggungan memiliki kedudukan yang penting dalam pengajuan permohonan pailit oleh kreditur terhadap debitur. Hal ini dikarenakan kreditur hak tanggungan memiliki hak jaminan atas properti yang dijaminkan oleh debitur sebagai jaminan atas kewajiban pembayaran hutang. Sehingga bentuk tanggung jawab pemerintah dalam konteks ini sangat penting untuk memastikan adanya keadilan dan perlindungan hukum bagi kreditur pemegang hak tanggungan. Pemerintah memiliki peran utama dalam menyediakan kerangka hukum yang jelas dan efektif dalam menangani situasi ini.Kata Kunci: Kreditur, Hak Tanggungan, Pailit, Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2024): DPLR Vol 8, No 1 (2024): DPLR Vol 7, No 2 (2023): DPLR Vol 7, No 1 (2023): DPLR Vol 6, No 2 (2022): DPLR Vol 6, No 1 (2022): DPLR Vol 5, No 2 (2021): DPLR Vol 5, No 1 (2021): DPLR Vol 4, No 2 (2020): DPLR Vol 4, No 1 (2020): DPLR Vol 4, No 3: Vol 4, No 3 (2019) Vol 3, No 2 (2019): DPLR Vol 3, No 1 (2019): DPLR Vol 2, No 2 (2018): DPLR Vol 2, No 1 (2018): DPLR Vol 1, No 1 (2017): DPLR More Issue