cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 2460142X.     EISSN : 25484931     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan (JIIP), merupakan media komunikasi dan informasi bagi pengembangan ilmu pemerintahan, baik pemerintahan lokal, nasional, regional, maupun internasional. JIIP diterbitkan untuk menjadi wahana pendorong perkembangan ilmu pemerintahan melalui dokumentasi hasil-hasil penelitian serta kajian kritis terhadap berbagai konsep baru, fenomena dan peristiwa dalam kehidupan pemerintahan. JIIP secara berkala terbit dua kali setahun, yaitu bulan Maret - Agustus dan September - Februari.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol 3, No 1 (2018)" : 5 Documents clear
Gerakan penegakan Syariat Islam di Kota Tasikmalaya Taufik Nurohman
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (248.851 KB) | DOI: 10.14710/jiip.v3i1.3232

Abstract

Studi ini membahas gerakan Islam yang mengupayakan pelibatan negara untuk menjamin pelaksanaan Syariat Islam melalui kebijakan formal. Mekanisme gerakan sosial dipilih sebagai langkah untuk mencapai tujuannya bukan karena terputusnya relasi antara masyarakat dengan negara, namun karena pola relasi tersebut tidak berhasil menjadi saluran formal yang efektif untuk masuknya aspirasi Syariat Islam kedalam institusi negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dilakukan di Kota Tasikmalaya dengan alasan kondisi masyarakat yang tengah mengalami perubahan dari kondisi masyarakat namun disisi lain terjadi penguatan kekuatan Islam Simbolik berasal dari pesantren yang biasanya substantif dan kultural. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pergulatan Islam Simbolik. Pada level masyarakat, kelompok Islam simbolik ini berhasil melakukan mobilisasi belief atau sistem keyakinan masyarakat untuk menguatkan pemahaman keislaman yang holistik. Pada level intermediary, kelompok Islam Simbolik ini berhasil melakukan kesepakatan dengan partai politik dengan menawarkan dukungan suara, untuk memastikan bahwa partai politik dapat mengakomodasi kepentingan mereka di lingkup legislasi dan penganggaran. Selain itu, dalam mencapai tujuannya, Islam simbolik melakukan strategi dengan mencitrakan diri mereka bukan seperti kelompok simbolik tetapi dengan melakukan menggunakan metode substantif bahkan mereka berkonsensus dengan berbagai pihak yang berpotensi menghambat gerakannya.
Waterfront city development di kawasan sempadan sungai: Studi kasus Sungai Wiso dan Kanal, Jepara Yoga Putra Prameswari
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (191.316 KB) | DOI: 10.14710/jiip.v3i1.3233

Abstract

Tulisan ini bermaksud menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan kawasan sempadan sungai di Kabupaten Jepara, serta membingkainya dalam konsepsi waterfront city development. Penelitian ini menggunakan implementasi kebijakan publik dari Merilee Grindle. Menurut Grindle, keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik sangat ditentukan oleh derajat dari level implementasi tersebut, yang terdiri dari content of policy dan context of implementation. Content of policy merujuk pada substansi yang terkandung di dalam kebijakan publik, sedangkan context of implementation merupakan representasi dari lingkungan dimana kebijakan publik itu akan berlangsung. Implementasi kebijakan publik ini berhasil dikarenakan policy statement dapat tersampaikan menjadi policy outcome. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Studi kasus merupakan metode penelitian terhadap satu kasus yang dilakukan secara intensif dan mendalam.
Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik Ratnia Solihah
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (150.699 KB) | DOI: 10.14710/jiip.v3i1.3234

Abstract

Pemilihan Umum 2019 adalah pemilihan legislatif dengan pemilihan presiden yang diadakan secara serentak. Hal ini dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 / PUU-11/2013 tentang pemilu serentak, yang bertujuan untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam pelaksanaan pemilu, meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta pemilu, serta politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintah. Pemilu serentak akan mempengaruhi komitmen penguatan partai politik dalam koalisi permanen untuk memperkuat basis kekuatan mereka di lembaga-lembaga negara yang tinggi sehingga dengan pemilu serentak diharapkan bisa memfasilitasi pembenahan Sistem Presidensial di Indonesia. Untuk mewujudkan pemilihan 2019 yang simultan, ada peluang dan tantangan yang salah satunya dapat dipelajari melalui perspektif politik, yang dalam makalah ini dilakukan melalui kajian pustaka dan dokumentasi. Menurut hasil penelitian, dalam mewujudkan pemilihan umum 2019 antara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, ada beberapa hal yang menjadi peluang dan tantangan dalam perspektif politik, baik untuk parpol, pemerintah, pemilih, dan penyelenggara pemilu. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya terkait bagaimana merancang pemilihan yang serentak dalam perspektif politik, yakni dengan mereformasi sistem perwakilan, sistem pemilihan, sistem kepartaian, dan dalam melaksanakan pemilihan umum serentak 2019 memiliki tujuan menciptakan pemerintahan yang efektif.
Gerakan sosial Nahdlatul Ulama: Studi kasus Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang Muhammad Luthfil Hakim
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (139.719 KB) | DOI: 10.14710/jiip.v3i1.3230

Abstract

Penelitian ini berupaya untuk menjelaskan mengenai gerakan sosial PCNU Kota Malang pada tahun 2010-2015 dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.  Penelitian ini menggunakan teori gerakan sosial karya Mc Adam, Mc Charty dan Zald. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan sosial Nahdlatul Ulama’ (NU) pada masa reformasi memiliki pola yang berbeda dengan masa sebelumnya. Pada masa reformasi, strategi gerakan NU mengedepankan tiga cara yakni melalui program struktural, dakwah, dan mediasi. Dengan melakukan studi kasus di PCNU Kota Malang penelitian ini menemukan bahwa gerakan NU di era reformasi muncul dan dapat eksis akibat adanya keterbukaan struktur sosial dan ketidakseimbangan politik di Kota Malang. Proses tersebut kemudian juga dikuatkan oleh kekuatan aktor perubahan PCNU Kota Malang yang meliputi: ulama’ (kyai), aktivis, politisi dan akademisi.
Dekontruksi atas konsepsi orang kuat: Studi kasus kepemimpinan transformatif di Masjid Jogokaryan Nuruddin Al Akbar
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (163.623 KB) | DOI: 10.14710/jiip.v3i1.3231

Abstract

Artikel ini berupaya menelaah relasi antara eksistensi orang kuat lokal dan demokrasi. Studi ini secara spesifik akan mengambil studi kasus di Masjid Jogokaryan dengan orang kuat di masjid tersebut yakni Jazir Asp. Penulisan artikel ini dilatarbelakangi oleh menjamurnya karya-karya yang membahas tentang eksistensi orang kuat lokal paska reformasi, baik yang dilakukan peneliti asing maupun Indonesia, namun mereka cenderung memandangnya dari sisi negatif. Artikel ini berupaya untuk mengambil cara pandang yang berbeda dari perspektif yang dominan tersebut, dimana mencoba  melihat eksistensi orang kuat lokal secara lebih positif. Temuan dari artikel ini menunjukkan bahwa orang kuat di Masjid Jogokaryan, yakni Jazir Asp berkontribusi bagi proses demokratisasi ruang publik dengan cara membuka dan menjamin pluralitas wacana keagamaan di masjid tersebut, yang salah satunya tercermin dari menjamurnya kajian keagamaan dari berbagai kelompok Islam yang berbeda pemahaman di masjid tersebut tanpa masing-masing pihak mengganggu aktivitas kelompok yang lain.

Page 1 of 1 | Total Record : 5