Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.83
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Dharmakarya : Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan The POLITICS : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Sosioglobal : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi JWP (Jurnal Wacana Politik) JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unes Law Review Journal of Humanities and Social Studies Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Aspirasi PERSPEKTIF JOELS: Journal of Election and Leadership International Journal of Research in Community Services Journal La Sociale International Journal of Science and Society (IJSOC) Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan JANE (Jurnal Administrasi Negara) Journal of Advanced Research in Social Sciences and Humanities
Ratnia Solihah
Departemen Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 48 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 48 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PASCA PEMILU 2014: PERMASALAHAN DAN UPAYA MENGATASINYA Solihah, Ratnia; Witianti, Siti
CosmoGov Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (471.501 KB) | DOI: 10.24198/cosmogov.v2i2.10010

Abstract

Fungsi legislasi DPR periode 2014-2019 merupakan perwujudan DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk Undang-undang, yang dalam pelaksanaannya dinilai rendah  bila dibandingkan dengan pelaksanaan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.  Hal ini dapat dilihat melalui produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR dari tahun 2015 sampai 2016 ini yang jauh dari target prolegnas yang telah ditetapkan.Kurang optimalnya fungsi legislasi yang dijalankan oleh DPR ditengarai oleh beberapa hal, mulai dari rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik yang kurang memperhatikan tingkat pendidikan, pengalaman dan kapabilitasnya sebagai calon wakil rakyat, kurangnya kemampuan atau skill SDM anggota legislatif dalam memahami substansi UU, belum dipahami dan dilaksanakannya mekanisme kerja DPR dan peraturan perundang-undangan  yang terkait dengan tugasnya sebagai anggota DPR,  serta belum maksimalnya pemanfaatan fasilitas teknis dan administratif oleh anggota DPR dalam menjalankan proses legislasi.  Selain itu faktor kerjasama di antara anggota DPR dalam menyusun dan membentuk kebijakan, terjadinya tarik menarik kepentingan dalam proses legislasi dalam DPR serta ketentuan UU No. 17 tahun 2014 yang mengatur tentang tugas Badan Legislasi, dengan hilangnya salah satu tugas wewenang Badan Legislasi dalam mengajukan usulan RUU, yang juga berimbas pada kurangnya produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR. Untuk itu perlu dilakukan beberapa hal sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan dalam menjalankan fungsi legislasi tersebut.
PENTINGNYA PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM MENGAWAL PEMILIHAN UMUM YANG BERINTEGRITAS DAN DEMOKRATIS Solihah, Ratnia; Bainus, Arry; Rosyidin, Iding
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 3, No 1 (2018): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret
Publisher : Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (366.232 KB) | DOI: 10.24198/jwp.v3i1.16082

Abstract

Tulisan ini mengkaji tentang pentingnya pengawasan partisipatif dalam mengawal penyelenggaraan pemilu, yang bertujuan untuk menciptakan pemilu yang berintegritas dan demokratis. Walaupun telah dibentuk berbagai lembaga pengawas pemilu, baik di tingkat Pusat (Bawaslu), di tingkat Daerah (Panwaslu), maupun DKPP sebagai lembaga yang khusus menangani pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, namun  dalam penyelenggaraannya masih ditemui berbagai pelanggaran baik yang dilakukan oleh peserta, partai politik, birokrasi, masyarakat maupun penyelenggara pemilu, sehingga pemilu dinilai kurang berintegritas dan kurang demokratis. Dengan dilibatkannya stakeholder dan masyarakat secara independen dalam mengawasi  penyelenggaraan pemilu, diharapkan proses pemilu yang demokratis akan terwujud. Melalui studi literatur, tulisan ini mengkaji tentang aspek-aspek yang terkait dengan pengawasan partisipatif dalam mengawal penyelenggaraan pemilu serta beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengawal penyelenggaraan pemilu untuk menciptakan pemilu yang berintegritas dan demokratis. 
PENGARUH DINAMIKA INTERNAL PARTAI TERHADAP STRATEGI POLITIK PARTAI AMANAT NASIONAL PASCA KONGRES IV TAHUN 2015 Solihah, Ratnia
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 1, No 2 (2016): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober
Publisher : Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.166 KB) | DOI: 10.24198/jwp.v1i2.11053

Abstract

Internal conflict within a political party commonplaces in political institutions, especially in the context of fighting for power or leadership in a party. But internal conflicts in the electoral process currently Chairman of the PAN congressional IV in Bali in 2015 does not lead to a prolonged conflict until the dualism of leadership of a party or departure of chairman candidate who lost in the political competition by setting up a new political party. Post-election of Chairman of the National Mandate Party Zulkifli Hasan replacing Hatta Rajasa. Raises the political dynamics of internal new has happened in the PAN, which also affects changes in political strategy PAN good political strategy for the internal PAN and external PAN, which aims to increase the capabilities of the party, the public trust/ society against the PAN and to improve electability PAN in elections in 2019. 
POLA RELASI BISNIS DAN POLITIK DI INDONESIA MASA REFORMASI: KASUS RENT SEEKING Solihah, Ratnia
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 1, No 1 (2016): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret
Publisher : Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (313.439 KB) | DOI: 10.24198/jwp.v1i1.10546

Abstract

Patterns of business and political relations in the reform period is one form of transformation of the pattern of political and business relations of the New Order. This relation involving actors in the political and economical sector through the actions taken to share the resources of the state, where the practice of rent seeking is done openly in a democratic regime. Rent seeking in the reform period was transformed through regime change, from the authoritarian New Order regime to democratic regime in reform period. In the transformation process, rent seeking growing not only among economical and political / governmental actors at the central level but also extends to localactors. The shift in the relation of power from the center to the regions shifting the map of corruption that was once centralized and then spread to smaller level of area. Pattern of business and political relationships was transformed due to the reorganization of the business actors during the New Order to the current political situation to keep control of economic resources; The appearance of new businesses as new economic powers; and the presence of political/governmental actors still dominated by predatory power relations and clientelism.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemuda Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 (Studi Pada Organisasi Kepemudaan Kecamatan Bantarujeg) Budi Antono; Ratnia Solihah; Antik Bintari
ASPIRASI Vol 11 No 2 (2021): Agustus
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Latar belakang ketertarikan penulis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemuda dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Majalengka Tahun 2018, dilihat dari fenomena dan indikator Partisipasi pemuda di Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka, Selain darikemunculan beberapa kelompok, hal yang tak kalah menarik dalam pertarungan pilkada tersebut adalah persaingan sengit pasangan calon dalam merebut simpatik dari masyarakat penulis menganggap penting di lakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemuda. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemuda di Kecamatan Bantarujeg dalam Pemililan Kepala Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2018. Sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan ilmu atau teori-teori serta memberikan wawasan bagi partisipasi pemuda di Kecamatan Bantarujeg dalam pengembangan ilmu Politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu peneliti terlibat secara langsung selama proses penelitian, berbagai langkah yang melibatkan peneliti, paradigma teoritis, strategi penelitian, metode pengumpulan data, maupun pengembangan interpretasi serta pemaparan atau persentasi. Teori yang digunakan teori partisipasi politik adalah salah satu kajian yang menguraikan mengenai pentingnya memahami demokrasi, partisipasi politik dipercaya sebagai alat untuk memperoleh kebijakan yang diharapkan. partisipasi politik mempunyai unsur-unsur pemerintahan demokrasi lainnya, seperti rasionalitas, control, member respon yang cepat, fleksibilitas, legitimasi dan resolusi konflik. Di penelitian ini ditemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemuda merupakan hasil dari partisipasi masyarakat dalam menentukan kehidupan masyarakat itu sendiri. Besarnya hak rakyat untuk menentukan para pemimipin dalam pilkada di Kecamatan Bantarujeg pada saat ini. Oleh karena itu, citra social, perasaan emosiaonal, citra kandidat, peristiwa mutakhir, dan peristiwa personal, merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemuda di Kecamatan Bantarujeg dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Majalengka tahun 2018, dalam mengembangkan, memelihara dan mensejahterakan pemuda-pemuda atau masyarakat Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka untuk mencapai tujuannya.
PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM PROGRAM CITARUM HARUM DI DESA KUTAMANDIRI KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN SUMEDANG Ratnia Solihah
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3, No 1 (2020): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v3i1.24860

Abstract

Fokus tulisan ini tentang perencanaan partisipatif dalam Program Citarum Harum sebagai upaya menindaklanjuti hasil survey kondisi fisik dan sosial, pemetaan masalah dan potensi Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang terkait bidang penanganan lahan kritis dan pengendalian erosi, konservasi air, sanitasi lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah pertanian, dan mitigasi bencana. Metode dalam tulisan ini adalah metode kualitatif, dengan teknik pengambilan data berdasarkan studi literatur dan studi lapangan. Studi lapangan dilakukan melalui survey, Participatory Actions Research (PAR) dan memfasilitasi perencanaan partisipatif program Citarum Harum  melalui FGD. Perencanaan partisipatif dalam Program Citarum Harum melalui FGD dilakukan dengan kegiatan pemaparan hasil survey kondisi fisik dan sosial, pemetaan masalah dan potensi Desa Kutamandiri, sosialisasi pentingnya perencanaan partisipatif  berbasis “active citizens” melalui FGD, diskusi kelompok kecil tentang masalah, potensi dan solusi dalam program Citarum Harum, serta pemaparan mengenai ide, gagasan, masukan dan solusi untuk mengatasi permasalahan terkait bidang penanganan lahan kritis dan pengendalian erosi, konservasi air, sanitasi lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah pertanian, dan mitigasi bencana. Secara keseluruhan kegiatan perencanaan partisipatif melalui FGD dapat dilakukan dengan baik, walaupun tidak seluruh warga dapat hadir dalam FGD tersebut. Hasil FGD sebaiknya ditindaklanjuti dalam berbagai kegiatan yang riil dalam lingkup jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. The focus of this paper is on participatory planning in the Citarum Harum Program as an effort to follow up on the results of a survey of physical and social conditions, mapping of problems and potentials of Kutamandiri Village, Tanjungsari District, Sumedang Regency related to the fields of handling critical land and erosion control, water conservation, environmental sanitation, waste management and agricultural waste , and disaster mitigation. The method in this paper is a qualitative method, with data collection techniques based on literature studies and field studies. Field studies were carried out through surveys, Participatory Actions Research (PAR) and facilitating participatory planning of the Citarum Harum program through FGDs. Participatory planning in the Citarum Harum Program through FGD is carried out with the presentation of the results of surveys of physical and social conditions, mapping of problems and potentials of Kutamandiri Village, the socialization of the importance of participatory planning based on "active citizens" through FGD, small group discussions about problems, potentials and solutions in the Citarum Harum Program, as well as presentation of ideas, ideas, input and solutions to overcome problems related to the fields of handling critical land and erosion control, water conservation, environmental sanitation, management of agricultural waste and waste, and disaster mitigation. Overall participatory planning activities through the FGD can be carried out well, although not all residents can attend the FGD. The results of the FGD should be followed up in a variety of real activities in the scope of the short term, medium term and long term.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PEMANFAATAN PEKARANGAN SEBAGAI WARUNG HIDUP KELUARGA DI DESA KUTAMANDIRI KECAMATAN TANJUNGSARI Ratnia Solihah
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3, No 2 (2020): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v3i2.26436

Abstract

ABSTRAKFokus tulisan ini adalah pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan pekarangan sebagai warung hidup keluarga, sebagai upaya menindaklanjuti hasil survey pemetaan profil, masalah dan potensi Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif, dengan teknik pengambilan data berdasarkan studi literatur dan studi lapangan. Studi lapangan dilakukan melalui survey pemetaan profil, masalah dan potensi Desa Kutamandiri, observasi partisipan, melakukan design thinking, dan menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan pekarangan sebagai warung hidup keluarga dengan berbagai kegiatan yang melibatkan Tim PPM, Tim KKN, Penyuluh pertanian, Ibu-ibu PKK dan ibu-ibu  Kelompok Wanita Tani (KWT) Desa Kutamandiri. Pemberdayaan masyarakat ini dilakukan melalui kegiatan sosialisasi atau penyuluhan tentang pentingnya pemanfaatan pekarangan sebagai warung hidup keluarga; pelatihan pemanfaatan pekarangan sebagai warung hidup keluarga, pemberian benih tanaman warung hidup bagi warga Desa Kutamandiri (melalui ibu-ibu rumah tangga), serta evaluasi dan monitoring kegiatan pemanfaatan, penanaman dan pemeliharaan tanaman warung hidup dalam memenuhi kebutuhan keluarga Secara keseluruhan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, walaupun terdapat beberapa kendala. Kendala tersebut diatasi dengan upaya yang dilakukan oleh Tim PPM maupun pihak-pihak terkait lainnya. The focus of this paper is community empowerment through the use of the yard as a stall for family life, as an effort to follow up the survey results mapping the profile, problems and potential of Kutamandiri Village, Tanjungsari District, Sumedang Regency.. The method used in this paper is a qualitative method, with data collection techniques based on literature studies and field studies. Field studies were carried out through survey mapping of profiles, problems and potentials of Kutamandiri Village, participant observation, design thinking, and organizing community empowerment through the use of the yard as a family life stall with various activities involving the PPM Team, KKN Team, Agricultural Extension Team, PKK Women and the women of the Peasant Women's Group (KWT) of Kutamandiri Village. This community empowerment is done through socialization activities or counseling about the importance of using the yard as a family stall; training in the use of the yard as a family life stall, provision of live stall plant seeds for the residents of Kutamandiri Village (through housewives), as well as evaluation and monitoring of the utilization, planting and maintenance of living stalls in meeting the family's needs Overall the economic empowerment activities of the community can be done well, although there are some obstacles. These constraints were overcome by efforts made by the PPM Team and other relevant parties. 
Strategi Pemenangan Jokowi dan Ma’ruf Amin dalam Pemilihan Presiden 2019 melalui Pencitraan Politik Tasya Maurhena Pusparimba; Yusa Djuyandi; Ratnia Solihah
PERSPEKTIF Vol 10, No 2 (2021): PERSPEKTIF - July
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v10i2.4786

Abstract

This study aims to see the winning strategy of the candidate pairs for Jokowi and Ma'ruf Amin in the 2019 presidential election, especially in terms of political imagery. Using Newman and Shet's theory by looking at reinforcement strategies, rationalization strategies, inducement strategies, and confrontation strategies. The method used is descriptive qualitative research methods through in-depth interviews and literature review. Primary data was obtained through interviews with resource persons, namely the success team and volunteer team for the Indonesia Maju coalition, secondary data consisting of books and related documents. The results showed that the candidate pairs Jokowi and Ma'ruf Amin tried to carry out various strategic tactics in order to present themselves as candidates who had a populist image, were liked, were honest and had a dominant ideology of democratic-socialism.
PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PASCA PEMILU 2014: PERMASALAHAN DAN UPAYA MENGATASINYA Ratnia Solihah; Siti Witianti
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v2i2.10010

Abstract

Fungsi legislasi DPR periode 2014-2019 merupakan perwujudan DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk Undang-undang, yang dalam pelaksanaannya dinilai rendah  bila dibandingkan dengan pelaksanaan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.  Hal ini dapat dilihat melalui produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR dari tahun 2015 sampai 2016 ini yang jauh dari target prolegnas yang telah ditetapkan.Kurang optimalnya fungsi legislasi yang dijalankan oleh DPR ditengarai oleh beberapa hal, mulai dari rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik yang kurang memperhatikan tingkat pendidikan, pengalaman dan kapabilitasnya sebagai calon wakil rakyat, kurangnya kemampuan atau skill SDM anggota legislatif dalam memahami substansi UU, belum dipahami dan dilaksanakannya mekanisme kerja DPR dan peraturan perundang-undangan  yang terkait dengan tugasnya sebagai anggota DPR,  serta belum maksimalnya pemanfaatan fasilitas teknis dan administratif oleh anggota DPR dalam menjalankan proses legislasi.  Selain itu faktor kerjasama di antara anggota DPR dalam menyusun dan membentuk kebijakan, terjadinya tarik menarik kepentingan dalam proses legislasi dalam DPR serta ketentuan UU No. 17 tahun 2014 yang mengatur tentang tugas Badan Legislasi, dengan hilangnya salah satu tugas wewenang Badan Legislasi dalam mengajukan usulan RUU, yang juga berimbas pada kurangnya produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR. Untuk itu perlu dilakukan beberapa hal sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan dalam menjalankan fungsi legislasi tersebut.
PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENATAAN RUANG KAWASAN PERKOTAAN DI IDONESIA Ratnia Solihah; Siti Witianti; Hendra Hendra
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2018)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (256.783 KB) | DOI: 10.24198/cosmogov.v4i2.16086

Abstract

Salah satu bentuk kepedulian publik (masyarakat) dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah partisipasinya dalam penataan ruang di mana mereka berada. Proses penataan tata ruang sebagai bagian dari suatu sistem publik, seringkali menghadapi kepentingan yang sangat beragam. Sudut pandang pemerintah saja dianggap tidak cukup untuk menerjemahkan proses pembangunan suatu negara di mana masyarakat juga berada di dalamnya. Oleh karena itu, partisipasi publik atau peran publik sendiri yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah publik untuk berminat dan bergerak dalam penataan ruang menjadi suatu keharusan. Tulisan ini disusun dengan menggunakan studi literatur, dimana penulis melakukan kajian referensi dan dokumentasi yang terkait dengan partisipasi publik (masyarakat) dalam penataan ruang, khususnya partisipasi publik dalam penataan ruang kawasan perkotaan di Indonesia. Partisipasi publik (masyarakat) dalam penataan ruang kawasan perkotaan dapat diwujudkan dalam bentuk pengajuan usul, memberi saran, atau mengajukan keberatan kepada pemerintah. Dalam mengajukan usul, memberikan saran, atau mengajukan keberatan kepada pemerintah dalam rangka penataan ruang bagian Kawasan Perkotaan dapat dilakukan melalui Focus Group Discussion dan pembentukan forum kota, yang melibatkan asosiasi profesi, media massa, LSM, lembaga formal kemasyarakatan sampai tingkat lembaga perwakilan rakyat. 
Co-Authors Adrian R, Wan Antik Bintari Ari Ganjar Herdiansah Ariq Aqshal Alfaridzy Heriyanto Arry Bainus, Arry Atthalah, Raihan Aziz, Yugni Maulana Azizi, Nur Qistina Sarah Brilliana, Diva Budi Antono Budi Antono Carissa Nabila Harijadi Caroline Paskarina Dede Sri Kartini Dewangga, Puja Diva Brilliana Fauzi P, M Harijadi, Carissa Nabila Hayckel, Edralin Hendra Hendra Heriyanto, Ariq Aqshal Alfaridzy Iding Rosyidin Indira, Mutiara M. Rizky Ganda Hutama Maduratmi, Rini Manan, Firman Mohd Norizam, Wan Anas Hadirah Mudiyati Rahmatunnisa Mustabsyirotul Ummah Mustofa Nabila Raudhana Nasrudin, Rudi Nisangi, Sitti Nurfebriansyah, Ahmad Rifki Puja Dewangga Puja Dewangga Raihan Atthalah Ramadhani, Rahmah Ramlan, Aini Faezah Raudhana, Nabila Sidik, Sholahudin Maulana Siti Witianti Siti Witianti Sri Zul Chaeriyah Suci Fauzi Karenina Suhaini, Zaidatul Insyirah Tasya Maurhena Pusparimba Tito, Tumpal George Triono Triono Triono Triono Triono Triono usep suhendar Utama, Rafif Sakti Wibowo, Raden Farhan Syahir Herdyatomo Woro Kandito Yusa Djuyandi Zazuli, Mohamad Zanuar Rafildy