Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

NOTARIUS

notarius
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : 20861702 EISSN : 26862425 DOI : 10.14710/nts.v12i1

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 40 Documents

1 2 3 4

Search results for , issue "Vol 12, No 1 (2019): Notarius" : 40 Documents clear

PELAKSANAAN PENERBITAN NOMOR INDUK BERUSAHA MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (STUDI PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DI KOTA SEMARANG) Widya, Emy; Prananingtyas, Paramita; Ispriyarso, Budi
Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

PERLINDUNGAN HUKUM PENCATATAN LOGO SEBAGAI CIPTAAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Teresa, Widowati Maria; Santoso, Budi
Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

With the enactment of Law Number 28, 2014 About Copyright the creation of art in the form of a logo or distinctive sign is used as a brand in the trade of goods/services or used as a symbol of the organization, entity, or legal entities can not be recorded. Logo that cannot be registered as creation may be registered as trademarks and obtain trademarks protection. Associated with the unregistered logo in the List of Works does not reduce the copyrights protection of the logo, because the protection of the logo as Creation appears declaratively. Consequences of the unlisted logo in the List of Works are logo will not get an official passage on Creation. The government needs to tighten substantive and material checks on all works listed in the field of Intellectual Property Rights and the government may take the initiative to carry out dissemination and counselling accessible to the public especially for business practitioner.Â Keywords : Logo, Legal Protection, CopyrightsÂ AbstrakDengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum tidak dapat dicatatkan. Logo yang tidak dapat dicatatkan sebagai Ciptaan dapat didaftarkan sebagai Merek dan mendapatkan perlindungan Merek. Terkait dengan tidak dicatatkannya logo dalam Daftar Ciptaan tidak mengurangi perlindungan Hak Cipta atas logo, karena perlindungan logo sebagai Ciptaan muncul secara deklaratif. Konsekuensi dari tidak dapat dicatatkannya logo dalam Daftar Ciptaan adalah Ciptaan logo tidak akan mendapatkan petikan resmi atas Ciptaan. Pemerintah perlu untuk memperketat pemeriksaan substantif maupun materiil terhadap seluruh karya yang didaftarkan di seluruh bidang Hak Kekayaan Intelektual dan dapat mengambil inisiatif untuk melakukan diseminasi dan penyuluhan yang dapat diakses secara mudah bagi masyarakat pada umumnya dan pelaku bisnis pada khususnya.Â Kata kunci : Logo, Perlindungan Hukum, Hak CiptaÂ

PERAN IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI) DALAM PENETAPAN TARIF DIANTARA NOTARIS KOTA BALIKPAPAN Putri, Nindy; Prananingtyas, Paramita
Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

The determination of notary honorarium constitutes an essential factor of cost imposition for people who want to use notary service or as the criterion in order to avoid tariff warfare between the notaries thus the unfair competition does not exist. This research used Juridical Empirical research as a method. Based on the discussions, it could be concluded that: The agreement of tariff determination which conducted by the notary is legal for the provision of Undang-undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, The effort which is done by regional board of INI in order to prevent unfair competition could be conducted preventively and repressively, The form of supervision from the regional board of INI was conducted through regional council. Â Keywords: Notary, Notary Honorarium.Â AbstrakÂ Penetapan honorarium Notaris merupakan suatu faktor penting yang menjadi dasar pengenaan tarif bagi masyarakat yang ingin menggunakan jasa Notaris juga sebagai patokan agar tidak terjadi perang tarif diantara para Notaris sehingga tidak memunculkan persaingan tidak sehat antara Notaris. Metode yang digunakan adalah menggunakan penelitian hukum Yuridis Empiris. Berdasarkan pembahasan dapat diketahui bahwa Perjanjian penetapan tarif yang dilakukan oleh Notaris tidak melanggar ketentuan Undang-undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; upaya yang dilakukan oleh Pengda INI Kota Balikpapan guna mencegah persaingan tidak sehat bisa dilakukan secara preventif maupun secara represif dan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pengda INI dilakukan melalui Dewan Kehormatan Daerah.Â Kata Kunci: Notaris, Honorarium Notaris

IMPLEMENTASI WASIAT WAJIBAH UNTUK ANAK ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) Subiyanti, Subiyanti; Santoso, Budi; Purwoatmodjo, Jumadi
Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Analisis Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian Kristinah, Maria Magdalena
Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN TEGAL Wulansari, Putri; Wisnaeni, Fifiana
Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Village Owned Enterprises or hereinafter abbreviated to BUMDes is a product of Act number 6 of 2014 about Village. The research in this thesis discusses problem of how the implementation of Law No. 2 of 2014 on the position of Notary in the making of the deed of establishment of BUMDes in Tegal Regency and what are the obstacles in the implementation of this. The method used in this research is empirical juridical with analytical descriptive research specification. The result of the research shows that the implementation of law number 2 year 2014 about the position of Notary in making the deed of establishment of BUMDes in Tegal Regency has not been implemented well, because BUMDes in Tegal Regency is still very new and still few in number, but BUMDes is not yet have a deed of incorporation of a business entity conducted in the presence of Notary. This happens because they do not know the benefits they get, they claim that the process of making the deed of establishment requires sufficient time long and costly. Â Keywords: Village Owned Enterprise (BUMDes), Notary Public, Deed of EstablishmentÂ AbstrakBadan Usaha Milik Desa atau yang selanjutnya dapat disingkat dengan BUMDes merupakan produk dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian dalam tesis ini membahas permasalahan mengenai bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dalam pembuatan akta pendirian BUMDes di Kabupaten Tegal serta apa kendala dalam implementasi tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi belum dilaksanakan dengan baik, karena masih terbilang sangat baru dan masih sedikit jumlahnya, tetapi BUMDes tersebut belum ada yang memiliki akta pendirian badan usaha yang dilakukan di hadapan Notaris, karena mereka belum mengetahui keuntungan yang diperoleh dan proses pembuatan akta pendirian memerlukan waktu yang cukup lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Â Kata Kunci : Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Notaris, Akta Pendirian

AKTA KUASA DALAM KAITANNYA DENGAN PEMUNGUTAN PAJAK PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI KOTA SEMARANG Laksita, Safira Dini; Sa'adah, Nabitatus; Anggita Lumban Raja, Doramia
Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

IMPLIKASI HABISNYA JANGKA WAKTU SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN BAGI KREDITOR UNTUK MELAKSANAKAN EKSEKUSI Nuryati, Nuryati; Badriyah, Siti Malikhatun; Wisnaeni, Fifiana
Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PEMBATALAN SERTIFIKAT KARENA ADANYA UNSUR PEMALSUAN Pratama, Arfian Nanda Yogi; Pujiono, Pujiono; Cahyaningtyas, Irma
Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PERBANKAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK Syaifuddin, Luthfi; Prananingtyas, Paramita
Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Electronics is now a necessity for modern society to use it as a means of payment. In the trade business for example, technological advances have given rise to the method of transactions known as E-Commerce (Electronic Commerce). The use of internet facilities is a technological advancement that can be said to support the overall spectrum of commercial activities. The method of approach used in this study is empirical juridical, which uses the primary data of BNI leadership Kcp Ngaliyan through interviews and secondary data through library research. All data collected was analyzed using a qualitative method then presented descriptively so that a conclusion was obtained. Based on the results of the study Legal protection for customers of E-Banking users has not run properly. Legal safeguards against customers of E-Banking users can only be realized with the participation of various parties. The customer must be more proactive in knowing his rights and obligations and also the Bank should be more open and improve its performance. Also Electronic Information and Transactions require a more representative formulation that can reach all forms of crime using E BankingÂ Keywords: Customer Legal Protection, Electronic TransactionsÂ AbstrakElektronik saat ini merupakan suatu kebutuhan masyarakat modern untuk menggunakannya sebagai sarana pembayaran. Dalam bisnis perdagangan misalnya, kemajuan teknologi telah melahirkan metode bertransaksi yang dikenal dengan istilah E-Commerce ( Electronic Commerce ). Penggunaan sarana internet merupakan suau kemajuan teknologi yang dapat dikatakan menunjang secara keseluruhan spectrum kegiatan komersial.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang menggunakan data primer pimpinan BNI Kcp Ngaliyan melalui wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Seluruh data yang tekumpul dianalisis menggunakan metode kualitatif kemudian dipaparkan secara deskriptif sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Berdasarkan pada hasil penelitian Perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna E-BankingÂ belum berjalan sebagaimana mestinya. Upaya Perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna E-Banking hanya dapat terwujud dengan adanya partisipasi dari berbagai pihak. Pihak nasabah harus bersikap lebih proaktif untuk mengetahui hak dan kewajibannya dan juga pihak Bank hendaknya lebih bersikap terbuka dan memperbaiki kinerjanya. Juga Informasi dan Transaksi Elekronik diperlukan perumusan yang lebih representatif yang dapat menjangkau semua bentuk kejahatan dengan menggunakanÂ E Banking.Â Kata kunci : Perlindungan Hukum Nasabah, Transaksi Elektronik

Page 2 of 4 | Total Record : 40

1 2 3 4

Filter by Year

2019 2019

Filter By Issues

All Issue Vol 18, No 4 (2025): Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius Vol 14, No 1 (2021): Notarius Vol 13, No 2 (2020): Notarius Vol 13, No 1 (2020): Notarius Vol 12, No 2 (2019): Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius Vol 11, No 2 (2018): Notarius Vol 11, No 1 (2018): Notarius Vol 8, No 2 (2015): Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius Vol 1, No 1 (2009): Notarius More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalnotarius@live.undip.ac.id

Editorial Address
Gedung Kenotariatan FH UNDIP Kampus Pleburan Jalan Imam Bardjo, S.H. No.1-3 Semarang

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official jurnalnotarius@live.undip.ac.id

Editorial Address Gedung Kenotariatan FH UNDIP Kampus Pleburan Jalan Imam Bardjo, S.H. No.1-3 Semarang

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalnotarius@live.undip.ac.id

Editorial Address
Gedung Kenotariatan FH UNDIP Kampus Pleburan Jalan Imam Bardjo, S.H. No.1-3 Semarang

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA